KOMPAS.com – Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) masih disalurkan pada Juni 2026. Seiring berlangsungnya pencairan tersebut, banyak siswa dan orangtua mulai mencari informasi mengenai cara cek penerima PIP Juni 2026 untuk memastikan apakah namanya terdaftar sebagai penerima bantuan.

Pengecekan dapat dilakukan secara online melalui layanan SIPINTAR PIP Kemendikdasmen. Melalui layanan ini, peserta didik tidak hanya bisa mengetahui status sebagai penerima bantuan, tetapi juga melihat tahap penyaluran dan status pencairan dana PIP.

Saat ini, penyaluran PIP 2026 masih berada pada Termin II yang berlangsung dari Mei hingga September 2026.

Artinya, siswa yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) penerima masih berkesempatan memperoleh bantuan pendidikan sesuai jenjang sekolahnya.

Untuk mengetahui apakah bantuan sudah cair atau masih dalam proses penyaluran, siswa cukup menyiapkan NISN dan NIK lalu melakukan pengecekan secara online melalui laman resmi SIPINTAR.

Lalu, bagaimana cara cek penerima PIP Juni 2026 dan melihat status pencairan dananya?

Cara cek penerima PIP 2026 lewat HP

Pemerintah menyediakan layanan pengecekan penerima PIP melalui sistem SIPINTAR yang dapat diakses kapan saja menggunakan ponsel maupun komputer yang terhubung internet.

Berikut langkah-langkah cara cek penerima PIP Juni 2026:

• Buka laman SIPINTAR PIP Kemendikdasmen di https://pip.kemendikdasmen.go.id
• Masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Ketik kode verifikasi yang muncul di layar
• Klik tombol "Cek Penerima PIP".

Setelah data berhasil diverifikasi, sistem akan menampilkan berbagai informasi terkait bantuan yang diterima siswa.

Melalui layanan SIPINTAR, siswa maupun orangtua dapat langsung melihat sejumlah informasi penting, antara lain:

• Status penerima PIP
• Tahap penyaluran bantuan
• Status pencairan dana
• Keterangan rekening penerima bantuan

Jika bantuan belum dapat dicairkan, sistem biasanya akan menampilkan keterangan tambahan, misalnya rekening belum aktif atau nama siswa belum masuk dalam Surat Keputusan (SK) penerima pada tahap penyaluran yang sedang berlangsung.

Karena itu, pengecekan secara berkala penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses pencairan dana.

Pencairan PIP Juni 2026 masih berlangsung

Bagi siswa yang belum menerima bantuan, tidak perlu khawatir. Penyaluran PIP saat ini masih berada dalam Termin II, sehingga proses pencairan masih terus berjalan hingga September 2026.

Adapun jadwal penyaluran PIP 2026 dibagi dalam tiga termin sebagai berikut:

• Termin I (Februari-April 2026): Penyaluran diprioritaskan bagi siswa kelas akhir dan peserta didik yang datanya telah terverifikasi dalam DTSEN
• Termin II (Mei-September 2026): Bantuan disalurkan kepada peserta didik yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan dalam SK penerima
• Termin III (Oktober-Desember 2026): Diperuntukkan bagi siswa yang belum menerima bantuan pada tahap sebelumnya.

Siapa yang berhak menerima PIP 2026?

Pada 2026, pemerintah memperluas cakupan Program Indonesia Pintar, termasuk untuk peserta didik jenjang taman kanak-kanak (TK) sebagai bagian dari kebijakan wajib belajar 13 tahun.

Kelompok yang menjadi prioritas penerima bantuan meliputi:

• Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)
• Siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin
• Keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
• Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
• Anak yatim, piatu, atau yatim piatu
• Siswa yang terdampak kondisi khusus, seperti bencana alam atau kehilangan pekerjaan orangtua
• Anak putus sekolah yang kembali melanjutkan pendidikan
• Peserta pendidikan nonformal Paket A, Paket B, dan Paket C
• Siswa madrasah yang menerima bantuan melalui skema PIP Kementerian Agama

Besaran dana PIP 2026

Nominal bantuan yang diterima peserta didik berbeda-beda sesuai jenjang pendidikan.

• TK: Rp 450.000 per tahun
• SD/SDLB/Paket A: Rp 450.000 per tahun | Siswa baru dan kelas akhir: Rp 225.000
• SMP/SMPLB/Paket B: Rp 750.000 per tahun | Siswa baru dan kelas akhir: Rp 375.000
• SMA/SMK/SMALB/Paket C: Rp 1.800.000 per tahun | Siswa baru dan kelas akhir: Rp 900.000

Dana bantuan tersebut disalurkan melalui bank yang ditunjuk pemerintah, seperti BRI, BNI, dan BSI.

Itulah cara cek penerima PIP Juni 2026. Melalui layanan SIPINTAR, pengguna juga bisa langsung melihat status pencairan dana tanpa harus datang ke sekolah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Program Indonesia Pintar (PIP) kembali disalurkan pemerintah pada tahun 2026 sebagai upaya membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan hingga jenjang menengah.

Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan peserta didik, mulai dari pembelian perlengkapan sekolah hingga biaya penunjang belajar lainnya. Penyaluran PIP dilakukan secara bertahap sepanjang tahun dan menyasar siswa yang memenuhi kriteria tertentu.

Bagi siswa maupun orang tua, penting untuk mengetahui besaran bantuan yang diterima serta kelompok yang menjadi prioritas penerima Program Indonesia Pintar.

Besaran Dana PIP 2026

Nilai bantuan PIP berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Berikut rincian bantuan yang diberikan pemerintah pada tahun 2026:

SD/MI/Paket A

Rp450.000 per tahun
Rp225.000 untuk siswa baru dan siswa kelas akhir

SMP/MTs/Paket B

Rp750.000 per tahun
Rp375.000 untuk kategori tertentu seperti siswa baru atau kelas akhir

SMA/SMK/MA/Paket C

Rp1.000.000 hingga Rp1.800.000 per tahun
Rp500.000 hingga Rp900.000 untuk siswa baru dan siswa kelas akhir

Besaran bantuan tersebut disesuaikan dengan jenjang pendidikan serta status peserta didik yang menerima bantuan pada tahun berjalan.

Siapa Saja yang Berhak Menerima PIP?

Program Indonesia Pintar diprioritaskan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Selain itu, terdapat sejumlah kelompok yang menjadi sasaran utama penerima bantuan.

Berikut kategori penerima PIP 2026:

1. Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2. Siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdata dalam program bantuan sosial pemerintah.
3. Anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Anak dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
5. Peserta didik yatim, piatu, atau yatim piatu yang berada di sekolah, panti sosial, maupun panti asuhan.
6. Siswa yang terdampak bencana alam.
7. Anak yang sempat putus sekolah dan diharapkan kembali melanjutkan pendidikan.
8. Peserta didik yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi khusus, seperti orang tua mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), keluarga terpidana, atau berada di wilayah konflik.
9. Anak yang memiliki banyak tanggungan saudara dalam satu rumah tangga.
10. Peserta didik penyandang disabilitas atau yang mengalami gangguan fisik tertentu.
11. Peserta kursus maupun satuan pendidikan nonformal seperti Paket A, Paket B, dan Paket C.

Penyaluran Dilakukan Bertahap

Pemerintah menyalurkan bantuan PIP dalam tiga tahap sepanjang tahun.

1. Termin I berlangsung pada Februari hingga April dan diprioritaskan bagi pemegang KIP yang telah terdata dalam sistem bantuan sosial.
2. Termin II berlangsung pada Mei hingga September untuk siswa hasil usulan sekolah atau dinas pendidikan yang telah mengaktifkan rekening pencairan.
3. Termin III berlangsung pada Oktober hingga Desember dan ditujukan bagi penerima lanjutan maupun siswa yang belum menerima bantuan pada tahap sebelumnya.

Karena penyaluran dilakukan secara bertahap, siswa yang belum menerima bantuan pada satu termin masih berpeluang mendapatkan pencairan pada tahap berikutnya sesuai hasil verifikasi data pemerintah.

Cara Cek Status Penerima PIP

Siswa atau orang tua dapat memeriksa status penerimaan bantuan secara online melalui laman resmi Program Indonesia Pintar dengan menyiapkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengetahui status penerima, nama sekolah, jenjang pendidikan, hingga informasi pencairan bantuan yang diterima.

Program Indonesia Pintar menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mencegah anak putus sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Dengan memahami besaran bantuan dan sasaran penerimanya, masyarakat dapat memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi.

Bisnis.com, JAKARTA - Seperti diketahui, Program Indonesia Pintar (PIP) 2026 kembali disalurkan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Bantuan berupa dana tunai ini diberikan secara bertahap dalam tiga termin sepanjang tahun.

Untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima, siswa atau orang tua dapat melakukan pengecekan secara online menggunakan NIK dan NISN.

Besaran bantuan yang diterima berbeda-beda, tergantung jenjang pendidikan masing-masing, dan pencairannya dilakukan melalui bank penyalur atau Kantor Pos sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena penyaluran PIP menggunakan basis data nasional, penting bagi siswa dan orang tua untuk secara aktif memeriksa status penerimaan melalui layanan resmi yang telah disediakan pemerintah.

Jadwal Cair PIP 2026

Termin 1 (Februari – April): Diprioritaskan bagi siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang terdaftar di DTKS

Termin 2 (Mei – September): Untuk siswa hasil usulan dinas pendidikan dan yang telah mengaktifkan rekening

Termin 3 (Oktober – Desember): Diperuntukkan bagi penerima lanjutan atau yang belum cair di tahap sebelumnya

Cara Cek Penerima dan Besaran untuk SD/SMP/SMA

1. Cara Cek PIP Lewat HP (NIK dan NISN)

• Buka browser di HP (Chrome, Firefox, dll)
• Akses situs resmi pip.kemendikdasmen.go.id
  Pilih menu “Cari Penerima PIP”
• Masukkan NISN dan NIK
• Isi kode verifikasi
• Klik “Cek Penerima PIP”
• Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi seperti nama siswa, sekolah, jenjang pendidikan, hingga status pencairan dana.
• Jika data tidak muncul, kemungkinan siswa belum terdaftar sebagai penerima.

Besaran Dana PIP 2026 untuk SD/SMP/SMA

1. SD/sederajat: Rp450.000 per tahun (Rp225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir)

2. SMP/sederajat: Rp750.000 per tahun (Rp375.000 untuk kategori tertentu)

3. SMA/SMK/sederajat: Rp1.800.000 per tahun (Rp500.000 – Rp900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir)

Itulah update pencairan PIP 2026 untuk SD/SMP/SMA.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) resmi mengumumkan sebanyak 256.369 peserta dinyatakan lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026. Jumlah tersebut berasal dari total 871.496 pendaftar yang mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tahun ini.

Tingkat kelulusan peserta SNBT 2026 tercatat mencapai 29,42 persen dari total daya tampung 286.864 kursi yang tersedia di 145 PTN seluruh Indonesia.

Dari total peserta yang diterima, sebanyak 86.118 di antaranya merupakan pendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Selain itu, terdapat pula 69 peserta difabel yang berhasil lolos seleksi, terdiri atas tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunawicara.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi menjadi sinyal positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

“Tentu ini adalah kabar baik, karena semakin banyak anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, maka semakin besar pula peluang bangsa kita untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Brian dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ia juga menyoroti keberhasilan panitia SNPMB dalam menekan angka kecurangan selama pelaksanaan UTBK melalui penguatan SOP pengawasan, penggunaan alat pendeteksi metal, hingga teknologi face recognition berbasis AI.

Sementara itu, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2026, Eduart Wolok mengingatkan peserta yang lolos agar segera melakukan registrasi ulang sesuai jadwal masing-masing kampus tujuan.

Bagi peserta yang belum berhasil lolos SNBT 2026, kesempatan untuk masuk PTN masih terbuka melalui jalur mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pengumuman hasil SNBT 2026 dapat diakses melalui laman resmi SNPMB maupun link mirror dari PTN mitra.

Hal yang Harus Dilakukan Setelah Lulus SNBT 2026

Bagi peserta yang dinyatakan lolos, ada beberapa langkah penting yang perlu segera dilakukan agar proses menjadi mahasiswa baru berjalan lancar.

1. Cek Aturan dan Jadwal Registrasi Kampus

Setiap PTN memiliki jadwal dan aturan registrasi yang berbeda-beda. Karena itu, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mencari informasi resmi mengenai proses daftar ulang di kampus tujuan.

Informasi biasanya diumumkan melalui website resmi universitas, fakultas, atau media sosial kampus. Pastikan Anda memperhatikan jadwal registrasi, verifikasi berkas, pembayaran UKT, hingga ketentuan kesehatan apabila ada.

2. Segera Lakukan Daftar Ulang

Peserta yang lolos SNBT wajib melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan kampus. Jika terlambat atau tidak melakukan daftar ulang, status kelulusan bisa dibatalkan.

Beberapa dokumen yang umumnya diperlukan saat daftar ulang antara lain:

1. Kartu peserta UTBK SNBT
2. Ijazah atau surat keterangan lulus
3. Pas foto terbaru
4. Kartu identitas
5. Bukti pembayaran UKT
6. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan kampus

Sebagian besar PTN kini melaksanakan proses registrasi secara online, namun ada juga yang masih mengharuskan verifikasi langsung di kampus.

3. Cari Informasi Grup Mahasiswa Baru

Setelah dinyatakan diterima, calon mahasiswa disarankan mulai bergabung dengan grup mahasiswa baru dari universitas, fakultas, maupun jurusan.

Grup tersebut biasanya dibuat melalui WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya untuk memudahkan penyampaian informasi seputar:

1. Jadwal ospek atau PKKMB
2. Informasi akademik
3. Pembagian kelas
4. Pengalaman kakak tingkat
5. Persiapan masuk kuliah

Selain menambah relasi, bergabung dengan grup mahasiswa baru juga membantu calon mahasiswa lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus.

4. Persiapkan Kebutuhan Kuliah dan Tempat Tinggal

Bagi mahasiswa perantau, mencari tempat tinggal menjadi hal penting yang perlu segera dipersiapkan. Pilih kos atau tempat tinggal yang dekat dengan kampus dan sesuai anggaran.

Selain itu, calon mahasiswa juga mulai bisa menyiapkan kebutuhan kuliah seperti laptop, perlengkapan belajar, transportasi, hingga memahami lingkungan kampus dan sistem perkuliahan.

Persiapan mental juga penting karena dunia perkuliahan memiliki sistem belajar yang berbeda dibandingkan sekolah.

5. Mulai Mengatur Keuangan

Memasuki dunia kuliah berarti mulai belajar mengatur pengeluaran secara mandiri. Karena itu, penting membuat perencanaan keuangan sejak awal agar kebutuhan kuliah dan hidup sehari-hari tetap terkendali.

Beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan antara lain:

1. Membuat anggaran bulanan
2. Memisahkan uang kebutuhan dan tabungan
3. Mengurangi pengeluaran tidak penting
4. Mencari informasi beasiswa tambahan
5. Menyiapkan dana darurat

Dengan pengelolaan keuangan yang baik, mahasiswa bisa lebih fokus menjalani perkuliahan tanpa terlalu terbebani masalah finansial.

Bagi peserta yang berhasil lolos SNBT 2026, tahap berikutnya bukan hanya soal masuk kampus, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi kehidupan baru sebagai mahasiswa. Karena itu, penting untuk segera menyelesaikan seluruh proses administrasi dan mulai beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan.

Bisnis.com, SEMARANG — Bantuan sosial (bansos) merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Hadirnya bansos ini bertujuan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, hingga penanggulangan bencana.

Berdasarkan jenis bansos yang telah disalurkan pemerintah, terdapat sejumlah program yang bisa atau secara khusus menyasar anak mulai dari usia bayi hingga anak sekolah.

Adapun bantuan yang diberikan untuk anak-anak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan gizi, serta dukungan pemerintah untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkambang secara optimal. Ada PKH hingga PIP, berikut ini empat bansos yang bisa diperoleh anak usia bayi hingga anak sekolah.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Dilansir dari laman resmi Pemerintah DKI Jakarta, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM).

Sudah hadir sejak tahun 2007 di bawah naungan Kementerian Sosial, bansos PKH bisa membantu keluarga miskin untuk dapat memiliki akses dan pemanfaatan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan, dan perlindungan sosial lainnya. Berdasarkan kriteria penerima manfaat, PKH bisa diperoleh anak bayi hingga anak sekolah.

Kriteria Penerima Manfaat PKH

1. Komponen Kesehatan

- Ibu Hamil: maksimal 2 kali kehamilan

- Anak Usia Dini: usia 0-6 tahun, maksimal dua anak

2. Komponen Pendidikan

- Anak SD/MI Sederajat: anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

- Anak SMP/MTs Sederajat: anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

- Anak SMA/MA Sederajat: anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

- Lanjut usia 70+: maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga

- Penyandang Disabilitas Berat: maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga

Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH

- Ibu hamil : Rp2.400.000

- Anak usia dini : Rp2.400.000

- SD : Rp900.000

- SMP : Rp1.500.000

- SMA : Rp2.000.000

- Disabilitas berat : Rp2.400.000

- Lanjut usia : Rp2.400.000

2. Program Indonesia Pintar (PIP)

Dilansir dari laman Kemendikbudristek, Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, peserta PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah.

PIP diketahui menjadi bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Sesuai dengan tujuannya, bantuan sosial ini dapat diperoleh anak-anak usia sekolah.

Sasaran Utama PIP

1. Peserta didik pemegang KIP

2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dengan pertimbangan khusus

3. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, kehutanan, pelayaran, dan kemaritiman.

3. KIP Kuliah

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa/i yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Siswa/i penerima bansos ini akan dibebaskan dari biaya pendidikan kuliah penuh dan bantuan biaya hidup bulanan untuk membantu akses pendidikan tinggi. Tak hanya untuk PTN, siswa/i yang lulus di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga berhak mendapatkan bantuan KIP.

Persyaratan Program KIP

1. Penerima KIP Kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus dua tahun sebelumnya.

2. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah.

3. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A/Unggul atau B/Baik Sekali, dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C/Baik.

Keterbatasan ekonomi calon penerima KIP Kuliah dibuktikan dengan:

1. Kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP)

2. Terdata pada Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) maksimum pada desil 4

3. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.

Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari ketiga kriteria di atas, maka dapat tetap terdaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah dengan syarat bisa memenuhi persyaratan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dalam satu bulan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) domisili asal mahasiswa. Calon penerima pada kriteria ini wajib mengunggah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

4. PBI JK

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) merupakan program bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Melalui program ini, masyarakat miskin atau tidak mampu diberikan bantuan berupa pembayaran iuran BPJS untuk setiap bulannya.

Untuk manfaatnya, para penerima bantuan akan mendapatkan hak dan layanan kesehatan yang hampir sama dengan peserta BPJS biasa seperti berobat gratis, rawat jalan dan rawat inap, pemeriksaan lab obat-obatan dan lain-lain, dan perlindungan dari risiko biaya pengobatan yang mahal. Berdasarkan ketentuannya, diketahui bahwa bayi yang baru lahir dari ibu peserta PBI akan secara otomatis terdaftar sebagai penerima PBI JK.

Sasaran dan Kriteria Utama Penerima PBI JK

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK aktif terdaftar di Dukcapil.

2. Termasuk fakir miskin atau orang yang tidak mampu (biasanya desil 1-4 di DTKS)

3. Nama yang ingin didaftarkan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial

4. Prioritas untuk lansia, penyandang disabilitas, anak yatim, dan keluarga rentan miskin.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) masih berlangsung pada April 2026 dan menjadi bagian dari termin pertama yang dimulai sejak Februari. Bantuan pendidikan ini disalurkan secara bertahap dan tidak diberikan sekaligus kepada seluruh penerima. Skema tersebut diterapkan agar proses distribusi lebih terukur dan tepat sasaran, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Pada termin pertama ini, prioritas penerima adalah siswa yang telah terdaftar sebagai pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dana baru dapat dicairkan setelah siswa melakukan aktivasi rekening PIP, dengan estimasi pencairan sekitar 1,5 bulan setelah proses tersebut dilakukan. Karena itu, meskipun berada dalam periode yang sama, waktu pencairan antar sekolah dapat berbeda.

Secara umum, pencairan PIP 2026 dibagi dalam tiga tahap sepanjang tahun. Setelah termin pertama yang berlangsung hingga April, penyaluran akan dilanjutkan ke termin kedua pada Mei hingga September yang menyasar siswa dari usulan dinas pendidikan maupun pemangku kepentingan, serta siswa yang baru melakukan aktivasi rekening. Adapun termin ketiga dijadwalkan pada Oktober hingga Desember untuk memastikan seluruh penerima yang belum tersalurkan dapat memperoleh bantuan.

Besaran dana PIP diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran sesuai jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD, bantuan berkisar antara Rp225 ribu hingga Rp450 ribu. Pada jenjang SMP, nominal yang diberikan berada di kisaran Rp375 ribu hingga Rp750 ribu. Sementara itu, siswa SMA dan SMK menerima bantuan lebih besar, yakni mulai dari Rp500 ribu hingga Rp1 juta per tahun, dengan penyesuaian pada kelas akhir di semester tertentu.

Pengecekan status penerima PIP dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi PIP dengan memasukkan NISN, NIK, dan kode verifikasi. Jika data siswa muncul, maka yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima bantuan pada tahun berjalan.

Selain bantuan untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga kembali membuka program KIP Kuliah 2026 sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi lulusan SMA/sederajat. Program ini memberikan dukungan biaya kuliah hingga bantuan biaya hidup bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria dan diterima di perguruan tinggi penyelenggara.

Tidak semua kampus dapat menerima mahasiswa dengan skema ini. Umumnya, perguruan tinggi kedinasan tidak termasuk dalam penyelenggara KIP Kuliah karena memiliki sistem pembiayaan tersendiri.

Berikut rincian penting terkait KIP Kuliah 2026:

Syarat Penerima

• Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat tahun 2024, 2025, atau 2026
• Lulus seleksi masuk perguruan tinggi (SNBP, SNBT, atau jalur mandiri) di kampus penyelenggara
• Memiliki potensi akademik baik namun berasal dari keluarga kurang mampu
• Memiliki NISN, NIK, dan NPSN yang valid
• Belum pernah menjadi penerima KIP Kuliah sebelumnya
• Tidak sedang menerima beasiswa lain

Ketentuan Ekonomi

• Pemegang KIP aktif
• Penerima PKH, BPNT, atau KKS
• Terdaftar dalam DTSEN desil 1–5
• Penghasilan orang tua maksimal Rp4 juta per bulan
• Dapat menggunakan SKTM jika tidak terdata bansos

Prioritas Penerima

• Berasal dari wilayah 3T
• Anak pekerja migran Indonesia
• Daerah terdampak bencana
• Penyandang disabilitas

Fasilitas yang Didapat

• Pembebasan biaya kuliah
• Bantuan biaya hidup Rp700 ribu–Rp1,4 juta per bulan
• Bebas biaya pendaftaran UTBK-SNBT

Jangka Waktu Pemberian

• Sarjana/D4: maksimal 8 semester
• D3: maksimal 6 semester
• D2: maksimal 4 semester
• D1: maksimal 2 semester

Jadwal Pendaftaran

• Pembuatan akun: 3 Februari – 31 Oktober 2026
• SNBP: 3–18 Februari 2026
• SNBT: 25 Maret – 7 April 2026

Besaran Bantuan

• Biaya pendidikan: Rp2,4 juta per semester
• Biaya hidup: Rp4,2 juta per semester

Dengan masih berlangsungnya pencairan PIP pada April 2026 serta dibukanya pendaftaran KIP Kuliah, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan sekaligus memastikan siswa tetap dapat melanjutkan studi hingga jenjang yang lebih tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan. Anggaran MBG pun sudah ditentukan dan disepakati semua pihak, baik pemerintah maupun DPR.

Teddy mengatakan anggaran pendidikan itu tetap mencapai 20% dari APBN. Apabila merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, total anggaran pendidikan tahun ini melalui belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah (TD) serta pembiayaan secara keseluruhan mencapai Rp769 triliun.

Angka itu sudah 20% dari total belanja negara pada APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. Adapun pemerintah menganggarkan Rp223,5 triliun untuk anggaran MBG yang dialokasikan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) atau sekitar 29% dari total anggaran pendidikan.

"Semua hal itu [anggaran pendidikan] termasuk MBG. Itu fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan," ujar Teddy saat bertemu dengan media pada Jumat (27/2/2026).

Teddy juga menjelaskan bahwa dengan adanya MBG tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan atau dihentikan.

Terdapat sejumlah program dari anggaran pendidikan yang tengah berjalan, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bahkan, menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto menambahkan program Sekolah Rakyat. Dalam satu tahun, terdapat 166 Sekolah Rakyat dan 22.000 siswa.

Menurut Teddy, anggaran pendidikan pun sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR pada tahun lalu.

"Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Nah, di tahun ini Rp769,1 triliun itu 20%. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya. Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP," kata Teddy.

Sebelumnya, PDIP memang menyoroti program MBG yang dinilai menggerus anggaran pendidikan. Dalam konferensi pers, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, My Esti Wijayati, menjelaskan bahwa dari total Rp769 triliun anggaran pendidikan pada 2026, sebanyak Rp223,5 triliun dialokasikan untuk MBG.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membeberkan sejumlah perhatian pemerintah terhadap guru honorer. Menurutnya, pemerintah telah meningkatkan insentif guru honorer menjadi Rp400.000 tahun ini.

Teddy menjelaskan bahwa banyak yang menyebut guru-guru tidak diperhatikan oleh pemerintah di bawah kendali Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, secara kewenangan, guru honorer ada di bawah pemerintah daerah. Akan tetapi, pemerintah pusat memberi insentif.

"Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Baru naik di zaman Presiden Prabowo. Menjadi Rp400 ribu," kata Teddy saat bertemu dengan media pada Jumat (27/2/2026).

Kemudian, terdapat pula kenaikan tunjangan guru non-ASN, dari Rp1,5 juta pada 2025, menjadi Rp2 juta pada tahun ini.

"Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah. Dari daerah yang beri. Dan itu 3 bulan sekali baru dapat. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan," kata Teddy.

Adapun, pemerintah pun memiliki sederet program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tengah berjalan. Bahkan, menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto menambahkan program Sekolah Rakyat. Dalam satu tahun, terdapat 166 Sekolah Rakyat dan 22.000 siswa.

"Kemudian, ada yang bilang sekolah terbengkalai. Iya, itu adalah masalah dari dulu. Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik," ujarnya.

Namun, menurutnya sekolah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. SMA menjadi kewenangan Gubernur, SD dan SMP kewenangan Bupati dan Wali Kota.

"Karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, pada tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada. Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun," ujar Teddy.

Program lainnya adalah TV digital untuk pembelajaran digital di sekolah. Jumlahnya pada 2025 mencapai 280.000 TV di 280.000 sekolah. Selain itu, terdapat program Sekolah Garuda dan pembangunan kampus-kampus baru.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, total anggaran pendidikan tahun ini melalui belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah (TD) serta pembiayaan secara keseluruhan mencapai Rp769 triliun. Angka itu sudah 20% dari total belanja negara pada APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan terkait dengan narasi yang beredar di masyarakat bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas program dan anggaran pendidikan.

Dia mengatakan terdapat sejumlah pihak yang menyampaikan bahwa program MBG mengurangi program dan anggaran pendidikan. Dampaknya, kata dia, sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan.

"Jadi, saya mau jawab itu [program MBG memangkas anggaran pendidikan] narasi yang keliru," ujarnya kepada media pada Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah.

Kemudian, dia melanjutkan, anggaran pendidikan sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, dan Badan Anggaran DPR pada tahun lalu. Anggaran pendidikan pun tidak ada yang dipangkas imbas MBG.

"Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah," ujarnya.

Terdapat sejumlah program dari anggaran pendidikan yang tengah berjalan, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bahkan, menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto menambahkan program Sekolah Rakyat. Dalam satu tahun, terdapat 166 Sekolah Rakyat dan 22.000 siswa.

"Kemudian, ada yang bilang sekolah terbengkalai. Iya, itu adalah masalah dari dulu. Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik," ujarnya.

Namun, Teddy mengatakan perbaikan sekolah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. SMA menjadi kewenangan Gubernur, SD dan SMP kewenangan Bupati dan Wali Kota.

"Karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada. Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun," ujar Teddy.

Program lainnya adalah TV digital untuk pembelajaran digital di sekolah. Jumlahnya pada 2025 mencapai 280.000 TV di 280.000 sekolah. Selain itu, terdapat program Sekolah Garuda dan pembangunan kampus-kampus baru.

Anggaran MBG pun mendapat sorotan, bahkan terdapat sejumlah permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan situs resmi MK, setidaknya ada tiga permohonan uji materi yang diajukan ke lembaga tersebut berkaitan dengan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk MBG pada anggaran pendidikan.

Pada dasarnya, mereka menggugat masuknya program prioritas pemerintah itu ke anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi sebesar 20% dari APBN.

Apabila merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, total anggaran pendidikan tahun ini melalui belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah (TD) serta pembiayaan secara keseluruhan mencapai Rp769 triliun.

Angka itu sudah 20% dari total belanja negara pada APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. Adapun pemerintah menganggarkan Rp223,5 triliun untuk anggaran MBG yang dialokasikan melalui BGN atau sekitar 29% dari total anggaran pendidikan.

Adapun tiga gugatan ke MK itu diajukan pada Januari dan Februari 2026 usai pemerintah mengunggah Perpres No.118/2025 awal tahun ini. Masing-masing adalah perkara No.55/PUU-XXIV/2026, No.52/PUU-XXIV/2026 dan No.40/PUU-XXIV/2026.

Uji materi terbaru yang diajukan ke MK adalah No.55/PUU-XXIV/2026 dari seorang guru bernama Reza Sudrajat. Judicial review yang dimohonkan ke MK yakni Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang (UU) No.17/2025 tentang APBN 2026. Reza meminta agar MK menyatakan pasal yang mencantumkan anggaran pendidikan 20% dari APBN itu inkonstitusional bersyarat.

"Menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: Besaran Anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) adalah untuk fungsi penyelenggaraan pendidikan nasional (pedagogis), yang tidak mencakup anggaran program logistik pangan/Makan Bergizi Gratis (MBG) dan/atau anggaran Badan Gizi Nasional," bunyi petitum yang diajukan Reza ke MK.

Reza menilai 20% anggaran pendidikan pada APBN 2026 bukanlah 'pendidikan murni'. Dia berkesimpulan bahwa pada dasarnya alokasi APBN bagi pendidikan sebenarnya 11,9%.

JAKARTA - Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2026 resmi dibuka mulai 3 Februari hingga 31 Oktober 2026. Program bantuan pendidikan dari pemerintah ini ditujukan bagi calon mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya.

Calon peserta wajib melakukan pendaftaran KIP Kuliah terlebih dahulu melalui SIM KIP Kuliah sebelum mendaftar SNBP 2026 . Dengan demikian, status penerima KIP Kuliah dapat tersinkronisasi langsung dengan jalur seleksi masuk perguruan tinggi yang dipilih.

KIP Kuliah memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup, sehingga mahasiswa dapat lebih fokus belajar dan menempuh pendidikan tinggi dengan optimal.

Link Pendaftaran KIP Kuliah 2026

Pendaftaran diawali dengan pembuatan akun KIP Kuliah melalui laman resmi https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/

Pada laman tersebut, Kemendiktisaintek juga telah mengumumkan secara resmi pembukaan pendaftaran KIP Kuliah 2026.

Dalam pengumuman tersebut, calon pendaftar diimbau memastikan keabsahan data NISN, NPSN, NIK, serta alamat email aktif. Seluruh data harus sesuai dengan yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Persyaratan KIP Kuliah 2026

Mengutip Instagram Kemendiktisaintek, berikut ini persyaratan dan panduan pendaftaran KIP Kuliah 2026.

1. Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat tahun berjalan atau maksimal dua tahun sebelumnya

2. Memiliki potensi akademik yang baik

3. Terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 sampai desil 4 atau

Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Dokumen Penting Pendaftaran KIP Kuliah 2026

1. KTP, Kartu Keluarga (KK), dan rapor

2. Bukti kepemilikan KKS/KIP/SKTM

3. Foto rumah tampak depan dan bagian dalam

4. Sertifikat prestasi (jika ada)

Panduan Pendaftaran KIP Kuliah 2026

1. Kunjungi laman resmi https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id

2. Klik menu "Daftar Sekarang"

3. Masukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email aktif yang valid

4. Sistem akan memverifikasi data melalui Sipintar, Dapodik, dan DTSEN

5. Jika berhasil, nomor pendaftaran dan kode akses akan dikirim ke email

6. Pendaftar tahun sebelumnya cukup melakukan sinkronisasi akun

7. Login ke akun KIP Kuliah menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses

8. Lengkapi seluruh formulir pendaftaran secara jujur dan teliti

9. Isi biodata, data keluarga, data ekonomi, informasi rumah, aset, dan prestasi

10. Unggah seluruh dokumen pendukung termasuk foto rumah dan SKTM

11. Pastikan seluruh data berstatus ceklis hijau

12. Pilih jalur seleksi masuk perguruan tinggi (SNBP, SNBT, atau Jalur Mandiri PTN/PTS)

13. Selesaikan pendaftaran di portal seleksi perguruan tinggi yang dipilih

14. Jika lolos seleksi, perguruan tinggi akan melakukan verifikasi lanjutan

15. Mahasiswa ditetapkan resmi sebagai penerima KIP Kuliah 2026.

Demikian informasi pendaftaran KIP Kuliah 2026 yang sudah dibuka. Semoga bermanfaat bagi pembaca setia SINDOnews.

JAKARTA - Cara cek status penerima KIP Kuliah penting diketahui oleh calon mahasiswa baru di 2026. Cara mengeceknya bisa dilakukan online dengan menyiapkan NIK.

Kartu Indonesia Pintar Kuliah ( KIP Kuliah ) merupakan program bantuan biaya pendidikan yang bertujuan memperbesar peluang masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi di Indonesia, dikutip dari Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah 2025.

Hingga 2024, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia baru mencapai sekitar 32 persen, sehingga program ini menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan akses kuliah bagi masyarakat kurang mampu.

Pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) meluncurkan kebijakan baru KIP Kuliah dengan penguatan prioritas penerima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong calon mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin agar dapat menempuh pendidikan pada program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik, baik PTN maupun PTS di seluruh Indonesia.

Manfaat utama KIP Kuliah adalah jaminan biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi berdasarkan akreditasi program studi (prodi). Seluruh perguruan tinggi yang menerima mahasiswa KIP Kuliah wajib terakreditasi secara resmi dan tercatat dalam sistem akreditasi nasional perguruan tinggi.

Selain biaya pendidikan, mahasiswa baru penerima KIP Kuliah juga mendapatkan bantuan biaya hidup bulanan. Besaran bantuan ini disesuaikan dengan lima klaster wilayah perguruan tinggi, yakni Rp800.000, Rp950.000, Rp1.100.000, Rp1.250.000, hingga Rp1.400.000 per bulan, mengacu pada hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS).

Mengutip akun Instagram resmi Kemendiktisaintek, kini calon mahasiswa maupun mahasiswa dapat dengan mudah mengetahui status penerima KIP Kuliah di SIM KIP Kuliah. Pengecekan status dilakukan secara online melalui laman resmi KIP Kuliah.

Berikut cara cek status penerima KIP Kuliah 2025 secara online:

1. Buka situs resmi https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/penerima

2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP atau Kartu Keluarga, pastikan data yang diinput benar dan sesuai dokumen kependudukan

3. Klik tombol Cari, kemudian status penerima KIP Kuliah akan langsung ditampilkan di layar

Kemendiktisaintek mengimbau masyarakat untuk memastikan NIK yang dimasukkan sudah benar agar proses pengecekan berjalan lancar. Dengan layanan ini, calon penerima dapat segera mengetahui status KIP Kuliah dan mempersiapkan langkah selanjutnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memperbanyak beasiswa kepada mahasiswa. Langkah itu diambil Presiden RI Prabowo Subianto selepas agenda pertemuan dengan 1.200 rektor hingga guru besar di Istana Negara pada Kamis (15/1/2025).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh akademisi kepada Presiden. Dilaporkan bahwa, kurang lebih ada sekitar 9,9 juta jumlah mahasiswa Indonesia.

Kemudian sejumlah mahasiswa di antaranya sudah mendapatkan beasiswa dalam berbagai bentuk, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menyasar 1,1 juta penerima.

"Nah, disitulah juga Bapak Presiden memberikan arahan untuk kepada kami, terutama Mendikti Sainstek dan kami sebagai Mensesneg untuk mencoba menghitung ulang, memformulasikan ulang bagaimana memperbesar, memperbesar sebanyak-banyaknya penerima beasiswa," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (15/1/2026).

Dalam diskusi itu, terdapat pula arahan agar beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) banyak dialokasikan ke bidang science, technology, engineering, dan mathematics (STEM). Alokasi LPDP untuk bidang STEM ditargetkan mampu mencapai 80%.

"Kami memang berkonsentrasi untuk mengejar ketertinggalan kita terlebih dahulu di dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Prasetyo.

Sebelumnya. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menyebut, Kemendikti Saintek akan segera melakukan pemetaan bersama LPDP agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

“Tindak lanjutnya, kami akan langsung memetakan bersama LPDP karena selama ini sudah bekerja sama erat. LPDP punya dana abadi yang diperuntukkan untuk pendidikan tinggi dan penelitian,” jelasnya.