Bisnis.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi terkait kerja sama pertahanan Indonesia dengan Turki dan Indonesia dengan Malaysia.

Keputusan diambil dalam rapat yang digelar di ruang Komisi I DPR RI, Rabu (1/7/2026). Sebelum mengambil keputusan, Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan menjelaskan bahwa kerja sama ini bagian dari upaya penguatan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara.

"Pimpinan dan anggota Komisi I yang terhormat, persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip kesetaraan, keuntungan bersama, dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Turki maupun Malaysia belum dapat diberlakukan meski telah ditandatangani kedua negara.

Hal itu karena berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, kerja sama baru akan berlaku setelah masing-masing pihak menyelesaikan seluruh prosedur hukum dan administrasi di dalam negeri, yang ditandai dengan diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui jalur diplomatik.

"Berdasarkan persetujuan kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua negara tersebut, belum dapat diterapkan mengingat syarat pemberlakuan berdasarkan perjanjian kerja sama dimaksud, yang menyatakan bahwa persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik atas pemenuhan prosedur dalam negeri oleh para pihak," kata Donny.

Setelah itu sebelum menutup rapat, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, meminta pendapat kepada seluruh fraksi yang hadir terkait persetujuan ratifikasi di mana pada intinya seluruh fraksi menyetujui RUU ini.

"Untuk menyetujui ratifikasi kerja sama pertahanan Republik Indonesia dengan Republik Turki. Setuju ya?" ucap Utut sesaat setelahnya mengetuk palu.

"Setuju," jawab anggota rapat.

Pengambilan keputusan juga dilakukan untuk ratifikasi kerja sama pertahanan RI dan Malaysia. Setelah itu, Donny menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi I DPR RI yang telah menyetujui RUU.

Setelah itu, pembahasan RUU dibahas ditingkat Panja dan akan diambil keputusan tingkat I di hari yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum melakukan rapat bersama dengan Komisi I DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi terkait pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia.

Rapat digelar di ruang Komisi I DPR RI, Rabu (1/7/2026) yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Utut Adianto. Adapun pihak pemerintah yang hadir Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan; Menteri Luar Negeri diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Ricky Suhendar; mewakili Menteri Hukum, Dirjen Perundang-undangan Dhahana Putra, dan sejumlah jajaran dari masing-masing kementerian.

"Berdasarkan catatan dari sekretariat, telah hadir tujuh fraksi dan lebih dari separuh anggota-anggota Komisi I. Dengan ini rapat saya buka dan mohon izin ini terbuka untuk umum. Setuju ya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat saya buka dan terbuka untuk umum," kata Utut.

Utut menjelaskan, DPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada 21 April terkait kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki, serta Malaysia.

"Atas dasar surat ini, ada surat dari Wakil Ketua DPR yang membidangi Korpolkam, yaitu Bapak Sufmi Dasco Ahmad, tertanggal 26 Mei, untuk Komisi I membahas dan segera untuk meratifikasi," sambungnya.

Utut menuturkan bahwa ratifikasi hanya mencakup dua pasal. Pembahasannya berbeda dengan undang-undang di mana tidak membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Pemerintah menjelaskan kedua pokok eh kerja sama itu dengan Republik Turki dan Kerajaan Malaysia, setelah itu kita, kita membahas dalam bentuk Panja, nanti Panja melaporkan ke sini, baru kita ratifikasi," kata Utut.

Dia memahami bahwa semua pihak setuju dengan RUU ini, tetapi tetap harus mengikuti mekanisme dan hukum acara yang berlaku agar meminimalisir digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena potensi selalu digugat di MK. Tetapi kalau ratifikasi jarang yang menggugat biasanya negara tetangga kalau ada keberatan," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperkuat budaya antigratifikasi hingga level Account Officer (AO) sebagai bagian dari upaya memperkokoh penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan integritas pelayanan kepada jutaan nasabah tetap terjaga, mulai dari tingkat manajemen hingga petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan tata kelola yang baik tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan perusahaan, tetapi juga harus menjadi budaya kerja yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan PNM. Menurut dia, setiap proses bisnis harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab agar kepercayaan publik terhadap perusahaan terus terpelihara.

"Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan. Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab," ujar Kindaris dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Sebagai implementasi komitmen tersebut, PNM menerapkan budaya kepatuhan hingga tingkat operasional. Salah satunya melalui komitmen yang diucapkan para Account Officer pada setiap pertemuan kelompok nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Dalam komitmen tersebut, para AO menyatakan siap menjalankan amanah secara jujur, menyalurkan pembiayaan sesuai ketentuan, tidak menyalahgunakan dana nasabah, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari nasabah yang didampingi.

Selain memperkuat integritas petugas di lapangan, PNM juga mengoptimalkan penerapan Whistleblowing System (WBS) sebagai mekanisme pelaporan terhadap dugaan pelanggaran maupun tindakan kecurangan (fraud). Sistem tersebut menjadi salah satu instrumen perusahaan dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sekaligus memberikan perlindungan terhadap identitas pelapor.

Menurut Kindaris, penerapan tata kelola yang baik harus menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Karena itu, prinsip kepatuhan diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat direksi, manajemen, unit kerja, hingga seluruh petugas yang memberikan layanan kepada nasabah di berbagai daerah.

PNM saat ini melayani sekitar 23,3 juta nasabah perempuan prasejahtera melalui program Mekaar. Layanan tersebut didukung oleh lebih dari 43 ribu Account Officer yang tersebar di 58 kantor cabang di 36 provinsi. Dengan cakupan layanan yang luas, penerapan budaya integritas dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.

Komitmen tersebut turut mengantarkan PNM meraih predikat Indonesia Most Trusted Companies pada ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025 yang diselenggarakan SWA Media. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di seluruh lini organisasi.

Kindaris menegaskan, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi PNM dalam menjalankan misi pemberdayaan masyarakat. Karena itu, perusahaan akan terus memperkuat budaya kepatuhan dan integritas agar setiap layanan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi nasabah.

"Bagi PNM, kepercayaan publik bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijaga dan dibuktikan setiap hari, baik melalui kebijakan di tingkat direksi maupun melalui komitmen yang dijalankan oleh setiap Account Officer di lapangan," kata Kindaris.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut tengah menyiapkan Surat Presiden (Supres) ke DPR untuk segera meratifikasi Perjanjian Dagang Bebas Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA) menjadi undang-undang.

Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Indonesian-Belarusian Business Forum, Selasa (30/6/2026). Pada forum bisnis yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri kedua negara, dunia usaha saling bertemu untuk saling menjajaki peluang kerja sama hingga menandatangani nota kesepahaman.

Airlangga menyebut Supres dimaksud tengah dipersiapkan oleh Presiden. Dia menargetkan DPR RI untuk meratifikasi perjanjian dagang ini menyusul Rusia dan Belarus. Sebab, kedua negara ini sudah meratifikasi free trade agreement (FTA) yang sudah diteken dengan Indonesia sejak akhir 2025.

"Indonesia berjanji untuk melakukan ratifikasi dalam tahun ini. Saya pikir Presiden tengah menyiapkan surat ke parlemen untuk meratifikasi perjanjian dagang EAEU. Jadi, ini adalah fase baru untuk Indonesia dan EAEU," terangnya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Untuk diketahui, adanya FTA akan membuat kedua negara saling memperluas pasar ekspor. Hal ini berkat pemberlakukan tarif bea masuk 0% untuk 90% produk dari Indonesia yang masuk ke kawasan EAEU seperti Armenia, Belarus, Kazakshtan, Kyrgyzstan, dan Rusia, maupun sebaliknya.

Airlangga menyebut hubungan dagang Indonesia dan Belarus secara khusus bersifat saling melengkapi. Kerja sama kedua negara turut meliputi area perdagangan, investasi, industri, pertanian, transportasi serta teknologi.

Dari sisi perdagangan, FTA dengan Belarus akan memperluas pasar ekspor Indonesia untuk produk kakao, karet, obat-obatan medis, makanan laut (seafood), serta kopi.

Sebaliknya, kerja sama dengan Belarus bisa mempermudah Indonesia untuk mengimpor mesin industri pertanian serta angkutan maupun alat berat untuk pertambangan. Airlangga mencatat bahwa Indonesia menghasilkan 800 juta ton batu bara setiap tahunnya sehingga kerja sama pengadaan dump truck dengan Belarus turut menjadi potensi.

Begitu pula dengan produk kelapa sawit, yang mana produknnya diekspor 50 juta ton setiap tahunnya. Kerja sama dengan Belarus diharapkan berfokus pada modernisasi alat pertanian dan turut menggaet industri dalam negeri.

"Ini adalah dua sektor dengan prioritas tertinggi di perekonomian Indonesia. Di atas itu, Indonesia juga mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik. Jadi apabila semua mesin dan peralatan Belarus digabungan dengan ekosistem baterai kendaraan listrik Indonesia, maka kita bisa menjual produk yang lebih hijau ke pasar," kata Menko Perekonomian sejak 2019 ini.

Di sisi lain, Airlangga turut mengungkap potensi kerja sama Indonesia dan Belarus dalam hal penghilirian silika. Belarus dinilai memiliki teknologi yang memadai untuk mendukung keinginan Indonesia untuk penghiliran komoditas tersebut.

Menurut Airlangga, Indonesia dan Belarus memiliki hubungan dagang yang kuat dengan total nilai perdagangan pada 2025 sebesar US$221,3 juta. Nilai ini meningkat 72% lebih dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada Januari-April 2025, perdagangan kedua negara juga sudah mencapai US$98,8 juta atau meningkat 30,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ekspor Indonesia yang meningkat ke Belarus mencakup elektronik, peralatan listrik, produk perikanan, karet, kakao, dan produk kelapa sawit.

Tidak hanya perdagangan, kerja sama investasi kedua negara juga naik ke sekitar 300 proyek. Proyek-proyek ini meliputi sektor konstruksi, perdagangan, jasa perbaikan, hospitality, serta layanan lainnya.

Bahkan, pada kuartal I/2026 saja, proyek investasi antara kedua negara juga sudah mencapai 200 proyek.

Potensi lain kerja sama investasi Indonesia dengan salah satu negara kawasan Eurasia ini turut mencakup produk pupuk. BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero) yang telah mengimpor pupuk potash selama 20 tahun dari Belarus tengah berupaya untuk ke dalam struktur kepemilikan saham perusahaan di sana.

"Saya pikir PT Pupuk telah melakukan uji tuntas untuk terlibat dalam penambangan kalium di Belarus. Jadi saya pikir dengan itu, akan ada timbal balik investasi antara Indonesia dan Belarus," ucapnya.

Adapun pada forum tersebut, pebisnis dari Indonesia dan Belarus menandatangani 17 nota kesepahaman (MoU) secara business-to-business dengan nilai komersial hinga US$24 juta. Produk yang dikerjasamakan turut meliputi alat berat dan produk susu.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI,Ma'ruf Cahyono pada Kamis, 25 Juni 2026. Pemeriksaan ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat MPR RI.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, selama pemeriksaan tersebut penyidik mencecar Ma'ruf terkait penerimaan uang selama ia menjabat Sekjen MPR.

"Dalam pemeriksaan ini penyidik mengkarifikasi terkait penghasilan resmi serta adanya penerimaaan-penerimaan uang selama yang bersangkutan menjabat sebagai Sekjen MPR," kata Budi, Jumat (26/6/2026).

Kendati begitu, Budi tidak menyebutkan besaran uang yang diterima tersebut. Berbeda dengan pernyataan KPK tersebut, Ma'ruf seusai pemeriksaan mengklaim pertanyaan yang ia terima sekadar tugas yang ia emban. "Ya ditanya baru identitas, kan baru pertama (pemeriksaan), jadi baru ditanya-tanya tentang tugas," kata Ma'ruf.

Berdasarkan hitungan sementara, jumlah gratifikasi dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp17 miliar. Menurutnya, tidak ada pertanyaan tentang hal tersebut. "Nggak, nggak nyampe kaya gitu tadi, maksudnya gak nyampe pertanyaan kaya gitu," ujarnya.

Lihat video: Model Cakep Eks Staf Ahli DPR Dipanggil KPK, Diduga Terkait TPPU



Dalam kesempatan ini, Ma’ruf mengaku akan kooperatif dalam proses penyidikan kasus ini. "Belum tu, belum ada (jadwal pemanggilan lagi), saya nanti nunggu ngikutin aja, pokoknya kita patuh aja," ucapnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR, Ma'ruf Cahyono (MC) usai pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis malam (25/6/2026). Ma'ruf terlihat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai pemeriksaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, dalam pemeriksaan ini yang bersangkutan dikonfirmasi terkait bukti-bukti yang dikantongi penyidik terkait kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR RI.

"Tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik, untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di MPR RI. Juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut," kata Budi kepada wartawan, dikutip Jumat (26/6/2026).

Budi mengungkapkan alasan belum dilakukan penahanan terhadap Ma'ruf. Menurutnya, pihaknya masih terus mengumpulkan bukti terkait perkara tersebut.

"Ya tentunya memang masih dibutuhkan proses-proses penyidikan, pengumpulan bukti-bukti tambahan, supaya nanti betul-betul firm, betul-betul kuat, untuk kemudian dilakukan tahap 2, atau limpah di penuntutan," ujarnya.

Seusai pemeriksaan, Ma'ruf mengklaim pertanyaan yang ia terima sekadar tugas yang diembannya.

"Ya ditanya baru identitas, kan baru pertama (pemeriksaan), jadi baru ditanya-tanya tentang tugas," kata Ma'ruf.

Berdasarkan hitungan sementara, jumlah gratifikasi dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp17 miliar. Menurutnya, tidak ada pertanyaan tentang hal tersebut.

"Nggak, nggak nyampe kaya gitu tadi, maksudnya gak nyampe pertanyaan kaya gitu," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, ia mengaku akan kooperatif dalam proses penyidikan kasus ini.

"Belum tu, belum ada (jadwal pemanggilan lagi), saya nanti nunggu ngikutin aja, pokoknya kita patuh aja," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka baru dalam dua kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Perinciannya, satu tersangka dalam kasus dugaan pidana suap yaitu YRW selaku mantan Plt. Direktur Irigasi dan Rawa pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Sementara, dua lainnya berasal dari pihak swasta yaitu RW selaku Direktur CV TAS/Penyedia Jasa pada Sekretariat Dirjen Cipta Karya dan JSR selaku Direktur PT BKS dalam kasus dugaan pengadaan fiktif.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma mengatakan pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

"Terhadap para tersangka dilakukan penahanan sejak hari ini Rabu, 24 Juni 2026 sampai dua puluh hari kedepan dimana ketiganya ditahan di Rutan Salemba Jakarta Pusat," ujar Dapot dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan, YRW diduga telah bekerja sama dengan tersangka DP melakukan pemerasan dan/atau menerima suap dan/atau gratifikasi berupa uang tunai lebih dari Rp2 miliar dari beberapa BUMN Karya dan pihak swasta.

“Pemberian uang ini terkait beberapa proyek pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,” tutur Dapot.

Sementara itu, RW dan JSR bersama tersangka lainnya diduga telah merekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024. Dalam perkara ini, negara mengalami kerugian yang lebih dari Rp16 miliar.

“Penyidik juga telah melaksanakan penyitaan berupa 2 unit mobil mewah, sejumlah uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat, pengumpulan bukti-bukti serta pendalaman terhadap keterlibatan pihak lainnya baik dari Kementerian PU, BUMN maupun swasta,” pungkas Dapot.

Sekadar informasi, YRW dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sementara itu, RW dan JSR disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999.

Bisnis.com, JAKARTA — Praktik korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, salah satunya pendidikan khususnya saat proses penerimaan siswa baru yang digelar setiap tahun oleh masing-masing sekolah. Modusnya beragam mulai dari pungli sampai beli bangku agar calon siswa dapat masuk sekolah tanpa mengikuti seleksi pada umumnya.

Berdasarkan hasil pemetaan risiko oleh KPK, ditemukan praktik pungutan liar masih terjadi dalam proses penerimaan siswa baru. Modus yang muncul beragam, mulai dari biaya daftar ulang, uang bangku, hingga kewajiban membeli atribut tertentu tanpa dasar hukum yang jelas.

KPK turut menyoroti adanya praktik "titip" calon siswa oleh pihak tertentu untuk mendapatkan kursi di sekolah sehingga hal ini dinilai mengancam prinsip keadilan dan meritokrasi dalam akses pendidikan.

Selain itu, ditemukan praktik manipulasi data, seperti rekayasa domisili, penyalahgunaan jalur afirmasi, hingga perubahan daftar siswa yang diterima. KPK juga mencatat persoalan lain seperti ketidakjelasan daya tampung sekolah, lambatnya penanganan pengaduan, hingga proses pengambilan keputusan yang tidak terdokumentasi dengan baik.

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 menunjukkan indeks integritas pendidikan masih berada pada level korektif dengan skor 69,50. Nilai ini menunjukkan budaya integritas mulai diterapkan, namun belum berjalan konsisten dan masih membutuhkan perbaikan signifikan.

Dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), KPK menegaskan larangan praktik gratifikasi di lingkungan pendidikan.

Kepala Satuan Tugas Jaringan Pencegahan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Abdul Aziz Suhendra, mengatakan penerbitan SE ini bertujuan memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung objektif, transparan, dan adil.

“Seluruh penyelenggara pendidikan agar tidak melakukan praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru,” ujar Abdul dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

KPK juga menegaskan agar satuan pendidikan tidak menerima atau meminta barang, uang, atau bentuk lain yang berkaitan dengan proses penerimaan murid baru. Praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membuka peluang pelanggaran jalur resmi.

“Permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN maupun non-ASN, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi pendidikan kepada masyarakat atau pegawai negeri lainnya, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pidana,” tegas Abdul.

Praktik Curang SPMB Sulit Diselesaikan

Pengamat pendidikan dari Universitas Harkat Negeri, Indra Charismiadji, menilai SE KPK penting sebagai peringatan, namun belum cukup untuk memberantas praktik jual-beli kursi dan pungli yang terus berulang setiap tahun.

Dia menilai persoalan SPMB bukan sekadar teknis administrasi, tetapi sudah menyangkut integritas tata kelola pendidikan.

“Surat Edaran KPK itu penting sebagai peringatan bahwa praktik titipan siswa, jual beli kursi, gratifikasi, dan pungutan liar adalah bentuk korupsi terhadap masa depan anak. Tetapi kita juga harus jujur, surat edaran saja tidak akan cukup kalau akar masalahnya tidak disentuh,” ujar Indra.

Menurutnya, akar masalah bukan pada kurangnya regulasi, melainkan pada cara negara memandang pendidikan. Selama pendidikan dianggap komoditas, ruang korupsi akan tetap terbuka.

Ia merujuk pada Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 serta Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan hak warga negara atas pendidikan.

“Artinya, pendidikan bukan hadiah dari negara. Pendidikan bukan barang dagangan. Pendidikan bukan fasilitas eksklusif bagi mereka yang punya uang, koneksi, atau kedekatan dengan kekuasaan. Pendidikan adalah hak yang melekat sejak lahir,” tegasnya.

Indra juga menyoroti ketimpangan mutu sekolah yang memunculkan istilah sekolah favorit. Menurutnya, kondisi ini membuat kursi sekolah menjadi komoditas dan membuka ruang pasar gelap dalam penerimaan siswa.

“Dalam sistem pendidikan yang sehat, semua sekolah seharusnya layak menjadi tempat anak belajar dan bertumbuh. Kalau hanya sedikit sekolah dianggap bermutu, maka kursinya menjadi komoditas. Begitu kursi sekolah menjadi komoditas, pasar gelap akan muncul,” katanya.

Ia menambahkan bahwa orang tua tidak sepenuhnya bisa disalahkan, karena banyak yang hanya berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya. Masalah utamanya adalah ketimpangan kualitas antar sekolah.

Menurut Indra, penyelesaian SPMB tidak cukup dengan pengawasan, tetapi harus melalui pemerataan mutu pendidikan. Pemerintah perlu memperkuat distribusi guru, fasilitas, kepemimpinan sekolah, dan anggaran pendidikan yang fokus pada kualitas pembelajaran.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi penuh dalam proses SPMB, mulai dari daya tampung, jalur seleksi, hasil penerimaan, hingga kanal pengaduan yang mudah diakses publik.

“Jangan semua diselesaikan dengan kompromi birokratis. Kalau ada titipan, pungli, atau jual beli kursi, harus ada konsekuensi hukum dan administratif yang nyata,” ujarnya.

Indra menegaskan bahwa pendidikan harus dikembalikan sebagai hak asasi manusia dengan prinsip equality, equity, inclusivity, dan quality.

“Kalau negara menjalankan kewajibannya, tidak akan ada lagi sekolah favorit dalam arti eksklusif. Yang ada adalah semua sekolah bermutu, semua anak dilayani, dan semua warga negara memperoleh hak pendidikannya secara adil. Hak asasi tidak bisa dikorupsi. Pendidikan tidak boleh menjadi pasar gelap masa depan anak bangsa,” pungkasnya.

Kemendikdasmen Pastikan Tata Kelola Diperkuat

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan komitmen memperkuat tata kelola SPMB.

Ia meminta pemerintah daerah dan satuan pendidikan memastikan keterbukaan informasi, prosedur yang mudah dipahami, serta kanal pengaduan yang cepat dan responsif.

“Kunci SPMB Ramah adalah kepercayaan publik. Kepercayaan itu tumbuh ketika masyarakat melihat prosesnya jelas, petugasnya berintegritas, informasinya terbuka, dan pengaduan ditangani dengan serius,” jelasnya.

Ia menilai SE KPK memperkuat upaya menciptakan proses SPMB yang objektif, transparan, dan berkeadilan. Gogot juga menegaskan pentingnya pencegahan pungli, suap, dan gratifikasi dalam seluruh tahapan penerimaan.

“SPMB Ramah adalah komitmen bersama untuk menghadirkan penerimaan murid baru yang melayani, bukan membebani. Negara harus hadir memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan bermutu, tanpa tekanan, tanpa diskriminasi, dan tanpa biaya yang tidak semestinya,” tambahnya.

Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan SPMB dan melaporkan jika terjadi penyimpangan melalui KPK atau kanal pengaduan resmi pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap mantan anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menerima satu unit rumah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mohammad Jeffry mengatakan rumah tersebut diduga merupakan imbalan atas peran Hery dalam mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman yang dinilai menguntungkan perusahaan.

"Bahwa HS secara melawan hukum telah menerima sejumlah uang dari perusahaan-perusahaan. Selain itu, saudara HS juga menerima 1 unit rumah huni," ujar Jeffry dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (11/6/2026).

Selain rumah, Hery juga diduga menerima uang senilai Rp1,5 miliar atas perannya membantu PT Toshida Indonesia yang sempat menghadapi persoalan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kasus bermula ketika perhitungan PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh Kementerian Kehutanan mengharuskan PT TSHI membayar kewajiban sebesar Rp130 miliar. Dalam perkara ini, Hery diduga berperan mengoreksi penetapan pembayaran PNBP yang ditetapkan Kementerian Kehutanan terhadap PT TSHI.

Saat itu, Hery Susanto yang menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 diduga menyanggupi permintaan PT TSHI.

Ia diduga mengatur agar penetapan Kementerian Kehutanan yang mewajibkan PT TSHI membayar denda dinilai keliru.

Dengan demikian, PT TSHI dapat melakukan penghitungan sendiri terkait kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara. Pada intinya, LHP Ombudsman tersebut diduga digunakan untuk mengintervensi keputusan Kementerian Kehutanan sehingga menguntungkan PT TSHI.

"Atas perbuatannya itu, Hery pun diberikan imbalan uang sejumlah Rp1,5 miliar," pungkas Jeffry.

Sebagai informasi, Hery telah dilimpahkan kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (8/6/2026).

Sebelum pelimpahan, penyidik telah memeriksa 38 saksi dan dua ahli. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta serta menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka seusai melakukan rangkaian operasi tangkap tangan (OTT). Selain Edison, tiga orang lainnya juga turut ditetapkan tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum merinci siapa tiga orang lain yang ditetapkan tersangka. Namun, kata Budi, pihak-pihak itu datang dari penyelenggara negara dan juga swasta.

"Dari empat pihak yang ditetapkan tersangka, ada dari sisi penyelenggara negara, ada juga dari sisi swasta. Benar, salah satunya adalah Bupati (ditetapkan tersangka)," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (9/6/2026).

Budi mengatakan, perkara dugaan rasuah yang menjerat Edison dan tiga orang lain itu berkaitan dengan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Selain itu, KPK juga menjerat mereka dengan dugaan gratifikasi.

"Terkait dengan dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Pemkab Muara Enim dan juga penerimaan lainnya atau gratifikasi," kata Budi.



Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto/Jonathan Simanjuntak

KPK bakal melakukan konferensi pers terkait konstruksi perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka pada Selasa (9/6/2026) sore.

Sebelumnya, Edison tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (9/6/2026) pukul 08.51 WIB. Edison langsung menuju ruang pemeriksaan tanpa memberikan keterangan apa pun ke awak media.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli akan menyerahkan instrumen ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan kepada Direktur Jenderal ILO di Jenewa, Swiss.

Adapun penyerahan ratifikasi tersebut dilakukan dalam rangkaian Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114.

“Saya membawa pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara harus hadir melindungi pekerja di semua sektor, termasuk saudara-saudara kita yang bekerja di laut. Melalui instrumen ratifikasi Konvensi ILO 188 ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelindungan bagi awak kapal perikanan,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi ILO 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026. Pengesahan tersebut menjadi dasar bagi Indonesia untuk melanjutkan proses formal di tingkat internasional melalui penyerahan instrumen ratifikasi kepada ILO.

Menaker mengatakan ratifikasi Konvensi ILO 188 penting karena sektor penangkapan ikan memiliki tantangan besar.

Awak kapal perikanan bekerja jauh dari daratan, menghadapi risiko keselamatan, kondisi cuaca, durasi kerja yang berat, serta kerentanan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja.

“Ratifikasi ini merupakan komitmen negara agar awak kapal perikanan bekerja dalam kondisi yang lebih layak, aman, dan terlindungi. Mereka adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi maritim Indonesia,” ujar dia.

Adapun Konvensi ILO 188 mengatur standar penting bagi awak kapal perikanan, mulai dari persyaratan minimum bekerja di kapal, perjanjian kerja, waktu istirahat, akomodasi dan makanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perawatan kesehatan, hingga jaminan sosial.

Bagi pekerja, standar itu berarti kepastian yang lebih kuat atas hak dasar mereka selama bekerja di kapal.

Yassierli menegaskan, keputusan Indonesia meratifikasi Konvensi ILO 188 mencerminkan komitmen sebagai negara maritim besar.

Momentum itu, lanjut dia, sejalan dengan kepentingan nasional untuk memperkuat pelindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, sekaligus mendukung upaya global menghapus praktik kerja paksa, perdagangan orang, dan eksploitasi di sektor perikanan.

“Melalui rencana penyerahan instrumen asli ratifikasi tersebut, Indonesia menegaskan bahwa pelindungan awak kapal perikanan merupakan bagian dari agenda besar negara dalam mewujudkan kerja layak dan memastikan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan secara adil, aman, dan berkelanjutan,” katanya menjelaskan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim (SK) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pukul 19.01 WIB, kendaraan diduga milik Silmy diangkut menggunakan dua kendaraan towing. Penggeledahan berlangsung sekitar 5 jam sejak pukul 13.47 WIB.

Towing pertama mengangkut kendaraan, tetapi tidak terlihat jelas jenis kendaraan karena ditutup oleh kain hitam. Towing kedua mengangkut tiga motor, satu motor merek Ducati, dua merek Harley Davidson. Terdapat juga sejumlah sepeda yang diikat di bagian belakang towing.

Lalu, terdapat dua mobil merek Porsche berwarna merah dan abu-abu dikendarai oleh penyidik dan dijaga personel Brimob.

Selain itu, puluhan personel Brimob yang telah berjaga sejak awal penggeledahan juga sudah meninggalkan lokasi.

Sebelumnya KPK telah menyita barang bukti dari para tersangka yang nilainya mencapai Rp17,5 miliar, terdiri dari 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Diketahui, Silmy terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Pada perkara ini, kapasitas jabatan Silmy adalah Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Silmy diduga telah memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal. Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiansyah (GST).

Gusti dengan sengaja membuat rekening khusus untuk menampung uang hasil pemerasan. Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, selama periode 2022-2026 mereka memperoleh keuntungan Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direkturat Jenderal Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," ucap Setyo saat konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Setyo memaparkan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus pemerasan RPTKA 2025 dan hasil laporan analisis keuangan PPATK.

Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019-2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan, sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian," jelas Setyo.

Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Hukum & HAM/Imipas tahun 2022–2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka, yaitu:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)
2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.