JAKARTA - Sidang perdana praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yakni, Roy Suryo digelar hari ini. Dalam gugatan ini, Roy Suryo keberatan atas penggeledahan yang dilakukan tim penyidik kepolisian.

Adapun, gugatan ini diajukan kubu Roy Suryo ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Jadwal sidang ini sebagaimana termuat dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan.

"Senin, 29 Juni 2026 pembacaan permohonan. Sidang rencananya digelar pada pukul 09.00 WIB di ruang sidang 02," tulis SIPP PN Jakarta Selatan yang dilihat Senin (29/6/2026).

Diketahui, gugatan ini diajukan Roy pada Senin (22/6) dengan nomor registrasi perkara 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Tergugat I dalam praperadilan ini ialah Pemerintah RI cq Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq Tim Penyidik, dan tergugat II ialah Pemerintah RI cq Jaksa Agung cq Jampidum pada Kejagung RI cq Kajati DKI Jakarta.

Sebagai informasi, Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap pada Jumat, 26 Juni 2026. Keduanya sempat menjalani perawatan di RS Polri hingga Senin kemaren dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Lihat video: JELANG PRAPERADILAN: Oegroseno Soroti Prosedur Penangkapan Roy Suryo



Kini, penahanan keduanya ditangguhkan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mengungkapkan sejumlah alasan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan,” kata Kajari Jakarta Selatan Marcelo Bellah, Senin 22 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap mantan anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menerima satu unit rumah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mohammad Jeffry mengatakan rumah tersebut diduga merupakan imbalan atas peran Hery dalam mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman yang dinilai menguntungkan perusahaan.

"Bahwa HS secara melawan hukum telah menerima sejumlah uang dari perusahaan-perusahaan. Selain itu, saudara HS juga menerima 1 unit rumah huni," ujar Jeffry dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (11/6/2026).

Selain rumah, Hery juga diduga menerima uang senilai Rp1,5 miliar atas perannya membantu PT Toshida Indonesia yang sempat menghadapi persoalan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kasus bermula ketika perhitungan PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh Kementerian Kehutanan mengharuskan PT TSHI membayar kewajiban sebesar Rp130 miliar. Dalam perkara ini, Hery diduga berperan mengoreksi penetapan pembayaran PNBP yang ditetapkan Kementerian Kehutanan terhadap PT TSHI.

Saat itu, Hery Susanto yang menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 diduga menyanggupi permintaan PT TSHI.

Ia diduga mengatur agar penetapan Kementerian Kehutanan yang mewajibkan PT TSHI membayar denda dinilai keliru.

Dengan demikian, PT TSHI dapat melakukan penghitungan sendiri terkait kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara. Pada intinya, LHP Ombudsman tersebut diduga digunakan untuk mengintervensi keputusan Kementerian Kehutanan sehingga menguntungkan PT TSHI.

"Atas perbuatannya itu, Hery pun diberikan imbalan uang sejumlah Rp1,5 miliar," pungkas Jeffry.

Sebagai informasi, Hery telah dilimpahkan kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (8/6/2026).

Sebelum pelimpahan, penyidik telah memeriksa 38 saksi dan dua ahli. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta serta menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan perusahaan penyelenggara pinjaman daring (pinjol) PT Crowde Membangun Bangsa (PT CMB) dan YS selaku direktur utama sekaligus pemegang saham.

Penyidik OJK telah melimpahkan berkas perkara Tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum dan berkas perkara dimaksud telah dinyatakan lengkap (P.21).

"Selanjutnya, Penyidik OJK melaksanakan Tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 2026," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi dalam keterangan resmi, Rabu (28/1).

Ismail menjelaskan perkara tersebut terkait dugaan tindak pidana usaha jasa pembiayaan dan tindak pidana perbankan yang terjadi dalam periode Januari 2023 sampai dengan September 2024.

Dugaan tindak pidana dilakukan antara lain melalui penyampaian laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada OJK yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, serta pembuatan atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, dan/atau rekening bank.

"Dalam pelaksanaannya, OJK menemukan dugaan pencatatan palsu atas penyaluran dana lender kepada 62 mitra fiktif yang dilaporkan ke dalam Sistem Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL) OJK, seolah-olah para mitra tersebut menerima pinjaman dana," terang Ismail.

Dalam menangani perkara tersebut, OJK telah melakukan serangkaian langkah penegakan hukum secara berjenjang, mulai dari pengawasan, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan. Penyidikan dilakukan berdasarkan antara lain Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan, Surat Perintah Penyidikan, serta penetapan tersangka terhadap PT CMB dan YS.

Atas perbuatan tersebut, tersangka disangkakan melanggar Pasal 299 ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 ayat (1) Bab X Usaha Jasa Pembiayaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan/atau Pasal 302 ayat (1) juncto Pasal 118 ayat (2) huruf e UU P2SKjunctoPasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU P2SKjunctoPasal 64 ayat (1) KUHP.

"Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 miliar," ujar Ismail.

Sehubungan dengan proses hukum tersebut, tersangka melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penetapan tersangka terhadap PT CMB dan YS.

Namun demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan yang dibacakan pada 26 Januari 2026 menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya, sehingga tindakan penyidikan serta penetapan tersangka yang dilakukan oleh OJK dinyatakan sah menurut hukum.

OJK menegaskan, dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

"Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan guna menjaga integritas sektor jasa keuangan serta memberikan pelindungan kepada lembaga jasa keuangan dan masyarakat," pungkas OJK.

JAKARTA - Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mempromosikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan dipertanyakan. Pasalnya, yang bersangkutan dinilai gagal mengeksekusi Silfester Matutina ke penjara .

"Ini aneh kok Kajari Jaksel yang gagal mengeksekusi Silfester malah dipromosikan ke Kejaksaan Agung. Ini harus dipertanyakan," kata Direktur Eksekutif KPK Watch, Yusuf Sahide, Senin (27/10/2025).

Seperti diberitakan Jaksa Agung ST Burhanudin memutasi sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri antara lain Kajari Jakarta Pusat, Kajari Jakarta Selatan dan Kajari Jakarta Barat.

Mutasi tersebut tertuang dalam surat keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-1425/10/2025 tertanggal 1 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Eksekusi tersebut menjadi perhatian karena dinilai terlalu lama tertunda sejak putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Yusuf, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terlihat seperti melakukan pembiaran setelah putusan Mahkamah Agung pada 16 September 2019. Yusuf menilai sekalipun ada upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, hal itu tidak seharusnya menunda eksekusi terhadap terpidana.

“Selama ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkesan ada pembiaran paska putusan MA pada 16 september 2019, walaupun jika ada upaya Peninjauan Kembali (PK) pun seharusnya tidak menunda eksekusi, saya kira bayang rezim sebelumnya harus dibuang jauh-jauh oleh institusi penegak hukum, kita berharap di era kepemimpinan Prabowo dapat membawa citra penegak hukum semakin lebih baik,” ujar Yusuf.

Yusuf menambahkan di tengah meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan, upaya penegakan hukum yang tegas menjadi penting untuk menjaga citra positif tersebut. Yusuf mengingatkan agar kejaksaan di bawah komando ST Burhanudin tidak memberi kesan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu, termasuk Silfester Matutina yang dikenal sebagai relawan Jokowi.

“Terutama di institusi kejaksaan dan ternyata hasil survey institusi kejaksaan dapat kepercayaan publik tertinggi di banding institusi penegak hukum lainnya, oleh karena itu kami dari KPK Watch Indonesia mengingatkan jangan sampai seorang Silfester Matutina yang sampai hari ini belum dieksekusi oleh kejaksaan dapat mencoreng citra kejaksaan,” lanjutnya.

Yusuf berharap di bawah pemerintahan baru, lembaga penegak hukum dapat menegakkan prinsip keadilan tanpa pandang bulu. Yusuf menilai momentum ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan menegaskan komitmen terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Di sisi lain, Kejagung membenarkan ada waktu kedaluwarsa dalam penanganan perkara. Namun, belum menyentuh waktu yang ditetapkan jika mengacu pada vonis penjara Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina. "Kedaluwarsa ada, tapi kan ada ketentuannya. Kalau menurut kami masih jauh," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna.