PT Pelindo Terminal Petikemas menyetorkan kontribusi kepada negara sebesar Rp1,73 triliun sepanjang 2025. Kontribusi tersebut berasal dari setoran pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pembayaran konsesi.

Berdasarkan data perusahaan, kontribusi tersebut terdiri atas setoran pajak sebesar Rp1,45 triliun, PNBP Rp55,59 miliar, dan pembayaran konsesi senilai Rp224,5 miliar.Dari total pajak yang dibayarkan, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp485,45 miliar.Selain itu, perusahaan juga menyetor PPh Pasal 25/29 sebesar Rp360,13 miliar dan PPh Pasal 21 senilai Rp267,35 miliar. @import url("https://cdnstatic.detik.com/live/_rmbassets/2022/parallax/parallax.css"); (function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push(["_mgc.load"])})(window,"_mgq"); function paraA(e) { var p = $(e); $(e + " .para_fix").width(p.width()); } $(".paraA iframe").on("load", paraA(".paraA")); Setoran ini mencerminkan kuatnya peran perusahaan dalam menyokong fiskal nasional.Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan kontribusi perusahaan kepada negara merupakan wujud kepatuhan terhadap regulasi dan kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1704423282745-0'); }); Menurutnya, setoran sebesar Rp1,73 triliun tersebut menjadi bukti komitmen dan kontribusi perusahaan dalam mendukung perekonomian nasional."Dukungan tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan sebagai bagian dari Pelindo Group dalam mendukung pembangunan nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujarnya dalam keterangannya dikutip Selasa (26/5).Ia yakin dengan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan, sektor kepelabuhanan diproyeksikan akan terus menjadi salah satu fondasi penting pertumbuhan ekonomi Indonesia.Kemudian, efisiensi layanan terminal petikemas juga diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional, mempercepat distribusi barang, memperkuat daya saing ekspor, sekaligus meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.Hal itu diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan nasional tumbuh 8,98 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Triwulan IV tahun 2025.Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sektor logistik menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional.Sementara itu, Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan menilai, sektor logistik Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas perdagangan antarpulau maupun antarnegara."Memang sebenarnya sejak awal tahun 2000-an bisnis logistik ini mulai tumbuh di Indonesia. Ini seiring dengan maraknya mekanisme industri yang melakukan perdagangan antarpulau maupun antarnegara," jelas Anton, Jumat (22/5).Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem distribusi yang kuat agar rantai pasok berjalan efisien.Anton menilai pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir telah membantu mendukung sektor logistik, terutama melalui pembangunan jalan tol. Namun, pengembangan pelabuhan dan konsep tol laut dinilai masih perlu dioptimalkan.Optimalisasi pelabuhan akan berdampak langsung terhadap efisiensi distribusi barang, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Hal itu dinilai penting untuk menekan disparitas harga antarwilayah."Bagaimana logistik supply chain di Papua itu bisa lebih baik sehingga perbedaan harga beberapa produk komoditas bisa dikurangi dan harganya menjadi lebih murah," ujarnya.Modernisasi PelabuhanPT Pelindo Terminal Petikemas juga terus melakukan modernisasi dan penguatan kapasitas pelabuhan peti kemas melalui penambahan dan relokasi alat bongkar muat di sejumlah terminal strategis.Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mempercepat distribusi barang.Sejumlah alat utama bahkan telah tiba di terminal tujuan, seperti tambahan empat unit Quay Container Crane (QCC) di TPK Semarang dan satu unit QCC di IPCTPK Panjang.Terminal Petikemas Surabaya memperoleh tambahan 14 unit Rubber Tyred Gantry (RTG) dan empat unit QCC untuk memperkuat kapasitas bongkar muat.Penguatan fasilitas juga dilakukan di terminal regional, seperti pengiriman satu unit RTG ke TPK Kendari, empat unit RTG ke TPK Banjarmasin, dan satu unit RTG ke TPK Nilam guna mendukung konektivitas logistik antardaerah.Selain itu, sejumlah alat tengah dalam proses produksi yakni dua unit QCC dan empat unit RTG untuk TPK Belawan, dua Unit QCC untuk TPK Perawang, dan dua unit RTG untuk Terminal Kijing.Optimalisasi juga dilakukan melalui relokasi alat antarterminal, termasuk pemindahan dua unit QCC dari TPS Surabaya ke TPK Berlian.Pakar Maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning mengatakan peningkatan jumlah alat bongkar muat pada dasarnya merupakan respons atas kenaikan kunjungan kapal dan volume kontainer yang harus ditangani terminal. Peningkatan trafik peti kemas menjadi indikator tumbuhnya aktivitas ekonomi dan perdagangan laut."Secara mendasar, kenaikan kedatangan kapal yang membawa kargo dalam kemasan kontainer menandakan adanya kenaikan ekonomi. Turunannya adalah perdagangan atau interaksi ekonomi lewat laut," katanya saat dihubungi, Selasa (26/5).Namun demikian, efisiensi terminal peti kemas tidak melulu ditentukan oleh jumlah alat, tetapi juga kesiapan infrastruktur pendukung seperti dermaga, lapangan penumpukan, gudang kontainer, hingga gate keluar masuk terminal.Salah satu indikator utama efisiensi terminal adalah kemampuan menekan waktu kunjungan kapal atau turn around time agar tetap sesuai slot pelayanan yang tersedia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) total telah menyetorkan Rp 75 triliun kepada negara.

Nilai itu berasal dari pajak, royalti, dividen, hingga bagian keuntungan bersih perusahaan tahun 2025.

Terbaru, PTFI menyetorkan tambahan bagian keuntungan bersih perusahaan tahun 2025 sebesar Rp 4,8 triliun kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua Tengah pada 8 April 2026.

(Istimewa Karyawan PTFI ) Kawasan Grasberg wilayah objek vital nasional tambang PT Freeport Indonesia, Mimika, Papua Tengah, diselimuti hujan salju, Senin (26/1/2026).

"Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing," ujar Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Secara perinci, dari total setoran Rp 75 triliun tersebut, termasuk dividen kepada MIND ID selaku pemegang saham pemerintah Indonesia sebesar Rp 16,9 triliun.

Selain itu, pemerintah daerah juga menerima bagian sebesar Rp 13,48 triliun.

Nilai tersebut terdiri dari Rp 10,6 triliun yang telah dibayarkan sepanjang 2025 dan tambahan Rp 2,88 triliun yang berasal dari pembagian keuntungan bersih perusahaan tahun 2025.

Kemudian tambahan Rp 4,8 triliun bagian keuntungan bersih perusahaan meliputi, pemerintah pusat sebesar Rp 1,92 triliun atau 4 persen, Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp 720,5 miliar atau 1,5 persen, dan Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar Rp 1,2 triliun atau 2,5 persen.

Serta diberikan pada tujuh kabupaten lain di Papua Tengah masing-masing menerima Rp 137,2 miliar dengan total Rp 960,4 miliar atau 2 persen.

Tujuh kabupaten tersebut yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya.

KOMPAS.com/SUPARJO RAMALAN Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, mengatakan prioritas utama perusahaan saat ini bukan soal kepemilikan saham, melainkan pemulihan tambang Grasberg (GBC) pasca insiden longsor

Tony mengatakan, kontribusi PTFI kepada negara masih berpotensi meningkat seiring harga komoditas mineral yang relatif tinggi.

Namun demikian, saat ini operasional perusahaan masih dalam tahap pemulihan pasca insiden di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC).

"Saat ini operasional PTFI masih dalam tahap pemulihan setelah insiden tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), dengan tingkat produksi baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen. Perusahaan menargetkan dapat kembali mencapai kapasitas penuh pada awal tahun 2028," jelas Tony.

Selain kontribusi kepada negara, PTFI juga melanjutkan program investasi sosial di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Sepanjang 2025, nilai investasi sosial perusahaan mencapai Rp 2 triliun.

Ke depan, PTFI menargetkan investasi sosial sekitar 100 juta dollar AS atau setara Rp 1,7 triliun per tahun hingga 2041.

"Keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di sekitar wilayah operasional turut meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami percaya tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Karena itu, kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan," pungkas Tony.

IDXChannel— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mengumumkan rencana pembagian dividen interim untuk Tahun Buku 2025 sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam memberikan nilai tambah yang berkelanjutan kepada negara dan pemegang saham.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan, dividen interim Tahun Buku 2025 akan dibagikan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025.

Adapun hingga akhir September 2025, BRI mencatatkan kinerja keuangan yang solid dengan laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp41,2 triliun, ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan UMKM serta pengelolaan risiko yang terjaga.

“Adapun dividen interim yang akan dibagikan sebesar Rp137 per saham dan akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal pencatatan (recording date) yang telah ditetapkan,” ujar Dhanny Rabu (17/12/2025).

Perseroan telah menetapkan jadwal pembagian dividen interim sebagai berikut:

Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen interim: 17 Desember 2025

Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen interim (cum dividen):
Pasar Reguler dan Negosiasi: 29 Desember 2025
Pasar Tunai: 2 Januari 2026
Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen interim (ex dividen):
Pasar Reguler dan Negosiasi: 30 Desember 2025
Pasar Tunai: 5 Januari 2026
Daftar pemegang saham yang berhak dividen interim: 2 Januari 2026
Pembayaran dividen interim: 15 Januari 2026

Dia menyebut, pembagian dividen interim ini telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK terkait keterbukaan informasi, serta Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

“Melalui pembagian dividen interim ini, BRI menegaskan kinerja keuangan yang solid serta fundamental bisnis yang kuat, sejalan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui penguatan pembiayaan UMKM dan transformasi berkelanjutan BRI ke depan," katanya.

Selain itu sebagai bank milik negara, pembagian dividen interim ini juga menjadi wujud kontribusi nyata BRI dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional.

(kunthi fahmar sandy)

Hingga kuartal III 2025, PT TIMAH Tbk telah menyetorkan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,053 triliun. Jumlah ini naik 122,3% dibanding periode sama tahun 2024 yang hanya Rp473,7 miliar.

Corporate Secretary PT TIMAH Tbk, Rendi Kurniawan, menegaskan, pencapaian ini menunjukkan komitmen perusahaan sebagai pengelola sumber daya alam strategis sekaligus bagian dari pembangunan nasional.

“Sebagai perusahaan tambang yang merepresentasikan negara, PT TIMAH Tbk memiliki kewajiban moral dan legal untuk terus menjaga tingkat kontribusi kepada negara. Setoran PNBP dan pajak ini merupakan bentuk nyata bahwa PT TIMAH Tbk bukan hanya mengelola sumber daya alam, tetapi juga mengembalikannya untuk kepentingan masyarakat luas,” ujar Rendi dalam keterangan resmi, Rabu (19/11/2025).

Kontribusi tersebut berasal dari pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, royalti, bea keluar, hingga iuran produksi. Bagian dari kontribusi ini juga mengalir ke daerah penghasil melalui mekanisme royalti.

Selain mendukung penerimaan negara, PT TIMAH Tbk juga menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, serta pelestarian lingkungan dan budaya.

Rendi menambahkan, perusahaan akan terus menjaga tren positif ini melalui penguatan fundamental bisnis, efisiensi operasional, dan peningkatan produksi.

“PT TIMAH Tbk tidak hanya ingin menjadi penghasil timah, tetapi juga bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat perekonomian nasional,” tutup Rendi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menargetkan pendapatan perusahaan mencapai US$68 miliar atau setara dengan Rp1.127 triliun sepanjang tahun ini. Target tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan yang dibukukan tahun lalu mencapai Rp1.194 triliun.

Direktur Utama Pertamina Simon Alysius Mantiri mengatakan target tersebut diproyeksikan seiring dengan tekanan makroekonomi global yang cukup menantang. Kendati demikian, pihaknya optimistis dapat mempertahankan kinerja.

"Pertamina tetap mampu mempertahankan stabilitas kinerja melalui efisiensi, respon cepat, dan continuous improvment di seluruh lini operasi sehingga stabilitas kinerja keuangan dan operasional tetap dalam tren positif," kata Simon dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025).

Sementara itu, dari sisi laba bersih, Pertamina memproyeksi peningkatan capaian laba hingga US$3,3 miliar atau setara Rp54 triliun sepanjang 2025, naik dari tahun sebelumnya sebesar US$3,13 miliar atau Rp49,54 triliun.

Di sisi lain, kontribusi Pertamina kepada negara hingga September 2025 telah mencapai Rp262 triliun. Capaian tersebut menjadikan Pertamina sebagai BUMN yang menyumbang pajak, PNBP, dan dividen terbesar di Indonesia.

"Selain itu, di sisi operasional produksi migas tetap terjaga untuk minyak dan gas setara 1 juta barel oil per day ekuivalen dan yield kilang 84%," tuturnya.

Menurut Simon, capaian tersebut menunjukan langkah perbaikan dan komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dan memberi nilai terbaik bagi Indonesia.

Senada, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menerangkan Pertamina akan tetap menjaga kinerja positif ditengah tekanan global seperti ICP atau harga minyak yang melemah hingga tekanan terhadap rupiah.

"Secara fundamental kondisi keuangan tetap terjaga dimana di tahun 2025 ini NPAT [Net Profit After Tax] Pertamina diproyeksikan berada di sekitar US$3,3 miliar atau setara Rp54 triliun dan dengan EBITDA US$9,6 miliar atau Rp158 triliun," jelasnya dalam kesempatan yang sama.

Di samping itu, dia menerangkan credit rating Pertamina berhasil dipertahankan pada level investment grade yang baik. Petamina juga berkontribusi positif terhadap penerimaan negara yang terjaga di atas Rp300 triliun per tahun.

Dalam hal dividen, Pertamina memberikan dividen terbesar untuk Danantara, dengan total dividen sebesar Rp42,1 triliun atas kinerja tahun buku 2024.

"Di mana sampai September 2025 ini sudah disetorkan Rp23 triliun dari total dividen Pertamina, ini menegaskan kembali komitmen Pertamina dalam memberikan nilai lebih bagi negara sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis ditengah tekanan dan dinamika global," pungkasnya.

Sebagai informasi, pada tahun lalu, Pertamina telah berhasil menembus 1 juta barel setara minyak. Ini menjadikan Pertamina kontributor 69% minyak nasional dan 37% gas nasional. Dari sisi kilang, Pertamina juga berhasil menjadi kontributor utama produksi BBM nasional.

Pertamina terus memperkuat infrastruktur distribusi energi hingga saat ini lebih dari 15.000 titik retail BBM, 260.000 titik pangkalan LPG, 6.700 gerai pertashop, dan 573 lokasi BBM satu harga tersedia untuk menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri.

Selain itu, distribusi energi juga disokong pengoperasian 288 kapal. Dari sisi bisnis gas, Pertamina mengoperasikan lebih dari 33.000 Km pipa transmisi dan distribusi gas serta sekitar 820.000 sambungan jargas.

Sementara itu, dari sisi pengembangan bisnis terbarukan, Pertamina juga menjadi kontributor utama bisnis rendah karbon. Pertamina mengelola 13 wilayah kerja geothermal, PLTGU dan PLTS dengan total kapasitas 2.502,12 Megawatt.

Pertamina juga memproduksi biofuel B35, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), Pertamax Green 95 dan proyek Used Cooking Oil (UCO) untuk Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) diperkirakan bakal mencatatkan kinerja yang ciamik sepanjang 2025 ini, dimana hingga September kontribusi perusahaan kepada penerimaan negara tembus Rp 262 triliun. Setoran tersebut terdiri dari pajak, dividen, dan kontribusi berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan hingga September 2025 tercatat kontribusi Pertamina terhadap penerimaan negara mencapai Rp 262 triliun. Hal itu menjadikan Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) dengan kontribusi pajak terbesar di Indonesia.

"Sampai dengan bulan September 2025 mencapai Rp 262 triliun menjadikan Pertamina sebagai agen pembangunan utama melalui penerimaan pajak, non-pajak, dan dividen terbesar di antara seluruh BUMN Indonesia," kata Simon dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025).

Sementara itu, dari sisi pendapatan, ia memproyeksikan sepanjang 2025, pendapatan Pertamina akan mencapai US$ 68 miliar atau sekitar Rp 1.127 triliun. Besaran pendapatan tersebut bakal berdampak pada laba bersih perusahaan hingga US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 54 triliun.

"Di tahun 2025, Pertamina diproyeksikan akan membukukan pendapatan sebesar US$ 68 miliar atau setara dengan 1.127 triliun rupiah dengan capaian laba bersih 3,3 miliar dolar atau setara dengan 54 triliun rupiah," kata Simon.

Di tempat yang sama, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan selain mempunyai tugas untuk menjaga ketahanan energi nasional, Pertamina berkontribusi signifikan pada penerimaan negara. Dimana penerimaan negara dari perusahaan migas pelat merah ini akan dijaga di atas Rp 300 triliun.

"Pertamina juga terus berkontribusi positif terhadap penerimaan negara, penerimaan negara dari Pertamina terjaga di atas Rp 300 triliun per tahun dengan porsi terbesar berasal dari pajak dimana Pertamina adalah salah satu BUMN penyumbang pajak terbesar di Indonesia," kata dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) memperkirakan laba bersih perusahaan pada tahun ini bakal mencapai US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 54 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 49,54 triliun.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan bahwa pendapatan perusahaan pada 2025 diproyeksikan tembus US$ 68 miliar atau sekitar Rp 1.127 triliun. Sekalipun kondisi makro ekonomi global tengah menghadapi tekanan dan tantangan.

"Di tahun 2025, Pertamina diproyeksikan akan membukukan pendapatan sebesar US$ 68 miliar atau setara dengan 1.127 triliun rupiah dengan capaian laba bersih 3,3 miliar dolar atau setara dengan 54 triliun rupiah," kata Simon dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025).

Sementara itu, dari sisi kontribusi Pertamina terhadap penerimaan negara, hingga September 2025 tercatat mencapai Rp 262 triliun. Hal tersebut mencakup penerimaan pajak, non-pajak, dan dividen.

Simon menyebut jumlah ini menempatkan posisi Pertamina sebagai BUMN dengan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara.

"Sampai dengan bulan September 2025 mencapai Rp 262 triliun menjadikan Pertamina sebagai agen pembangunan utama melalui penerimaan pajak, non-pajak, dan dividen terbesar di antara seluruh BUMN Indonesia," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) memproyeksikan pendapatan sepanjang 2025 akan mencapai US$ 68 miliar atau sekitar Rp 1.127 triliun. Adapun, besaran pendapatan tersebut bakal berdampak pada laba bersih perusahaan hingga US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 54 triliun.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan meski kondisi makro ekonomi global tengah menghadapi tekanan dan tantangan, pihaknya tetap mampu menjaga stabilitas kinerja operasional maupun kinerja keuangan.

"Pertamina tetap mampu untuk mempertahankan stabilitas kinerja melalui efisiensi, respon cepat dan continuous improvement di seluruh lini operasi, sehingga stabilitas kinerja keuangan dan operasional tetap dalam trend positif," kata Simon dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025).

Menurut dia, hal tersebut lantas berdampak pada kinerja keuangan perusahaan pada tahun ini, dimana pada tahun ini pendapatan perusahaan diproyeksikan mencapai US$ 68 miliar dengan laba bersih US$ 3,3 miliar.

"Di tahun 2025, Pertamina diproyeksikan akan membukukan pendapatan sebesar US$ 68 miliar atau setara dengan 1.127 triliun rupiah dengan capaian laba bersih 3,3 miliar dolar atau setara dengan 54 triliun rupiah," kata Simon.

Sementara itu, kontribusi Pertamina terhadap penerimaan negara hingga September 2025 juga tercatat sangat besar, mencapai Rp 262 triliun. Hal tersebut mencakup penerimaan pajak, non-pajak, dan dividen.

Simon menyebut jumlah tersebut menempatkan posisi Pertamina sebagai BUMN dengan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara.

"Sampai dengan bulan September 2025 mencapai Rp 262 triliun menjadikan Pertamina sebagai agen pembangunan utama melalui penerimaan pajak, non-pajak, dan dividen terbesar di antara seluruh BUMN Indonesia," katanya.