Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah tekanan pasar saham yang belum mereda sepanjang awal 2026, kinerja indeks saham Badan Usaha Milik Negara, IDX BUMN20, justru menunjukkan daya tahan yang relatif lebih baik dibandingkan indeks acuan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga 4 Mei 2026, IDX BUMN20 tercatat terkoreksi 8,81% sejak awal tahun (year to date/YtD). Meski masih berada di zona negatif, penurunan tersebut jauh lebih terbatas dibandingkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah hingga 19,37% YtD, serta indeks LQ45 yang terkoreksi 20,32% YtD.

Ketahanan relatif ini tak lepas dari kinerja fundamental mayoritas emiten pelat merah yang masih mencatatkan pertumbuhan laba pada kuartal I/2026. Dari 18 emiten BUMN yang dianalisis, sebanyak 13 di antaranya membukukan kenaikan laba bersih secara tahunan.

Sektor energi dan pertambangan menjadi salah satu motor utama. PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 104,81% secara tahunan menjadi Rp801,79 miliar. Kinerja positif juga ditunjukkan Aneka Tambang dengan lonjakan laba 59,85% menjadi Rp3,40 triliun.

Di sektor infrastruktur, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) mencatat lonjakan signifikan dari laba Rp316,59 juta pada kuartal I/2025 menjadi Rp154,14 miliar pada periode yang sama tahun ini. Sementara itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) turut mencatatkan pertumbuhan laba 88,68% menjadi Rp80,34 miliar.

Namun, penopang utama tetap berasal dari kelompok perbankan pelat merah. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) membukukan laba Rp15,49 triliun atau tumbuh 13,74% YoY, diikuti Bank Mandiri dengan laba Rp15,38 triliun atau naik 16,57% YoY. Bank Negara Indonesia (BBNI) dan Bank Tabungan Negara (BBTN) juga mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,21% dan 22,60%.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai capaian ini menjadi sinyal positif bagi pasar. Namun, menurutnya, kekuatan tersebut belum cukup untuk mendorong investor mengambil posisi agresif.

“Perlu konfirmasi lanjutan di kuartal dua dan tiga apakah pertumbuhan ini berkelanjutan atau hanya low-base effect. Apalagi beberapa sektor seperti semen dan konstruksi masih tertekan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, secara valuasi, saham-saham perbankan pelat merah seperti BBRI, BMRI, dan BBNI saat ini masih berada dalam kategori wajar hingga relatif murah setelah mengalami koreksi. Namun, untuk emiten yang telah mengalami rebound harga, valuasinya dinilai sudah mulai mencerminkan kinerja atau priced in.

Investor pun disarankan untuk mengombinasikan strategi pertumbuhan dan stabilitas, dengan fokus pada emiten yang memiliki visibilitas laba kuat, neraca sehat, serta katalis yang jelas.

“Prioritaskan emiten yang punya visibilitas laba kuat, balance sheet sehat dan katalis jelas. Secara praktis, overweight di perbankan besar dan komoditas yang arus kas kuat, sambil selektif di sektor lain,” lanjutnya.

Meski demikian, tidak semua emiten BUMN mencatatkan kinerja positif. Penurunan laba terdalam dialami Semen Baturaja (SMBR) sebesar 64,62% YoY, disusul Bank Raya Indonesia (AGRO) yang turun 59,87% YoY. Jasa Marga dan PP juga mencatatkan koreksi laba masing-masing sebesar 16,49% dan 15,02% secara tahunan.

Ketimpangan ini mencerminkan bahwa ketahanan IDX BUMN20 tidak merata, melainkan ditopang oleh segelintir emiten dengan kinerja dominan, terutama dari sektor perbankan dan komoditas.

Di sisi lain, daya tarik saham BUMN juga diperkuat oleh potensi imbal hasil dividen yang besar. BUMN Research Group LM FEB UI mencatat kontribusi dividen BUMN mencapai sekitar Rp140 triliun pada 2025, meningkat sekitar 72% dibandingkan Rp81,2 triliun pada 2023.

Associate Director BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto menyebut lonjakan ini terjadi di tengah transformasi tata kelola melalui Danantara Indonesia. Meski demikian, dia mencatat bahwa sekitar 75% laba BUMN masih ditopang oleh enam emiten besar.

“Situasi pareto belum menunjukkan perubahan signifikan,” ujar Toto.

Ke depan, kebijakan dividen BUMN juga diperkirakan akan lebih fleksibel. COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menjelaskan bahwa besaran dividen akan disesuaikan dengan kebutuhan investasi masing-masing holding, seiring penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP).

“Sekarang kami lihat saja berapa kebutuhan dari dua holding tersebut. Kebutuhannya belum terlihat karena RKAP lagi disusun. Selesai RKAP nanti baru kelihatan kebutuhannya,” tambah Toto.

Sebelumnya, Danantara menyatakan besaran dividen BUMN tahun buku 2026 belum diputuskan seiring penyelarasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan kebutuhan investasi masing-masing holding.

COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan kebijakan dividen ke depan akan lebih fleksibel dan tidak lagi bersifat tetap seperti sebelumnya, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan strategis dua holding utama.

“Sekarang kami lihat saja berapa kebutuhan dari dua holding tersebut. Kebutuhannya belum terlihat karena RKAP lagi disusun. Selesai RKAP nanti baru kelihatan kebutuhannya,” kata Dony belum lama ini.

Di sisi lain, Danantara menargetkan laba BUMN mencapai sekitar Rp350 triliun pada 2026, naik dari realisasi sekitar Rp285 triliun pada 2025. Target ini ditopang oleh langkah konsolidasi dan efisiensi, termasuk penyederhanaan entitas dari sekitar 1.000 menjadi 300 perusahaan guna meningkatkan skala usaha dan daya saing.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas emiten yang tergabung dalam indeks saham BUMN pilihan atau IDX BUMN 20 menunjukkan performa finansial yang solid dengan mencatatkan pertumbuhan laba bersih pada kuartal I/2026.

Tren positif ini didominasi oleh lonjakan signifikan dari sektor infrastruktur dan energi, serta pertumbuhan yang stabil di sektor perbankan pelat merah.

Berdasarkan data laporan keuangan yang diolah Bisnis.com akhir Maret 2026, sebanyak 13 dari 18 emiten BUMN mencatatkan kenaikan laba bersih. Kenaikan tertinggi diraih PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) yang mencetak lonjakan laba bersih dari Rp316,59 juta per kuartal I/2025 menjadi Rp154,14 miliar.

Sektor energi dan pertambangan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap rapor hijau indeks ini. PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) mencatatkan pertumbuhan laba bersih 104,81% year on year (YoY) menjadi Rp801,79 miliar.

Begitu pula dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) yang labanya tumbuh 88,68% YoY menjadi Rp80,34 miliar, serta PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) yang mencatatkan pertumbuhan 59,85% menjadi Rp3,40 triliun.

Adapun emiten Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap menjadi penopang utama dengan pertumbuhan laba yang konsisten.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) meraup laba Rp15,49 triliun atau naik 13,74% YoY, disusul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang menorehkan pertumbuhan laba sebesar 16,57% YoY menjadi Rp15,38 triliun.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatatkan pertumbuhan 22,60% YoY menjadi Rp1,1 triliun, sedangkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) tumbuh 5,21% YoY ke Rp5,66 triliun.

Meski mayoritas mencetak rapor hijau, sejumlah emiten masih terkontraksi. Penurunan laba bersih terdalam dialami PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR) sebesar 64,62% YoY dan PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) 59,87% YoY.

Di samping itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) juga mencatatkan penurunan laba masing-masing sebesar 16,49% dan 15,02% secara tahunan pada tiga bulan pertama tahun ini.

Di sisi lain, BUMN Research Group LM FEB UI mencatat setahun perjalanan Danantara Indonesia mampu mengakselerasi kontribusi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga menembus Rp140 triliun pada 2025.

Associate Director BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto mengungkapkan bahwa kinerja dividen perusahaan pelat merah dalam periode 2023–2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan data risetnya, nilai dividen BUMN melonjak sekitar 72% dari Rp81,2 triliun pada 2023 menjadi estimasi Rp140 triliun pada 2025.

Adapun kenaikan itu terjadi di tengah transformasi tata kelola yang mengalihkan peran operasional dari Kementerian BUMN ke tangan Danantara.

Meskipun dividen melesat, Toto memberikan catatan terhadap profitabilitas konsolidasi yang masih menghadapi tantangan. Pasalnya, sebesar 75% laba hanya ditopang oleh enam emiten besar. Terkait dengan hal tersebut, dia menilai bahwa restrukturisasi pada ratusan entitas lain masih terus berjalan.

“Situasi pareto belum menunjukkan perubahan signifikan,” ucapnya dalam laporan “Overview Kinerja BUMN di Bawah Danantara, dikutip Senin (4/5/2026)

Menyikapi kondisi tersebut, Danantara direkomendasikan mengadopsi struktur pengelolaan two-fund sebagaimana diterapkan Khazanah Nasional di Malaysia.

Strategi itu melibatkan pemisahan antara commercial fund dan strategic fund untuk mengakomodasi mandat ganda konstitusional Indonesia. Dia juga menyarankan agar diterbitkan aturan turunan terkait klausul alat fiskal agar BUMN yang memiliki beban penugasan publik besar tetap memiliki kepastian.

Untuk diketahui, dalam setahun terakhir, wajah regulasi BUMN mengalami tiga fase evolusi hukum, mulai dari sentralisasi di bawah UU No. 19/2003 hingga pemisahan tegas regulator dan operator melalui UU No. 16/2025.

Toto menjelaskan bahwa aturan terbaru tersebut memberikan koreksi kunci atas kebijakan sebelumnya dengan mengembalikan wewenang pemeriksaan BPK serta menetapkan status direksi dan komisaris sebagai penyelenggara negara.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Tahun 2026 diyakini menjadi warsa penyehatan BUMN Karya. Langkah itu menjadi syarat mutlak sebelum pemerintah mengonsolidasikan 7 perusahaan konstruksi pelat merah menjadi tiga entitas.

Langkah penyehatan ini pun menjadi prioritas utama bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Fokusnya adalah menuntaskan restrukturisasi utang dan memperkuat arus kas guna menekan beban bunga yang selama ini membebani likuiditas operasional.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengungkapkan bahwa Danantara Indonesia telah menginstruksikan agar aspek penyehatan dan transparansi laporan keuangan didahulukan dibandingkan rencana penggabungan entitas.

“Danantara mengutamakan di 2025-2026 ini, semua BUMN Karya fokus pada dua hal yaitu penyehatan melalui restrukturisasi keuangan dan pelaporan yang lebih transparan. Penyehatan didahulukan, baru setelah itu merger di akhir 2026,” ucap Agung saat ditemui di Jakarta, Senin (6/4/2026).

WIKA sendiri menargetkan seluruh proses restrukturisasi perbankan, obligasi, dan sukuk dapat rampung pada Juni 2026. Agenda tersebut dinilai menjadi kunci bagi perseroan agar suspensi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat segera dibuka oleh otoritas pada paruh kedua tahun ini.

Strategi penyehatan turut mencakup optimalisasi aset properti non-produktif. Agung mencontohkan lahan di Cawang dan Bekasi kini dialihfungsikan menjadi area komersial dan fasilitas olahraga guna mengejar recurring income.

Sementara itu, Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menuturkan bahwa perseroan secara konsisten akan terus mendorong perbaikan kinerja melalui sejumlah langkah strategis. Beberapa langkah tersebut mencakup fokus pada bisnis inti konstruksi serta melakukan divestasi pada aset-aset tertentu.

Selain itu, PTPP bakal melakukan penguatan arus kas operasional melalui percepatan pencairan piutang usaha guna menjaga likuiditas perusahaan. Perseroan juga tetap berpartisipasi dalam berbagai peluang proyek strategis, baik dari pemerintah, BUMN, maupun sektor swasta yang dinilai prospektif.

“PTPP akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan proyek dan pengelolaan portofolio dengan mengedepankan manajemen risiko,” ucap Joko.

Sebelumnya, COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menuturkan bahwa restrukturisasi menjadi langkah awal sebelum BUMN Karya melangkah pada fase konsolidasi ke dalam tiga core utama, yakni konstruksi di area gedung, infrastruktur, dan engineering procurement and construction(EPC).

Proses tersebut dimulai dengan perbaikan fundamental perusahaan, terutama melalui impairmentlaporan keuangan dan restrukturisasi utang.

“Kami sudah lakukan impairment juga terhadap bolong-bolong bukunya. Kemudian kita restrukturisasi terhadap hutang-hutangnya. Setelah ini mereka masuk ke fase konsolidasi," ujar Dony pada pertengahan Maret 2026

Melalui perbaikan fundamental dan konsolidasi, Dony optimistis masa depan BUMN Karya akan semakin cerah. Dia pun menargetkan tahun ini BUMN di sektor konstruksi akan kembali sehat dengan tata kelola yang lebih baik.

Dampak Konsolidasi

Seiring hal itu, konsolidasi tujuh BUMN Karya menjadi tiga klaster diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi tumpang tindih proyek. Namun, keberhasilan penyehatan akan sangat bergantung pada penguatan rasio arus kas dan debt service ratio sebagai indikator keberlanjutan jangka panjang.

Associate Director BUMN Research Group FEB Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai arus kas dan rasio pembayaran utang merupakan indikator keuangan yang kritikal untuk melihat perbaikan fundamental BUMN Karya.

Menurutnya, jika rasio arus kas sudah menunjukkan angka positif, hal tersebut menandakan “aliran darah” di dalam keuangan perseroan sudah relatif membaik. Perbaikan pada debt service ratio juga disebut menjadi kunci agar keberlanjutan jangka panjang perusahaan konstruksi pelat merah dapat terjaga.

“Untuk itu, skema konsolidasi ini ditujukan supaya daya saing dapat lebih meningkat. Caranya dengan melakukan spesialisasi, sehingga bisa terhindar dari duplikasi bisnis,” pungkas Toto saat dihubungi Bisnis, Senin (6/4/2026).

Dia menambahkan konsolidasi merupakan bentuk sinergi antarklaster yang paling cepat untuk direalisasikan guna mencapai hasil optimal. Namun, sebagai catatan, restrukturisasi hanya akan berjalan efektif jika diikuti percepatan asset recycling untuk mengurangi beban pokok utang secara signifikan.

Selain itu, Toto menekankan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan penugasan pemerintah (Public Service Obligation/PSO). Dia menilai tanggung jawab keuangan di sisi pemerintah harus jelas agar perusahaan konstruksi pelat merah tidak kembali terjebak dalam beban utang yang berlebihan.

“Penugasan pemerintah perlu dijalankan lebih disiplin. Artinya, kalau bersifat penugasan maka tanggung jawab keuangan di sisi pemerintah juga cukup jelas, sehingga BUMN Karya tidak terjebak dalam kubangan utang,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, memandang bahwa langkah konsolidasi BUMN Karya sangat efektif untuk memetakan kompetensi masing-masing entitas.

“Penyatuan tersebut memang tujuannya menghindari tumpang tindih proyek dan mengurangi inefisiensi. Dengan begitu, operasional bisa lebih efektif sesuai spesialisasi masing-masing,” ucap Nafan kepada Bisnis.

Namun, Nafan memberikan catatan bahwa risiko gagal bayar dalam jangka menengah masih membayangi industri ini, terutama jika terjadi penundaan pembayaran atau pengalihan Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk itu, langkah divestasi aset menjadi faktor penting untuk menjaga likuiditas emiten.

Di sisi lain, dia menilai indikator fundamental paling krusial untuk mengukur keberhasilan penyehatan BUMN Karya ke depan adalah arus kas operasional, yang disebut sebagai napas bagi emiten konstruksi negara.

Menurutnya, selama ini banyak BUMN Karya mampu membukukan laba bersih, namun arus kas operasinya justru negatif akibat masalah piutang yang macet.

"Terpenting operating cash flow bagus. Jika arus kas operasinya positif, berarti mereka memiliki kemampuan mendanai operasional dari kas sendiri,” tuturnya.

Selain itu, dia menyoroti pentingnya interest service coverage ratio (ISCR) untuk mengukur kemampuan laba operasional dalam menutupi beban bunga.

Nafan menyatakan bahwa apabila angka ISCR masih di bawah satu kali, maka proses restrukturisasi yang dilakukan pemerintah saat ini hanya akan menjadi penunda "bom waktu" terutama di tengah tren suku bunga tinggi.

----------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk melakukan konsolidasi atau integrasi tujuh BUMN karya dipastikan mundur hingga tahun 2026. Penundaan terjadi karena kompleksitas persoalan keuangan dan utang yang masih membayangi sejumlah perusahaan konstruksi pelat merah tersebut.

Ketujuh perusahaan yang masuk dalam agenda integrasi adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT PP (Persero) Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan bahwa target penyelesaian konsolidasi pada akhir 2025 tidak lagi realistis. Menurut dia, proses integrasi harus dilakukan secara hati-hati mengingat kondisi yang dihadapi portofolio BUMN karya.

“Kami carry over ke tahun depan. Tidak selesai di tahun ini. Khusus untuk karya tidak selesai di tahun ini,” kata Dony saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dony menjelaskan, persoalan keuangan yang dihadapi perusahaan-perusahaan tersebut cukup dalam sehingga menjadi hambatan utama proses konsolidasi. Tahapan integrasi disebutnya baru dapat berjalan setelah restrukturisasi utang diselesaikan.

“Restrukturisasi daripada utang-utangnya dulu. Jadi problem keuangan mereka cukup dalam di karya. Kami harus transparan juga kepada publik. Karya-karya kita menghadapi persoalan keuangan yang cukup dalam selama ini,” ujar Dony.

Ia menambahkan, pembenahan keuangan akan dilanjutkan dengan proses impairment atau penurunan nilai aset secara permanen untuk memastikan nilai aset mencerminkan kondisi wajar. Setelah fundamental membaik, pengelompokan BUMN karya akan ditentukan berdasarkan skenario yang mampu memperkuat masing-masing entitas.

“Jadi tahapannya nanti kita melakukan dulu perbaikan kondisi keuangannya. Dan masuk di dalamnya ada impairment juga nanti. Kemudian setelah itu baru kita kelompokkan berdasarkan skenario mana yang kemudian memberikan penguatan antar BUMN-BUMN ini. Ini akan kita lakukan,” tutur Dony.

Dalam implementasi, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan pada BUMN karya yang paling tertekan secara finansial. Sementara itu, konsolidasi Nindya Karya dan Brantas Abipraya akan dilakukan pada tahap berikutnya karena kondisi kedua perusahaan dinilai lebih sehat.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk melakukan konsolidasi atau integrasi tujuh BUMN karya dipastikan mundur hingga tahun 2026.

Penundaan ini disebabkan oleh kompleksitas persoalan keuangan dan utang yang mendalam pada sejumlah perusahaan pelat merah di sektor ini.

Tujuh perusahaan konstruksi tersebut adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa target awal penyelesaian konsolidasi di akhir tahun ini tidak memungkinkan.

Menurutnya, proses aksi korporasi ini harus disikapi dengan kehati-hatian, mengingat besarnya tantangan yang dihadapi oleh portofolio BUMN karya.

“Kami carry over ke tahun depan. Tidak selesai di tahun ini. Khusus untuk karya tidak selesai di tahun ini,” kata Dony saat ditemui awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dony menyatakan bahwa masalah keuangan yang dihadapi BUMN karya saat ini cukup dalam, sehingga menjadi penghambat utama dalam proses konsolidasi.

Untuk melanjutkan tahapan integrasi, restrukturisasi utang perusahaan disebut menjadi langkah prasyarat yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

“Restrukturisasi daripada utang-utangnya dulu. Jadi problem keuangan mereka cukup dalam di karya. Kami harus transparan juga kepada publik. Karya-karya kita menghadapi persoalan keuangan yang cukup dalam selama ini,” ucap Dony.

Adapun, setelah pembenahan dan penyehatan dilakukan, tahapan berikutnya adalah menempuh proses impairment atau penurunan nilai aset secara permanen untuk mencerminkan nilai wajar aset perusahaan.

Apabila fundamental membaik, pengelompokan BUMN Karya baru dilakukan berdasarkan skenario yang memberikan penguatan antar-BUMN terbaik.

“Jadi tahapannya nanti kita melakukan dulu perbaikan kondisi keuangannya. Dan masuk di dalamnya ada impairment juga nanti. Kemudian setelah itu baru kita kelompokkan berdasarkan skenario mana yang kemudian memberikan penguatan antar BUMN-BUMN ini. Ini akan kita lakukan,” tutur Dony.

Dalam tahapan implementasi, dia menjelaskan pemerintah akan mendahulukan perbaikan kondisi keuangan pada BUMN Karya yang terjerat masalah keuangan. Konsolidasi antara Nindya Karya dan Brantas Abipraya justru dilakukan belakangan, mengingat kedua perusahaan relatif lebih sehat.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga emiten BUMN Karya akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Desember 2025, dengan agenda persetujuan perubahan anggaran dasar hingga perombakan pengurus.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) telah merilis mata acara RUPSLB mendatang.

Secara garis besar, ketiga emiten akan meminta restu pemegang saham terkait dengan persetujuan perubahan anggaran dasar. Langkah ini dilakukan sehubungan adanya surat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal perubahan anggaran dasar.

“Perseroan perlu melakukan penyesuaian dan menyajikan kembali perubahan anggaran dasar agar selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UU 16/2025, serta untuk memastikan penerapan good corporate governance secara konsisten di lingkungan perseroan,” tulis manajemen ADHI, Selasa (25/11/2025).

Selain itu, ketiganya juga mengumumkan bahwa agenda kedua rapat menyangkut pendelegasian kewenangan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026, termasuk dengan perubahannya.

Adapun, khusus Adhi Karya, mata acara ketiga RUPSLB terkait dengan perubahan susunan pengurus perseroan. Sementara itu, agenda ketiga WIKA adalah persetujuan perubahan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan bagian dari aksi rights issue perseroan.

Manajemen WIKA menyebutkan bahwa mereka telah melakukan asesmen internal terhadap seluruh proyek penerima PMN dan usulan proyek pengganti. Hasilnya, perseroan perlu melakukan perubahan penggunaan dana.

“Perseroan perlu melakukan perubahan peruntukkan tambahan dana PMN Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 Pasal 114, Pasal 115 & Pasal 116 tentang Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara,” tulis laporan WIKA.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf menyampaikan bahwa proses kajian merger perusahaan konstruksi pelat merah masih berjalan dan diharapkan selesai pada bulan depan.

“Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN Karya. Mudah-mudahan, Desember ini selesai,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis.com, BUMN Karya akan dibentuk dalam tiga klaster. Pertama, Waskita Karya dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bakal dipasangkan dengan PT Hutama Karya (Persero) selaku induk.

Kedua, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) digabung ke PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Brantas Abipraya (Persero) dengan PT Nindya Karya (Persero).

“Ya nanti tunggu saja, kami nanti akan buat klaster beberapa BUMN untuk yang BUMN Karya itu. Harusnya Desember sudah selesai. Kami juga sedang bekerja dengan Danantara untuk memastikan proses itu berjalan,” ucap Aminuddin.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Adhi Karya (Persero) Tbk. merespons permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembongkaran tiang monorel yang sudah mangkrak lebih dari 20 tahun.

Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Rozi Sparta menyampaikan Manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya dalam keterangan keterbukaan informasi, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, Aset eks Tiang Monorel tercatat pada pos Aset Tidak Lancar Lainnya bagian Persediaan Jangka Panjang pada Laporan Keuangan ADHI. Terkait keseluruhan aset yang akan dilakukan impairment saat ini masih dalam proses kajian internal Perseroan sambil menunggu skema final atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang masih dibahas lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

ADHI juga memastikan bahwa rencana pembongkaran yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha maupun harga saham Perseroan secara keseluruhan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan komunikasi dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk terkait rencana pembongkaran tiang monorel yang terbengkalai.

Rencana pembongkaran ini merupakan bagian dari upaya penataan ibu kota, khususnya di kawasan Jalan HR Rasuna Said, yang ditargetkan rampung pada 2026.

"Untuk monorel, tentunya kami sudah berbicara dengan Adhi Karya, tetapi nanti apa hasil pembicaraannya, silakan tanyakan kepada Adhi Karya," ujar Pramono, di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).

Pramono menegaskan, Pemprov DKI telah merencanakan upaya penyelesaian masalah tiang monorel yang terbengkalai lama itu. Bahkan, dalam Rapat Poripurna Pemprov DKI Jakarta, Pramono mengaku telah memberikan batas waktu untuk memulai pembongkaran.

Ia berharap, pembongkaran tiang monorel akan membuat kawasan Jalan HR Rasuna Said menjadi lebih rapi dan tertata.

Foto: Pengendara melintas di dekat tiang bekas proyek monorel Jakarta di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (4/6/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Pengendara melintas di dekat tiang bekas proyek monorel Jakarta di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (4/6/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

"Kemarin dalam rapat paripurna DKI Jakarta, saya sudah memberikan batas waktu. Mudah-mudahan Januari segera bisa kita mulai dan tahun 2026 bisa selesai sehingga membuat Jakarta, terutama di daerah Rasuna Said menjadi lebih baik," jelasnya.

Lebih lanjut, Pramono menyampaikan, Pemprov DKI saat ini tengah fokus membangun Jakarta, tidak hanya di kawasan padat seperti Jakarta Pusat atau Sudirman namun juga kawasan lainnya.

Pembangunan, juga dilakukan di daerah-daerah lain, termasuk penataan di bawah kolong-kolong jalan tol.

"Sekarang daerah-daerah, kalau dilihat termasuk ketika tadi datang ke tempat ini, kolong-kolong jalan tol. Kemudian di bawahnya, saya sudah minta untuk dilakukan perbaikan, termasuk dibuatkan grafiti, mural, taman-taman yang ada," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Pramono juga mengungkapkan rencana untuk meresmikan sejumlah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Meskipun tidak luas, namun RPTRA ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti Taman Bugar yang baru saja diresmikan.

"Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan banyak sekali untuk meresmikan taman-taman sebagai RPTRA baru yang memang tidak luas, tetapi sangat berguna bagi masyarakat," tandas Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA — Performa finansial mayoritas emiten pelat merah yang tergabung dalam indeks saham BUMN atau IDX BUMN 20 menunjukkan tren solid dengan pertumbuhan laba bersih yang signifikan pada kuartal I/2026.

Capaian positif ini terutama ditopang lonjakan kinerja di sektor infrastruktur dan energi, serta pertumbuhan yang terjaga di sektor perbankan pelat merah.