Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan penanganan 109 tiang monorel di sepanjang Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan sudah sepenuhnya rampung dilaksanakan.

Pramono menekankan pelaksanaan penanganan itu selesai jauh lebih cepat dari target awal yang dibidik selesai pada Juni 2026. Padahal, tambah Pramono, tiang itu sebelumnya telah mangkrak hingga 20 tahun lamanya.

"Alhamdulillah, setelah mangkrak 20 tahun, 109 tiang monorel di Jalan Rasuna Said telah selesai 100%," jelasnya dalam akun Instagram resminya pada Selasa (24/2/2026).

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta akan fokus pada percepatan penataan pedestrian jalan di sekitar kawasan tersebut. Di mana, targetnya juga dibidik rampung pada tahun ini.

"Mudah-mudahan sebelum 22 Juni Jalan Rasuna Said sudah semakin indah, cantik, dan semakin tertata," tambahnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta disebut mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar dari APBD untuk melakukan pembongkaran tiang proyek monorel sekaligus menata kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo menjelaskan anggaran Rp100 miliar yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi pembongkaran tiang monorel saja, tetapi juga untuk penataan infrastruktur jalan sepanjang 3,5 kilometer.

Heru menyebut penataan ini akan mengacu pada standarisasi yang telah diterapkan di sisi barat Jalan Rasuna Said.

"Anggaran pembongkaran ini jadi satu dengan penataan jalan dan trotoarnya. Jadi saya ya detailnya saya enggak pegang ya. Tapi totalnya semua sekitar Rp100 miliar," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa 109 tiang monorel telah dilakukan pembongkaran. Kemudian, target pembongkaran seluruh tiang monorel itu rampung pada Juni 2026.

Pramono menjelaskan bahwa pembongkaran tiang monorel itu merupakan bagian dari penertiban Jalan Rasuna Said. Kemudian, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta telah membongkar 109 tiang monorel.

"Sekarang ini per hari Sabtu kemarin semuanya sudah terpotong dan dirapikan. Kita akan memulai untuk pembangunan tadi, mulai untuk pedestrian, selokan, taman, dan sebagainya. Mudah-mudahan bulan Juni, saya sudah memberikan target, untuk monorel ini bisa diselesaikan," kata Pramono dalam konferensi pers pada Selasa (24/2/2026).

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta mulai membongkar tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada awal tahun ini (14/1/2026).

Pramono juga menjelaskan alasan pembongkaran tiang ini dilakukan agar bisa mengurai kemacetan di jalan Rasuna Said sisi Timur. Pasalnya, pembatas jalan yang ditanam tiang monorel dibongkar.

Di lain sisi, pembongkaran ini diharapkan aksesibilitas pejalan kaki yang menggunakan transportasi LRT dan BRT, menciptakan tata kota agar lebih rapi hingga membangun citra kawasan bisnis yang ramah investasi.

"Biaya pembongkaran Rp254 juta, tapi untuk penataan ada jalan ada taman, sehingga Rp102 miliar," ujarnya.

Sekadar informasi, proyek kereta monorail pertama kali dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004. Pada 2007 proyek ambisius yang digarap oleh PT Jakarta Monorail (PT JM) ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan, mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan, hingga keraguan kelayakan ekonomi.

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta di bawah Kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tetap melanjutkan proyek tersebut pada 2012. Pada 2014 Jokowi menegaskan akan tetap menjalin kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) untuk meneruskan kelanjutan pembangunan monorel walaupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan syarat baru belum ditandatangani.

Pembangunan monorel lantas tetap dilakukan oleh PT JM. Pasalnya, berdasarkan penilaian Jokowi, proyek tersebut tidak dapat diberhentikan karena jika telah terikat kesepakatan antara dua belah pihak antara PT JM dan Pemprov DKI.

Akan tetapi, pembongkaran proyek ini kembali buntu pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada tahun 2015 memutuskan memutus kontrak dengan PT JM. Ahok kala itu menilai proyek tersebut tidak layak dan meminta tiang-tiang yang terlanjur dibangun segera dibongkar.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan penyelesaian sengketa dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) terkait pembongkaran monorel di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Pramono mengatakan pihaknya telah bersurat ke Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian, Pemprov juga telah bersurat ke Adhi Karya untuk membongkar tiang monorel itu.

"Kami sudah berkirim surat secara langsung kepada Adhi Karya untuk mereka membongkar sendiri pada bulan November yang lalu. Kami kasih batas waktu satu bulan tidak bisa dibongkar," ujar Pramono di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Meskipun begitu, Pramono mengemukakan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pihak Adhi Karya untuk mengembalikan aset yang sudah dibangun.

Salah satu aset yang dikembalikan seperti besi yang tertancap di lokasi proyek monorel. Dalam hal ini, Pramono menilai komunikasi ini dilakukan agar tidak mengesampingkan hak Adhi Karya saat melakukan pembongkaran.

"Tapi yang jelas komunikasi dengan Adhi Karya tetap kami lakukan termasuk besi-besi nanti kenapa ini tidak dikerjakan dengan kontraktor tertentu, tetapi kenapa besi-besinya nanti kami akan serahkan kepada Adhi Karya," pungkasnya.

Sekadar informasi, pembongkaran monorel dan penataan jalan ditargetkan rampung hingga September 2026. Total, ada biaya pembongkaran tiang monorel hanya sebesar Rp254 juta.

Sementara itu, untuk penataan kawasan secara keseluruhan, meliputi pembangunan jalan, saluran air, dan taman, diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp102 miliar.

Proyek Monorel Jakarta

Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta turut melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta. Tetapi, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta.

Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI. Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun.

Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar. Dari angka ini, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar.

Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Total nilai aset proyek monorel itu susut dari Rp132,05 miliar sebagaimana dalam laporan keuangan semester I/2025 ADHI.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membongkar tiangmonorel yang mangkrak di Jalan HR Rasuna Said.

Sutiyoso menilai langkah tersebut sebagai keputusan paling tepat meski diakui sebagai pilihan yang tidak ideal.

Pernyataan itu disampaikan Sutiyoso saat mendampingi Gubernur Pramono meninjau langsung proses pembongkaran tiang monorel pada Rabu (14/1/2026). Dia menyebut kepastian kebijakan menjadi hal terpenting setelah proyek tersebut puluhan tahun tak memiliki kejelasan.

“Saya kira itu sudah ditawarkan oleh Gubernur Pramono, tidak bisa dilanjutkan ya dibongkar, itu pilihan yang paling buruk tetapi kita harus melakukan itu dan saya sekali lagi saya sekali lagi berterima kasih. Mudah-mudahan kalau saya lewat [jalan] ini tidak sakit mata lagi saya,” ujarnya.

Menurut Sutiyoso, opsi melanjutkan atau membongkar monorel telah ditawarkan oleh pemerintah provinsi. Namun, karena proyek tersebut tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, pembongkaran menjadi pilihan yang harus diambil meskipun menimbulkan konsekuensi biaya.

Dia mengakui pembongkaran bukanlah pilihan terbaik, tetapi merupakan langkah yang perlu dilakukan demi menata kembali ruang kota. Sutiyoso menyebut keberanian mengambil keputusan tersebut patut diapresiasi.

Sutiyoso juga mengungkapkan secara pribadi pembongkaran tiang monorel membawa kelegaan tersendiri baginya. Selama bertahun-tahun, keberadaan tiang-tiang tersebut terus mengusik pikirannya karena proyek itu bermula pada masa kepemimpinannya.

Dia menilai pembongkaran tersebut akan mengakhiri kesan kumuh dan mengembalikan estetika kawasan Jalan HR Rasuna Said. Dengan demikian, kawasan tersebut diharapkan dapat kembali nyaman dilalui masyarakat.

Lebih lanjut, Sutiyoso berharap penertiban serupa juga dilakukan hingga kawasan Senayan. Dia menjelaskan bahwa rute monorel ke arah Senayan pada awalnya dirancang untuk mengalihkan pergerakan massa suporter sepak bola dari luar kota agar tidak langsung turun ke jalan utama Jakarta.

“Supaya nanti kalau Bobotoh [pendukung Persib] kalau dari Bandung datang, Bonek [pendukung Persibaya] dari Surabaya datang, tidak mendarat langsung monorel ke sana, nanti pulangnya begitu lagi, sehingga kita yang di bawah aman, aman di jalan-jalan. Itu maksudnya,” ujarnya

Menurutnya, dengan konsep tersebut, arus kedatangan dan kepulangan suporter dapat diatur melalui transportasi massal sehingga aktivitas di jalan-jalan utama tetap aman dan tertib.

Sutiyoso pun kembali menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Pramono Anung beserta jajaran pendampingnya atas dukungan dan ketegasan dalam menuntaskan persoalan monorel. Ia berharap hasil penertiban tersebut dapat segera dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Jakarta.

“Jadi sekali lagi secara pribadi terima kasih pak Gubernur Pramono yang ikut mendukung penertiban ini semoga bisa dilihat, bisa dinikmati, terima kasih,” pungkas Sutiyoso.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan pembongkaran tiang monorel yang berjejer di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, beserta dengan penataan kawasan, selesai dalam waktu delapan bulan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menyaksikan pembongkaran perdana tiang monorel bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso (Bang Yos), serta jajaran terkait lainnya, Rabu (14/1/2026).

“Bulan September. Delapan bulan, bulan September,” ujar Pramono kepada wartawan di lokasi.

Pramono menjelaskan terdapat 109 tiang monorel yang akan dibongkar di sepanjang kawasan Kuningan hingga Grand Melia Hotel.

Saat ditanya mengenai pembongkaran tiang monorel di kawasan Senayan, Pramono menyebut Pemprov Jakarta akan memprioritaskan pembongkaran di wilayah Kuningan terlebih dahulu.

Selain itu, beberapa tiang eks monorel rencananya tidak akan dibongkar seluruhnya dan akan dimanfaatkan untuk pemasangan videotron atau keperluan lainnya.

Dana Pembongkaran Tiang Monorel

Dalam kesempatan yang sama, Pramono menegaskan biaya pembongkaran tiang monorel hanya sebesar Rp254 juta.

Sementara itu, untuk penataan kawasan secara keseluruhan, meliputi pembangunan jalan, saluran air, dan taman, diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp102 miliar.

"Sehingga sekaligus saya ingin meluruskan bahwa yang Rp100 miliar itu bukan motongnya [tiang eks monorel]. motongnya hanya Rp254 juta rupiah," jelas Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya bakal menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji rekayasa lalu lintas di lokasi pembongkaran.

"Dimungkinkan akan ada rekayasa. Masih kami kaji," ujar Komarudin saat dihubungi, Senin (12/1/2026).

Sementara itu, Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados menyampaikan rencana rekayasa lalu lintas itu saat ini masih dibahas dengan Pemprov Jakarta.

Oleh sebab itu, kata Robby, hingga saat ini pihaknya masih belum memastikan titik yang akan dilakukan rekayasa lalu di lokasi pembongkaran monorel.

"Pastinya ada, namun saat ini kami masih rapat bersama pihak pemprov DKI untuk kesiapan pelaksanaan pembongkaran tiang tersebut," tutur Robby.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengemukakan pembongkaran tiang monorel itu bakal dilakukan pada Rabu (14/1/2026).

Dia mengungkapkan bahwa dana yang disiapkan sebesar Rp100 miliar itu tidak hanya untuk pembongkaran tiang monorel. Selain itu, uang Rp100 miliar itu bakal disalurkan untuk perbaikan dan penataan jalan sekitar kawasan tiang monorel.

"Saya juga ingin meluruskan dalam kesempatan ini Rp100 miliar yang dikeluarkan itu bukan hanya untuk membongkar, tetapi untuk membuat jalan, trotoar, merapikan dan sebagainya biaya keseluruhan untuk memperbaiki jalan Rasuna Said itu angkanya Rp100 miliar," ujar Pramono di Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembongkaran tiang monorel yang membutuhkan biaya Rp100 miliar segera terlaksana, demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Pasalnya tiang monorel yang telah bertahun-tahun mangkrak tersebut telah menyebabkan kemacetan maupun kecelakaan. Terlebih, tiang itu berada di lokasi vital dengan keberadaan banyak kantor kedutaan dan kerap dilalui para ekspatriat.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan pembongkaran tiang monorel hanyalah salah satu kegiatan, di samping penataan jalan dan trotoar agar berfungsi optimal dari sisi keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta estetika kota.

“Seperti kita ketahui, kawasan Kuningan merupakan pusat ekonomi, bisnis, dan diplomasi. Kuningan adalah wajah Jakarta. Tak kurang dari 11 kantor kedutaan berada di kawasan ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, pada kawasan ini juga telah terdapat jalur LRT dan Transjakarta yang menjadi tumpuan transportasi publik. Mobilitas pun akan terus terganggu apabila monorel mangkrak tersebut tak kunjung dibenahi. Data juga menunjukkan tingkat kecelakaan yang cukup tinggi akibat keberadaan tiang monorel yang tidak sesuai dengan standar keselamatan.

Prastowo memastikan fokus penataan kawasan Kuningan saat ini bukan berarti mengabaikan kawasan dan kebutuhan lain. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta tetap fokus pada penyediaan infrastruktur dasar dan layanan esensial bagi warga DKI.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Afan Adriansyah menegaskan Pemprov DKI Jakarta siap menata kembali wajah kota dengan membongkar tiang-tiang monorel mangkrak secara transparan, tertib hukum, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Menurutnya, langkah ini penting dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat karena cukup banyak korban kecelakaan yang diakibatkan oleh keberadaan tiang monorel.

Selain itu, pembongkaran diharapkan mampu mengurai kemacetan hingga 18% sekaligus memperindah wajah Jakarta. Dalam catatan, sebanyak 122 tiang monorel tersebut memang milik PT Adhi Karya, tetapi berada di lahan Pemprov DKI.

Afan menjelaskan, dalam Peraturan Presiden No.55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek maupun Peraturan Daerah No.7/2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044, tidak terdapat rencana pengembangan monorel.

Selain itu, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Biro Hukum DKI Jakarta, disebutkan bahwa perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Monorail secara resmi telah berakhir sejak 21 September 2011.

Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya, dengan pendampingan Kejaksaan Tinggi serta konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pemprov DKI Jakarta juga menghormati hak PT Adhi Karya. Oleh karena itu, meskipun pembongkaran dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, aset milik PT Adhi Karya tersebut akan disimpan di tempat yang aman,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar dari APBD untuk melakukan pembongkaran tiang proyek monorel sekaligus menata kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo menyatakan bahwa pelaksanaan pembongkaran dijadwalkan mulai berjalan pada pekan depan. Menurutnya, instruksi percepatan pengerjaan ini datang langsung dari Gubernur DKI Jakarta.

"Rencana minggu depan kita akan mulai, Insyaallah hari Rabu kalau tidak berubah. Kami sudah siap menjalankan instruksi tersebut karena dari sisi aturan sudah terpenuhi," ujar Heru saat memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Heru menjelaskan terdapat 98 tiang di sepanjang Jalan Rasuna Said yang menjadi target pembongkaran. Untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, pengerjaan akan diupayakan pada malam hari dengan tetap membuka jalur cepat secara penuh.

Terkait pembiayaan, total anggaran Rp100 miliar yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi pembongkaran tiang monorel saja, tetapi juga untuk penataan infrastruktur jalan sepanjang 3,5 kilometer. Heru menyebut penataan ini akan mengacu pada standarisasi yang telah diterapkan di sisi barat Jalan Rasuna Said.

"Anggaran pembongkaran ini jadi satu dengan penataan jalan dan trotoarnya. Jadi saya... ya detailnya saya enggak pegang ya. Tapi totalnya semua sekitar Rp100 miliar," jelasnya.

Mengenai status kepemilikan aset, Pemprov DKI Jakarta menekankan bahwa struktur tiang tersebut merupakan milik PT Adhi Karya (Persero) Tbk., sementara tanah di bawahnya adalah aset pemerintah daerah. Heru menegaskan bahwa komunikasi dengan pihak Adhi Karya telah dilakukan terkait rencana pengembalian material hasil bongkaran.

"Konstruksinya milik Adhi Karya dan sudah dikomunikasikan. Besok kami akan kembali mengadakan rapat koordinasi dengan pihak Adhi Karya untuk teknis penyerahan aset tersebut setelah dilakukan pembongkaran," tambahnya.

Sementara itu, Corporate Secretary Adhi Karya, Rozi Sparta, membenarkan adanya rencana pembongkaran tiang monorel di sepanjang Jalan Rasuna Said dan Asia Afrika. Saat ini, ADHI dan Pemprov DKI masih terlibat dalam pembahasan mendalam untuk menentukan nasib infrastruktur yang sudah lama terbengkalai tersebut.

Dalam laporannya, tiang-tiang monorel merupakan aset sah perseroan berdasarkan Putusan Pengadilan No. 296/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel pada 22 Oktober 2012. Perseroan juga memegang pendapat hukum dari Jaksa Pengacara Negara No. B.354/G/Gph.1/08/2017 yang kian memperkokoh posisi hukum ADHI.

“ADHI terus menjalin komunikasi dengan stakeholder lainnya yang diharapkan dapat memberikan pendampingan dan mencari solusi terbaik terhadap kondisi tersebut,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, Rabu (7/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan segera membongkar tiang-tiang proyek monorel atau monorail yang sudah mangkrak hampir dua dekade. Pembongkaran akan dilaksanakan pada pekan ketiga Januari 2026.

Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung menyampaikan pemerintah provinsi sebelumnya telah menerbitkan surat kepada pihak terkait untuk membersihkan dan membongkar tiang eks monorail tersebut.

“Kami sudah mengeluarkan surat, sudah kita kasih batas waktu 1 bulan,” ungkap Pramono di sela-sela grand launching Kartu Debit Visa Bank Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Pemerintah provinsi, lanjut Pramono, telah memberikan tenggat 1 bulan untuk menindaklanjuti surat tersebut.

Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan perintah tersebut, maka proses pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail akan diambil alih oleh pemerintah provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pramono mengungkapkan proses pembersihan dan pembongkaran akan mulai dilaksanakan pada pekan ketiga Januari 2026.

Kendati begitu, Pramono tidak merinci total dana yang harus digelontorkan pemerintah provinsi untuk membongkar tiang eks monorel tersebut.

“Nanti tanyakan kepada Dinas Binamarga,” pungkasnya.

Pada Oktober 2025, Pramono menyambangi kantor KPK untuk melakukan konsultasi hukum mengenai rencana pembongkaran tiang bekas proyek monorel tersebut.

Jika berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

“Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta.

Namun, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta. Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta memaparkan perseroan sudah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail tersebut.

“Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rozi dalam keterbukaan informasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan komitmennya untuk membereskan tiang-tiang proyek monorel atau monorail yang sudah mangkrak hampir dua dekade. Dalam laporan terbarunya, proyek tersebut direncanakan akan mulai dibongkar pada 2026.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bahkan telah melakukan konsultasi hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar tiang proyek monorel yang mangkrak.

Pramono berpandangan keberadaan tiang tersebut bukan hanya mengganggu secara estetika, melainkan turut menjadi biang kerok kemacetan dan kecelakaan.

"Seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik, dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata," kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, penyelesaian tiang proyek monorail tersebut memang telah berlarut-larut melintasi berbagai rezim kepemimpinan. Di mana, proyek kereta monorail pertama kali dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004.

Pada 2007 proyek ambisius yang digarap oleh PT Jakarta Monorail (PT JM) ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan, mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan, hingga keraguan kelayakan ekonomi.

Dalam perjalanannya, proyek yang dimulai pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso itu resmi dinyatakan mangkrak dan ditetapkan untuk tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo (2008). Alasannya, Pemprov DKI Jakarta menilai PT JM tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial yang ada.

Dilanjutkan Era Gubernur Jokowi

Berdasarkan catatan Bisnis, Pemprov DKI Jakarta di bawah Kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) pada 2012 memutuskan tetap melanjutkan proyek tersebut.

Pada 2014 Jokowi menegaskan akan tetap menjalin kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) untuk meneruskan kelanjutan pembangunan monorel walaupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan syarat baru belum ditanda tangani.

"Tidak akan pilih investor yang baru. Saya upayakan penyelesaian monorel ini tetap akan dilanjutkan dengan investor yang sama," tuturnya di Balai Kota, Rabu (5/3/2014).

Pembangunan monorel lantas tetap dilakukan oleh PT JM. Menurut Jokowi, proyek tersebut tidak dapat diberhentikan karena jika telah terikat kesepakatan antara dua belah pihak antara PT JM dan Pemprov DKI.

Akan tetapi, titik tegas kembali muncul pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada tahun 2015 memutuskan memutus kontrak dengan PT JM.

Ahok kala itu menilai proyek tersebut tidak layak dan meminta tiang-tiang yang terlanjur dibangun segera dibongkar. Namun, polemik aset, yang salah satunya diklaim milik PT Adhi Karya, membuat rencana pembongkaran tak pernah terealisasi hingga pergantian beberapa Gubernur berikutnya.

Pramono Perintahkan Pembongkaran

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel tersebut.

Pramono menyambangi kantor KPK pada Kamis (16/10/2025) untuk melakukan konsultasi hukum. Bila berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

"Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta.

Namun, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta. Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI.

Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun. Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar.

Dari angka tersebut, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar. Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Nilainya susut dari Rp132,05 miliar.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta memaparkan perseroan sudah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail tersebut.

"Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Rozi dalam keterbukaan informasi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan komunikasi dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk terkait rencana pembongkaran tiang monorel yang terbengkalai.

Rencana pembongkaran ini merupakan bagian dari upaya penataan ibu kota, khususnya di kawasan Jalan HR Rasuna Said, yang ditargetkan rampung pada 2026.

"Untuk monorel, tentunya kami sudah berbicara dengan Adhi Karya, tetapi nanti apa hasil pembicaraannya, silakan tanyakan kepada Adhi Karya," ujar Pramono, di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).

Pramono menegaskan, Pemprov DKI telah merencanakan upaya penyelesaian masalah tiang monorel yang terbengkalai lama itu. Bahkan, dalam Rapat Poripurna Pemprov DKI Jakarta, Pramono mengaku telah memberikan batas waktu untuk memulai pembongkaran.

Ia berharap, pembongkaran tiang monorel akan membuat kawasan Jalan HR Rasuna Said menjadi lebih rapi dan tertata.

Foto: Pengendara melintas di dekat tiang bekas proyek monorel Jakarta di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (4/6/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Pengendara melintas di dekat tiang bekas proyek monorel Jakarta di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (4/6/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

"Kemarin dalam rapat paripurna DKI Jakarta, saya sudah memberikan batas waktu. Mudah-mudahan Januari segera bisa kita mulai dan tahun 2026 bisa selesai sehingga membuat Jakarta, terutama di daerah Rasuna Said menjadi lebih baik," jelasnya.

Lebih lanjut, Pramono menyampaikan, Pemprov DKI saat ini tengah fokus membangun Jakarta, tidak hanya di kawasan padat seperti Jakarta Pusat atau Sudirman namun juga kawasan lainnya.

Pembangunan, juga dilakukan di daerah-daerah lain, termasuk penataan di bawah kolong-kolong jalan tol.

"Sekarang daerah-daerah, kalau dilihat termasuk ketika tadi datang ke tempat ini, kolong-kolong jalan tol. Kemudian di bawahnya, saya sudah minta untuk dilakukan perbaikan, termasuk dibuatkan grafiti, mural, taman-taman yang ada," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Pramono juga mengungkapkan rencana untuk meresmikan sejumlah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Meskipun tidak luas, namun RPTRA ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti Taman Bugar yang baru saja diresmikan.

"Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan banyak sekali untuk meresmikan taman-taman sebagai RPTRA baru yang memang tidak luas, tetapi sangat berguna bagi masyarakat," tandas Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA – Tiang-tiang bekas proyek monorel Jakarta tercatat sebagai aset macet PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Dalam laporan keuangan semester I/2025, penyusutan nilai aset tersebut tercatat mencapai Rp79,37 miliar.

Tiang pancang bekas proyek monorel Jakarta telah mangkrak sejak lama. Mulai dibangun sejak 2004 saat Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Sutiyoso, proyek kereta Monorel Jakarta tak kunjung terealisasi bahkan hingga pergantian beberapa pemimpin daerah. Tiang monorel yang membentang dari Jalan Rasuna Said sampai Asia Afrika itu sampai saat ini masih mangkrak.

Terbaru, Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung berencana akan membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel tersebut. Hari ini, Kamis (16/10/2025) Pramono menyambangi kantor KPK untuk melakukan konsultasi hukum. Bila berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

"Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta turut melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta. Tetapi, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta.

Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI. Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun.

Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar. Dari angka ini, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar. Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Nilainya susut dari Rp132,05 miliar.

"Persediaan jangka panjang merupakan persediaan yang berupa eks tiang-tiang monorail atas pemberhentian pengerjaan proyek Kereta Jakarta Monorail sebesar Rp132.055.529.401, dikurangi penurunan nilai masing-masing sebesar Rp79.369.317.901 dan Rp73.010.637.202 pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024," tulis laporan keuangan semester I/2025 ADHI, dikutip Kamis (16/10/2025).

Sederhananya, laporan keuangan tersebut mencatat bahwa nilai awal dari tiang-tiang proyek monorel tersebut sebesar Rp132,05 miliar. Per 31 Desember 2024, perseroan mencatat penurunan nilai sebesar Rp73,01 miliar. Selanjutnya, sampai Juni 2025 ada tambahan penurunan nilai sebesar Rp6,36 miliar. Sehingga, total penurunan nilai per semester I/2025 menjadi sebesar Rp79,37 miliar.

Manajemen Adhi Karya menilai bahwa mereka sudah mencatat penurunan nilai atau impairment yang cukup terhadap aset berupa tiang monorel Jakarta yang kini mangkrak.

Dengan kata lain, nilai buku tiang-tiang monorel di laporan keuangan sudah disesuaikan turun hingga mencerminkan kondisi sebenarnya, yaitu aset itu tidak lagi memberikan manfaat ekonomi di masa depan.

"Manajemen berkeyakinan bahwa penurunan nilai atas tiang monorail cukup untuk menutup kemungkinan masa manfaat di kemudian hari," tulis perseroan dalam laporan keuangan.

Sebelumnya, Corporate Secretary Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan komitmen perseroan untuk senantiasa mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penataan dan penertiban ruang kota demi kepentingan publik.

"Sehubungan dengan adanya pemberitaan terkait wacana perapihan kembali pilar eks proyek Jakarta Monorail di sepanjang jalan HR. Rasuna Said hingga jalan Asia Afrika yang dimiliki oleh Perseroan, kami sampaikan bahwa akan dilakukan diskusi bersama dengan seluruh pihak terkait," ujar Rozi dalam keterbukaan informasi, Kamis 12 Juni 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.