JAKARTA - Kemacetan akibat jalan ambles di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, mulai terurai pada Jumat (29/5/2026) sore, setelah dilakukan penanganan sementara oleh petugas terkait. Berdasarkan pantauan SindoNews pada pukul 16.45 WIB, arus kendaraan dari arah Stasiun Universitas Pancasila menuju Depok mulai bergerak lancar meski masih terjadi kepadatan di sejumlah titik.

Petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) juga terlihat mengatur lalu lintas di sekitar lokasi ambles untuk mempercepat penguraian kemacetan. Sebelumnya, amblesnya Jalan Raya Lenteng Agung menyebabkan kemacetan hingga lebih dari 5 kilometer, bahkan antrean kendaraan mengular sampai kawasan Tanjung Barat.

Kondisi tersebut sempat menghambat arus kendaraan dari Jakarta menuju Depok. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Mujiyanto, mengatakan jalur yang sempat terdampak kini sudah dapat dilalui kembali setelah dilakukan penanganan darurat berupa pengurukan dan pemasangan pelat besi.

“Sementara lalin sudah dibuka mengingat sudah dipadatkan dan dikasih plat besi sehingga lalin dari Jakarta mengarah Depok dibuka,” ujar Mujiyanto kepada awak media.

Menurut dia, pengurukan menggunakan tanah, batu, dan kerikil dilakukan agar kendaraan tetap bisa melintas sambil menunggu proses perbaikan permanen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) akan menangani saluran air yang menjadi penyebab ambles, sedangkan perbaikan badan jalan akan dilanjutkan oleh Dinas Bina Marga.

“Mudah-mudahan tidak ada jebol lagi, kita tunggu dari SDA untuk dinormalkan kembali sehingga jalurnya kembali normal,” katanya.

Ia menambahkan, langkah cepat dilakukan agar masyarakat yang hendak menuju Depok tetap dapat terakomodir di tengah tingginya volume kendaraan pada sore hari. “Bisa dilihat terpenting bisa mengalir dahulu sehingga masyarakat yang ingin pulang ke Depok bisa terakomodir,” pungkasnya.

JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Raya Pasar Minggu arah Pancoran, Jakarta Selatan macet parah pada Kamis (29/1/2026) akibat Jakarta diguyur hujan sejak dini hari.

Pantauan di lokasi pukul 09.48 WIB, horor kemacetan terjadi sebelum underpass Pasar Minggu. Di jalur tersebut, kendaraan harus sabar menunggu giliran menuju underpass.

Kepadatan di underpass semakin terasa lantaran sejumlah pengguna sepeda motor memilih berteduh saat hujan melanda. Kemacetan mengular yang diperkirakan mencapai lebih dari 2 km.

Adapun kemacetan terjadi lantaran terdapat bottle neck di titik putar balik yang berada di Volvo Pasar Minggu. Setelah itu, kendaraan kembali melaju dengan kecepatan normal.

JAKARTA - Lalu lintas di sejumlah ruas tol menuju Jakarta macet, Kamis (29/1/2026). Salah satunya adalah ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger).

Hal tersebut berdasarkan informasi dari akun X Jasa Marga. “#Tol_Janger Tangerang KM 20 - Kunciran KM 14 PADAT, kepadatan volume lalin. Kunciran KM 13 - Karang Tengah KM 09 PADAT, kepadatan volume lalin. Kembangan KM 08 - Kedoya KM 04 PADAT, kepadatan volume lalin,” tulis Jasa Marga.

Sementara itu, Tol Janger Kebon Jeruk KM 03+400, setelah Underpass Tomang KM 00 diberlakukan lanjur contraflow/kanan, pengendara diharapkan tertib di antrean.

“#Tol_DalamKota Cawang KM 00 - KM 02 arah Tebet PADAT, kepadatan volume lalin. Tebet KM 03 - Keluar Kuningan/Menteng KM 04+800 PADAT, kepadatan volume lalin. Kuningan KM 06 - Keluar Semanggi/Kebayoran KM 07+800 PADAT, kepadatan volume lalin,” tulis Jasa Marga.

Kepadatan arus lalu lintas tersebut juga terjadi di Tol Dalam Kota Benda KM 32 - Cengkareng KM 31, Pluit KM 20 - KM 19 arah Ancol, hingga Grogol KM 15 - Keluar Slipi/Palmerah KM 12+600.

“#Tol_Japek Jatiwaringin KM 05 - Cawang KM 00 PADAT, kepadatan volume lalin,” pungkasnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong warga untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum (transum). Hal ini menurut Pramono mampu menekan angka kemacetan di ibu kota.

Kemacetan di Jakarta, khususnya pada pagi dan sore hari terjadi karena tingginya mobilitas warga dari daerah penyangga ke Ibu Kota. Ia menyebut setiap hari kerja empat juta orang masuk ke Jakarta.

"Karena memang kemacetan selalu terjadi Pada pagi hari atau sore hari ketika sekitar 4 juta orang masuk ke Jakarta dan kemudian kembali kediamannya masing-masing," tuturnya.



Untuk mendukung agar warga meninggalkan kendaraan pribadi, Pramono menegaskan konektivitas TransJakarta telah mencapai 92 persen. Pemprov DKI Jakarta bahkan akan membuka rute baru Transjabodetabek dari Blok M ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Jadi persoalan kemacetan di Jakarta kenapa kemudian transportasi umumnya, konektivitasnya kami perluas menjadi TransJabodetabek Termasuk kami sudah mengajukan untuk membuka dari Blok M ke Airport ke Soetta," ujarnya.

Selain itu, Pramono juga melanjutkan program gratis naik transportasi umum bagi 15 golongan pada tahun anggaran 2026. "15 golongan kita gratiskan. Tentunya sebagai pemerintah di Jakarta Kami berharap orang Semakin banyak memanfaatkan itu," ucap dia.

JAKARTA - Kemacetan terlihat di sejumlah titik di DKI Jakarta pada hari pertama masuk kerja usai libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Senin (5/1/2026) pagi. Sejumlah ruas jalan protokol kembali dipadati oleh para pekerja yang memulai rutinitasnya, di antaranya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Salah seorang pengguna transportasi publik, Advan, yang berangkat kerja dari Mampang menggunakan Transjakarta merasakan betul kembalinya kemacetan arus lalu lintas di ibu kota. Menurut pantauannya, beberapa titik strategis menjadi pusat kemacetan.

"Kalau dari hari sebelumnya jelas padat. Cuma yang saya lihat, kepadatan itu ada di Pancoran dan di Kuningan, di perempatan Gatsu (Gatot Subroto) Kuningan itu," ujar Advan saat ditemui di Halte Transjakarta Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Kendati harus kembali berhadapan dengan hiruk pikuk lalu lintas, Advan mengaku memulai hari pertamanya bekerja dengan perasaan positif. Momen liburan yang dihabiskan bersama keluarga di kampung halaman menjadi pengisi energi untuk kembali beraktivitas.

"Ya kalau perasaan saya sih semangat sudah mulai terbangun, karena kan kemarin juga sudah liburan bertemu keluarga di kampung halaman saya," ungkapnya.

Di tengah kepadatan tersebut, Advan mengapresiasi kesigapan para petugas yang membantu mengurai lalu lintas. Menurutnya, pelayanan di lapangan berjalan dengan baik.

"Sejauh ini (pelayanan petugas) bagus, bagus. Selain petugas Transjakarta, tadi saya lihat di perempatan juga ada polisi yang mengatur," ujarnya.

JAKARTA SELATAN - Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan padat merayap di hari pertama masuk usai libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Senin (5/1/2026) pagi. Dari pantauan SindoNews, kepadatan terjadi di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi, Jakarta Barat.

Kemacetan arus kendaraan yang melintas itu dimulai dari jembatan layang atau flyover Pancoran. Terlihat, para pengendara tak bisa memacu dengan maksimal kendaraannya.

Para pengendara, terpantau memacu kendaraannya dengan kecepatan rendah atau padat merayap karena Jalan Gatot Subroto penuh disesaki kendaraan.

Salah satu titik kepadatan terjadi di depan halte Transjakarta dan di bawah Stasiun LRT Pancoran. Terlihat sejumlah pengemudi ojek online nampak menumpuk di depan Halte Transjakarta Pancoran.

Para pengemudi ojek online itu, terlihat nampak menunggu hingga menurunkan penumpang. Hal itu membuat para pengendara lain tersendat.

Sementara itu, terlihat Bus Transjakarta juga turut tersendat. Tak terlihat petugas keamanan di sekitar lokasi.

JAKARTA - Kawasan Taman Margasatwa Ragunan (TMR) dipadati pengunjung. Imbas kemacaten parah menuju Ragunan, Jalan Harsono RM ditutup sementara.

Berdasarkan pantauan pada Kamis (1/1/2026), Jalan Harsono RM menuju ke Ragunan dilakukan penutupan oleh kepolisian. Khususnya untuk roda empat kecuali Busway. Sedangkan kendaraan sepeda motor masih bisa melintasi jalanan tersebut.

Penutupan dilakukan di Lampu Merah Kementerian Pertanian. Kendaraan dari arah Pejaten Village ataupun Jalan TB Simatupang tak bisa masuk ke Jalan Harsono RM.

Penutupan itu dilakukan sementara waktu untuk mengurai arus lalu lintas yang macet di Jalan Harsono RM yang hendak ke Taman Margasatwa Ragunan. Sebabnya, sejak dari pintu masuk utama kebun binatang Ragunan itu sampai ke lampu merah Kementerian Pertanian mengalami kemacetan.

Petugas kepolisian tampak berjaga di lokasi penutupan untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas dan memberitahu pengendara. Kendaraan yang dari arah Pejaten Village atau Mampang ataupun dari arah Lenteng Agung yang hendak ke Jalan Harsono RM diarahkan ke Jalan Cilandak KKO. Tak sedikit pengunjung yang berjalan kaki sejak dari Kementerian Pertanian menuju ke Ragunan.

JAKARTA - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 telah ditetapkan senilai Rp81,32 triliun. Penetapan tersebut ditandai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Perda tersebut telah diundangkan pada 23 Desember 2025, kemudian Pergub Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Dari nominal APBD Jakarta 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merincikan pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp71,45 triliun dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp9,87 triliun.

Sementara, untuk belanja daerah sebesar Rp74,28 triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp7,04 triliun. Besaran APBD 2026 ini akan dimanfaatkan untuk penanganan sampah yang ada di Ibu Kota hingga penanggulangan kemacetan.

“APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan," kata Pramono, Minggu (28/12/2025).

Pramono berjanji akan menyerap anggaran semaksimal mungkin demi memberikan pelayanan terbaik untuk warga Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta,” ucapnya.

Diketahui, APBD 2026 mengalami penurunan ketimbang APBD 2025 sebesar Rp91,86 triliun atau turun Rp10,54 triliun. Hal ini disebabkan turunnya Pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat, dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun pada 2025 menjadi hanya sebesar Rp11,16 triliun di Tahun Anggaran 2026. Penurunan terbesar pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang turun sebesar Rp14,79 triliun.

JAKARTA - Kebijakan strategis Pemprov DKI Jakarta harus dievaluasi terkait penanganan kemacetan Jakarta . Evaluasi menyeluruh termasuk kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo yang telah memimpin selama 6,5 tahun sejak 8 Juli 2019.

"Masyarakat tidak butuh kabar peringkat turun, tetapi butuh bukti nyata bahwa perjalanan makin cepat dan nyaman. Data TomTom Traffic Index 2024 menunjukkan waktu tempuh 10 km kini mencapai 25 menit 31 detik, naik dibanding 23 menit 20 detik pada 2023. Ini bukti bahwa kemacetan tambah parah, bukan membaik," ujar Pemerhati Jakarta Sugiyanto (SGY), Kamis (11/12/2025).

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) ini mengatakan, masyarakat Jakarta setiap hari menghadapi realitas pahit kemacetan yang tidak kunjung mereda, bahkan semakin membebani aktivitas dan produktivitas warga.

Di luar TomTom, SGY menyoroti INRIX 2024 Global Traffic Scorecard yang bahkan menempatkan Jakarta di peringkat ke-7 kota termacet di dunia, naik dari posisi 10 pada tahun sebelumnya. Pengemudi di Jakarta kehilangan rata-rata 89 jam per tahun karena kemacetan.

"Lembaga internasional seperti INRIX mencatat kecepatan rata-rata di pusat Jakarta hanya 20 km/jam. Ini bukti kuat bahwa kebijakan transportasi tidak berjalan efektif," ucapnya.

Kemacetan di Jakarta telah menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp65-100 triliun per tahun, selain menambah polusi udara, memicu stres, kelelahan, hingga menurunkan kesehatan mental warga.

Dia menilai salah satu akar masalah adalah lambannya implementasi kebijakan strategis seperti Electronic Road Pricing (ERP) yang hingga kini belum diterapkan meskipun telah dibahas bertahun-tahun.

Dia juga menekankan evaluasi kinerja Dishub sudah menjadi kebutuhan mendesak, termasuk mempertimbangkan pergantian Kepala Dishub DKI. "Dalam prinsip tata kelola pemerintahan, jabatan yang terlalu lama tanpa rotasi dapat mengurangi dinamika organisasi dan inovasi. Pemprov perlu melakukan penyegaran agar ada perspektif baru dalam menangani kemacetan," ujarnya.

Menurut dia, rotasi bukanlah bentuk hukuman, tetapi bagian dari pembinaan karier ASN. Syafrin Liputo tetap memiliki potensi menempati jabatan Eselon II strategis lainnya di Pemprov DKI seperti Asisten Deputi, Wali Kota, atau posisi setingkatnya. Dalam jangka panjang, Syafrin bahkan bisa berpeluang menjadi Deputi Gubernur atau Sekretaris Daerah.

SGY berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno memberikan perhatian serius terhadap data serta fakta kemacetan ini.

"Kemacetan adalah masalah nyata, bukan persepsi. Pemprov harus mengambil langkah strategis, bukan sekadar bangga dengan peringkat. Masyarakat membutuhkan perbaikan mobilitas, bukan statistik yang menyesatkan," katanya.

Kusfiardi

Analis Ekonomi Politik

DI TENGAH perdebatan tentang efisiensi fiskal daerah, subsidi transportasi umum kerap disalahpahami sebagai beban anggaran. Padahal, secara ekonomi-politik, subsidi publik semacam itu bukanlah “kerugian”, melainkan investasi sosial yang berdaya gandeng tinggi (multiplier effect) terhadap perekonomian kota.

Data World Bank (2021) menunjukkan bahwa setiap satu rupiah subsidi angkutan umum di Jakarta berpotensi menghasilkan tiga hingga empat rupiah manfaat ekonomi tidak langsung. mulai dari penurunan kemacetan dan polusi, penghematan biaya kesehatan, hingga peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan kata lain, subsidi bukanlah pengeluaran, melainkan pengembalian sosial jangka panjang yang memperkuat daya saing kota.

Masalah sebenarnya bukan pada subsidi itu sendiri, melainkan pada struktur keuangan operator transportasi publik yang terlalu bergantung pada dua sumber utama: pendapatan tiket yang hanya menyumbang sekitar 20–25 persen dan subsidi dari APBD yang menutup 75–80 persen kebutuhan operasional.

Ketergantungan yang tinggi pada fiskal daerah ini mempersempit ruang inovasi bisnis, terutama bagi PT TransJakarta sebagai tulang punggung mobilitas perkotaan DKI. Padahal, di balik sistem koridor yang luas dan jutaan pengguna hariannya, terdapat potensi ekonomi non-tarif yang belum tergarap secara sistematis.

Potensi non-farebox revenue(pendapatan di luar tiket) sesungguhnya sangat besar. Skema seperti iklan digital di bus dan halte, naming rights pada koridor utama, pengelolaan ruang ritel kecil bagi UMKM, penyewaan ruang untuk co-working pod, penjualan data mobilitas anonim, hingga pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) di atas atau di sekitar halte, semuanya bisa menjadi sumber pemasukan baru. Dengan manajemen yang tepat, potensi ini dapat menghasilkan ratusan miliar rupiah per tahun.

Sayangnya, posisi TransJakarta sebagai BUMD dengan status pelayanan publik (PSN) menjadikannya terkunci dalam sistem birokratis. Setiap aset dianggap milik publik yang tak dapat dikomersialkan, setiap kontrak harus melalui tender LKPP yang panjang, dan tidak ada payung hukum eksplisit yang mengatur monetisasi aset transportasi.

Keterbatasan itu kontras dengan model pengelolaan PT MRT Jakarta, yang telah lebih dulu diberikan ruang bisnis lebih luas. MRT Jakarta kini menyewakan ruang ritel di stasiun, mengelola iklan digital terintegrasi, dan mengembangkan kawasan TOD di Lebak Bulus serta Bundaran HI.

Hasilnya, rasio pendapatan tiket terhadap biaya operasional (farebox ratio) MRT telah mencapai sekitar 40%. Hampir dua kali lipat TransJakarta, dengan subsidi per penumpang yang jauh lebih rendah. Artinya, ketika lembaga transportasi publik diberi keleluasaan berbisnis dengan prinsip tata kelola korporat yang sehat, kinerja finansialnya meningkat tanpa mengorbankan fungsi sosialnya.

Untuk mengatasi ketimpangan struktural itu, Pemprov DKI perlu melakukan reformasi kelembagaan melalui revisi Perda tentang BUMD transportasi. Kewenangan baru harus memungkinkan PT TransJakarta mengelola aset komersial secara profesional, membentuk anak usaha khusus di bidang asset management, dan membuka kemitraan strategis dengan sektor swasta melalui skema public-private partnership (PPP) seperti Build-Lease-Transfer atau Availability Payment.

Model ini bukan hanya memperluas sumber pendapatan, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap subsidi fiskal secara bertahap. Namun, setiap pendapatan non-tarif tetap harus dialokasikan 100% untuk peningkatan layanan publik, bukan menjadi sumber dividen jangka pendek. Transparansi laporan keuangan triwulanan dan audit independen oleh BPKP serta KAP harus menjadi syarat mutlak agar akuntabilitas terjaga.

Langkah berikutnya adalah membentuk unit khusus bernama TransJakarta Commercial Authority (TJCA) di bawah struktur korporasi PT TransJakarta. Unit ini akan menjadi mesin penghasil pendapatan non-tarif dengan fokus pada monetisasi aset, pengembangan TOD, pengelolaan iklan digital, serta kolaborasi dengan korporasi dan komunitas.

Target realistisnya: kontribusi pendapatan non-farebox minimal 30% dalam lima tahun, dengan sasaran jangka menengah mencapai lebih dari Rp1 triliun per tahun. Dengan begitu, ruang fiskal APBD dapat dialihkan untuk ekspansi rute, elektrifikasi armada, dan subsidi bagi kelompok rentan, bukan untuk menutup defisit operasional semata.

Transformasi ini bukan sekadar soal efisiensi keuangan, melainkan juga perubahan paradigma. Subsidi transportasi publik tidak boleh lagi dilihat sebagai “lubang hitam” pengeluaran daerah, tetapi sebagai katalis pembangunan berkelanjutan yang menumbuhkan nilai ekonomi dari aset yang sudah dimiliki.

Jika halte dapat menjadi simpul ekonomi mikro, jika data mobilitas dapat dijual secara etis untuk perencanaan kota, dan jika kawasan TOD dapat dikelola dengan transparansi, maka TransJakarta bukan hanya operator angkutan, tetapi juga entitas pembangunan perkotaan yang produktif.

Kebijakan publik yang visioner seharusnya tidak berfokus pada menaikkan tarif sebagai solusi instan, melainkan pada menaikkan kapasitas institusi untuk menghasilkan nilai tambah. Pemprov DKI perlu menghitung bukan hanya berapa besar subsidi yang dikeluarkan, tetapi juga berapa besar nilai yang bisa dihasilkan dari setiap halte, koridor, dan kilometer jaringan bus yang telah dibangun.

Di titik inilah, keadilan fiskal bertemu dengan efisiensi ekonomi: ketika subsidi bukan lagi simbol beban, tetapi bukti bahwa kebijakan publik dapat menjadi investasi produktif bagi kota dan warganya.