Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI mendorong pelaku usaha memanfaatkan inovasi SAPA UMKM untuk mengakses program strategis pemerintah mulai dari pelatihan, sertifikasi produk, pembiayaan, investasi hingga perluasan pasar.

“SAPA UMKM merupakan platform layanan informasi yang disediakan Kementerian UMKM untuk memudahkan pelaku usaha memperoleh informasi program pengembangan usaha yang dijalankan pemerintah,” kata Asisten Deputi Kemitraan Rantai Pasok dan Pemasaran Usaha Kecil Kementerian UMKM RI Yogia Prihartiny pada kegiatan Program Kota Masa Depan UMKM yang digelar Grab dan OVO di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis.

Melalui platform tersebut, ia menyampaikan bahwa pelaku UMKM dapat mengakses program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kewirausahaan melalui pelatihan, pendampingan usaha, literasi digital, serta peningkatan kompetensi manajerial guna memperkuat daya saing usaha.

“Pelaku usaha juga dapat memperoleh akses terhadap layanan sertifikasi dan standardisasi produk yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional,” ujarnya.

SAPA UMKM juga menyediakan akses informasi terkait pembiayaan dan investasi yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperkuat permodalan, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pengembangan usaha.

Menurut dia, penguatan kemitraan dan rantai pasok menjadi salah satu aspek penting yang perlu dimanfaatkan pelaku UMKM karena dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pihak dalam ekosistem usaha.

Selain itu, platform tersebut juga mendukung perluasan akses pasar bagi UMKM, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar global, sehingga produk lokal memiliki peluang lebih besar menjangkau konsumen yang lebih luas.

Dalam mendukung pengembangan UMKM, Kementerian UMKM terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi non-pemerintah, akademisi, sektor swasta, marketplace, perusahaan teknologi finansial, media, hingga masyarakat.

“Kami berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan SAPA UMKM secara optimal sebagai pintu masuk untuk mengakses berbagai program strategis pemerintah sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat daya saing, memperluas pasar, dan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional,” ujar Yogia.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai menerapkan kebiasaan baru dengan menggarap proyek-proyek strategis sejak awal Tahun Anggaran 2026 melalui percepatan proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin, mengatakan percepatan pengadaan sejak awal tahun merupakan langkah strategis untuk memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif dan terukur.

“Percepatan proses lelang sejak awal tahun anggaran kami lakukan agar pelaksanaan pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun, sehingga kualitas pekerjaan lebih terjaga dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat lebih cepat,” kata Ajat.

Berdasarkan data pada layanan pengadaan secara elektronik Pemkab Bogor, hingga awal Februari 2026 tercatat sedikitnya tujuh paket pekerjaan telah dilelang, bahkan sebagian di antaranya telah menyelesaikan tahapan pengadaan dan memasuki fase pelaksanaan.

Salah satu program strategis yang telah rampung proses lelang adalah penataan dan integrasi Lapangan Tegar Beriman, Taman Masjid Baitul Faidzin, serta taman areal Kantor Bupati Bogor dengan nilai kontrak sebesar Rp10,78 miliar yang kini mulai dikerjakan.

Selain percepatan lelang, Pemkab Bogor juga telah menetapkan 10 pekerjaan strategis Tahun Anggaran 2026 melalui keputusan bupati sebagai pedoman perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Sepuluh program strategis Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 tersebut meliputi pembangunan Jembatan Situ Nanggereng pada ruas Jalan Bojonggede–Kemang, Kecamatan Tajur Halang, dengan nilai anggaran Rp60 miliar, pembangunan Gedung Creative Hub senilai Rp29,47 miliar, serta pembangunan Gedung PMI Kabupaten Bogor dengan alokasi anggaran Rp24,36 miliar.

Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan relokasi Puskesmas Ciderum di Kecamatan Caringin dengan anggaran Rp15 miliar dan pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Gunung Sindur senilai Rp12,59 miliar sebagai bagian dari penguatan layanan dasar masyarakat.

Program strategis lainnya mencakup pembangunan lapangan tembak dengan nilai anggaran Rp12 miliar, penataan Lapangan Tegar Beriman yang terintegrasi dengan Taman Areal Kantor Bupati dan Taman Masjid Baitul Faidzin dengan pagu anggaran Rp11,16 miliar, lanjutan pembangunan Pasar Hewan Jonggol senilai Rp4,93 miliar, pembangunan Pasar Benih Ikan Ciseeng tahap III sebesar Rp2,98 miliar, serta pembangunan Klinik Pratama BNN Kabupaten Bogor dengan anggaran Rp1,69 miliar.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mengawal dan mendampingi pelaksanaan program-program unggulan pangan hingga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Permintaan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas itu bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa, mengingat besarnya anggaran yang dikelola dalam program-program strategis seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis (MBG), hingga pengelolaan sampah jadi energi.

"Karena Kemenko Pangan membidangi program-program unggulan. Kami minta dikawal, dibantu oleh KPK agar apa yang kita program ini, bisa berjalan dengan baik," kata Zulhas.

Kemenko pangan juga menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.

Ia mengatakan program MBG memiliki anggaran sekitar Rp350 triliun dengan target 80,9 juta penerima manfaat. Selain itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diperkirakan akan memakan anggaran sebesar Rp240 triliun.

Dari dua program tersebut, nilai anggaran yang dinaungi oleh Kemenko Pangan sudah hampir menyentuh Rp600 triliun.

Oleh karena itu, Zulhas meminta kepada KPK, BPK, dan juga BPKP untuk mengawal agar tidak terjadi kebocoran dana.

"Kita tidak ingin ada risiko apapun sehingga program ini diharapkan bisa berjalan dengan baik," ujar Zulhas.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyampaikan bahwa Indeks Integritas Nasional (IIN) Kemenko Pangan berada di atas rata-rata nasional.

Berdasarkan Survei Penilaian Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), skor Kemenko Pangan mencapai 7,8 poin.

"Di Kemenko Pangan ini mencatat nilai di atas rata-rata nasional 7,8 poin. Lebih tinggi daripada Indeks Integritas Nasional yang masih berada di kategori rentan. Ini adalah sinyal yang patut diapresiasi karena Kemenko Pangan ini baru ya," kata Agus.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memastikan percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, termasuk memonitor kesiapan lahan dan bangunan.

Tito menjelaskan bahwa pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memastikan percepatan pembangunan Kopdeskel Merah Putih, termasuk memonitor kesiapan lahan dan bangunan.

Oleh karena itu, dia meminta Pemda memastikan percepatan penyiapan lahan dan bangunan untuk Kopdeskel. Dia meminta Pemda untuk mendukung Kopdeskel ini yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN).

"Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden, Program Strategis Nasional [yang harus didukung oleh Pemda]," ujar Mendagri.

Tito menegaskan dengan adanya Satgas, setiap capaian, hambatan, dan tantangan di daerah akan terpantau lebih tepat dan komprehensif. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan solusi guna mempercepat operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih.

"[Kita] melihat progresnya saja. Progresnya sudah nyampai belum, yang kira-kira kabupaten/kota progresnya lamban [dapat] didatangi (ditinjau oleh Satgas)," tandasnya.

Satgas ini akan dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto bersama Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta didukung pejabat tinggi Kemendagri yang akan memantau progres operasional Kopdeskel di seluruh daerah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyampaikan permintaan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto sesaat setelah dirinya dilantik sebagai bendahara negara.

Permintaan itu dia sampaikan terkait dengan keinginannya membentuk tim khusus lintas kementerian demi mengurai masalah belanja negara yang lambat hingga penghambat investasi.

"Saya bilang ke Pak Presiden waktu itu, Pak, boleh enggak saya bikin tim debottlenecking," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, seperti dikutip Rabu (29/10/2025).

Merespons permintaannya itu, Purbaya mengklaim Kepala Negara langsung menyetujui, hingga saat ini telah terbentuk tim khusus yang disebut dengan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP)

"Sampai sekarang disetujui. Jadi sebelum enggak disetujui, saya jalankan terus aja. Tapi bukan saya sendiri, itu dengan menteri-menteri lain, Menko Perekonomian dan menteri-menteri yang lain. Jadi saya enggak jalan sendiri. Takut juga dimarahin orang," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menuturkan Satgas P2SP ini dibentuk untuk memonitor program prioritas pemerintah.

Ada 3 kelompok kerja (pokja) di dalamnya, yakni Pokja monitoring anggaran, Pokja percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (debottlenecking) dan Pokja dukungan deregulasi dan penegakkan hukum.

Khusus pokja pertama yang menangani analisis anggaran, Ferry menuturkan pemerintah tengah fokus menyoroti anggaran yang tidak terserap.

"Ini melalui Pokja bidang monitoring realisasi anggaran, ini kita sedang review berbagai anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, berapa pagunya, berapa serapannya, outlooknya berapa," kata Ferry.

Ferry menjelaskan, evaluasi ini batasnya ialah pada akhir Oktober 2025. Bila ada K/L yang memang masuk kategori lambat dalam melaksanakan belanja anggarannya akan segera dipindah sisa anggarannya ke K/L yang bisa cepat membelanjakan anggaran sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak, kalau tidak sesuai catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke teman-teman lain yang punya program lebih siap," tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan segala hambatan di dunia usaha, Ferry menuturkan masalah ini akan ditangani ke Pokja II yang fokus pada debottlenecking. Adapun, penegakkan hukum akan ditangani oleh Pokja III. Sayangnya, Ferry tidak mengungkapkan penanggungjawab masing-masing Pokja

Adapun, Satgas diketuai oleh Ketua I Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua II Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli. Lalu, Wakil Ketua I Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Ketua II Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Wakil Ketua III Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy. Satgas ini anggotanya mencapai 29 menteri dan kepala badan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menuturkan Satgas P2SP ini dibentuk untuk memonitor program prioritas pemerintah.

Ada 3 kelompok kerja (pokja) di dalamnya, yakni Pokja monitoring anggaran, Pokja percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (debottlenecking) dan Pokja dukungan deregulasi dan penegakkan hukum.

Khusus pokja pertama yang menangani analisis anggaran, Ferry menuturkan pemerintah tengah fokus menyoroti anggaran yang tidak terserap.

"Ini melalui Pokja bidang monitoring realisasi anggaran, ini kita sedang review berbagai anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, berapa pagunya, berapa serapannya, outlooknya berapa," kata Ferry.

Ferry menjelaskan, evaluasi ini batasnya ialah pada akhir Oktober 2025. Bila ada K/L yang memang masuk kategori lambat dalam melaksanakan belanja anggarannya akan segera dipindah sisa anggarannya ke K/L yang bisa cepat membelanjakan anggaran sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak, kalau tidak sesuai catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke teman-teman lain yang punya program lebih siap," tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan segala hambatan di dunia usaha, Ferry menuturkan masalah ini akan ditangani ke Pokja II yang fokus pada debottlenecking. Adapun, penegakkan hukum akan ditangani oleh Pokja III. Sayangnya, Ferry tidak mengungkapkan penanggungjawab masing-masing Pokja

Adapun, Satgas diketuai oleh Ketua I Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua II Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli. Lalu, Wakil Ketua I Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Ketua II Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Wakil Ketua III Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy. Satgas ini anggotanya mencapai 29 menteri dan kepala badan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025 lalu. Satgas ini akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian untuk menyelaraskan program strategis pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Satgas P2SP akan terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja).

Pokja I bertugas mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah. Lalu, Pokja II berperan dalam mempercepat implementasi program serta menyelesaikan berbagai kendala atau debottlenecking.

Terakhir, Pokja III berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum.

"Tujuan pembentukan satgas ini untuk mengonsolidasikan dan menyelaraskan program strategis pemerintah agar dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Airlangga, dalam keterangan pers usai Rapat Pimpinan Kick Off Satgas P2SP, Rabu (22/10/2025).

Sejumlah program Pemerintah yang menjadi fokus pelaksanaan tugas Satgas P2SP mencakup Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 yang meliputi kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta program lanjutan insentif fiskal, program Debottlenecking yang berfokus pada penanganan hambatan non-tariff barrier, isu per komoditas, dan kendala lain yang menghambat pelaksanaan program strategis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan satgas ini akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan.

Dia berjanji akan memastikan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu.

"Nanti yang nggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh diatas 5,5%, tahun depan bisa lebih cepat lagi," ujarnya.

Purbaya yang menjadi pemimpin dalam Pokja II yang mengurus terkait penyelesaian kendala (debottlenecking) akan menerima langsung pengaduan dari para pelaku bisnis dan berencana menggelar perkara setiap minggu. Hal tersebut untuk menindaklanjuti berkaitan hukum dan peraturan yang akan diteruskan ke Pokja III

"Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real kita bisa hilangkan secara bertahap. Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan kedepan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mempercepat berbagai program prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan satgas ini akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian untuk menyelaraskan program strategis pemerintah.

"Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat," ujar Airlangga usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Menkomdigi Meutya Hafid, Wamenperin Faisol Rizal, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin dan Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf.

Adapun terdapat tiga kelompok kerja yang terdiri dari berbagai kementerian. Kelompok kerja (Pokja) pertama terkait dengan percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran dan dalam program strategis pemerintah.

Pokja kedua, percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala atau di bottleneck. Serta Pokja ketiga, untuk percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum.

Adapun program pemerintah yang menjadi fokus dari pelaksanaan tugas antara lain program paket ekonomi yang 8,4+5, program stimulus ekonomi di 2026, dan program lanjutan insentif fiskal.

"Bottlenecking terhadap non-tarif barrier dan isu per komoditas, per sektor, dan hambatan lainnya. Kemudian program-program prioritas yang menunjang program utama seperti MBG, Koperasi Merah Putih, KNMP, dan program utama di kementerian yang anggarannya besar," ujarnya.

Airlangga menegaskan ketiga Pokja akan bekerja secara berkala dan hasil pembahasan pada rapat perdana hari ini akan segera ditindaklanjuti.

"Pokja akan bekerja secara berkala dan hari ini adalah dimulai dengan dihadiri oleh para menteri dan kuorum , dan oleh karena itu seluruh dari hasil pembicaraan hari ini akan segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Kementerian Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan satgas ini akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan.

Dirinya menegaskan, pihaknya akan memastikan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu.

"Nanti yang nggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5%, tahun depan bisa lebih cepat lagi," ujarnya.

Purbaya yang menjadi pemimpin dalam Pokja II yang mengurus terkait penyelesaian kendala (debottlenecking) akan menerima langsung pengaduan dari para pelaku bisnis dan berencana menggelar perkara setiap minggu. Hal tersebut untuk menindaklanjuti berkaitan hukum dan peraturan yang akan diteruskan ke Pokja III

"Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real kita bisa hilangkan secara bertahap. Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan kedepan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima kedatangan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Anindya Bakrie di kantornya, Selasa (21/10/2025)

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam sejak pukul 15.00 WIB, banyak hal yang menjadi pembahasan yang berkaitan dengan kerjasama pemerintah dan dunia usaha.

"Jadi kami duduk sederhana saja, mengatakan ini kira-kira supaya kerjasamanya bisa lebih baik lagi ini kita harus ngapain," kata Anin.

Salah satu kebijakan yang juga dibahas adalah soal penempatan dana Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dampaknya sangat baik terhadap sektor rill dan pertumbuhan ekonomi.

"Nah ini tentu akan mempunyai trickle down effectyang baik," ujarnya.

Di samping itu juga dibahas soal pemangkasan transfer ke daerah yang harus disambut dengan keterlibatan dunia usaha dan pemerintah daerah agar terciptanya ekonomi yang lebih baik.

Foto: Ketua KADIN, Anindya Bakrie di kantor Menteri Keuangan, Jakarta. (CNBC Indonesia/Zahwa Madjid)

Purbaya dan Anin juga membahas program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan 3 juta rumah.

"Dan ini awal ya kami intinya mendukung beliau tapi juga mencoba mencari waktu untuk bisa berdiskusi, Tapi sektor per sektor untuk upaya debottlenecking atau deregulasi," terang Anin.

Inti dari kebijakan tersebut, lanjut Anin berujung pada penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

"Istilahnya sprint-nya udah bagus, Tapi kan dalam lari kita harus lari maraton, panjang, jangka panjang, dan kalau misalnya bicara mengenai tenaga kerja ya tentunya tidak bisa sedikit-sedikit, mesti punya solusi permanen untuk bisa membuat menjadi kompetitif," pungkasnya.