JAKARTA - Lippo Group menghibahkan lebih dari 30 hektare lahan di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, kepada pemerintah. Lahan tersebut diproyeksikan mampu dibangun sekitar 141.000 unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hibah tersebut sebagai komitmen mendukung pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Penyerahan hibah dilakukan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (29/6/2026). Disaksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta pendiri Lippo Group Mochtar Riady dan Chairman Lippo Group James Riady. Bangun Rumah Subsidi di Meikarta, Danantara Tinjau Lahan Milik Lippo Group

Lahan tersebut diserahkan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, kemudian akan menjadi penyertaan modal negara yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Selanjutnya, pembangunan dan pengelolaan rumah susun akan dilaksanakan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan hibah lahan ini menjadi contoh nyata sinergi pemerintah dan swasta dalam menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat. "Saya berharap hibah ini menjadi contoh bagi kelompok usaha lainnya. Tanah negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," katanya.

Maruarar menegaskan proses hibah telah dikonsultasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mendapat pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemerintah pun akan bergerak cepat menyelesaikan seluruh tahapan administrasi agar pembangunan dapat segera dimulai.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan proses akad dengan calon penghuni dapat dimulai tahun ini. Menurutnya, tantangan terbesar pembangunan rumah susun selama ini adalah ketersediaan lahan yang strategis, sehingga hibah dari Lippo menjadi momentum penting bagi percepatan Program 3 Juta Rumah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi langkah Lippo Group yang dinilai menunjukkan semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha. "Hibah ini merupakan bukti nyata kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mendukung program strategis nasional. Kami akan memastikan seluruh proses berjalan cepat dan tidak membebani APBN," katanya.

Ia memastikan pemerintah juga akan memberikan kemudahan administrasi. Termasuk terkait aspek perpajakan atas hibah tersebut agar tidak menghambat partisipasi dunia usaha dalam mendukung program pemerintah.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut pembangunan sekitar 141.000 unit rumah susun akan memberikan dampak sosial yang sangat besar. "Kalau dihitung bersama anggota keluarganya, program ini akan memberikan manfaat bagi ratusan ribu masyarakat. Danantara siap menjalankan amanah ini dengan tata kelola yang baik dan sesuai ketentuan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid berkomitmen mempercepat seluruh proses legalitas pertanahan. "Kami ingin prosesnya selesai secepat mungkin agar yang membantu tidak kapok. Mudah-mudahan langkah ini juga diikuti kelompok usaha lain," katanya.

Senada, Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai hibah lahan tersebut menjadi tonggak penting keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program pemerintah. "Ini menjadi contoh bahwa swasta ikut bergerak membantu negara. Kami berharap seluruh proses pelaksanaannya dapat berjalan cepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujarnya.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memastikan lembaganya akan mengawal tata kelola program agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga benar-benar dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah.

Pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengatakan kebutuhan perumahan menjadi salah satu persoalan besar yang harus diselesaikan bersama. Menurutnya, pembangunan sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan sekitar 174 jenis industri.

"Saya berharap langkah ini menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya. Bila semakin banyak dunia usaha berkontribusi, manfaatnya akan sangat besar bagi pembangunan bangsa," kata Mochtar.

JAKARTA - DPP PKB menginstruksikan kepada seluruh DPC PKB melakukan dialog produktif dengan mahasiswa di kampus-kampus yang berada di Kabupaten/Kota masing-masing. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKB wajib menjelaskan secara substansial program-program prioritas Presiden Prabowo.

Diskusi-diskusi produktif ini penting untuk membangun kesamaan pandangan akan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia baik di luar negeri maupun di dalam negeri dan sekaligus memahami langkah-langkah yang bisa dilakukan bersama antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengatasi berbagai hambatan.

"Laksanakan diskusi secara terbuka untuk mendengar saran-saran perbaikan dan penyempurnaan berbagai program prioritas tersebut. Kami yakin, Gen Z yang sekarang banyak menjadi mahasiswa memiliki pandangan-pandangan konstruktif yang bisa membantu pemerintah menyempurnakan pelaksanaan program-program tersebut," Waketum PKB Faisol Riza menanggapi tuntutan aksi mahasiswa, Rabu (17/6/2026).

"Perbedaan-perbedaan pandangan harus terus dijaga. Tapi kita juga perlu memperkuat persatuan nasional dalam mengatasi berbagai masalah yang akan terus datang," lanjutnya.

Dia menilai pesan pentingnya dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belum tersampaikan dengan baik di kalangan mahasiswa.

"PKB melihat kritik terhadap MBG dan KDMP sebagai pesan kepada pemerintah bahwa selama hampir 1,5 tahun ini program ketahanan pangan, pembangunan generasi unggul dan penguatan perekonomian rakyat belum tersampaikan secara merata kepada kalangan mahasiswa," kata Faisol Riza.

Menurut Faisol sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa menghadapi perubahan-perubahan geopolitik global prioritas utama pemerintah adalah memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Termasuk MBG yang juga bertujuan mencetak generasi unggul. Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki peran krusial dalam mengawal jalannya demokrasi. PKB percaya bahwa kita semua termasuk teman-teman mahasiswa dapat memahami substansi program pemerintah ini adalah kebutuhan kita bersama saat ini," ujar Wakil Menteri Perindustrian ini.

Walaupun demikian, PKB tidak menutup mata dengan berbagai laporan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum terkait pelaksanaan program-program pemerintah tersebut.

"Dari sisi tata kelola dan teknokrasinya tentu membutuhkan banyak sekali pembenahan dan penyempurnaan. Ditahannya pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu yang lalu, membuktikan pemerintah tidak menutup mata atas pelanggaran hukum. Kami terus mengawasi dan mengawalnya hingga semua dapat dilaksanakan transparan sesuai aturan hukum," sebutnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden RI.

Dia mengatakan percepatan program prioritas Presiden menjadi fokus utama Kementerian PU pada tahun 2026, dengan tetap memastikan setiap pelaksanaan program berjalan tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran sesuai kontrak, dan tertib dalam pertanggungjawabannya.

"Percepatan program-program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, sekolah rakyat, dan jaringan irigasi," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat kemajuan signifikan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden pada Tahun Anggaran 2026.

Hingga akhir Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, penanganan jalan dan irigasi daerah, serta berbagai program infrastruktur strategis lainnya terus menunjukkan progres yang positif seiring percepatan pelaksanaan di lapangan.

Menurut Dody, Pada program Sekolah Rakyat, Kementerian PU mencatat progres fisik pembangunan 93 unit sekolah telah mencapai 67,50 persen dengan progres keuangan sebesar 44,33 persen. Sementara program revitalisasi 856 madrasah telah mencapai progres fisik 41,88 persen dan progres keuangan 33,22 persen.

Untuk mendukung konektivitas dan produktivitas daerah, program penanganan jalan daerah yang terdiri dari pembangunan dan peningkatan 408,57 km jalan dan pembangunan 375,88 m jembatan telah mencapai progres fisik 75,10 persen dan progres keuangan 59,49 persen.

Adapun program penanganan irigasi daerah dengan target 19.760 ha jaringan irigasi yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional menunjukkan capaian progres fisik 82,73 persen dan progres keuangan 38,36 persen.

Kementerian PU juga terus mendorong pelaksanaan program pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam di Papua Selatan yang hingga akhir Mei 2026 mencatat progres fisik 12,67 persen dan progres keuangan 2,63 persen. Pembangunan ini mencakup pembukaan akses 138,5 km jalan, pengendalian banjir 7.503 hektare, dan pembangunan 4.870 hektare.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Harryanto Aryodiguno

Associate professor International Relations, President University

PENGGELEDAHAN Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 menambah daftar panjang kontroversi yang mengiringi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah pergantian pimpinan BGN dan berbagai kritik terhadap pelaksanaan program tersebut, publik tentu bertanya-tanya: apakah ini sekadar kasus dugaan pelanggaran hukum, atau ada persoalan yang lebih mendasar?

Bagi sebagian orang, kasus ini mungkin hanya dipandang sebagai proses hukum biasa. Namun jika dilihat dari perspektif ilmu politik dan tata kelola pemerintahan, penggeledahan ini sesungguhnya membuka persoalan yang jauh lebih besar, yaitu mengenai kapasitas negara Indonesia dalam menjalankan program kesejahteraan berskala raksasa.

Program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mulia. Tidak ada yang menolak pentingnya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia, mengurangi angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas akses terhadap kesejahteraan. Dalam jangka panjang, investasi pada gizi anak merupakan investasi bagi masa depan bangsa.

Masalahnya bukan pada tujuan program tersebut. Masalahnya adalah apakah negara memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan program sebesar itu secara efektif, transparan, dan bebas dari penyimpangan.

Dalam ilmu politik, terdapat konsep yang dikenal sebagai state capacity atau kapasitas negara. Konsep ini merujuk pada kemampuan negara untuk merancang kebijakan, mengelola sumber daya, mengawasi pelaksanaan program, menegakkan aturan, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai tujuan.

Francis Fukuyama pernah mengingatkan keberhasilan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh demokrasi atau pergantian pemimpin melalui pemilu, tetapi juga oleh kemampuan birokrasi dan institusi negara dalam melaksanakan kebijakan secara profesional. Dengan kata lain, kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan hasil yang baik apabila dijalankan oleh sistem yang lemah. Di sinilah letak persoalan utama Program MBG.

Program ini melibatkan anggaran yang sangat besar, menjangkau jutaan siswa di seluruh Indonesia, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, penyedia makanan, perusahaan logistik, hingga berbagai kontraktor dan pemasok. Kompleksitasnya luar biasa besar. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula peluang penyimpangan yang muncul.

Indonesia memang telah melakukan berbagai reformasi sejak era Reformasi 1998. Namun harus diakui bahwa korupsi masih menjadi salah satu persoalan terbesar yang belum berhasil diselesaikan secara tuntas. Hampir setiap tahun masyarakat disuguhi kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah, anggota legislatif, birokrat, bahkan aparat penegak hukum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar perilaku individu yang menyimpang. Korupsi telah berkembang menjadi masalah struktural yang melekat dalam sebagian praktik birokrasi dan politik.

Ketika korupsi telah menjadi bagian dari budaya politik dan birokrasi, maka setiap program besar yang melibatkan dana triliunan rupiah akan selalu menghadapi risiko yang sama: berubah dari instrumen pelayanan publik menjadi arena distribusi kepentingan.

Dalam kajian ekonomi politik, kondisi seperti ini dikenal sebagai praktik rent-seeking atau perburuan rente.

Berbagai kelompok kepentingan berusaha memperoleh keuntungan dari proyek-proyek negara melalui akses politik, kedekatan kekuasaan, atau celah dalam sistem pengawasan. Akibatnya, tujuan awal kebijakan perlahan bergeser.

Program yang dirancang untuk membantu masyarakat dapat berubah menjadi sumber keuntungan bagi segelintir pihak. Karena itu, ancaman terbesar terhadap Program MBG bukanlah kekurangan anggaran. Ancaman terbesarnya justru adalah lemahnya kapasitas negara.

Negara harus mampu memastikan kualitas makanan tetap terjaga, distribusi berjalan tepat waktu, pengadaan dilakukan secara transparan, dan seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Semua itu membutuhkan birokrasi yang profesional, sistem pengawasan yang kuat, serta integritas aparatur yang tinggi.

Sayangnya, berbagai kasus yang muncul selama pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa fondasi tersebut belum sepenuhnya kokoh. Penggeledahan BGN oleh Kejaksaan Agung karena itu seharusnya tidak hanya dipahami sebagai upaya mencari pihak yang bersalah.

Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah Indonesia benar-benar telah memiliki kapasitas institusional yang memadai untuk mengelola program kesejahteraan berskala nasional dengan anggaran triliunan rupiah. Pertanyaan yang perlu diajukan bukanlah siapa yang akan menjadi tersangka berikutnya. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah negara telah membangun sistem yang mampu mencegah penyimpangan sejak awal.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara berhasil membangun sistem kesejahteraan yang kuat setelah mereka berhasil membangun birokrasi yang profesional dan institusi yang kredibel. Negara yang institusinya lemah sering kali menghadapi kesulitan ketika menjalankan program-program sosial berskala besar.

Oleh sebab itu, Indonesia perlu berhati-hati. Ambisi besar harus diimbangi dengan kemampuan besar. Program yang baik membutuhkan institusi yang baik. Anggaran yang besar membutuhkan pengawasan yang besar pula. Jika tidak, maka kebijakan yang pada awalnya dirancang untuk membantu rakyat justru berisiko menjadi sumber masalah baru.

Pada akhirnya, penggeledahan BGN adalah sebuah peringatan. Peringatan bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya mengandalkan visi besar dan anggaran besar. Yang jauh lebih penting adalah membangun kapasitas negara, memperkuat integritas birokrasi, dan memastikan bahwa setiap rupiah uang publik benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Sebab ketika korupsi telah menjadi budaya, kebijakan sebaik apa pun dapat berubah menjadi alat distribusi kepentingan. Dan ketika integritas institusi melemah, cita-cita besar pembangunan nasional pun berisiko kehilangan arah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan arah kebijakan dan program prioritas pangan nasional dalam kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Jakarta.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan program swasembada pangan dijalankan dengan berpihak kepada rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Pesan Presiden adalah swasembada pangan harus berpihak kepada rakyat," kata Zulhas, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kuliah umum pada Kamis (21/5/2026) tersebut diikuti 194 peserta pendidikan Lemhannas dari unsur kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah guna memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan pemerintah di sektor pangan dan ketahanan pangan nasional.

Dalam acara itu, Zulhas menyampaikan bahwa produksi pangan nasional menunjukkan tren positif sepanjang 2025.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai lebih dari 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, produksi jagung mencapai 16,16 juta ton atau naik 6,74 persen dibandingkan 2024.

Menurut Zulhas, peningkatan produksi tersebut ikut menekan ketergantungan impor pangan, termasuk tidak adanya impor beras konsumsi umum maupun jagung pakan pada 2025 hingga 2026.

Pemerintah juga mencatat peningkatan kesejahteraan petani yang tercermin dari kenaikan nilai tukar petani (NTP) dari 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025 dan bertahan pada level yang sama pada 2026.

Selain itu, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung juga tercatat mengalami kenaikan.

"Harga gabah dan jagung di tingkat petani ikut membaik setelah kenaikan HPP, yakni gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram (kg) dan jagung dari Rp4.521 menjadi Rp5.500 per kg," ujarnya.

Dalam sisi regulasi, Zulhas mengatakan pemerintah telah menerbitkan 30 regulasi sektor pangan dalam 1,5 tahun terakhir yang terdiri atas lima peraturan pemerintah, 10 peraturan presiden, 12 instruksi presiden, dan tiga keputusan presiden.

Ia mencontohkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang telah memangkas 145 regulasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi tiga aturan utama guna mempercepat distribusi pupuk kepada petani.

Selain sektor pertanian, pemerintah juga mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi desa.

Zulhas menyebutkan bahwa hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak 9.294 koperasi telah selesai dibangun dan 1.061 koperasi telah beroperasi serta diresmikan oleh Presiden.

"Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 koperasi selesai dibangun pada 16 Agustus 2026," ungkap dia.

Lebih lanjut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terus diperluas dan telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat melalui 28.913 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi.

Zulhas menegaskan bahwa seluruh program prioritas pangan nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

DELI SERDANG - Komisaris Utama PT Nindya Karya Michael Umbas melakukan kunjungan lapangan ke dua lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Sumatera Utara yakni Deli Serdang dan Kota Medan, Selasa (19/5/2026). Kunjungan ini untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai target sekaligus memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh tim proyek di lapangan.

Michael mengapresiasi capaian progres pembangunan Sekolah Rakyat di Sumatera Utara yang dinilai menunjukkan kerja keras, koordinasi, dan komitmen tinggi seluruh tim proyek. “Kami mengawal dan memastikan pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat tercapai sesuai harapan,” ujarnya.

Dia menegaskan pentingnya menjaga ritme percepatan pembangunan, memperkuat koordinasi lintas pihak, serta memastikan kualitas dan keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama hingga proyek selesai. Secara khusus, dia mengapresiasi progres pembangunan Sekolah Rakyat Kota Medan yang dinilai sangat signifikan.

“Progres pembangunan SR Medan sangat signifikan dan bahkan menjadi benchmark secara nasional. Seluruh atap sudah terpasang, pekerjaan lantai mayoritas telah selesai, plafon sudah berjalan baik, dan saat ini masuk tahap akhir pekerjaan MEP. Ini fenomenal. Well done team,” ucapnya.

Berdasarkan laporan progres periode M23, pembangunan Sekolah Rakyat di Sumatera Utara secara keseluruhan menunjukkan capaian positif dan berada di atas target rencana.

Adapun progres fisik masing-masing lokasi, yakni Kota Medan mencapai 73,21 persen dari target 51,42 persen; Deli Serdang mencapai 55,22 persen dari target 50,74 persen; Serdang Bedagai mencapai 53,71 persen dari target 50,93 persen; Tapanuli Selatan mencapai 51,90 persen dari target 43,17 persen; dan Padang Sidempuan mencapai 57,03 persen dari target 50,07 persen.

Menurut Michael, capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa percepatan pembangunan berjalan dengan baik dan harus terus dijaga hingga tahap penyelesaian proyek. “Yang terpenting bukan hanya cepat selesai, tetapi juga memastikan kualitas bangunan, fungsi fasilitas, dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Sekolah Rakyat adalah program visioner Presiden Prabowo Subianto yang berpihak pada masa depan generasi bangsa,” ungkapnya.

Program pembangunan Sekolah Rakyat di Sumatera Utara merupakan bagian dari proyek strategis nasional di sektor pendidikan dengan nilai kontrak sekitar Rp1,2 triliun dan target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Sebagai perusahaan konstruksi nasional, PT Nindya Karya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan berkualitas sebagai kontribusi nyata dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas.

KENDARI - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch I di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal implementasi berbagai program prioritas nasional agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya mengatakan, setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi besar yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Karena itu, implementasi program prioritas nasional perlu dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.

“Tampil dengan keunikannya dan memiliki potensi yang sangat besar. Bagi kami tidak ada daerah yang miskin semua memiliki potensi yang siap untuk kita aktualisasikan menjadi daerah-daerah yang maju dan sejahtera bagi masyarakatnya,” ujar Yusharto di Hotel Sahid Azizah Kendari pada Rabu (13/52026).

Menurut dia, Program Direktif Presiden merupakan agenda prioritas nasional yang harus dikawal secara serius oleh seluruh jajaran pemerintahan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari pengendalian inflasi, swasembada pangan, penghapusan kemiskinan ekstrem, hingga peningkatan kualitas layanan dasar.

Oleh sebab itu, implementasi program di daerah memerlukan penguatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi yang terpadu.

“Program Direktif Presiden merupakan agenda prioritas nasional yang harus dikawal secara serius oleh seluruh jajaran pemerintahan. Program-program tersebut langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga implementasinya di daerah memerlukan sinkronisasi kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta monitoring dan evaluasi yang terpadu,” katanya.

Yusharto menjelaskan, melalui Rakor tersebut BSKDN berupaya menghimpun berbagai masukan dari daerah terkait capaian pelaksanaan program, hambatan di lapangan, hingga kebutuhan dukungan kebijakan yang diperlukan pemerintah daerah. Menurutnya, forum tersebut penting untuk memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan agar lebih operasional dan sesuai dengan kondisi daerah.

Dia menambahkan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tidak boleh hanya dimaknai sebagai pengawasan administratif semata, tetapi harus mampu menjadi instrumen perbaikan kebijakan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan di lapangan.

“Monitoring dan evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan mencari kesalahan. Monev harus menjadi instrumen perbaikan kebijakan, bukan sekadar pengawasan administratif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan BSKDN saat ini terus memperkuat fungsi Policy Hub sebagai simpul strategis kebijakan di lingkungan Kemendagri. Melalui penguatan fungsi tersebut, BSKDN berupaya menghubungkan data, analisis, isu lapangan, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Menurutnya, keberhasilan Program Direktif Presiden pada akhirnya tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah secara nyata, adil, dan berkelanjutan.

“Keberhasilan dari program direktif presiden harus memperhatikan sejauhmana rakyat di daerah merasakan kehadiran negara secara nyata adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses bagi pelaku UMKM untuk masuk ke rantai pasok pengadaan pemerintah dan berbagai program prioritas nasional guna memperbesar peluang pasar serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan pemerintah membuka peluang tersebut melalui ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026 yang mempertemukan UMKM dengan kementerian, lembaga, BUMN, hingga sektor ritel modern.

“Kalau ingin naik kelas, UMKM harus disinergikan sehingga bisa masuk rantai pasok usaha besar serta diperkuat akses pembiayaan dan perluasan pasarnya,” kata Helvi saat membuka Inabuyer B2B2G Expo 2026 di Jakarta, Selasa, dikutip dari keterangan resmi.

Menurut dia, UMKM perlu didorong agar tidak hanya menjual produk secara mandiri, tetapi juga menjadi pemasok dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun kebutuhan perusahaan besar.

Dalam ajang yang berlangsung pada 5–7 Mei 2026 itu, pelaku UMKM dipertemukan langsung dengan sejumlah BUMN seperti PLN, Kimia Farma, Pertamina, Pegadaian, dan Perum Bulog.

Selain itu, terdapat pula pengelola infrastruktur publik seperti Angkasa Pura Indonesia, ASDP Indonesia Ferry, KAI, Hutama Karya, dan Jasa Marga, serta perusahaan ritel modern seperti AEON, Indomaret, Alfamart, Mr. DIY, dan Azko.

Helvi mengatakan pemerintah juga membuka peluang keterlibatan UMKM dalam sejumlah program prioritas nasional, seperti Rumah Rakyat, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis.

“Inabuyer menyiapkan semua, di sini ada konsultasi, fasilitas pembiayaan, serta business matching dengan buyer. Manfaatkan acara ini untuk pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan sektor ritel saat ini memperkuat penggunaan produk dalam negeri dengan melibatkan UMKM sebagai pemasok.

“Kami menciptakan ekosistem ritel di mana UMKM menjadi pemasok, sehingga memastikan masyarakat Indonesia berbelanja produk dalam negeri di negara sendiri,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan mengatakan UMKM perlu aktif melakukan market sounding dan business matching karena pemerintah segera menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa untuk 2027.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto mengatakan program Presiden Prabowo Subianto di bidang ekonomi berjalan dengan baik, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen pada triwulan I 2026.

Ditemui di Istana Negara, Jakarta, Selasa, Kepala Bappisus Aries mengatakan telah membahas dan mengevaluasi sejumlah program yang tengah berjalan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa hari ini, termasuk terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen.

"Saat ini juga sudah di-announce ya oleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi kita year-on-year 5,61 persen. Ya artinya seluruh program Bapak Presiden sampai dengan saat ini berjalan dengan baik dan lancar, Alhamdulillah," kata Aries.

Presiden sendiri terus melakukan diskusi dan evaluasi terkait berbagai macam program pemerintah yang tengah dilaksanakan saat ini. Hal tersebut memastikan semuanya berjalan sesuai yang dicanangkan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Aries mengatakan di tengah upaya pembangunan bangsa yang saat ini terus dilakukan, secara khusus dia meminta agar para pihak terkait menyampaikan kritik dengan cara yang baik. Dia menekankan terdapat perbedaan yang perlu digarisbawahi antara kritik, penghinaan. dan provokasi.

"Kita harus tahu masuk di sektor mana ya, bangsa kita sedang sibuk membangun dengan situasi perang dunia saat ini. Alhamdulillah, semuanya ekonomi dalam keadaan baik," ujarnya usai pertemuan yang juga dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto itu.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen secara tahunan (yoy) pada triwulan I 2026.

Dalam konferensi pers pada hari ini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 2,94 persen.

Disusul dengan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan pertumbuhan sebesar 1,79 persen dan konsumsi pemerintah berkontribusi 1,26 persen.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta/Maria Cicilia Galuh
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyepakati percepatan pembangunan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bersama enam kabupaten/kota di provinsi itu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah setempat.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu di Sorong, Kamis, mengatakan tindak lanjut terhadap pembangunan KNMP itu telah digelar rapat koordinasi bersama seluruh perwakilan daerah dari enam kabupaten/kota pada 4 Maret 2026 guna menyepakati berbagai hal prioritas untuk mendukung percepatan pembangunan program prioritas itu.

"Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Papua Barat Daya diharapkan dapat segera direalisasikan apabila seluruh perencanaan telah disepakati dan siap dilaksanakan," jelasnya.

Dia mengatakan, khusus di Kota Sorong, rencana pengembangan kampung nelayan akan menggunakan model klaster yang mencakup sejumlah wilayah pesisir, antara lain Pulau Raam, Suprau, Boswesen, dan Doom Barat.

Selain itu, tambah dia, akan diikuti dengan pembangunan berbagai fasilitas pendukung seperti tambatan perahu, pabrik es, gudang beku, tempat pelelangan ikan, balai pelatihan nelayan hingga stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN).

"Kita berharap program tersebut dapat meningkatkan produktivitas sektor perikanan sekaligus kesejahteraan masyarakat nelayan," ujarnya.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 kampung nelayan, dengan sedikitnya 200 lokasi dialokasikan untuk wilayah Papua hingga tahun 2028.

Direktur Kepelabuhanan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ady Candra mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dinilai proaktif dalam mempersiapkan pelaksanaan program tersebut.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya mengejar target jumlah pembangunan, tetapi juga memastikan kesiapan lokasi di lapangan, terutama terkait kepastian status dan legalitas lahan, proses perizinan, serta pemenuhan kriteria teknis pembangunan.

“Jika tahun ini banyak lokasi yang lahannya sudah clean and clear, memenuhi kriteria teknis serta mendapat dukungan pemerintah daerah, tentu akan segera kami usulkan untuk dibangun,” ujarnya.

Ia menambahkan, kawasan Raja Ampat juga diharapkan dapat dikembangkan sebagai hub perikanan yang menjadi model pengembangan kampung nelayan di wilayah sekitarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya Absalom Solossa menyampaikan bahwa setiap lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan didukung anggaran sekitar Rp20 miliar.

Anggaran tersebut, kata dia, akan digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas seperti tambatan perahu, pabrik es, penyediaan coolbox, sentra kuliner, gudang beku, balai pelatihan nelayan, bantuan kapal dan mesin, bengkel nelayan hingga SPBUN yang dibangun melalui pola sinergi dengan pihak swasta.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam percepatan realisasi program tersebut.

“Ini peluang emas bagi daerah. Syarat utamanya lahan harus clean, clear dan free serta ada dukungan penuh pemerintah daerah dalam kepastian hukum. Jika itu terpenuhi, KKP siap membangun,” katanya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menegaskan tahun ini penyelesaian persoalan lahan, penguatan ekonomi lokal, serta percepatan transformasi kawasan transmigrasi melalui kehadiran sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi prioritas.

"Target tahun 2026, Trans Tuntas akan berfokus pada penyelesaian persoalan lahan, termasuk penerbitan 11.288 bidang Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk transmigran di 61 lokasi transmigrasi," ujar Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (3/2) lalu.

Selain penerbitan SHM, Kementerian Transmigrasi akan melakukan inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi di 50 lokasi yang tersebar di 13 provinsi, dengan total luasan mencapai 217.043,26 hektare.

Terkait kawasan hutan, Menteri Iftitah menegaskan akan menjalankan amanat Komisi V DPR RI dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan keberlanjutan kehutanan. Saat ini, 19 lokasi transmigrasi telah disepakati bersama Kementerian Kehutanan untuk dilepaskan dari kawasan hutan dan diusulkan penerbitan SHM-nya. "Kami akan terus memastikan keadilan tanpa mengorbankan prinsip kehutanan. Persoalan ini akan kami selesaikan sampai tuntas," tegas Mentrans.

Di sisi lain, program Trans Lokal tetap menjadi jantung pemberdayaan masyarakat setempat. Pada tahun 2026, Kementerian Transmigrasi merencanakan penempatan 115 kepala keluarga (KK) di dua lokasi, yaitu 100 KK di Kawasan Transmigrasi Batam, Rempang dan Galang (Barelang) di Batam, Kepulauan Riau dan 15 KK di Kawasan Transmigrasi Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. "Pendatang ditempatkan untuk menguatkan ekonomi lokal, bukan menggantikannya," tegas dia.

Berdasarkan hasil kajian Kementerian Transmigrasi, kehadiran SDM unggul yang memiliki standar kompetensi tertentu, aktif melakukan riset dan inovasi, serta berinteraksi langsung dengan masyarakat dan dunia usaha, terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara positif. Fenomena ini dikenal sebagai knowledge spillover atau banjir ilmu pengetahuan di kawasan transmigrasi.

"Tanpa SDM unggul, pertumbuhan ekonomi di kawasan akan jalan di tempat atau looping. Tentu kita tidak berharap itu terjadi lagi. Ke depan kita harus memastikannya di seluruh kawasan transmigrasi," ungkap Menteri Iftitah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Transmigrasi menghadirkan program Transmigrasi Patriot yang terdiri dari Beasiswa Patriot dan Tim Ekspedisi Patriot (TEP). Menteri Iftitah menegaskan program ini bukanlah program elit, melainkan bentuk kehadiran nyata negara di tengah masyarakat.

"Transmigrasi patriot adalah jawabannya. Transmigrasi patriot bukan program elit. Ini cara negara memastikan ilmu pengetahuan hadir di lapangan, bekerja bersama rakyat, dan menghasilkan nilai ekonomi nyata, bukan hanya laporan akademik," ujar Mentrans.

JAKARTA - Adidaya Institute menegaskan Presiden Prabowo menggunakan pendekatan kerangka kerja Big Bang dan Big Push dalam mengatasi problem kemiskinan di Indonesia. Di mana Presiden Prabowo mengambil jalan cepat dan strategis untuk memecahkan problem kemiskinan mendasar dengan berfokus pada pembangunan manusia dan ekonomi kerakyatan .

Pendekatan ini dahulu diperkenalkan oleh seorang pakar ekonomi pembangunan bernama Jeffrey Sachs. Walaupun demikian, menurut Adidaya Institute, dasar pijakan kebijakan pembangunan di era pemerintahan Prabowo tetaplah mengacu pada konstitusi UUD 1945.

Data BPS Ungkap Kemiskinan Menurun di Perkotaan maupun Pedesaan, Intip Angkanya



“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan strategi kebijakan yang dapat dibaca sebagai big bang dalam pelaksanaan dan big push dalam substansi. Artinya negara bergerak cepat, serentak, dan berskala nasional untuk memecahkan masalah mendasar bangsa—namun tetap fokus pada investasi pembangunan manusia dan ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek satuan,” ucap Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo dalam dialog media, Selasa (10/2).



Bram menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki sejumlah program prioritas yang sebenarnya didesain untuk mengatasi kemiskinan secara terintegrasi dan komprehensif. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan, menurutnya, merupakan paket terintegrasi yang menyelesaikan seluruh aspek kemiskinan mendasar.

“Tujuh program prioritas-Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, 3 Juta Rumah/FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Lumbung Pangan, dan Kampung Nelayan-bukanlah “tumpukan program terpisah”. Ini adalah paket terintegrasi yang menargetkan simpul kemiskinan multidimensi sekaligus: gizi, kesehatan, pendidikan, aset rumah, akses pasar desa, rantai pasok pangan, dan produktivitas pesisir dapat diatasi dengan baik,” jelas dia.

Bagi Adidaya Institute, kerangka kerja ini sejalan dengan evolusi pemikiran ekonom Jeffrey Sachs via strategi ’reform cepat’ yang dulu dikenal sebagai big bang lalu berkembang menjadi big push era pembangunan berkelanjutan (SDGs). Di mana terjadi lompatan investasi terkoordinasi di human capital, sistem layanan publik, dan ekonomi lokal untuk memutus ’perangkap kemiskinan’.

Dengan kata lain, ungkap Bram, pendekatan Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai big bang gaya eksekusi yang membawa big push gaya isi kebijakan. Di tangan Presiden Prabowo, negara muncul dan hadir sangat kuat sebagai perencana, koordinator, dan investor layanan-layanan dasar.

”Seluruh program prioritas tersebut juga memenuhi tiga kriteria kerangka kerja Big Bang Reform. Pertama, program dilakukan secara massif (nasional). Kedua, dilaksanakan dengan cepat (speed). Dan yang terakhir, tidak bisa dihentikan atau irreversible,” sambungnya.

Namun demikian, skala besar kebijakan Presiden selalu membawa konsekuensi kesiapan dan kinerja mesin birokrasi negara. Sebab menurut Bram, program sebesar ini hidup-mati bukan di ruang seremoni, melainkan di kantor dinas, sekolah, puskesmas, dapur layanan, pengadaan, gudang, cold storage, koperasi, hingga unit lapangan pesisir.

Karena itu, ungkapnya, bila publik ingin mendukung keberhasilan program pro-rakyat ini, pengawasan harus diarahkan pada kualitas eksekusi, bukan sekadar ramai di ruang perdebatan politik.

“Big push tidak bisa ditopang oleh menteri saja. Jika yang macet adalah eksekusi, maka yang harus dibenahi adalah ekosistem pelaksanaannya—Menteri dan birokrasi sekaligus,” tegas dia.

Meskipun demikian, bagi Adidaya, evaluasi yang sehat bukan hanya soal reshuffle kabinet, melainkan juga reshuffle eksekusi. Yaitu perbaikan rantai komando, standar layanan minimum nasional, satu data, transparansi biaya satuan, penguatan SDM garis depan, serta audit dan respons keluhan yang cepat.

Adidaya pun menawarkan mekanisme kepada publik untuk mengawal program prioritas Presiden Prabowo ini. Mekanismenya disebut Rapor Negara (Rapor Birokrasi) dengan enam (6) indikator sederhana, yaitu: Komando & koordinasi lintas instansi, standar minimum layanan, Satu data & dashboard publik, Pengadaan–logistik–biaya satuan, Kesiapan SDM garis depan dan Pengawasan & respons keluhan.

“Dengan kerangka Rapor Negara, dukungan publik menjadi dukungan yang cerdas: mendukung arah program, menuntut mutu pelaksanaan, dan memastikan lompatan kebijakan benar-benar menghasilkan dampak. Sebab perbedaan antara “big push yang berhasil” dan “big push yang mengecewakan” selalu sama: disiplin eksekusi dan kualitas birokrasi,” tutur dia.

Meski demikian, Bram tetap menekankan aspek masukan dari masyarakat atau feedback loop untuk menyempurnakan strategi kebijakan big bang dan big push ini. Pasalnya feedback loop ini memang menjadi keniscayaan dalam kerangka strategi Big Bang dan Big Push.

Sehingga ungkap dia, pemerintah pun dapat secara terbuka mendapat informasi yang sejelas-jelasnya dari lapangan. Dan, tentu saja bukan informasi yang bersifat Asal Bapak Senang (ABS) dan penuh rekayasa.

Prabowo Tegaskan Pemberantasan Kemiskinan Jadi Program Prioritas Pemerintahannya



“Feedback loop menjadi suatu kemestian dalam kerangka ini. Sehingga segala evaluasi dapat dilakukan sambil berjalan. Dengan demikian, pemerintah perlu terbuka mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya di lapangan. Bukan Asal Bapak Senang (ABS), karena itu akan mencelakakan Presiden Prabowo,” tegasnya.

Oleh karena itu, Adidaya Institute pun mendorong Presiden Prabowo dapat memilih anggota kabinet yang bukan saja memahami desain dan strategi kerja Presiden, tetapi juga memiliki kemampuan mengeksekusinya. Tujuannya, supaya para Pembantu Presiden tersebut hadir sebagai penopang dan bukan justru malah menjadi penghambat strategi Big Bang dan Big Push dalam mempercepat agenda kesejahteraan rakyat.

“Atas dasar itu pula lah, Presiden Prabowo perlu untuk memilih anggota kabinetnya yang paham strategi ini dan bisa mendelivery (mengeksekusi) arah besar (kerja) Presiden,” tutur dia.