JAKARTA - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan 'jembatan emas' bagi keluarga rentan dan miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal tersebut disampaikan saat menutup kegiatan Pelatihan Manajemen Pembelajaran bagi Guru dan Kepala Sekolah Rakyat Tahun 2026.

Dalam arahannya, Agus Jabo menekankan bahwa Sekolah Rakyat memiliki mandat yang berbeda dari sekolah pada umumnya. Tidak hanya memberikan pendidikan formal, Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis negara untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi.

“Sekolah Rakyat ini berbeda. Kita tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi menjalankan misi besar untuk memutus rantai kemiskinan. Inilah jembatan emas bagi keluarga-keluarga yang selama ini tidak memiliki harapan,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Minggu (26/4/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 74 persen keluarga miskin memiliki tingkat pendidikan hanya sampai sekolah dasar. Selain itu, masih terdapat sekitar 4,1 juta anak usia 7–18 tahun atau 7,63 persen yang belum atau tidak lagi bersekolah. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,79 juta anak sudah tidak bersekolah lagi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2026 pemerintah meningkatkan kuota peserta didik Sekolah Rakyat dari 15 ribu lebih menjadi 45 ribu siswa.

“Kita baru bisa menyerap 45.000 anak dari sekitar 4 juta yang belum bersekolah. Ini menjadi motivasi kita bersama untuk terus memperluas jangkauan,” tegasnya.

Kementerian Sosial juga melakukan langkah proaktif dengan menjemput langsung anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah, termasuk di wilayah Jakarta, untuk ditempatkan di 10 titik tambahan Sekolah Rakyat.

Agus Jabo menekankan bahwa dampak Sekolah Rakyat tidak hanya dirasakan oleh anak, tetapi juga keluarganya.

“Sekolah Rakyat tidak hanya mengubah satu anak, tetapi memulihkan harapan satu keluarga. Dari yang sebelumnya tidak punya harapan, kini mereka memiliki masa depan,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran kepala sekolah dalam membangun sistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan.

“Kalau sistemnya baik, hasilnya juga akan baik. Kepala sekolah memegang peran penting dalam memastikan semua berjalan optimal,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan kepala sekolah dari SRMA 29 Jayapura, Yanet Berotabui, menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan bekal penting bagi para pendidik.

“Materi yang kami dapatkan akan kami bawa pulang, kami adopsi, dan kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Ini menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak kami,” katanya.

Menutup kegiatan, Wamensos Agus Jabo mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam menyukseskan Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata pengentasan kemiskinan.

“Sekolah Rakyat adalah jembatan emas. Tugas kita memastikan anak-anak dari keluarga miskin bisa menyeberang menuju masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

JAKARTA - Adidaya Institute menegaskan Presiden Prabowo menggunakan pendekatan kerangka kerja Big Bang dan Big Push dalam mengatasi problem kemiskinan di Indonesia. Di mana Presiden Prabowo mengambil jalan cepat dan strategis untuk memecahkan problem kemiskinan mendasar dengan berfokus pada pembangunan manusia dan ekonomi kerakyatan .

Pendekatan ini dahulu diperkenalkan oleh seorang pakar ekonomi pembangunan bernama Jeffrey Sachs. Walaupun demikian, menurut Adidaya Institute, dasar pijakan kebijakan pembangunan di era pemerintahan Prabowo tetaplah mengacu pada konstitusi UUD 1945.

Data BPS Ungkap Kemiskinan Menurun di Perkotaan maupun Pedesaan, Intip Angkanya



“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan strategi kebijakan yang dapat dibaca sebagai big bang dalam pelaksanaan dan big push dalam substansi. Artinya negara bergerak cepat, serentak, dan berskala nasional untuk memecahkan masalah mendasar bangsa—namun tetap fokus pada investasi pembangunan manusia dan ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek satuan,” ucap Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo dalam dialog media, Selasa (10/2).



Bram menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki sejumlah program prioritas yang sebenarnya didesain untuk mengatasi kemiskinan secara terintegrasi dan komprehensif. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan, menurutnya, merupakan paket terintegrasi yang menyelesaikan seluruh aspek kemiskinan mendasar.

“Tujuh program prioritas-Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, 3 Juta Rumah/FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Lumbung Pangan, dan Kampung Nelayan-bukanlah “tumpukan program terpisah”. Ini adalah paket terintegrasi yang menargetkan simpul kemiskinan multidimensi sekaligus: gizi, kesehatan, pendidikan, aset rumah, akses pasar desa, rantai pasok pangan, dan produktivitas pesisir dapat diatasi dengan baik,” jelas dia.

Bagi Adidaya Institute, kerangka kerja ini sejalan dengan evolusi pemikiran ekonom Jeffrey Sachs via strategi ’reform cepat’ yang dulu dikenal sebagai big bang lalu berkembang menjadi big push era pembangunan berkelanjutan (SDGs). Di mana terjadi lompatan investasi terkoordinasi di human capital, sistem layanan publik, dan ekonomi lokal untuk memutus ’perangkap kemiskinan’.

Dengan kata lain, ungkap Bram, pendekatan Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai big bang gaya eksekusi yang membawa big push gaya isi kebijakan. Di tangan Presiden Prabowo, negara muncul dan hadir sangat kuat sebagai perencana, koordinator, dan investor layanan-layanan dasar.

”Seluruh program prioritas tersebut juga memenuhi tiga kriteria kerangka kerja Big Bang Reform. Pertama, program dilakukan secara massif (nasional). Kedua, dilaksanakan dengan cepat (speed). Dan yang terakhir, tidak bisa dihentikan atau irreversible,” sambungnya.

Namun demikian, skala besar kebijakan Presiden selalu membawa konsekuensi kesiapan dan kinerja mesin birokrasi negara. Sebab menurut Bram, program sebesar ini hidup-mati bukan di ruang seremoni, melainkan di kantor dinas, sekolah, puskesmas, dapur layanan, pengadaan, gudang, cold storage, koperasi, hingga unit lapangan pesisir.

Karena itu, ungkapnya, bila publik ingin mendukung keberhasilan program pro-rakyat ini, pengawasan harus diarahkan pada kualitas eksekusi, bukan sekadar ramai di ruang perdebatan politik.

“Big push tidak bisa ditopang oleh menteri saja. Jika yang macet adalah eksekusi, maka yang harus dibenahi adalah ekosistem pelaksanaannya—Menteri dan birokrasi sekaligus,” tegas dia.

Meskipun demikian, bagi Adidaya, evaluasi yang sehat bukan hanya soal reshuffle kabinet, melainkan juga reshuffle eksekusi. Yaitu perbaikan rantai komando, standar layanan minimum nasional, satu data, transparansi biaya satuan, penguatan SDM garis depan, serta audit dan respons keluhan yang cepat.

Adidaya pun menawarkan mekanisme kepada publik untuk mengawal program prioritas Presiden Prabowo ini. Mekanismenya disebut Rapor Negara (Rapor Birokrasi) dengan enam (6) indikator sederhana, yaitu: Komando & koordinasi lintas instansi, standar minimum layanan, Satu data & dashboard publik, Pengadaan–logistik–biaya satuan, Kesiapan SDM garis depan dan Pengawasan & respons keluhan.

“Dengan kerangka Rapor Negara, dukungan publik menjadi dukungan yang cerdas: mendukung arah program, menuntut mutu pelaksanaan, dan memastikan lompatan kebijakan benar-benar menghasilkan dampak. Sebab perbedaan antara “big push yang berhasil” dan “big push yang mengecewakan” selalu sama: disiplin eksekusi dan kualitas birokrasi,” tutur dia.

Meski demikian, Bram tetap menekankan aspek masukan dari masyarakat atau feedback loop untuk menyempurnakan strategi kebijakan big bang dan big push ini. Pasalnya feedback loop ini memang menjadi keniscayaan dalam kerangka strategi Big Bang dan Big Push.

Sehingga ungkap dia, pemerintah pun dapat secara terbuka mendapat informasi yang sejelas-jelasnya dari lapangan. Dan, tentu saja bukan informasi yang bersifat Asal Bapak Senang (ABS) dan penuh rekayasa.

Prabowo Tegaskan Pemberantasan Kemiskinan Jadi Program Prioritas Pemerintahannya



“Feedback loop menjadi suatu kemestian dalam kerangka ini. Sehingga segala evaluasi dapat dilakukan sambil berjalan. Dengan demikian, pemerintah perlu terbuka mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya di lapangan. Bukan Asal Bapak Senang (ABS), karena itu akan mencelakakan Presiden Prabowo,” tegasnya.

Oleh karena itu, Adidaya Institute pun mendorong Presiden Prabowo dapat memilih anggota kabinet yang bukan saja memahami desain dan strategi kerja Presiden, tetapi juga memiliki kemampuan mengeksekusinya. Tujuannya, supaya para Pembantu Presiden tersebut hadir sebagai penopang dan bukan justru malah menjadi penghambat strategi Big Bang dan Big Push dalam mempercepat agenda kesejahteraan rakyat.

“Atas dasar itu pula lah, Presiden Prabowo perlu untuk memilih anggota kabinetnya yang paham strategi ini dan bisa mendelivery (mengeksekusi) arah besar (kerja) Presiden,” tutur dia.

BEIJING - Di seluruh dunia, banyak negara berkembang memimpin perang melawan kemiskinan. Di antara mereka, beberapa mencapai keberhasilan luar biasa melalui strategi inovatif.

5 Negara Paling Sukses Melawan Kemiskinan, Salah Satunya Jadi Negara Adidaya

1. China

Melansir borgenproject, China baru-baru ini melakukan investasi signifikan dalam infrastruktur pedesaan untuk menghubungkan penduduk terpencil dengan peluang ekonomi, dengan tujuan akhir mengurangi kemiskinan. Antara tahun 2006 dan 2015, negara tersebut, dengan dukungan Bank Dunia, merehabilitasi sekitar 1.299 jalan.

Proyek-proyek ini telah secara langsung memberi manfaat bagi lebih dari 1,3 juta orang dengan meningkatkan konektivitas dan akses mereka ke layanan penting. Perbaikan infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan akses ke layanan penting ini tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan menghubungkan daerah pedesaan ke pasar yang lebih besar, yang memungkinkan bisnis lokal untuk berkembang.

Selain rehabilitasi jalan, China telah menerapkan beberapa inisiatif lain untuk meningkatkan infrastruktur pedesaan dan memimpin perang melawan kemiskinan. Misalnya, investasi dalam fasilitas irigasi dan drainase telah secara langsung meningkatkan kondisi produksi pertanian. Hal ini memungkinkan petani untuk menyesuaikan struktur tanaman, mengembangkan program pemuliaan skala besar, dan terlibat dalam industri pengolahan dan non-pertanian, sehingga mengurangi kemiskinan.

2. Bangladesh

Bangladesh telah membuat kemajuan signifikan dalam pendidikan dan pengembangan tenaga kerja, meningkatkan angka literasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Negara ini, yang masih menjadi salah satu negara paling membutuhkan di dunia, telah membuat kemajuan penting melalui dua bidang utama: pendidikan dan pengembangan tenaga kerja.

Dalam hal pendidikan, Bangladesh telah mengalami peningkatan signifikan dalam angka literasinya. Pada tahun 2021, angka literasi negara ini mencapai 76,36% (usia 15 tahun ke atas), mencerminkan peningkatan 1,45% dari tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan upaya berkelanjutan negara ini untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Selain fokusnya pada pendidikan, Bangladesh telah memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, dengan pertumbuhan signifikan di sektor pariwisata. Seiring dengan perluasan industri ini, Bangladesh mendorong penciptaan lapangan kerja di berbagai bidang, "termasuk perhotelan, transportasi, jasa boga, kerajinan tangan, dan ritel." Pertumbuhan pariwisata ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan lapangan kerja, terutama di daerah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani.

3. Etiopia

Etiopia telah berfokus pada pembangunan pertanian, yang dicontohkan oleh Program Pertumbuhan Pertanian. Program ini telah memungkinkan lebih dari 700.000 petani untuk mendapatkan manfaat dari inisiatif ini, yang menghasilkan peningkatan pendapatan sebesar 25%. Produktivitas petani telah meningkat sekitar 10%, berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan stabilitas ekonomi di komunitas terpencil ini.

Lebih lanjut, Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) bekerja sama dengan pemerintah Etiopia untuk meningkatkan kondisi kehidupan penduduk, dengan fokus pada produktivitas pertanian, ketahanan pangan, dan pembangunan pedesaan. IFAD mendukung petani kecil, penggembala, dan agro-pastoral dengan pinjaman, membantu mereka membeli peralatan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

4. Vietnam

Reformasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan Vietnam telah menciptakan jutaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan. Negara ini pernah menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Namun, pemerintahnya telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dengan relatif cepat.

Berkat kampanye Doi Moi, yang berfokus terutama pada reformasi pertanian, lahan didistribusikan kembali di antara petani kecil, yang secara signifikan meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan. Transformasi ini membantu mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan dan meletakkan dasar bagi pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Namun, reformasi tersebut meluas melampaui pertanian. Pemerintah menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi defisit anggaran, menstabilkan ekonomi, dan menarik investasi asing. Salah satu tujuan utamanya adalah mengintegrasikan Vietnam ke dalam ekonomi global dengan mempromosikan liberalisasi perdagangan dan bergabung dengan organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Upaya-upaya ini menghasilkan lonjakan ekspor, perluasan sektor manufaktur, dan penciptaan jutaan lapangan kerja, yang memposisikan Vietnam sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

5. Rwanda

Rwanda telah membuat kemajuan signifikan dalam mencapai layanan kesehatan universal, memastikan bahwa bahkan warganya yang paling rentan pun dapat mengakses layanan medis esensial. Sejak genosida tahun 1994, negara ini telah meningkatkan akses layanan kesehatan secara signifikan, sebuah fakta yang terbukti selama pandemi COVID-19, ketika 82% penduduk menerima setidaknya satu dosis vaksin dalam dua tahun.

Selain itu, Rwanda telah memprioritaskan perluasan infrastruktur layanan kesehatan untuk meningkatkan aksesibilitas. Sejak Agustus 2021, Kementerian Kesehatan telah mendirikan 1.179 pos kesehatan di seluruh negeri, terutama di komunitas yang kurang terlayani.