Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan arah kebijakan dan program prioritas pangan nasional dalam kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Jakarta.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan program swasembada pangan dijalankan dengan berpihak kepada rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Pesan Presiden adalah swasembada pangan harus berpihak kepada rakyat," kata Zulhas, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kuliah umum pada Kamis (21/5/2026) tersebut diikuti 194 peserta pendidikan Lemhannas dari unsur kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah guna memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan pemerintah di sektor pangan dan ketahanan pangan nasional.

Dalam acara itu, Zulhas menyampaikan bahwa produksi pangan nasional menunjukkan tren positif sepanjang 2025.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai lebih dari 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, produksi jagung mencapai 16,16 juta ton atau naik 6,74 persen dibandingkan 2024.

Menurut Zulhas, peningkatan produksi tersebut ikut menekan ketergantungan impor pangan, termasuk tidak adanya impor beras konsumsi umum maupun jagung pakan pada 2025 hingga 2026.

Pemerintah juga mencatat peningkatan kesejahteraan petani yang tercermin dari kenaikan nilai tukar petani (NTP) dari 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025 dan bertahan pada level yang sama pada 2026.

Selain itu, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung juga tercatat mengalami kenaikan.

"Harga gabah dan jagung di tingkat petani ikut membaik setelah kenaikan HPP, yakni gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram (kg) dan jagung dari Rp4.521 menjadi Rp5.500 per kg," ujarnya.

Dalam sisi regulasi, Zulhas mengatakan pemerintah telah menerbitkan 30 regulasi sektor pangan dalam 1,5 tahun terakhir yang terdiri atas lima peraturan pemerintah, 10 peraturan presiden, 12 instruksi presiden, dan tiga keputusan presiden.

Ia mencontohkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang telah memangkas 145 regulasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi tiga aturan utama guna mempercepat distribusi pupuk kepada petani.

Selain sektor pertanian, pemerintah juga mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi desa.

Zulhas menyebutkan bahwa hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak 9.294 koperasi telah selesai dibangun dan 1.061 koperasi telah beroperasi serta diresmikan oleh Presiden.

"Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 koperasi selesai dibangun pada 16 Agustus 2026," ungkap dia.

Lebih lanjut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terus diperluas dan telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat melalui 28.913 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi.

Zulhas menegaskan bahwa seluruh program prioritas pangan nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026