Bisnis.com, BANDUNG — Jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah beroperasi di Jawa Barat hingga akhir Mei 2026 tercatat sebanyak 933 unit. Angka tersebut masih berada jauh di bawah target pembentukan sekitar 3.600 unit koperasi yang ditetapkan rampung pada akhir Juli 2026.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, mengatakan meski jumlah koperasi yang telah beroperasi masih terbatas, ribuan unit lainnya saat ini tengah dalam proses pembangunan gerai dan penyelesaian fasilitas pendukung.

“Sekarang yang sedang proses pembangunan unit gerai jumlahnya bervariasi. Ada yang progresnya sudah 70 persen, ada yang 50 persen, dan ada juga yang tinggal tahap penyelesaian akhir sekitar 90 persen. Totalnya kurang lebih 3.017 unit,” kata Yuke dikutip Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, jika seluruh koperasi yang sedang dibangun berhasil diselesaikan sesuai jadwal, maka jumlah KDKMP di Jawa Barat berpotensi melampaui target yang telah ditetapkan.

“Kalau 3.017 unit yang masih berproses ditambah 933 unit yang sudah beroperasi, totalnya bisa mencapai sekitar 3.900 unit. Sementara targetnya sekitar 3.600 unit,” ujarnya.

Data Diskuk Jabar menunjukkan Kabupaten Garut menjadi daerah dengan jumlah Koperasi Merah Putih terbanyak, yakni 442 unit. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Bogor dengan 435 unit dan Kabupaten Cirebon sebanyak 424 unit.

Meski demikian, Yuke menjelaskan tidak seluruh koperasi di tiga daerah tersebut telah memiliki bangunan yang siap digunakan. Sebagian masih berada pada tahap pembangunan maupun penyelesaian sarana pendukung.

Di Kabupaten Garut, misalnya, dari 442 koperasi yang direncanakan, baru 34 unit yang telah terbangun, sementara 181 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Adapun di Kabupaten Cirebon, dari total 424 koperasi, sebanyak 50 unit telah selesai dibangun dan 279 unit masih dalam tahap pembangunan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Yuke, terus mendorong percepatan penyelesaian pembangunan koperasi sekaligus pengurusan perizinannya.

“Proses perizinan berjalan bersamaan dengan pembangunan. Tugas kami belum selesai karena pengajuan tetap harus melalui Agrinas untuk proses izin, kemudian pemerintah kabupaten dan kota melanjutkan proses perizinannya,” jelasnya.

Terkait lokasi Koperasi Merah Putih yang di beberapa wilayah berdekatan dengan minimarket maupun toko kelontong, Yuke menegaskan koperasi tersebut tidak dibentuk untuk bersaing secara langsung dengan usaha ritel yang sudah ada.

Menurutnya, koperasi berperan sebagai agregator yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Produk yang dijual juga lebih terbatas dibandingkan minimarket.

“Niat awalnya bukan untuk bersaing secara langsung. Koperasi disiapkan menjadi agregator yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa. Produk yang disediakan seperti sembako, pupuk, LPG, dan kebutuhan dasar lainnya. Berbeda dengan minimarket yang memiliki jauh lebih banyak jenis barang,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh KDKMP yang direncanakan di wilayah Jawa Barat dapat terbentuk pada akhir Juli 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap keberadaan koperasi tersebut dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

“Ke depan tidak ada lagi alasan masyarakat kesulitan mendapatkan LPG, beras, dan kebutuhan pokok lainnya,” ujar Erwan.

Bisnis.com, GARUT - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Garut masih berada pada tahap awal karena baru terealisasikan dalam jumlah sedikit.

Dari target pembentukan 442 koperasi desa, hingga akhir Januari 2026 baru 90 unit yang masuk tahap pembangunan, atau sekitar 20% dari target keseluruhan.

Artinya, lebih dari 350 desa masih menunggu giliran untuk merealisasikan koperasi yang digadang sebagai tulang punggung ekonomi daerah tersebut.

Data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut mencatat, salah satu unit yang telah masuk tahap pembangunan adalah KDMP Desa Mekarjaya, Kecamatan Tarogong Kaler, yang secara keseluruhan tercatat sebagai pembangunan KDMP ke-96 di Kabupaten Garut.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Hendra Siswara Gumilang mengatakan bahwa capaian tersebut menempatkan Garut sebagai salah satu daerah dengan ambisi besar dalam pengembangan koperasi desa, namun sekaligus memperlihatkan tantangan percepatan implementasi di lapangan.

KDMP merupakan bagian dari program strategis nasional yang dirancang untuk mendorong transformasi ekonomi desa berbasis koperasi.

"Model yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai pusat ekonomi dan layanan terpadu yang mengintegrasikan distribusi kebutuhan pokok, pengelolaan hasil produksi warga, hingga layanan dasar masyarakat," ujar Hendra, Senin (2/2/2026).

Dalam desain kebijakannya, kata Hendra, KDMP diarahkan menjadi simpul perputaran ekonomi lokal. Koperasi desa ini direncanakan memiliki fungsi ganda, mulai dari gerai sembako, pergudangan hasil bumi, kantor operasional koperasi, dan layanan kesehatan dasar.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu memangkas rantai distribusi, memperkuat posisi tawar petani dan peternak, serta menahan kebocoran ekonomi desa ke luar wilayah.

Namun, data capaian menunjukkan implementasi program masih menghadapi persoalan struktural. Dengan capaian pembangunan yang baru menyentuh 20%, percepatan menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah daerah.

"Kesenjangan antara target dan realisasi membuka ruang evaluasi, terutama terkait kesiapan desa, dukungan anggaran, serta kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi," tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Garut menargetkan pembentukan KDMP di seluruh desa sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan.

Dengan jumlah desa yang besar dan karakteristik wilayah yang beragam, pengembangan KDMP dituntut untuk menyesuaikan dengan potensi lokal masing-masing desa.

Di wilayah dengan basis pertanian dan peternakan, koperasi desa diharapkan berperan dalam pengelolaan produksi, penyimpanan, hingga pemasaran hasil usaha warga.

Secara ekonomi, keberhasilan KDMP akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan operasional, bukan sekadar berdirinya bangunan fisik.

Tanpa manajemen yang profesional dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi berisiko menjadi aset mati yang tidak memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan desa.

"Dengan masih lebih dari 350 desa belum tersentuh pembangunan, tahun 2026 menjadi fase krusial bagi Kabupaten Garut untuk membuktikan keseriusan program KDMP. Kecepatan pembangunan, konsistensi pendampingan, serta integrasi dengan potensi ekonomi lokal akan menentukan apakah target 442 koperasi desa dapat tercapai, sekaligus apakah KDMP benar-benar mampu menjadi instrumen penggerak ekonomi desa, bukan sekadar proyek administratif berbasis angka," tutupnya.