Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp9,53 triliun, atau sudah terealisasi 48,54% dari pagu sebesar Rp19,63 triliun hingga April 2026.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Muhammad Dody Fachrudin mengatakan penyaluran TKD ini mengalami peningkatan sebesar 40,18% secara yoy bila dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

"Realisasi belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp7,18 triliun atau 75,38% dari total TKD," katanya dikutip dari data resmi DJPb, Selasa (2/6/2026).

Dia menjelaskan untuk DAU telah direalisasikan sebesar 50,06% dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp14,35 triliun dan dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kemudian untuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah disalurkan sampai dengan 30 April 2026 mencapai Rp507,97 miliar atau sebesar 70,08% dari pagu 2026 sebesar Rp724,81 miliar, meningkat sebesar 248,77% (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"DBH ini digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah," jelasnya.

Selain itu, DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,66 triliun atau sebesar 40,32% dari pagu 2026 sebesar Rp4,12 triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).

"TPG bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan," sebutnya.

Dody berharap TPG dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi. Begitupun dana desa telah disalurkan sebesar Rp178,70 miliar atau sudah terealisasi sebesar 51,31% dari pagu 2026 sebesar Rp348,30 miliar.

Menurutnya penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Dia mengatakan bahwa sampai dengan posisi 30 April 2026, penyaluran DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal (DIF) di Sumbar belum terealisasi pada tahun 2026.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran kedua jenis dana tersebut masih berada pada tahap persiapan administratif," tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat selama periode Januari- Maret 2026 realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) ke Ranah Minang senilai Rp7,45 triliun atau sudah terealisasi 37,93% dari pagu 2026 sebesar Rp19,63 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Mohammad Dody Fachrudin mengatakan realisasi penyaluran TKD hingga kuartal I/2026 ini menunjukan kinerja yang bagus, karena mengalami peningkatan sebesar 35,85% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

“Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen dana alokasi umum (DAU) yang sebesar Rp5,53 triliun atau 74,24% dari total TKD,” katanya dikutip dari data resmi DJPb, Jumat (8/5/2026).

Dia menjelaskan untuk realisasi DAU ini sebesar 38,52% dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp14,35 Triliun.

DAU ini dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten dan kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya untuk dana bagi hasil (DBH) yang telah disalurkan sampai dengan 31 Maret 2026 mencapai Rp369,26 miliar atau sebesar 50,95% dari pagu 2026 sebesar Rp724,81 miliar.

“Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 382,18% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu,” jelasnya.

Menurut Dody DBH tersebut digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Begitupun untuk DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,41 triliun atau sebesar 34,25% dari pagu 2026 sebesar Rp4,12 Triliun yang didominasi oleh pembayaran tunjangan profesi guru.

“TPG ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan,” ujarnya.

Dody bilang TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi.

Lalu untuk dana desa telah disalurkan sebesar Rp138,98 miliar atau sudah terealisasi sebesar 39,9% dari pagu 2026 sebesar Rp348,30 miliar.

Dikatakannya penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, seperti yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Selain itu, penyaluran DAK Fisik, dan dana insentif fiskal (DIF) di Sumbar masih belum terealisasi pada tahun 2026.

“Kami melihat kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran kedua jenis dana tersebut masih berada pada tahap persiapan administratif dan pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pengangkatan hingga penugasan guru merupakan kewenangan pemerintah daerah, seiring dengan implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghapus istilah tenaga honorer.

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lebih difokuskan pada pembinaan, khususnya dalam pemenuhan kualifikasi dan peningkatan kompetensi guru.

“Rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah. Kami di kementerian bertugas membina dari sisi kualifikasi dan kompetensi,” ujarnya.

Dia menambahkan, istilah guru honorer secara resmi tidak lagi dikenal dalam regulasi. Sebagai gantinya, digunakan istilah guru non-ASN, yang pengaturannya mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Menurutnya, penghapusan status honorer merupakan konsekuensi dari implementasi UU ASN yang semula direncanakan berlaku penuh pada 2024, namun pelaksanaannya efektif dimulai pada 2027.

“Jadi istilah honorer itu nanti tidak ada lagi, itu konsekuensi dari Undang-Undang ASN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengungkapkan dinamika yang terjadi di lapangan terkait guru non-ASN yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagian guru yang tidak lolos seleksi PPPK kini berstatus sebagai PPPK paruh waktu.

“PPPK paruh waktu itu asal-usulnya dari guru non-ASN yang ikut seleksi PPPK dan tidak lulus, tetapi tetap mengajar agar tidak mengganggu proses pendidikan,” katanya.

Namun, ia mengakui terdapat tantangan dalam aspek penggajian, mengingat tanggung jawab tersebut berada di pemerintah daerah. Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama untuk membayar guru PPPK paruh waktu.

“Sebagian daerah mampu, sebagian mulai kesulitan. Yang kesulitan kemudian mengajukan ke kementerian untuk mendapatkan solusi,” ujarnya.

Dia menyebut permohonan dari daerah terkait dukungan kebijakan terus meningkat. Meski demikian, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai status kepegawaian, termasuk kebijakan PPPK, sebaiknya disampaikan oleh kementerian yang berwenang.

“Karena ini menyangkut pelaksanaan UU ASN, akan lebih jelas jika dijelaskan oleh Menteri PAN-RB,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp5,27 triliun atau sudah terealisasi 26,86% dari pagu 2026 sebesar Rp19,63 triliun hingga Februari 2026.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Mohammad Dody Fachrudin mengatakan penyaluran TKD tersebut mengalami peningkatan sebesar 40,62% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

“Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp3,82 triliun atau 72,4% dari total TKD,” katanya dikutip dari data DJPb, Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) telah direalisasikan sebesar 26,6% dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp14,35 Triliun. DAU dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kemudian untuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah disalurkan sampai dengan 28 Februari 2026 mencapai Rp239,6 miliar atau sebesar 33,06% dari pagu 2026 sebesar Rp724,81 miliar dan realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 318,58% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

“DBH ini digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah,” jelasnya.

Dody juga menjelaskan untuk DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,16 triliun atau sebesar 28,17% dari pagu 2026 sebesar Rp4,12 triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru.

“TPG ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi,” sebutnya.

Selain itu dana desa telah disalurkan sebesar Rp56,6 miliar atau sudah terealisasi sebesar 16,25% dari pagu 2026 sebesar Rp348,30 miliar. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dikatakannya sampai dengan posisi 28 Februari 2026, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) di Sumbar masih belum terealisasi pada tahun 2026.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran kedua jenis dana tersebut masih berada pada tahap persiapan administratif dan pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri mendesak Kementerian Agama (Kemenag) segera membayarkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) madrasah sebelum Idulfitri 1447 H. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menegaskan, kesejahteraan guru madrasah merupakan tanggung jawab penuh pemerintah pusat melalui anggaran negara, hak guru untuk menerima TPG harus tepat waktu.

"Keterlambatan pembayaran TPG madrasah berpotensi memicu gejolak sosial jika hak guru tidak diprioritaskan tepat waktu sebelum Lebaran," tegasnya, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan temuan saat reses DPR, para guru madrasah mengeluhkan pembayaran TPG masih tertunda alias tidak tepat waktu. Abidin Fikri mendesak Kemenag mempercepat verifikasi data Simpatika agar 405.438 guru madrasah dapat hak bulanan mereka tanpa menunggu Lebaran tiba.

Meski pencairan tahap 3 dan 4 Surat Keputusan Analisis Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT) sudah berlangsung hari ini, proses bertahap ini harus dipercepat agar tidak mengecewakan ribuan pendidik agama yang honornya masih rendah.

"Komisi VIII tidak akan tinggal diam. Kami akan mengawasi agar hak guru madrasah terpenuhi tepat waktu sebelum Lebaran, menghindari demo di mana-mana akibat ketidakadilan ini," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, TPG bagi guru madrasah mulai disalurkan secara bertahap. Pencairan dilakukan seiring percepatan penerbitan Surat Keputusan Analisis Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT) bagi para guru yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amien Suyitno menjelaskan, pihaknya terus mempercepat proses penerbitan SKAKPT agar hak para guru madrasah dapat segera disalurkan sesuai ketentuan.

"Sesuai arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar, kami terus mempercepat proses penerbitan SKAKPT agar hak para guru madrasah dapat segera diterima," ujar Amien Suyitno, dikutip dari laman Kemenag, Jumat (6/3/2026).

Ia menambahkan, bagi guru yang SKAKPT-nya telah diterbitkan, proses pencairan tunjangan profesi sudah mulai berjalan secara bertahap. Berdasarkan data pemrosesan SKAKPT pada 2 dan 4 Maret 2026, dari total 405.438 guru madrasah yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG), sebanyak 246.449 SKAKPT telah diterbitkan. Jumlah tersebut termasuk 32.081 guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025.

Sementara itu, sekitar 158.989 guru lainnya masih menjalani proses finalisasi administrasi sebelum SKAKPT mereka diterbitkan pada tahap berikutnya.

JAKARTA - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama ( Kemenag ) Thobib Al Asyhar menjelaskan mengenai target pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) . Ditargetkan TPG cair sekitar Maret 2026.

“Tunjangan profesi guru, apalagi yang sudah lulus PPG tahun 2025, ini bisa dipastikan akan dibayar,” katanya mengutip laman Kemenag, Rabu (4/2/2026).

TPG nantinya akan dicairkan bagi guru yang sudah lulus sertifikasi profesi, katanya, termasuk bagi guru lulusan PPG 2025 akan menerima tunjangan tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

Usulan penambahan anggaran telah mendapat persetujuan DPR RI dan ditargetkan dapat dicairkan sekitar Maret 2026, bertepatan menjelang Lebaran.

“Kami berusaha semaksimal mungkin agar pembayaran TPG dapat segera diselesaikan,” jelasnya.

Thobib menegaskan, sejak awal Kementerian Agama telah memperhatikan dan berupaya memenuhi seluruh kebutuhan TPG guru. Karena itu, ia membantah anggapan bahwa negara tidak memiliki komitmen dalam menyejahterakan guru.

“Postur anggaran di Kementerian Agama, sekitar 80 persen dialokasikan untuk pendidikan keagamaan. Artinya, Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para pendidik, apa pun agamanya, termasuk madrasah dan pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, yang semuanya diperhatikan demi kemajuan pendidikan,” sebut Thobib.

“Jadi, tidak benar jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa negara tidak pernah memiliki komitmen untuk menyejahterakan guru. Saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar, karena selama ini justru Kementerian Agama sangat konsen terhadap kesejahteraan guru,” tegasnya.

Menurut Thobib, usulan anggaran belanja tambahan (ABT) diajukan karena TPG bagi lulusan PPG 2025 belum tercakup dalam struktur anggaran 2026. Hal ini terjadi karena pelaksanaan PPG sepanjang 2025 baru rampung menjelang akhir tahun, sementara penganggaran 2026 ditutup pada Oktober 2025.

Lebih lanjut, Thobib menegaskan bahwa guru merupakan pilar penting dalam pembangunan peradaban dan kemuliaan yang harus dihormati. Kementerian Agama, kata dia, terbuka terhadap kritik dan masukan, serta akan terus berupaya menata tata kelola guru dan pendidikan guna melahirkan generasi yang berkualitas, berkarakter, dan berpandangan moderat demi kemaslahatan bangsa.

Thobib juga mengakui bahwa pemenuhan hak guru membutuhkan proses, mengingat jumlah guru, khususnya guru madrasah yang mayoritas berstatus swasta, sangat besar dan memerlukan koordinasi serta waktu.

Data internal menunjukkan masih sekitar 300 ribu guru yang belum tersertifikasi, sehingga belum berhak menerima TPG. Untuk itu, selain pembayaran TPG, Kementerian Agama juga mengusulkan tambahan anggaran guna percepatan pelaksanaan PPG bagi guru yang belum tersertifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menemui Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas mengenai persoalan guru di Tanah Air.

PGRI mengusulkan adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Guru hingga pembentukan Badan Guru Nasional.

Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi Guru PB PGRI, Maharani Siti Shopia mengatakan PGRI berharap agar Baleg DPR RI bisa menginisiasi lahirnya UU Perlindungan Guru.

PGRI pun telah menyusun sebagai draf awal mengenai RUU tersebut.

"Tanpa adanya perlindungan yang memadai, guru tidak bisa menjalankan fungsi etik hingga pedagogik secara utuh," ujar Maharani dalam RDP PGRI dengan Baleg DPR RI pada Senin (2/2/2026).

Ditambah, terjadi kenaikan signifikan kasus hukum yang menimpa guru. Padahal, tindakan yang dilakukan merupakan langkah pendisiplinan.

Dengan banyaknya kriminalisasi, menurutnya terdapat rasa takut bagi guru dan langkah pembelajaran cenderung kemudian dilakukan secara defensif.

"Ini berdampak pada kualitas pendidikan," ujar Maharani.

Selain itu, PGRI juga mengusulkan adanya Badan Guru Nasional. Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Sumardiansyah Perdana Kusuma menjelaskan bahwa saat ini urusan guru hanya dipegang oleh satu direktorat di Kemendikdasmen dan Kemenag.

Kemudian, nasibnya hanya ditentukan oleh pejabat setingkat Dirjen.

"Jangankan setingkat Dirjen, bahkan setingkat menteri pun akan sulit mengambil keputusan menyangkut urusan guru karena kewenangan yang terbatas dan harus tarik menarik kewenangan. Makanya kami usulkan Badan Guru Nasional," kata Sumardiansyah.

Dia pun menjelaskan bahwa profesi guru saat ini tengah mendapatkan alarm tanda bahaya.

Apalagi, fakta di lapangan masih ada guru, terutama honorer yang hanya digaji Rp139.000.

Minat generasi muda menjadi guru juga masih rendah, hanya 11%. Itu pun menurutnya karena keterpaksaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melaporkan bahwa gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu masih di bawah standar layak. Terdapat guru yang hanya bergaji Rp139.000 per bulan.

Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Sumardiansyah Perdana Kusuma menjelaskan bahwa mengacu data Kemendikdasmen, masih terdapat 237.000 guru honorer yang belum masuk skema PPPK Paruh Waktu/Penuh Waktu.

Adapun, mengacu data IDEAS serta PGRI, terdapat 700.000 guru honorer yang belum masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu/Penuh Waktu.

Guru yang sudah masuk skema PPPK Paruh Waktu/Penuh Waktu pun masih mendapatkan gaji yang tidak layak.

"Masih ditemukan gaji guru PPPK Paruh Waktu yang jauh dari kata layak, semisal di Dompu Rp139.000 [per bulan]," kata Sumardiansyah dalam RDP PGRI dengan Badan Legislasi DPR RI pada Senin (2/2/2026).

Selain itu, guru yang sudah masuk skema PPPK Paruh Waktu/Penuh Waktu masih mendapat gaji di bawah UMK atau gaji sebelumnya.
Semisal di Purworejo, guru PPPK mendapat gaji Rp1.072.441. Sementara, UMK Purworejo Rp2.401.961 dan gaji sebelumnya Rp1.252.000.

Ditambah, beberapa daerah menurutnya bahkan sudah merumahkan guru honorer mulai dari Kabupeten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kuantan Singingi, Lampung, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, hingga Semarang.

Selain itu, masih terdapat gap kesejahteraan guru negeri dan swasta yang semakin jauh karena program inpassing untuk guru sekolah swasta tidak dibuka.

Bagi guru sekolah SPK, tunjangan profesi gurunya juga dihentikan sejak 2019.

Oleh karena itu, PGRI meminta agar Kemenpan RB 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu ditinjau ulang terutama pada klausal 19.

Dalam klausal tersebut, PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Menurutnya, sebaiknya, penghasilan guru PPPK Paruh Waktu dikunci dengan standar gaji minimal yang diatur melalui Perpres Perpres 11 Tahun 2024 yang mengatur gaji guru PPPK Penuh Waktu Golongan IX sebesar Rp3.203.600. Kemudian, PP 5 Tahun 2024 mengatur gaji guru PNS golongan IlI-a Rp2.185.700.

JAKARTA - Pemerintah merealisasikan pencairan Tunjangan Profesi Guru ( TPG ) per bulan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru dan kepastian pencairan tunjangan. Anggaran TPG 2026 direncanakan mencapai Rp72,2 triliun.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas profesionalisme dan kinerja guru.

“Penyaluran tunjangan secara bulanan merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas kinerja dan profesionalisme guru. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan guru, sehingga mereka dapat lebih fokus menjalankan peran utamanya sebagai pendidik,” katanya, melalui siaran pers, Jumat (30/1/2026)

Ia menambahkan, pemerintah berharap tunjangan yang diterima dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas diri, sejalan dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005.

“Kepada seluruh guru yang telah bersertifikat pendidik, pemerintah terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan guru. Kami mengajak para guru untuk terus menunjukkan kinerja terbaik, meningkatkan kompetensi, dan menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang bermutu hanya dapat terwujud melalui peran guru yang profesional dan berdedikasi,” tambahnya.

Untuk tahun 2026, Kemendikdasmen memproyeksikan anggaran Tunjangan Profesi Guru ASN sebesar Rp72,2 triliun.

Hingga akhir Januari 2026, Kemendikdasmen telah merekomendasikan penyaluran TPG bulan Januari bagi 1,2 juta guru ASND ke Kementerian Keuangan. Waktu masuknya dana ke rekening masing-masing guru menyesuaikan dengan tahapan penyaluran yang berlaku.

Endah Wahyuningsih, Guru SDN Pehwetan 1 Kediri, salah satu guru yang telah menerima TPG per bulan, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas terealisasinya kebijakan tersebut.

“Sebagai guru, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Ibu Dirjen GTKPG Nunuk Suryani yang telah memenuhi janji pencairan TPG per bulan. Kebijakan ini sangat kami rasakan manfaatnya dan menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru,” ungkap Endah.

Sementara itu, Zulianti, Guru TK Negeri Pembina Bantul, mengungkapkan kegembiraannya dengan penyaluran TPG setiap bulan. Menurut dia, kebijakan baru ini tidak hanya membantu dari sisi kesejahteraan, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan semangat dan kinerja.

“Rasanya ada penghargaan yang lebih terasa atas usaha dan kerja yang dilakukan secara berkelanjutan. Semoga ke depan, kebijakan baik seperti ini bisa terus dipertahankan karena benar-benar memberikan manfaat bagi penerimanya,” ujar Zulianti.

Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) GTKPG memastikan penyaluran TPG dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan data pendidikan nasional guna menjamin transparansi, akurasi, dan ketepatan sasaran. Koordinasi terus dilakukan lintas kementerian dan lembaga agar proses pencairan berjalan lancar di seluruh wilayah.

Guru penerima tunjangan diimbau untuk memastikan data kepegawaian, pemenuhan beban kerja, serta rekening bank dalam kondisi aktif dan sesuai agar tidak mengalami kendala teknis dalam penyaluran tunjangan.

Ke depan, Kemendikdasmen akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan tunjangan guru secara menyeluruh. Upaya ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola guru yang lebih sederhana, adil, dan berkelanjutan, guna memperkuat sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp7,66 triliun untuk mendukung pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah yang tidak menerima tambahan penghasilan (TPP).

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372/2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah.

"Menetapkan perubahan rincian alokasi dana alokasi umum berupa rincian alokasi tambahan dana alokasi umum tahun anggaran 2025 ... sebesar Rp7.666.857.066.000,00 [tujuh triliun enam ratus enam puluh enam miliar rupiah]," bunyi Diktum Kesatu KMK tersebut, dikutip pada Senin (29/12/2025).

Dalam pertimbangannya, dijelaskan bahwa alokasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025. Aturan tersebut mengamanatkan bahwa guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tetapi tidak menerima TPP, berhak mendapatkan THR dan Gaji Ke-13 paling banyak sebesar Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) yang diterima dalam satu bulan.

Secara terperinci, total alokasi tambahan sebesar Rp7,66 triliun tersebut terbagi menjadi dua komponen utama. Dalam Lampiran B KMK 372/2025 itu dirincikan Rp3,8 triliun dialokasi untuk THR dan Rp3,86 triliun untuk Gaji ke-13.

Adapun perhitungan satuan biaya tambahan penghasilan per guru umum ASN daerah ditetapkan sebesar Rp250.000 per orang per bulan seperti yang diatur dalam Diktum Ketiga huruf g.

Sementara itu, bagi guru agama ASN daerah, perhitungan memperhitungkan rata-rata realisasi pembayaran dari Kementerian Agama, serta mencakup kurang bayar untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 sebagaimana yang dinyatakan dalam Diktum Ketiga huruf f dan Diktum Keempat.

Dalam Diktum Kelima, Purbaya menegaskan bahwa tambahan DAU ini akan disalurkan sekaligus pada bulan Desember 2025. Pemerintah Daerah (Pemda) diwajibkan untuk segera menganggarkan dan merealisasikan pembayaran tersebut kepada para guru penerima manfaat.

Di samping itu, Kementerian Keuangan memberikan fleksibilitas berupa kewajiban carry over anggaran apabila Pemda tidak dapat merealisasikan pembayaran secara penuh pada tahun ini.

"Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menganggarkan dan merealisasikan seluruh pembayaran ... pada tahun anggaran 2025, pemerintah daerah wajib menganggarkan kembali dan merealisasikan pada tahun anggaran berikutnya," tulis Diktum Kedelapan.

Sebagai bentuk akuntabilitas, Pemda diwajibkan melaporkan realisasi pembayaran komponen THR dan Gaji Ketiga Belas ini kepada Menteri Keuangan paling lambat pada 30 Juni 2026 seperti yang diatur dalam Diktum Kesembilan dalam beleid yang diteken Purbaya pada 22 Desember 2025 itu.

JAKARTA - Kabar gembira bagi guru honorer . Pemerintah akan menaikkan tunjangan guru honorer dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 pada 2026 dengan mekanisme pencairan langsung ke rekening guru.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam pidatonya pada Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 mengatakan, pemerintah dibawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah menyediakan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Pada 2025, jelas Abdul Mu'ti, pemerintah mengalokasikan tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan satu kali gaji pokok untuk guru ASN.

"Bagi guru honorer diberikan insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer

langsung ke rekening guru," katanya pada pidato HGN 2025, Selasa (25/11/2025).

Menurut Mu'ti, pemerintah menyadari berbagai insentif dan tunjangan bagi guru mungkin belum sesuai dengan harapan. Namun pemerintah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

"Tunjangan guru honorer dinaikkan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000," ujar Mendikdasmen.

Berdasarkan data Kemendikdasmen, per 21 November bantuan insentif untuk guru honorer telah disalurkan kepada 346.238 guru dengan anggaran sebanyak Rp733,99 miliar.

Mendikdasmen melanjutkan, selain kenaikan tunjangan insentif, Kemendikdasmen juga mengurangi tugas administratif guru dikurangi, kewajiban mengajar tidak mutlak 24 jam, kemudian ada satu hari belajar guru dalam sepekan.

"Kebijakan tersebut dimaksudkan agar guru dapat lebih fokus melaksanakan tugas utama sebagai pendidik profesional, melaksanakan tugas pembelajaran, membimbing, dan meningkatkan kualitas diri," pungkas Mendikdasmen.

JAKARTA - Jelang Hari Guru Nasional (HGN) 2025 Kemendikdasmen melalui Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru menargetkan pembayaran tunjangan guru tahun ini akan tuntas. Baik tunjangan untuk guru PNS dan juga non ASN.

Dirjen GTKPG Kemendikdasmen Prof Nunuk Suryani mengatakan, saat ini pembayaran tunjangan guru sudah langsung disalurkan ke rekening guru.

Namun dia tidak menampik bahwa masih ada masalah terkait penyaluran tunjangan ke rekening guru karena masih ada aturan-aturan yang masih berlaku.

Diketahui, sebelummya memang pembayaran tunjangan guru itu disalurkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lalu ke rekening kas umum daerah (RKUD), dan ke rekening guru. Kemudian pada tahun ini penyalurannya dipangkas langsung ke rekening guru.

Meski ada aturan yang bisa menjadi kendala penyaluran, ujar Nunuk, namun ia berharap penyaluran tunjangan guru bisa dimaksimalkan jelang Hari Guru Nasional (HGN) yang jatuh pada 25 November 2025.

"Namun demikian bisa saya sampaikan bahwa kita juga sudah memaksimalkan ya harapan kita di Hari Guru ini nanti, besok pada 2025 dan puncaknya di 28 (November 2025), semua guru yang berhak terhadap tunjangannya bisa menerima. Jadi supaya tidak ada lagi keluhan terkait dengan hal tersebut," katanya, pada Taklimat Media Hari Guru Nasional 2025.

Berdasarkan data Kemendikdasmen, penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) untuk guru ASN Daerah per 17 November 2025 sudah mencapai 99,7 persen. TPG sudah disalurkan ke 1.472.687 guru dengan total anggaran Rp69.2 Triliun.

Kemudian untuk Tunjangan Khusus Guru (TKG) untuk guru di daerah 3T mencapai 89.10 persen atau sudah diterima kepada 55.149 guru dengan total anggaran Rp1.419 Triliun.

Lalu untuk Dana Tambahan Penghasilan (DTP) sudah disalurkan kepada 169.600 guru ASN yang belum bersertifikat atau 47,02 persen dengan total anggaran Rp274 miliar.

Kemudian untuk penyaluran aneka tunjangan bagi guru non ASN, seperti TKG untuk guru di daerah 3T sudah 100,1 persen, dengan total penerima 26.676 guru dengan total anggaran Rp371,01 miliar.

Lalu TPG telah disalurkan Rp8,12 Triliun kepada 396.342 guru atau 100.1 persen. Lalu Bantuan Insentif udah 94,7 persen, dengan total saluran 346.238 guru dengan anggaran Rp733,99 miliar.

Lalu untuk penyaluran bantuan subsidi upah bagi guru non ASN telah disalurkan kepada 233.770 guru dengan dana Rp140,3 miliar dengan persentase penyaluran Rp92,3 persen.