Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pengangkatan hingga penugasan guru merupakan kewenangan pemerintah daerah, seiring dengan implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghapus istilah tenaga honorer.

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lebih difokuskan pada pembinaan, khususnya dalam pemenuhan kualifikasi dan peningkatan kompetensi guru.

“Rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah. Kami di kementerian bertugas membina dari sisi kualifikasi dan kompetensi,” ujarnya.

Dia menambahkan, istilah guru honorer secara resmi tidak lagi dikenal dalam regulasi. Sebagai gantinya, digunakan istilah guru non-ASN, yang pengaturannya mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Menurutnya, penghapusan status honorer merupakan konsekuensi dari implementasi UU ASN yang semula direncanakan berlaku penuh pada 2024, namun pelaksanaannya efektif dimulai pada 2027.

“Jadi istilah honorer itu nanti tidak ada lagi, itu konsekuensi dari Undang-Undang ASN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengungkapkan dinamika yang terjadi di lapangan terkait guru non-ASN yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagian guru yang tidak lolos seleksi PPPK kini berstatus sebagai PPPK paruh waktu.

“PPPK paruh waktu itu asal-usulnya dari guru non-ASN yang ikut seleksi PPPK dan tidak lulus, tetapi tetap mengajar agar tidak mengganggu proses pendidikan,” katanya.

Namun, ia mengakui terdapat tantangan dalam aspek penggajian, mengingat tanggung jawab tersebut berada di pemerintah daerah. Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama untuk membayar guru PPPK paruh waktu.

“Sebagian daerah mampu, sebagian mulai kesulitan. Yang kesulitan kemudian mengajukan ke kementerian untuk mendapatkan solusi,” ujarnya.

Dia menyebut permohonan dari daerah terkait dukungan kebijakan terus meningkat. Meski demikian, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai status kepegawaian, termasuk kebijakan PPPK, sebaiknya disampaikan oleh kementerian yang berwenang.

“Karena ini menyangkut pelaksanaan UU ASN, akan lebih jelas jika dijelaskan oleh Menteri PAN-RB,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur jabatan sipil yang dapat diduduki oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Langkah ini diambil guna menyelesaikan polemik Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 sekaligus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah menilai Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri saat ini belum perlu direvisi. Namun, pemahaman dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 serta ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pasal tersebut sementara ini tetap berlaku, tetapi pemahaman dan pelaksanaannya harus dihubungkan dengan Putusan MK dan norma Pasal 19 ayat (4) UU ASN,” ujar Yusril saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Minggu (21/12/2025).

Yusril menjelaskan, Pasal 19 UU ASN mengatur bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Namun, jabatan apa saja yang dapat diisi oleh TNI dan Polri harus diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

“Karena itu kami menyusun PP untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (4) UU Polri, melaksanakan Putusan MK, sekaligus melaksanakan Pasal 19 UU ASN,” kata Yusril.

Lebih lanjut, dia menegaskan, PP tersebut nantinya akan menggantikan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2025 yang selama ini menuai kontroversi terkait dasar hukum dan kewenangannya.

Terkait kemungkinan revisi UU Polri, Yusril menyebut hal tersebut masih bergantung pada hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai Prof. Jimly Asshiddiqie serta kebijakan yang akan diambil Presiden Prabowo setelah menerima masukan dari komisi tersebut.

“Bahwa apakah UU Polri akan direvisi atau tidak, itu tergantung bagaimana hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai Prof Jimly dan kebijakan apa yang akan diambil oleh Presiden setelah mendapat masukan dari Komisi Percepatan Reformasi POLRI. PP itu nantinya akan menggantikan Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2025,” ujarnya.

Yusril juga menanggapi perbandingan dengan UU TNI yang telah mengatur secara eksplisit jabatan di institusi lain yang dapat diduduki prajurit TNI. Menurutnya, pengaturan melalui PP merupakan pilihan kebijakan yang sah secara konstitusional.

“Dengan PP juga tidak masalah. Berdasarkan Pasal 5 UUD 1945, Presiden dapat menerbitkan PP untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Apalagi Pasal 19 UU ASN dengan tegas memerintahkan pengaturan lebih lanjut harus dilakukan dengan PP,” jelasnya.

Saat ini, pemerintah memprioritaskan penyelesaian polemik pasca Putusan MK dan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

“Sekarang ini kami fokus menyelesaikan problem pasca Putusan MK dan polemik terhadap Perpol No 10 Tahun 2025 agar tidak melebar ke mana-mana,” kata Yusril.

Dia mengungkapkan, proses perumusan PP telah dimulai sejak dua hari lalu dan melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Hukum dan HAM, di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

“Presiden sudah setuju pengaturannya dalam bentuk PP,” ujarnya.

Adapun target penyelesaian regulasi tersebut diharapkan rampung dalam waktu dekat. “Diharapkan paling lambat akhir Januari 2026 sudah selesai,” pungkas Yusril.

RENCANA revisi Undang-Undang ASN yang menghapus skema PPPK paruh waktu sekilas tampak sebagai upaya merapikan klasifikasi aparatur negara.

Namun, jika dicermati lebih dalam, kebijakan ini justru membuka kembali persoalan mendasar yang sejak lama membayangi birokrasi Indonesia, yaitu perencanaan kebutuhan pegawai yang tidak pernah benar-benar berbasis analisis beban kerja.

Alih-alih memperkuat fondasi perencanaan SDM, pemerintah justru mengambil jalan pintas melalui penyeragaman status. Hasilnya bukan penyederhanaan, melainkan potensi rigiditas baru.

Dalam tata kelola SDM modern, penentuan kebutuhan pegawai tidak boleh lahir dari improvisasi administratif. Ia menuntut proyeksi beban kerja, pemetaan kompetensi, tingkat digitalisasi layanan, hingga kemampuan fiskal.

Tanpa kerangka ini, kebijakan kepegawaian mudah menjadi reaktif dan tidak kontekstual, sebagaimana terlihat pada penghapusan skema paruh waktu.

Di banyak daerah, PPPK paruh waktu muncul sebagai solusi atas kebutuhan yang tidak memerlukan jam kerja penuh.

Ada jenis pekerjaan musiman, dukungan teknis tertentu, atau layanan yang beban kerjanya naik-turun sepanjang tahun.

Untuk kebutuhan seperti ini, fleksibilitas jam kerja justru menjadi instrumen penting. Paruh waktu bukan anomali, melainkan bagian dari desain organisasi yang adaptif terhadap variasi kebutuhan layanan publik.

Masalah mulai tampak ketika seluruh pegawai paruh waktu kemudian digeser menjadi pegawai penuh waktu. Mereka diwajibkan memenuhi 37,5 jam kerja per minggu, sementara portofolio tugas di unit kerja tidak selalu sebanding.

Lahirlah situasi “konflik kinerja”, yaitu kewajiban jam kerja penuh tanpa beban kerja yang memadai. Kondisi ini tidak hanya berisiko menambah belanja pegawai, tetapi juga menciptakan pemborosan talenta.

Pemerintah berasumsi bahwa skema paruh waktu akan hilang secara alami karena pegawainya “naik kelas” menjadi full-time ketika ada formasi.

Pemerintah daerah memang diberi ruang mengusulkan peningkatan status ini. Namun, dalam praktiknya, proses tersebut menciptakan transisi sunyi, di mana skema paruh waktu lenyap bukan karena pekerjaannya berubah menjadi pekerjaan penuh waktu, tetapi karena setiap tersedia formasi, pegawai yang ada otomatis dinaikkan statusnya.

Narasi ini menghadirkan ilusi perbaikan: biaya meningkat, tetapi produktivitas belum tentu berubah.

Data BKN terbaru menguatkan kekhawatiran ini. Per 22 Agustus 2025, terdapat 1.068.495 usulan formasi PPPK paruh waktu, dan 66.495 di antaranya ditolak dalam proses verifikasi.

Dari angka tersebut, 41,6 persen ditolak karena pegawai dinilai tidak aktif bekerja dan 39,7 persen karena keterbatasan anggaran daerah.

Data ini menunjukkan bahwa masalah sesungguhnya bukan pada keberadaan skema paruh waktu, tetapi pada lemahnya perencanaan formasi dan validasi kebutuhan pegawai.

Dalam konteks seperti itu, menarik seluruh pegawai paruh waktu menjadi penuh waktu tanpa evaluasi kebutuhan bukan hanya berisiko secara fiskal, tetapi juga berpotensi mengulang kegagalan tata kelola yang sama.

Situasi ini juga melemahkan prinsip meritokrasi. Dalam sistem merit, perubahan status pegawai seharusnya mencerminkan peningkatan kinerja atau kebutuhan organisasi yang mendesak.

Namun, dengan mekanisme baru ini, transisi dari paruh waktu ke penuh waktu tidak lagi didorong kontribusi atau kebutuhan nyata, melainkan perubahan regulasi yang bersifat administratif.

Merit akhirnya hanya menjadi formalitas, kehilangan nilai yang seharusnya mendorong profesionalisme ASN.

Kerapuhan ini kontras dengan ambisi membangun birokrasi yang lincah. Kelincahan tidak lahir dari keseragaman, tetapi dari kemampuan organisasi menyesuaikan ukuran dan komposisi tenaga kerjanya dengan dinamika lingkungan.

Banyak negara justru memperluas fleksibilitas jam kerja, kontrak berbasis proyek, hingga pengaturan hibrida. Fleksibilitas terbukti menjadi kunci ketahanan fiskal sekaligus alat manajemen talenta yang efektif.

Karena itu, arah reformasi ASN seharusnya tidak dimulai dari penghapusan pilihan skema kerja.

Langkah pertama adalah memperkuat perencanaan pegawai secara menyeluruh melalui pendekatan workforce planning yang presisi.

Pemerintah perlu mengumpulkan data beban kerja secara sistematis, memetakan kebutuhan kompetensi masa depan, mengintegrasikan data digitalisasi layanan, dan mensimulasikan risiko fiskal di pusat maupun daerah.

Tanpa fondasi tersebut, kebijakan kepegawaian apa pun akan rentan meleset. Fleksibilitas kerja pun tidak seharusnya dihapus, tetapi diperbaiki kualitasnya.

Pemerintah dapat menetapkan standar kontrak minimum, indikator kinerja yang jelas, dan evaluasi periodik untuk menjaga profesionalisme pegawai paruh waktu.

Perubahan status pegawai dari paruh waktu ke penuh waktu juga perlu melewati uji kebutuhan dan uji kinerja. Dengan cara ini, transisi status benar-benar mencerminkan kebutuhan organisasi dan kontribusi pegawai, bukan sekadar imbas regulasi.

Jika pemerintah tetap mengharuskan jam kerja penuh, maka Pemda mesti merapikan distribusi tugas dan memperjelas pengukuran layanan agar jam kerja panjang benar-benar menghasilkan keluaran yang berarti.

Pada akhirnya, menghapus fleksibilitas tidak dapat disebut reformasi. Reformasi menuntut ketelitian dan keberanian mengakui bahwa birokrasi modern memerlukan beragam instrumen kerja.

Jika pemerintah ingin membangun ASN yang visioner, langkah pertamanya bukan mempersempit pilihan, tetapi memperkuat desain SDM yang berbasis data dan kebutuhan nyata.

Tanpa itu, birokrasi berisiko menjadi lebih lamban, lebih boros, dan semakin jauh dari cita-cita birokrasi yang lincah dan adaptif.

Komisi II DPR RI berencana untuk mengubah status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Wacana ini muncul seiring proses revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Saat ini, revisi UU ASN tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan segala kebijakan, termasuk wacana penyesuaian status PPPK menjadi PNS, harus berlandaskan aturan perundang-undangan.

"Menurut saya tentunya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya (diterapkan penyesuaian status tersebut) tentunya harus mengikuti karena memang semuanya harus melalui proses seleksi," ujar Rini ditemui di kantornya, Selasa (18/11).

Lalu apakah ini langkah yang tepat dan adil? Sebab, proses rekrutmen hingga jenjang karier antara PPPK dengan PNS berbeda.

PNS berhak mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sementara itu, PPPK berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

Masa kerja PNS sampai pensiun, yaitu 58 tahun untuk pejabat administrasi dan 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi. Adapun masa kerja PPPK sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati, umumnya paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian kerja.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita melihat kebijakan ini memang sangat menjanjikan dari sisi peningkatan status kepegawaian.

Meski demikian, pengubahan PPPK menjadi PNS sekaligus menimbulkan banyak pertanyaan mengenai dampaknya terhadap anggaran serta reformasi aparatur negara.

Menurut Ronny, sejak pertama kali diperkenalkan, skema PPPK sebenarnya dirancang sebagai kompromi. Negara mendapat akses terhadap tenaga profesional dengan kualitas tertentu, tapi tanpa menanggung beban fiskal permanen sebagaimana PNS.

Oleh sebab itu, PPPK selama ini menjadi instrumen fleksibel untuk memenuhi kebutuhan SDM (sumber daya manusia) di berbagai sektor pelayanan publik. Oleh sebab itu, ia menilai perubahan status PPPK menjadi PNS tidak bisa dilakukan secara gegabah.

"Secara prinsip, mengubah status PPPK menjadi PNS perlu dicermati dengan sangat hati-hati. Jadi kalau sekarang semua diarahkan menjadi PNS, jelas akan berpotensi menggerus disiplin fiskal," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/11).

Ronny menyebutkan status PNS akan memberikan konsekuensi keuangan yang jelas semakin berat. Sebab, status PNS membawa hak pensiun, tunjangan, serta berbagai fasilitas kepegawaian lain yang sifatnya jangka panjang.

"Jika konversi dilakukan besar-besaran, pemerintah harus siap menghadapi lonjakan belanja rutin di tahun-tahun mendatang," imbuhnya.

Selama ini, belanja pegawai dalam APBN termasuk komponen yang paling sulit ditekan. Oleh sebab itu, kenaikan belanja yang tidak direncanakan secara matang dapat menimbulkan tekanan anggaran baru, terutama saat ruang fiskal pemerintah belum longgar.

"Apalagi beban belanja pegawai di APBN sudah termasuk yang paling rigid. Tanpa perhitungan matang, justru negara bisa mengalami tekanan anggaran yang cukup berat," kata Ronny.

Ronny bahkan menilai ada potensi motif politik di balik kebijakan ini. Dengan jumlah PPPK yang besar, janji peningkatan status tentu memiliki daya tarik elektoral yang kuat.

"Jadi wajar jika publik mencurigai motif jangka pendek," tegasnya.

Meski demikian, jika kebijakan ini memang sebagai bagian dari reformasi ASN, ia menekankan perlunya penjelasan desain besar kebijakan tersebut. Mulai dari strategi peningkatan efektivitas, indikator kinerja, hingga pencegahan birokrasi yang makin gemuk.

"Apabila ini sebagai bagian reformasi PNS, maka harus dijelaskan desain besarnya. Bagaimana strateginya agar efektivitas bisa meningkat? apa indikator kinerjanya? bagaimana mencegah birokrasi makin gemuk? Jika tidak ada blueprint yang jelas, sulit menyebutnya sebagai reformasi," jelasnya.

Apalagi, dari sisi kinerja, Ronny melihat status PNS tidak otomatis membuat aparatur negara lebih profesional. Kinerja birokrasi lebih ditentukan sistem merit, penilaian kinerja yang ketat, serta manajemen talenta yang transparan.

Ronny melihat, apabila status berubah, tetapi kultur kerja dan tata kelola tidak diperbaiki, hasilnya hanya penumpukan biaya tanpa peningkatan layanan publik.

"Jadi intinya, kebijakan ini hanya tepat kalau didukung desain reformasi birokrasi yang komprehensif dan perhitungan fiskal jangka panjang yang realistis. Tanpa itu, risiko yang muncul justru bisa dua sekaligus, yakni anggaran jebol dan kualitas pelayanan publik tetap stagnan," terangnya.

Pandangan serupa disampaikan Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Ia mengingatkan rencana konversi PPPK ke PNS membawa konsekuensi anggaran yang tidak sederhana. Semangat awal PPPK, menurutnya, adalah menciptakan fleksibilitas belanja pegawai.

"Jadi kalau sekarang semua diarahkan ke PNS, otomatis negara harus menanggung beban pensiun dan tunjangan lainnya yang sifatnya permanen. Dalam situasi belanja pegawai di APBN dan APBD yang sudah cukup besar, kenaikan beban seperti ini perlu dihitung secara cermat," kata Yusuf.

Yusuf menambahkan kemampuan negara dalam menanggung belanja tambahan dapat dilihat dari rasio pajak yang hingga kini masih belum menunjukkan perbaikan signifikan. Dengan ruang fiskal yang relatif stagnan, setiap keputusan penambahan beban struktur anggaran harus diperhitungkan dengan hati-hati.

"Apalagi kalau kebijakan konversi berlaku mulai tahun depan, pemerintah daerah akan berada dalam posisi paling rentan. Transfer ke daerah pada 2026 direncanakan turun, membuat ruang fiskal pemda semakin sempit. Untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah, beban tambahan kepegawaian hampir pasti membuat mereka harus mengalihkan anggaran dari pos lain," jelasnya.

Dari sisi politik, Yusuf juga melihat potensi aroma elektoral dalam kebijakan ini. Isu kepegawaian adalah isu sensitif yang menyentuh jutaan keluarga ASN maupun PPPK.

"Isu kepegawaian itu sensitif dan menyentuh jutaan orang sehingga menggoda untuk dijadikan komoditas politik," katanya.

Senda dengan Ronny, Yusuf juga menegaskan jika sungguh-sungguh ingin menjadikan kebijakan ini bagian dari reformasi birokrasi, harus ada desain yang jelas. Mulai dari mekanisme seleksi, standar kompetensi, hingga pembenahan sistem penggajian dan pensiun yang lebih adil dan berkelanjutan.

Tanpa syarat dan evaluasi yang ketat, konversi massal dinilai justru bisa merusak sistem merit yang menjadi fondasi utama profesionalisme ASN. Kebijakan yang terkesan otomatis dan tanpa filter hanya akan menurunkan insentif kerja dan menciptakan ketidakadilan.

Dampak terhadap kinerja birokrasi, menurut Yusuf, sangat bergantung pada eksekusinya. Jika perubahan status dilakukan tanpa penguatan kualitas SDM, produktivitas birokrasi hampir pasti tidak akan berubah.

"Tapi kalau ada mekanisme yang menjaga standar kompetensi, memberi kepastian karier, dan memperbaiki manajemen ASN, sebenarnya bisa saja jadi momentum perbaikan," tegasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan aturan terkait skema perekrutan hingga jenjang karier antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan pegawai negeri sipil (PNS) berbeda.

Hal tersebut menurut Rini harus menjadi pertimbangan dalam mengkaji wacana peralihan status PPPK menjadi PNS, sebagaimana usulan Komisi II DPR RI.

"Tentunya mereka mempunyai jalur yang berbeda di dalam masuknya dan penjenjangannya. Nah ini tentunya saya harus menghitung betul bagaimana dampak kepada fiskalnya. Karena untuk jadi PNS itu kan dia akan bekerja sampai hampir lebih dari 30 tahun, jadi harus diperhitungkan," kata Rini saat ditemui di Kantor Kementerian PAN RB, Jakarta Pusat, Selasa (18/11) dikutip Detikfinance.

Rini menyampaikan segala kebijakan, termasuk wacana penyesuaian status PPPK menjadi PNS, harus berlandaskan aturan perundang-undangan. Hal ini termasuk dengan penyesuaian dari proses seleksi kepegawaian itu sendiri.

"Menurut saya tentunya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya (diterapkan penyesuaian status tersebut) tentunya harus mengikuti karena memang semuanya harus melalui proses seleksi," ujarnya.

Namun, Rini menegaskan PNS maupun PPPK sama-sama mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Baik PNS maupun PPPK itu punya pekerjaan yang sama-sama melayani publik. Cuma kan memang PPPK itu sama dengan PKWT kalau di swasta, dia bekerja berdasarkan profesionalnya, kemudian diberikan jangka waktu dan bisa diperpanjang jangka waktunya, tapi tentunya dengan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan ini," ujar Rini.

Ia menilai yang terpenting bukan hanya sekadar status pegawai tersebut, tetapi juga bagaimana agar pemerintah dapat memastikan kesejahteraan yang setara bagi pegawai ASN, baik PNS maupun PPPK.

"Yang paling penting itu menurut saya bukan masalah status, tetapi kita sedang mencoba memperbaiki bagaimana sistem kesejahteraan untuk para ASN. Semuanya menurut saya mempunyai peran yang sangat luar biasa untuk pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Tak lupa Rini mengingatkan agar kementerian/lembaga (KL) harus mulai menyiapkan formasi untuk PNS. Hal ini mengingat formasi baru untuk calon PNS (CPNS) tidak dibuka pada awal pemerintahan ini karena kondisi struktur yang belum stabil.

Salah satu bentuk ketidakstabilan adalah bertambahnya jumlah kementerian menjadi 48 di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang semula hanya 34 di pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dengan demikian, hal ini berakibat pada penyesuaian penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri.

Wacana peralihan status PPPK menjadi PNS muncul bersamaan dengan dilaksanakannya proses revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini, revisi UU ASN tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini buka suara soal wacana dari Komisi II DPR RI terkait status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) beralih menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Rini menjelaskan aturan yang berlaku menerapkan perbedaan dalam skema perekrutan hingga jenjang karier saat ini. Namun, PNS maupun PPPK sama-sama mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Tentunya mereka mempunyai jalur yang berbeda di dalam masuknya dan penjenjangannya. Nah ini tentunya saya harus menghitung betul bagaimana dampak kepada fiskalnya. Karena untuk jadi PNS itu kan dia akan bekerja sampai hampir lebih dari 30 tahun, jadi harus diperhitungkan," kata Rini saat ditemui di Kantor Kementerian PAN RB, Jakarta Pusat, Selasa (18/11) dikutip dari detikfinance.

Meski begitu, Rini menegaskan kementerian/lembaga (KL) juga harus mulai menyiapkan formasi untuk PNS. Hal ini mengingat formasi baru untuk calon PNS (CPNS) tidak dibuka pada awal pemerintahan ini karena kondisi struktur yang belum stabil.

Salah satu bentuk ketidakstabilan adalah bertambahnya jumlah kementerian menjadi 48 di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang semula hanya 34 di pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dengan demikian, hal ini berakibat pada penyesuaian penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri.

Rini juga menyampaikan segala kebijakan, termasuk wacana penyesuaian status PPPK menjadi PNS, harus berlandaskan terhadap perundang-undangan. Hal ini termasuk dengan penyesuaian dari proses seleksi kepegawaian itu sendiri.

"Menurut saya tentunya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya (diterapkan penyesuaian status tersebut) tentunya harus mengikuti karena memang semuanya harus melalui proses seleksi," jelas Rini.

Meski demikian, Rini juga mengatakan yang terpenting bukan hanya sekadar status dari para ASN tersebut, tetapi juga bagaimana agar pemerintah dapat memastikan kesejahteraan yang setara bagi pegawai ASN, baik PNS maupun PPPK.

"Baik PNS maupun PPPK itu punya pekerjaan yang sama-sama melayani publik. Cuma kan memang PPPK itu sama dengan PKWT kalau di swasta, dia bekerja berdasarkan profesionalnya, kemudian diberikan jangka waktu dan bisa diperpanjang jangka waktunya, tapi tentunya dengan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan ini," ujar Rini.

"Tetapi kalau untuk yang PNS juga demikian dengan sistem berbeda. Tapi yang paling penting itu menurut saya bukan masalah status, tetapi kita sedang mencoba memperbaiki bagaimana sistem kesejahteraan untuk para ASN. Semuanya menurut saya mempunyai peran yang sangat luar biasa untuk pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Diketahui, wacana peralihan status PPPK menjadi PNS muncul bersamaan dengan dilaksanakannya proses revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini, revisi UU ASN tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintah terus melakukan pembenahan birokrasi demi mendukung berjalannya program prioritas. Para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sengaja bolos kerja akan mendapatkan sanksi pemecatan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)Zudan Arif Fakrulloh dalam kegiatan BKN Menyapa ASN secara daring, dikutip Senin (3/11/2025).

Pemerintah memiliki Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP ASN) yang mengawasi seluruh bentuk disiplin ASN tiap bulan.

Bila ada pelanggaran disiplin, BP ASN yang terdiri dari Menteri PANRB, Kepala BKN, Sekretaris Kabinet, Kepala BIN, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Ketua Korpri akan langsung menggelar sidang untuk menentukan nasib profesi ASN.

"Itu bersidang setiap bulan, sepanjang tahun. Jadi setiap bulan, paling tidak 24 kali bersidang. Nah, apa yang kita sidangkan? Yang kita sidangkan adalah kasus-kasus yang dilakukan oleh para ASN," ucap Zudan.

Dari kasus-kasus yang ditangani BP ASN, Zudan mengatakan, ternyata banyak sekali ditemukan ASN, baik itu PNS maupun PPPK yang dipecat karena tidak masuk kerja alias bolos.

"Baik PNS maupun PPPK, yang diberhentikan secara dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, maupun tidak dengan hormat, karena tidak masuk kerja," ucap Zudan.

"Nah, ini tolong rekan-rekan pelajari, pahami, bahwa akibat tidak masuk kerja, bisa mendapatkan sanksi pemberhentian," ucap Zudan.

Bila terkena sanksi pemberhentian, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah mengatakan, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ASN tidak akan mendapatkan hak-hak nya lagi, baik itu hak penghasilan maupun pensiun.

"Tidak ada lagi hak-haknya sebagai ASN untuk mendapatkan penghargaan pensiun dan juga mendapatkan tunjangan," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, BKN mempertegas sanksi disiplin berupa pemberhentian terhadap 19 dari total 21 kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN. Keputusan ini diambil setelah melalui sidang banding administratif yang diselenggarakan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sepanjang September 2025.

Keputusan sidang berasal dari musyawarah dan kesepakatan dari seluruh peserta sidang telah dibahas, dianalisis, dan diputuskan dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil pra-sidang. Pada bulan sebelumnya, BKN juga memecat 17 ASN.

Adapun jenis kasus yang menjadi bahan banding meliputi berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan etika, di antaranya berupa tidak masuk kerja, hingga tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, jenis hukuman yang menjadi subjek banding kali ini mencakup Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PHPK DHTAPS) bagi PPPK.

Seluruh sanksi yang diputuskan dalam sidang ini telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada masing-masing instansi sebelumnya.