Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menemui Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas mengenai persoalan guru di Tanah Air.

PGRI mengusulkan adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Guru hingga pembentukan Badan Guru Nasional.

Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi Guru PB PGRI, Maharani Siti Shopia mengatakan PGRI berharap agar Baleg DPR RI bisa menginisiasi lahirnya UU Perlindungan Guru.

PGRI pun telah menyusun sebagai draf awal mengenai RUU tersebut.

"Tanpa adanya perlindungan yang memadai, guru tidak bisa menjalankan fungsi etik hingga pedagogik secara utuh," ujar Maharani dalam RDP PGRI dengan Baleg DPR RI pada Senin (2/2/2026).

Ditambah, terjadi kenaikan signifikan kasus hukum yang menimpa guru. Padahal, tindakan yang dilakukan merupakan langkah pendisiplinan.

Dengan banyaknya kriminalisasi, menurutnya terdapat rasa takut bagi guru dan langkah pembelajaran cenderung kemudian dilakukan secara defensif.

"Ini berdampak pada kualitas pendidikan," ujar Maharani.

Selain itu, PGRI juga mengusulkan adanya Badan Guru Nasional. Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Sumardiansyah Perdana Kusuma menjelaskan bahwa saat ini urusan guru hanya dipegang oleh satu direktorat di Kemendikdasmen dan Kemenag.

Kemudian, nasibnya hanya ditentukan oleh pejabat setingkat Dirjen.

"Jangankan setingkat Dirjen, bahkan setingkat menteri pun akan sulit mengambil keputusan menyangkut urusan guru karena kewenangan yang terbatas dan harus tarik menarik kewenangan. Makanya kami usulkan Badan Guru Nasional," kata Sumardiansyah.

Dia pun menjelaskan bahwa profesi guru saat ini tengah mendapatkan alarm tanda bahaya.

Apalagi, fakta di lapangan masih ada guru, terutama honorer yang hanya digaji Rp139.000.

Minat generasi muda menjadi guru juga masih rendah, hanya 11%. Itu pun menurutnya karena keterpaksaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melaporkan bahwa kasus kriminalisasi terhadap guru telah menanjak signifikan. Oleh karena itu, PGRI mendesak DPR RI untuk membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Guru.

Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi Guru PB PGRI, Maharani Siti Shopia mengatakan terjadi kenaikan signifikan kasus hukum yang menimpa guru dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa kasus yang terjadi, guru dilaporkan ke polisi oleh orang tua murid.

"Guru pun dipidana atas tindakan pendisiplinan dan guru yang dikorbankan untuk meredam konflik sosial," ujar Maharani dalam RDP PGRI dengan Badan Legislasi DPR RI pada Senin (2/2/2026).

Dengan banyaknya kriminalisasi, menurutnya terdapat rasa takut bagi guru dan langkah pembelajaran cenderung kemudian dilakukan secara defensif. Terdapat pula penurunan wibawa guru sebagai pendidik di ruang kelas.

Ditambah, ketika terjadi kriminalisasi, guru minim pendampingan hukum. Sebagian besar guru, terutama di daerah tidak memahami hak hukumnya.

Oleh karena itu, PGRI berharap agar Baleg DPR RI bisa menginisiasi lahirnya UU Perlindungan Guru. PGRI pun telah menyusun sebagai draf awal mengenai RUU tersebut.

"Tanpa adanya perlindungan yang memadai, guru tidak bisa menjalankan fungsi etik hingga pedagogik secara utuh," ujar Maharani.

Sebagaimana diketahui, dalam setahun terakhir, terdapat sejumlah kasus hukum yang menimpa guru dengan orang tua murid. Seorang guru di Konawe Selatan, Supriyani misalnya menjadi terdakwa kasus penganiayaan anak. Orang tua murid menuding Supriyani memukul anaknya yang duduk di kelas 1A di SDN 4 Baito.

Kemudian, guru di SMAN 7 Bandung, Zaharman diketapel oleh orang tua murid. Kasus bermula karena Zaharman menegur siswanya yang merokok dan menendang siswa tersebut.

Seorang guru di Jambi, Tri Wulansari juga menjadi tersangka akibat langkah pendisiplinan yang ia lakukan terhadap muridnya. Tri mencukur rambut muridnya yang pirang di sekolah.