Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mulai menghitung risiko kenaikan harga BBM subsidi seiring meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah.

Maklum, konflik ini memicu kekhawatiran terhadap harga minyak global, terlebih jika Iran melakukan penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur ekspor minyak strategis dunia.

Bahlil mengakui, konflik itu telah mengerek harga minyak global. Bahkan, harga minyak telah melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar US$70 per barel.

Dia mengatakan, saat ini harga minyak global sudah berfluktuasi di level US$78 hingga US$80 per barel.

"Ini yang harus kita hati-hati, ini berdampak pada kenaikan subsidi yang akan ditanggung oleh negara. Tapi di sisi lain, dengan kenaikan harga ICP, negara juga mendapatkan pendapatan," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dia menjelaskan, kenaikan harga itu bakal membuat belanja naik, namun juga dapat meningkatkan pendapatan.

Sebab, Indonesia juga mampu memproduksi minyak mentah di level 600.000 barel per hari (bph).

"Nah, selisih ini yang sedang kita hitung. Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat kita," jelas Bahlil.

Sebelumnya, Ekonom Senior di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak memproyeksikan harga BBM di dalam negeri bisa naik hingga Rp1.000 hingga Rp3.000 per liter jika harga minyak global mendidih imbas konflik Timur Tengah.

Dia mengatakan, penutupan Selat Hormuz bisa menjadi masalah bagi distribusi minyak global. Pasalnya, jalur ini dilalui sekitar 20% hingga 25% perdagangan minyak dunia.

Adapun usai serangan Israel-AS terhadap Iran, harga minyak melonjak. Dilansir Bloomberg, hari ini harga minyak West Texas Intermediate (WTI) berada pada level di atas US$71 per barel usai reli lebih dari 6% pada perdagangan kemarin. Sedangkan minyak Brent ditutup pada level dekat US$78 per barel.

Ishak mengatakan, dalam APBN 2026, jika menggunakan perhitungan pemerintah, setiap kenaikan US$1 akan menaikkan pengeluaran Rp10 triliun.

Dengan kata lain, kenaikan dari asumsi harga minyak dalam APBN sebesar US$70 per barel menjadi US$80 per barel akan menambah pengeluaran Rp100 triliun.

"Sebagai negara pengimpor minyak mentah dan juga produk BBM, dan sekitar 20% melalui Selat Hormuz, maka dampaknya akan langsung membuat HPP (harga pokok penjualan) produk BBM naik, bisa hingga Rp1.000 hingga Rp3.000," kata Ishak kepada Bisnis.

Dia mengatakan, harga BBM nonsubsidi akan meningkat signifikan. Sementara itu, jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, maka anggaran kompensasi yang tidak dianggarkan secara khusus akan meningkat cukup besar.

Di samping itu, potensi pelemahan rupiah akibat ketidakpastian global akan ikut menaikkan harga pengadaan minyak mentah dan produk BBM. Menurut Ishak, sektor yang paling rentan terhadap kenaikan harga BBM adalah sektor logistik, pangan, konstruksi, dan sektor-sektor yang bergantung pada transportasi darat.

Selain itu, premi asuransi untuk pengapalan peralatan dan material melalui jalur Timur Tengah juga akan meningkat tajam.

"Karena itu, pemerintah perlu memastikan stabilitas pasokan dalam jangka pendek, setidaknya selama proyeksi eskalasi berlangsung, dengan mempertimbangkan diversifikasi impor, meskipun dari sisi pengaruh kenaikan harga tidak bisa dicegah karena produk impor mengacu pada harga internasional," kata Ishak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan peringatan keras kepada ratusan kontraktor migas yang dinilai lambat mengeksekusi proyek. Hal ini dilakukan untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan energi nasional di tengah tren penurunan produksi minyak dalam dua dekade terakhir.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah tidak akan lagi memberi toleransi terhadap wilayah kerja (WK) yang sudah menyelesaikan tahap eksplorasi, tapi belum masuk fase produksi. Kondisi tersebut dinilai menghambat peningkatan lifting nasional yang selama ini sulit mencapai target APBN.

“Ada 301 wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi tapi belum jalan-jalan. Sekarang kita kasih ultimatum. Kalau enggak, kita cabut,” kata Bahlil dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Dalam paparannya, Bahlil menyebut kebijakan tegas itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan, kedaulatan, dan swasembada energi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Dia memetakan bahwa produksi minyak Indonesia pernah mencapai puncaknya pada 1996–1997 dengan lifting 1,5 juta – 1,6 juta barel per hari, sementara konsumsi saat itu hanya sekitar 500.000 barel per hari.

Seiring waktu, produksi terus menurun. Penemuan besar terakhir, kata dia, terjadi pada 2008 dan kemudian 2016 melalui proyek Banyu Urip. Namun, selama hampir satu dekade setelah itu, lifting minyak tidak pernah mencapai target APBN hingga akhirnya pada 2025 target tersebut kembali terpenuhi.

“Lifting minyak kita itu paling tinggi itu 1996-1997, di mana waktu itu lifting kita sekitar 1,5 juta sampai 1,6 juta barel per day. Konsumsi kita hanya 500.000 barel per day. Kita ekspor 1 juta barel,” ujarnya.

Bahlil menilai salah satu persoalan utama ada pada faktor teknis. Dari sekitar 40.000 sumur minyak di Indonesia, hanya sekitar 18.000 yang masih aktif, sementara sisanya merupakan sumur tua dan idle well. Kondisi ini membuat kapasitas produksi nasional terus tergerus.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, mengoptimalkan sumur-sumur tua melalui kolaborasi teknologi. Kedua, mengalihkan sumur yang tidak digarap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) kepada swasta lain, baik domestik maupun asing. Ketiga, memberi ultimatum kepada wilayah kerja yang sudah memiliki Plan of Development (POD) namun tak kunjung beroperasi.

Salah satu contoh yang disinggung adalah proyek Inpex di Blok Masela yang telah memegang konsesi selama 26 tahun. Menurut Bahlil, setelah pemerintah memberikan surat peringatan, proyek tersebut kini mulai bergerak dengan nilai investasi sekitar US$18 miliar.

Pemerintah juga berencana melegalkan dan mengaktivasi sekitar 45.000 sumur rakyat yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan agar manfaat ekonomi hulu migas dapat langsung dirasakan masyarakat serta membantu menekan ketimpangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap devisa negara hilang Rp523 per tahun karena impor minyak, termasuk crude oil dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Perhitungan tersebut berdasarkan sejumlah asumsi data tahun lalu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan jika Indonesia dapat menahan laju impor energi, termasuk BBM, maka dia meyakini pertumbuhan ekonomi akan tumbuh signifikan dikisaran 2%-3%.

"Rp500 triliun per tahun devisa kita itu kalau dapat kita tahan, tidak kita impor itu dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi kita minimal 2%-3%," kata Bahlil dalam agenda Bisnis Indonesia Group Conference (BIG) 40 di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data paparannya, produksi minyak Indonesia mencapai 221 juta barel pada 2024, sedangkan impor minyak nasional mencapai 313 juta barel yang mencakup 112 juta barel dalam bentuk minyak mentah dan 201 juta barel dalam bentuk BBM.

Sementara itu, konsumsi BBM nasional mencapai 532 juta barel yang meliputi konsumsi dari sektor transportasi 52% atau 276,64 juta barel. Disusul sektor industri 180,88 juta barel atau 34%, sektor ketenagalistrikan 42,56 juta barel 8%, serta sektor aviasi 31,92 juta barel atau 6%.

"Jadi kalau Bisnis Indonesia tanya, bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ke depan naik atau tidak? Kalau kita mampu tidak mengimpor BBM kita maka saya pastikan devisa kita akan tinggal dalam negeri dan itu bisa menjadi daya ungkit untuk kita putar dalam negeri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujar Bahlil.

Tak hanya minyak, Bahlil juga mengungkap ketergantungan impor gas, utamanya LPG untuk kebutuhan dalam negeri. Adapun, konsumsi LPG domestik mencapai 8,5 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri hanya mampu 1,3 juta ton.

"Jadi kita impor 7,2 ton per tahun, dan LPG ini tidak bisa kita bangun di Indonesia semuanya karena bahan bakunya tidak ada," jelasnya.

Di samping itu, dia memastikan bahwa gas alam cair atau LNG akan tetap dipasok oleh produksi nasional. Artinya, Indonesia belum berencana untuk membuka keran impor LNG ke depannya.

"Gas kita itu konsumsi dalam negeri cukup, di tahun 2025 awal diproyeksi kita impor 50 kargo, untuk 2025 karena total produksi gas kita LNG kita tidak kita menghitung antara konsumsi dalam negeri dengan produksi," tuturnya.

Ke depannya, Bahlil juga memastikan impor energi akan berkurang seiring dengan transisi energi. Misalnya, implementasi B50 tahun depan yang akan mengurangi impor solar, serta kebijakan campuran etanol 10% dengan BBM pada 2027 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada 2026, sukar dicapai.
Angka 610.000 bph itu merupakan target yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut meningkat dari target lifting minyak pada APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.
Peningkatan target itu juga didasari optimisme pemerintah, di mana realisasi lifting minyak pada November 2025 diklaim telah mencapai level 610.000 bph.
Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat, upaya untuk mencapai target lifting tahun depan akan berat. Bahkan, jika pemerintah ikut menghitung Natural gas liquid (NGL) dalam lifting minyak.
"Menurut saya cukup berat untuk mencapai 610.000 bph, walau including NGL," ucap Hadi kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).
Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu berpendapat, pada 2026 tidak ada Plan of Development (POD) yang menghasilkan minyak secara signifikan.
Menurutnya, pemerinath dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hanya akan melakukan percepatan produksi sumur eksplorasi atau Put on Production (PoP). Selain itu, pemerintah juga akan mendorong Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL).
"2026 tidak ada New POD dengan significant oil production. So far hanya mengandalkan well work program dan POP and OPL. Singkat kata, kurang nendang," tutur Hadi.
Di samping itu, dia juga menilai pada tahun depan pemerintah akan mengandalkan produksi dari sumur rakyat atau sumur tua. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.
Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).
Lebih lanjut, Hadi mengingatkan agar pemerintah dalam jangka pendek segara melakukan Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di lapangan-lapangan Original Oil In Place (OOIP).
Lapangan OOIP adalah lapangan yang memiliki total volume minyak asli yang berada di dalam suatu reservoir sebelum produksi dimulai
"Segera lakukan massive CEO di lapangan2 high OOIP seperti di Rokan misalnya atau tempat-tempat lain yang punya OOIP more than 100 MMSTB [Million Standard Stock Tank Barrels]," ucapnya.
Sementara untuk jangka menengah dan panjang, peningkatan produksi yang signifikan hanya bisa dilakukan melalui program eksplorasi yang masif.
"Dan itu tidak bisa instant. Butuh 5 sampai 10 tahun fastrack project di new basin unexplored," kata Hadi.
Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat lifting minyak pada tahun depan diproyeksi mandek di level 600.000 hingga 610.000 bph.
Menurutnya, untuk meningkatkan kinerja lifting minyak pemerintah perlu menyederhanakan perizinan. Hal ini juga untuk memperlancar eksekusi sejumlah program.
"Perlu perubahan sistem, mestinya bukan izin, tetapi persetujuan saja untuk melakukan kegiatan, yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sebagai leading sectornya," kata Pri Agung.
Di samping itu, dia juga berpendapat bahwa perbaikan disharmoni regulasi seperti pajak tidak langsung, seperti tax loss carry forward untuk kontrak yang berubah dari kontrak bagi hasil (KBH) gross split ke KBH cost recovery, juga perlu dilakukan.
"Itu akan membantu KKKS dalam hal keekonomian proyek, sehingga akan lebih mendorong kegiatan eksplorasi produksi," katanya.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkap ada 10 perusahaan produsen minyak terbesar di Indonesia.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan hingga 10 November 2025, produksi minyak dalam negeri sudah mencapai 606 ribu barel per hari (bph). ExxonMobil menjadi produsen minyak terbesar melalui Blok Cepu.

"Dari ExxonMobil, ini per 10 November itu 153.900, dari PHR 151.053, dari Pertamina EP 68.500," kata Djoko saat rapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (12/11).

Sementara itu, hingga akhir tahun ini produksi migas diperkirakan bisa mencapai 606 ribu sampai 607 ribu bph. Target ini melebihi APBN yang ditetapkan 605 ribu bph.

"Kita harapkan rata-rata per tahun itu bisa total lifting-nya nanti sekitar 606 atau 607 ribu barrels oil per day," jelasnya.

Berikut daftar 10 perusahaan penghasil produksi minyak tertinggi di Indonesia:

1.⁠ ExxonMobil Cepu 153.900 bph

2.⁠ ⁠Pertamina Hulu Rokan (PHR) 151.053 bph

3.⁠ ⁠Pertamina EP 68.504 bph

4.⁠ ⁠Pertamina Hulu Energi ONWJ 25.538 bph

5.⁠ ⁠Pertamina Hulu Mahakam (PHM) 23.559 bph

6.⁠ ⁠Pertamina Hulu Energi OSES 17.180 bph

7.⁠ ⁠Petrochina International Jabung 13.212 bph

8.⁠ ⁠Medco E&P Natuna 16.747 bph

9.⁠ ⁠Pertamina Hulu Sanga-Sanga 13.209 bph

10.⁠ ⁠BP Berau 7.653 bph.

Bisnis.com, JAKARTA - Daya tarik investasi hulu migas Indonesia dinilai belum sepenuhnya solid seiring dengan sejumlah persoalan seperti kesenjangan antara komitmen eksplorasi dan realisasi di lapangan hingga ketidakpastian regulasi serta birokrasi yang kompleks.

Terbaru, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyebut sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional masih menjadi magnet bagi investor internasional.