Bisnis.com, SURABAYA — Pakar Ekonomi Islam Universitas Airlangga Imron Mawardi menyoroti fenomena jasa penukaran uang pecahan yang berseliweran di pinggir jalan jelang Idulfitri, di mana masyarakat acapkali rela untuk menukarkan uang mereka meski terdapat selisih nilai tertentu.

Imron menyebutkan bahwa uang secara teoritis termasuk dalam kategori sebagai barang ribawi, sebagaimana emas yang dijelaskan dalam hadis dan diperkuat oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurutnya, uang sebagai alat tukar sepatutnya diperlakukan sesuai kaidah pertukaran barang sejenis. Bila uang ditukarkan dengan jumlah yang tidak sama, transaksi tersebut masuk ke dalam kategori riba fadhl yang dilarang dalam ajaran Islam.

Berdasarkan pandangan syariah, Imron menegaskan syarat sah pertukaran uang adalah jumlahnya harus sama dan diserahterima di tempat. Pengabaian terhadap aspek kesamaan nilai dapat merusak keberkahan ibadah, mengingat larangan riba dalam Islam sangatlah tegas.

Oleh sebab itu, Imron menyatakan bahwa uang sebesar Rp100.000 wajib pula mendapatkan pecahan dengan total keseluruhan nilai sebesar Rp100.000.

"Dalam fatwa MUI, uang disifatkan sebagai alat tukar yang harus sesuai dengan hadis. Jika tidak ditukar dalam jumlah yang sama, terdapat riba di dalamnya. Hal tersebut tidak diperbolehkan," ujar Imron, Kamis (12/3/2026).

Terkait anggapan penyedia jasa yang menyebut selisih itu sebagai 'upah lelah' atau biaya mengantre, Imron menegaskan bahwa hal tersebut dapat menjadi solusi yang legal asalkan akadnya dipisah secara jelas agar tidak timbul sifat riba.

"Memisahkan antara nilai nominal uang dengan biaya jasa [ujrah] adalah opsi terbaik untuk menghindari praktik riba. Dalam skema ini, masyarakat harus tetap menukar dalam nominal yang sama, sementara pembayaran jasa mengantri diberikan sebagai transaksi yang berbeda dan terpisah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Imron juga mendorong masyarakat untuk dapat lebih memanfaatkan sistem penukaran resmi yang disediakan oleh lembaga perbankan ataupun menggunakan ATM pecahan tertentu yang masih tersedia di beberapa titik.

Meski penukaran uang di jalanan sudah menjadi budaya tahunan, dia berharap kesadaran masyarakat untuk beralih ke jalur resmi sangat penting demi menjaga keamanan fisik serta kepatuhan terhadap hukum agama.

"Pemanfaatan pendaftaran online melalui laman resmi lembaga perbankan jauh lebih aman daripada harus menukar di pinggir jalan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA menyiapkan dana tunai sebesar Rp65,7 triliun guna memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

BCA juga menyediakan layanan penukaran uang pecahan kecil (UPK) di berbagai kantor cabang guna mendukung meningkatnya kebutuhan masyarakat, terutama untuk aktivitas belanja, keperluan sosial, hingga tradisi berbagi saat Lebaran.

"BCA berkomitmen menyediakan layanan perbankan yang berkualitas, termasuk memastikan ketersediaan uang tunai. Kami berkomitmen membantu nasabah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selama Ramadan dan Idulfitri, serta berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Presiden Direktur BCA Hendra Lembong, Sabtu (28/2/2026).

Sepanjang periode Ramadan hingga Idulfitri, nasabah dapat melakukan penukaran uang pecahan kecil di kantor cabang BCA di seluruh Indonesia sesuai ketersediaan masing-masing cabang. Uang yang disediakan terdiri atas Uang Layak Edar (ULE) maupun uang baru apabila tersedia.

Selain layanan langsung di cabang, BCA juga menyiagakan hampir 150 kantor cabang yang melayani penukaran UPK melalui mekanisme registrasi website PINTAR milik Bank Indonesia. Melalui skema tersebut, masyarakat diwajibkan melakukan pemesanan terlebih dahulu secara daring sebelum datang ke kantor cabang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya, penukaran hanya dapat dilakukan sesuai kuota yang tersedia pada cabang pilihan. Nasabah juga diwajibkan membawa bukti pemesanan penukaran serta kartu identitas asli saat melakukan transaksi.

Di sisi lain, BCA turut memperkuat layanan digital guna memastikan kelancaran transaksi selama periode libur panjang. Berbagai kanal seperti aplikasi myBCA, BCA mobile, KlikBCA, serta jaringan ATM tetap dapat diakses nasabah selama 24 jam.

Untuk mendukung kenyamanan layanan, nasabah juga dapat menghubungi Halo BCA melalui call center 1500888, aplikasi haloBCA, WhatsApp resmi Bank BCA, media sosial X @HaloBCA, webchat, maupun email resmi perseroan apabila membutuhkan bantuan transaksi.

Berikut tata cara penukaran UPK dengan mekanisme registrasi website PINTAR dari Bank Indonesia :

- Daftar dan lakukan pemesanan terlebih dahulu melalui aplikasi PINTAR https://pintar.bi.go.id. Periode pelaksanaan penukaran UPK mengikuti jadwal yang telah ditentukan untuk masing-masing kantor cabang BCA.

- Penukaran hanya dapat dilakukan sesuai kuota yang tersedia di kantor cabang BCA yang telah ditentukan.

- Setelah mendapat alokasi penukaran uang di kantor cabang BCA yang dipilih pada website PINTAR, kemudian nasabah dapat datang ke kantor cabang tersebut sesuai jadwal untuk melakukan penukaran.

- Pada saat penukaran, nasabah dan masyarakat harus membawa bukti penukaran (hardcopy/softcopy) dan KTP asli sesuai dengan nama yang tertera pada bukti penukaran.

BATAM — Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, penawaran jasa penukaran uang pecahan ramai bermunculan di media sosial di Kota Batam. Warga menawarkan layanan tukar uang baru untuk kebutuhan Lebaran dengan mengenakan biaya administrasi berkisar Rp10.000 hingga Rp12.000 per Rp100.000.

Fenomena ini menarik minat masyarakat yang kesulitan memperoleh kuota penukaran uang melalui layanan resmi. Salah seorang warga Nongsa, Ade, mengaku sempat mencoba mendaftar penukaran melalui laman PINTAR milik Bank Indonesia, namun tidak berhasil.

“Daftarnya cukup lama. Kalau sekali gagal harus ulang dari awal, akhirnya kehabisan kuota. Jadi kemungkinan saya tukar lewat yang di media sosial saja,” ujarnya di Batam, Senin 23 Febuari 2026.

Menurut dia, semakin mendekati Lebaran, penawaran jasa tukar uang di media sosial semakin banyak dengan biaya jasa yang bervariasi. Ia memperkirakan tarif bisa meningkat seiring tingginya permintaan masyarakat.

“Mungkin makin dekat hari raya biayanya bisa naik.

Kalau sudah ada uang, lebih baik ditukar sekarang. Tapi saya juga menunggu THR suami cair dulu,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Ronny Widijarto, mengimbau masyarakat agar melakukan penukaran uang melalui lembaga resmi seperti perbankan atau layanan kas keliling BI guna menjamin keaslian dan kualitas uang rupiah.

Ia juga mendorong masyarakat serta pelaku usaha untuk mengoptimalkan transaksi non-tunai menggunakan QRIS selama Ramadan guna meminimalkan risiko peredaran uang palsu dan meningkatkan efisiensi transaksi.

“Supaya lebih praktis dan aman, baik pedagang maupun masyarakat sebaiknya memanfaatkan transaksi non-tunai atau QRIS. Sekarang penggunaannya sudah sangat mudah,” ujarnya.

Meski demikian, Ronny mengingatkan masyarakat yang tetap bertransaksi tunai untuk menerapkan metode 3D, yakni Dilihat, Diraba, dan Diterawang, guna memastikan keaslian uang rupiah.

Menurut dia, metode tersebut sudah cukup memadai untuk mengenali ciri keaslian uang tanpa alat khusus.

“Uang palsu yang pernah kami temukan tingkat kemiripannya tidak sampai 25 persen. Dengan 3D saja sudah bisa dikenali,” katanya.

BI Kepri, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan perbankan dan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi potensi peredaran uang palsu, terutama saat aktivitas ekonomi meningkat menjelang pembagian tunjangan hari raya (THR) dan belanja kebutuhan Lebaran.

Dengan peningkatan literasi masyarakat terkait ciri keaslian uang serta optimalisasi transaksi digital, BI berharap perputaran ekonomi selama Ramadan dan Idulfitri dapat berlangsung aman, lancar, dan kondusif.

Denpasar (ANTARA) -

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menggandeng enam bank umum untuk melayani penukaran uang pecahan kecil periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

“Maksimal jumlah penukaran Rp5,3 juta per orang (KTP),” kata Kepala Perwakilan Bi Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Bali, Kamis.

Layanan penukaran uang pecahan kecil periode 19-27 Februari itu dilakukan bersama melalui loket perbankan yaitu Bank BRI, BCA, BPD Bali, Bank Mandiri, BNI dan Bank BJB.

Agar masyarakat dapat menukarkan uang pecahan kecil, perlu melakukan pemesanan terlebih dahulu sebelum datang ke lokasi melalui laman pintar.bi.go.id.

Pada laman daring itu, masyarakat harus mengisi data identitas dan memilih wilayah, tanggal dan jam penukaran.

Kemudian, data pemesanan sesuai identitas menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), detail uang pecahan kemudian mencetak bukti pemesanan itu untuk ditunjukkan saat penukaran, sekaligus menunjukkan KTP.

Untuk penukaran pecahan Rp50 ribu, dapat dilakukan maksimal sebanyak Rp2,5 juta, pecahan Rp20 ribu dan Rp10 ribu masing-masing sebanyak Rp1 juta, pecahan Rp5.000 sebanyak Rp500 ribu, pecahan Rp2.000 sebanyak Rp200 ribu dan pecahan Rp1.000 sebanyak Rp100 ribu.

Saat melakukan penukaran, ia mengimbau masyarakat untuk menyusun lembaran uang sesuai pecahan dan tahun emisi agar rapi.

Selain bersama perbankan umum, layanan penukaran uang pecahan kecil juga diadakan oleh layanan ritel bank sentral itu di antaranya pada Kamis ini di Monumen Bajra Sandi Renon Denpasar mulai pukul 12.00-14.00 WITA, kemudian pada Selasa (24/2) di Masjid Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS) Bali di Denpasar mulai pukul 10.00-12.00 WITA, dan Masjid Agung Ibnu Batuta Puja Mandala Nusa Dua pada Kamis (26/2) pukul 10.00-12.00 WITA.

Penukaran uang pecahan kecil itu harus sesuai dengan data KTP dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp1,6 miliar dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Salah satu yang terjerat adalah Gubernur Riau Abdul Wahid.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang yang disita dalam bentuk pecahan rupiah, USD, poundsterling.

"Uang itu diduga bagian dari sebagian penyerahan kepada kepala daerah," kata Budi kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025).

Budi menjelaskan bahwa penyerahan uang diduga dilakukan sebelum operasi senyap digelar. Adapun uang dalam bentuk rupiah diamankan di Riau, USD dan poundsterling diamankan di Jakarta.

Budi menyebut uang-uang yang disita salah satunya berasal dari rumah Abdul Wahid.

Dia mengimbau kepada pemerintah Provinsi Riau untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan anggaran dan perbaikan lainnya.

"Terlebih, kalau tidak salah hitung ya, sudah empat kali Provinsi Riau ini ada dugaan tindak pidana korupsi atau korupsi yang kemudian ditangani oleh KPK," ujarnya.

KPK juga menemukan dugaan 'jatah preman' terkait tambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Riau, di mana yang disita berkaitan dengan dugaan ini.

"Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem atau jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah itu modus-modusnya," kata Budi.

Selain itu, pada Selasa (4/11/2025), KPK memeriksa 10 orang, di mana 9 orang dari hasil OTT di Riau, sedangkan satunya menyerahkan diri ke KPK.

Mereka di antaranya adalah Kepala Dinas PUPR, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, Arif Setiawan; Sekretaris Dinas PUPR-PKPP; lima kepala UPT; serta Tata Maulana (TM), kader PKB yang juga orang kepercayaan Abdul Wahid.

Selain itu, ada satu orang tambahan, yakni Dani M. Nursalam (DMN) selaku Tenaga Ahli Gubernur.

Budi menuturkan bahwa konstruksi perkara akan disampaikan secara detail pada konferensi pers, Rabu (5/11/2025).