Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam benak banyak orang, pahlawan selalu digambarkan sebagai sosok tanpa cela. Berjiwa besar, gagah berani, dan lahir dari penderitaan rakyat kecil. Namun, tak selamanya demikian. Salah satunya terjadi pada Imam Syafei atau Bang Pi'ie yang menjalani pekerjaan sebagai preman dan pahlawan-pejuang kemerdekaan.

Bang Pi'ie lahir pada Agustus 1923. Sejak kecil, dia dikenal keras kepala tapi juga sangat nasionalis. Dia membenci penjajahan Belanda dan peduli pada sesama pribumi yang hidup susah. Namun, kerasnya hidup di kawasan Pasar Senen menempanya jadi anak jalanan. Dia sering mencuri sayuran untuk bertahan hidup dan bergaul dengan para pedagang serta tukang becak.

Dari lingkungan itu, lahirlah kelompok 4 Sen, perkumpulan kecil yang dibentuk Bang Pi'ie. Setiap orang yang beraktivitas di pasar "menyetor" empat sen sebagai jaminan keamanan. Dengan kata lain, dia membuat sistem perlindungan ala preman, tapi efektif menjaga ketertiban pasar.

Titik balik hidupnya datang setelah menaklukkan jagoan besar di Senen. Kemenangan itu membuatnya menjadi penguasa wilayah tersebut. Tak ada yang berani menantang. Dia dikenal garang, berani, dan punya banyak pengikut. Namun, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, Bang Pi'ie memilih berpihak pada perjuangan. Dia menggunakan keberaniannya untuk melawan Belanda.

Dalam catatan Robert Cribb dalam Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949 (2010), dia membentuk pasukan Barisan Bambu Runcing yang kemudian berubah menjadi Laskar Rakyat Jakarta. Dengan kemampuan menggerakkan massa, dia dan kelompoknya ikut berperang bersama TNI mengusir pasukan Belanda. Berkat keberhasilannya di medan tempur, Bang Pi'ie akhirnya direkrut secara resmi menjadi anggota TNI, setelah sebelumnya hanya bertempur sebagai relawan.

Namun, langkahnya tak selalu mulus. Banyak pengikutnya yang kecewa karena tak diterima menjadi tentara. Untuk menampung mereka, Bang Pi'ie mendirikan organisasi bernama Cobra, yakni kumpulan bekas laskar, preman, dan bandit yang menjaga keamanan Jakarta. Cobra dikenal sebagai kelompok yang bisa mengendalikan situasi kota, dari pasar hingga aksi demonstrasi.

Kekuatan dan pengaruh besar Bang Pi'ie membuatnya disegani. Bahkan pada 1966, dia diangkat menjadi Menteri Urusan Keamanan Jakarta, menjadikannya satu-satunya menteri RI yang berasal dari dunia preman. Namun, kejayaannya tak bertahan lama.

Setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, Bang Pi'ie ditangkap dengan tuduhan terlibat G30S/PKI. Dia dipenjara selama delapan tahun, meski tak pernah ada bukti kuat yang menjeratnya. Banyak yang menduga penangkapannya lebih karena kesetiaannya pada Soekarno.

Usai bebas pada 1975, hidupnya tak lagi sama. Tak lama kemudian, Bang Pi'ie meninggal dunia. Namanya pun perlahan tenggelam, nyaris tak disebut dalam buku sejarah. Padahal, di balik julukan "preman Senen", Bang Pi'ie adalah pejuang sejati yang mengangkat senjata demi kemerdekaan bangsanya.

(mfa/wur)

JAKARTA - Ketika Republik Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, masa depan bangsa berada dalam situasi genting. Serangan militer Belanda, manuver diplomasi, dan strategi federalisme kolonial mengancam keutuhan negara.

Di tengah tekanan tersebut, muncul suara-suara dari daerah yang ikut menopang keberlangsungan Republik. Salah satunya berasal dari Gorontalo: Ajoeba Wartabone (1894–1957), pemimpin progresif yang menegaskan sikap antipecah belah di Indonesia Timur.

Kisah intelektual dan politik tersebut menjadi topik diskusi buku bertajuk, Suara dari Timur: Mengenang Ajoeba Wartabone dan Perjuangan Menuju Indonesia Bersatu yang digelar dalam rangkaian Ubud Writers & Readers Festival 2025, Sabtu, 1 November 2025.

Diskusi menghadirkan sejarawan Bali Anak Agung Bagus Wirawan, penulis buku, dosen, dan peneliti Basri Amin, serta peneliti partisipasi publik dari Inggris Isabella Roberts, dipandu Maruschka Niode, dengan moderator Amanda Katili.

Menurut Amanda Katili, kegiatan tersebut mengajak publik menengok kembali kontribusi daerah dalam pembentukan Indonesia modern, narasi yang jarang mendapat panggung nasional.

“Diskusi ini menambah wawasan generasi muda tentang perjuangan daerah sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya mencapai kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Kisah Ajoeba Wartabone, an unsung hero dari Gorontalo, mengingatkan kita pada fragmen sejarah yang kerap terabaikan dalam narasi perjuangan nasional. Diskusi ini membuka khazanah pemikiran lintas generasi,” kata Dosen FISIP Universitas Udayana Ni Wayan Wahyuni dikutip Senin (3/11/2025).

Diskusi tersebut mengupas buku biografi setebal 450 halaman terbitan Diomedia, yang berjudul Ajoeba Wartabone (1894–1957). Sekali ke Djokja Tetap ke Djokja. Biografi Gagasan dan Kepemimpinan dari Gorontalo untuk Indonesia Bersatu yang menyajikan riset arsip dalam dan luar negeri, menelusuri jejak nasionalisme, pembangunan pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan diplomasi lokal di masa awal Republik.

Buku tersebut menempatkan Indonesia Timur dalam konteks sejarah yang kerap luput dari narasi pusat. Salah satu kisah tentang Ajoeba yang tertulis dalam buku tersebut adalah saat Ajoeba menjadi peserta Konferensi Denpasar pada Desember 1946. Sebuah forum yang digelar Belanda untuk menyusun sistem federal.

Kehadiran Ajoeba menggambarkan sikap kritis terhadap upaya pecah-belah dan pentingnya menjaga kesatuan dari dalam struktur negara bagian. Dalam Sidang Parlemen Negara Indonesia Timur (NIT) pada 1947 di Makassar, Ajoeba menyampaikan pernyataan yang kemudian menjadi ikonik yakni “Sekali ke Djokja, Tetap ke Djokja”. Ucapan ini menjadi simbol dukungan terhadap pemerintah Republik di Yogyakarta serta penolakan terhadap sistem federal bentukan kolonial.

Antropolog dan Ketua Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia Meutia Farida Hatta Swasono memberi pengantar buku dan menilai karya ini memperluas wawasan publik tentang kontribusi daerah dan pembangunan berkeadilan.

Biografi Ajoeba Wartabone tidak hanya menghadirkan peristiwa sejarah, tetapi juga nilai, keberanian, dan keteguhan sikap yang menyalakan api persatuan pada masa awal Republik.

Naskah ini bagian dari CNBC Insight, menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Tepat dua tahun lalu, Israel memulai serangan besar-besaran terhadap warga Palestina. Sejak saat itu pula, masyarakat Indonesia semakin menunjukkan dukungan kuat kepada perjuangan rakyat Palestina.

Namun, tak banyak yang tahu bahwa hubungan solidaritas kedua bangsa ini sudah terjalin sejak lama. Bahkan pada masa lalu.

Ini terungkap lewat pemberitaan soal seorang dermawan asal Palestina bernama Muhammad Ali Taher. Ia rela menyerahkan seluruh uangnya di bank untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia.

Kejadian ini bermula pada Desember 1948 ketika Indonesia menghadapi Agresi Militer Belanda II. Serangan tersebut sempat membuat pemerintahan Republik lumpuh total.

Kala itu, ibu kota Yogyakarta diserang, para pemimpin ditangkap, dan ekonomi rakyat porak-poranda. Banyak warga terpaksa mencari cara bertahan hidup.

Ada yang melakukan penyelundupan. Ada pula yang bergotong royong membantu perjuangan mengusir tentara Belanda.

Sementara di luar negeri, para diplomat Indonesia berjuang keras mencari dukungan dari bangsa-bangsa lain agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Dari sekian banyak dukungan yang datang, salah satu yang paling menyentuh adalah bantuan dari Muhammad Ali Taher.

Mengutip situs Eltaher, Ali Taher lahir di Nablus, Tepi Barat, Palestina, pada 1896. Dia adalah pengusaha sukses yang memiliki beberapa perusahaan media besar di Mesir.

Sebagai seseorang yang juga berasal dari negeri terjajah, Ali Taher memiliki empati mendalam kepada bangsa-bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan-termasuk Indonesia. Dia dikenal kerap menerima para tokoh perjuangan di kantornya, termasuk tokoh-tokoh dari Indonesia.

Persinggungan antara Ali Taher dan Indonesia terjadi melalui Mohamed Zen Hassan, seorang diplomat Indonesia sekaligus Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia. Hassan merupakan salah satu aktor utama di balik dukungan besar negara-negara Arab terhadap kemerdekaan Indonesia.

Berkat lobi-lobinya, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 22 Maret 1946. Ini disusul negara-negara Arab lainnya.

Dalam salah satu pertemuannya di Mesir, Hassan diajak oleh Ali Taher ke Bank Arabia. Tanpa disangka, Ali Taher menarik seluruh uangnya dari bank tersebut.

Hassan semula tidak mengira uang itu ditujukan untuk rakyat Indonesia. Namun ternyata, seluruh tabungan pribadi itu diserahkan untuk perjuangan bangsa Indonesia.

"Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia," kata Ali Taher, dikutip dari memoar Mohamed Zen Hassan berjudul Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri (1970).

Sayangnya, tak ada catatan pasti mengenai berapa jumlah uang yang disumbangkan. Namun, yang jelas, bantuan itu sangat berarti bagi Indonesia yang tengah berjuang melawan penjajahan.

Kisah ini pula yang menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia hingga kini tetap teguh mendukung Palestina.

Sejak awal, Indonesia menolak mengakui keberadaan Israel yang diproklamasikan pada 14 Mei 1948. Presiden Soekarno dengan tegas berpihak kepada Palestina karena menilai Israel telah merampas tanah rakyat Palestina.

Sikap itu terus dijaga hingga berbagai peristiwa internasional, seperti Konferensi Asia Afrika 1955, Asian Games 1962, dan banyak acara lainnya. Di mana Israel tidak diperbolehkan hadir.

Dalam pidatonya pada 17 Agustus 1966, Presiden Soekarno menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah bentuk konsistensi perjuangan bangsa yang harus dijaga selamanya.

"Kita harus bangga bahwa kita adalah satu bangsa yang konsekuen terus, bukan saja berjiwa kemerdekaan, bukan saja berjiwa antiimperialisme, tetapi juga konsekuen terus berjuang menentang imperialisme. Itulah pula sebabnya kita tidak mau mengakui Israel," ungkap Presiden Soekarno.

(mfa/șef)