Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan terus memperbaiki layanan perlindungan pekerja termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ya, mitigasi yang kita lakukan, yang pertama tentunya dari sisi JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, JKP merupakan bantalan sosial yang sangat penting bagi korban PHK. Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

“Karena bagi seseorang yang ter-PHK, JKP ini sangat penting. Pertama tentunya dia akan mendapatkan semacam, katakanlah, kompensasi keuangan, yang di situ adalah cash benefit, yang bisa dimanfaatkan selama dia masa tunggu untuk mencari pekerjaan,” ujar Anwar.

Tak hanya menjadi bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, JKP sekaligus menjadi wadah penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

“Kemudian dia juga mendapatkan manfaat untuk pelatihan kerja, baik itu reskilling maupun upskilling. Lalu, yang ketiga, akses dan juga bimbingan untuk mendapatkan di situ adalah pelayanan berkaitan dengan ketenagakerjaan, misalnya informasi-informasi pekerjaan yang terbuka dan sebagainya,” kata Anwar.

Oleh karena itu, Kemnaker pun mendorong pekerja untuk memahami syarat kepesertaan program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap untuk melakukan mitigasi lebih lanjut terkait dengan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas tingginya harga gas industri nonsubsidi.

“Mitigasi inilah yang paling penting. Artinya, seseorang yang ter-PHK, bagaimana masa-masa dia ketika mencari pekerjaan, kemudian bagaimana juga termasuk angkatan kerja baru yang memang harus kita serap di dalam lapangan kerja,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea pada Selasa (23/6) melaporkan adanya potensi PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Anwar mengatakan pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut terkait penyebab hingga solusi yang akan ditawarkan.

“Kami harus melakukan kajian terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja/serikat buruh. Yang jelas tadi, mapping kita terkait dengan sektoral-sektoral yang memiliki kontribusi terhadap besarnya jumlah PHK ini,” kata Anwar.

“Tentunya kita akan melakukan telaah, penyebabnya apa, mitigasinya apa,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah telah melakukan langkah mitigasi pencegahan gelombang PHK di sektor padat karya melalui penurunan harga gas industri nonsubsidi.

Said Iqbal dalam keterangan terpisah, Senin (29/6), mengatakan langkah ini dilakukan agar sektor padat karya seperti industri keramik, granit, dan tekstil dapat tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

“Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya memperkirakan kenaikan harga gas industri berdampak kepada pengguna gas yang tidak mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), serta adanya penurunan produksi/lifting di beberapa sumur khususnya di Jawa Barat.

Guna menutup kekurangan pasokan imbas penurunan produksi tersebut, industri kemudian mencari sumber baru melalui Liquefied Natural Gas (LNG) dari daerah-daerah lain, sehingga biaya logistik turut memengaruhi harga final dari gas industri tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah telah melakukan langkah mitigasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya melalui penurunan harga gas industri nonsubsidi.

Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan langkah ini dilakukan agar sektor padat karya seperti industri keramik, granit, dan tekstil dapat tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

“Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.

Hal ini menyusul laporan Ketua Umum KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea pada Selasa (23/6) yang mengatakan bahwa ada potensi PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat.

Selain industri keramik, Said Iqbal mengatakan pemerintah bersama serikat buruh/pekerja juga melakukan mitigasi pencegahan relokasi produksi dua perusahaan komponen otomotif PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto, Jawa Timur, yang merupakan bagian dari Grup Yazaki.

Ia mengatakan, melalui dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana pemindahan sekitar 50 persen lini produksi ke Vietnam berhasil ditekan menjadi hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi.

“Berdasarkan business plan perusahaan hingga tahun 2030, pengurangan tenaga kerja nantinya dilakukan secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang berakhir, bukan melalui PHK massal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan pihaknya juga aktif memastikan pembayaran hak-hak pekerja yang terkena PHK dapat terlaksana dengan tepat sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan,” kata Said Iqbal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya siap melakukan upaya mitigasi dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada beberapa sektor industri, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi,” kata Dasco saat ditemui di Jakarta, Selasa.

“Tetapi kemudian (untuk mengantisipasi) dampak-dampak ke depan, kami dalam waktu dekat, insya Allah, Jumat (26/6), kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder, termasuk Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal-hal seperti itu,” katanya lagi.

Ia kemudian memberikan contoh salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, yang terancam tutup dan melakukan PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang pekerja akibat kenaikan harga gas industri.

Hal itu menyusul laporan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa setidaknya 7-10 hari ke depan akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.

Dasco pun segera melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) guna membicarakan harga gas industri yang mengalami kenaikan.

“Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan,” ujarnya.

Di sisi lain, Dasco juga mengajak serikat pekerja/buruh untuk kompak menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi yang kian menantang, imbas dinamika geopolitik dan perekonomian global.

“Terlebih lagi kita harus sama-sama menjaga kestabilan ekonomi, kestabilan politik untuk kemakmuran dan juga untuk kepentingan rakyat kita,” katanya pula.

“Memang dampak dari global itu luar biasa. Tetapi kalau kita sama-sama kompak, kita sama-sama berkeinginan baik untuk memecahkan hal ini bersama, tentunya kita bisa sama-sama memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang kemudian akan membuat rakyat kita menjadi susah,” ujarnya lagi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyiapkan pengembangan perkebunan kakao seluas 68.734 hektare hingga 2027 sebagai salah satu strategi memperkuat sektor ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan pengembangan kakao dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.

"Pada Kamis (12/3/2026) kemarin sudah audiensi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan salah satu poin usulan kerja sama yaitu pengembangan kakao," kata dia.

Dia menyebut estimasi anggaran pengembangan kakao melalui program peremajaan tanaman, perluasan lahan baru, dan peningkatan produksi mencapai Rp357,52 miliar, sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan produksi perkebunan, tetapi membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan industri pengolahan produk turunan kakao yang berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

"Pemerintah provinsi memproyeksi penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor perkebunan kakao kurang lebih mencapai 2.500 orang," kata Dominggus.

Pada tahap awal, kata Dominggus, pengembangan perkebunan kakao difokuskan di dua wilayah yaitu Kabupaten Manokwari dengan potensi luasan lahan mencapai 2.381 hektare dan Kabupaten Manokwari Selatan 4.530 hektare kebun.

Komoditas unggulan dari sektor perkebunan yang juga masuk dalam daftar usulan kerja sama pemerintah provinsi dengan Kementerian Pertanian yaitu pengembangan komoditas pala di Kabupaten Fakfak dan Kaimana dengan total luas 30.778 hektare.

"Untuk kakao, pada tahap awal, pemerintah provinsi target penambahan lahan kebun baru seluas 1.500 hektare. Komoditas pala juga kami usulkan masuk program kerja sama," ujarnya.

Dia mengatakan sektor perkebunan memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi daerah karena langsung melibatkan peran aktif masyarakat, terutama yang berdomisili di wilayah perkampungan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menilai kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), membuka peluang ekonomi baru.

“Akses energi bersih ini bukan hanya soal terang. Ini membuka peluang ekonomi baru,” ujar Yuliot, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Yuliot melihat PLTMH ini sebagai pemicu usaha produktif, seperti tenun ikat yang bisa dijahit lebih lama, pengerjaan produksi rumahan yang tak lagi tergantung matahari, dan kelas malam bagi anak-anak yang ingin mengejar pelajaran tambahan.

“Wairara menjadi desa pertama di kawasan ini yang benar-benar merdeka dari kegelapan,” tutur dia.

PLTMH Wairara berkapasitas 128 kW memanfaatkan aliran Sungai Pakuhuay. Dari sana, arus kecil yang tak mencolok kini mengalirkan listrik ke 105 sambungan, meliputi rumah tangga, sekolah, puskesmas, kantor kecamatan, kantor desa, hingga rumah ibadah.

Dari sisi ekonomi energi, Yuliot menyampaikan pergeseran ini terasa nyata. Sebelumnya, ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menghabiskan hingga sekitar 62 ribu liter bahan bakar minyak (BBM) per tahun untuk wilayah tersebut.

Kini, dengan energi air mikro, biaya produksi listrik dipangkas hingga sekitar 0,03 dolar AS per kWh. Selisih ini membuat kas desa dan kantong warga sedikit lebih lega.

"Dari sisi geografis justru kalau kita pakai diesel itu 1 liter sekitar 20 ribu sampai di tempat. Kalau ini (PLTMH), kita tidak memerlukan diesel, justru ada kesinambungan. Kalau menggunakan diesel jam nyala itu kan juga terbatas. Kalau ini kan bisa 24 jam nyala sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Yuliot.

Lebih lanjut, Yuliot juga menyampaikan PLTMH Wairara dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga merupakan bagian daripada penguatan perangkat desa.

“Dengan adanya pengelolaan oleh BUMDes, justru perawatan terhadap PLTMH ini bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat dari luar negeri masih menjadi sorotan. Di tengah upaya mendorong kemandirian industri farmasi dalam negeri, muncul harapan besar pada pengembangan obat berbahan dasar herbal.

Business Development and Scientific Affairs Director PT Dexa Medica Raymond Tjandrawinata mengungkapkan, substitusi obat kimia dengan obat herbal bisa menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan impor.

"Misalnya obat diabetes saja diganti obat herbal, berapa potensi penurunan daripada importasi bahan baku obat dan lain-lain? Itu saja mungkin bisa turun 20%, belum obat-obat yang lain, apalagi kalau kita bicara mengenai, misalnya obat ini dikurangi untuk pelancar darah, diabetes, hipertensi," kata Raymond dalam Indonesia Herbal Mini Expo (IDHAX) 2025 di Jakarta, Selasa (14/10).

Potensi penurunan impor bahan baku obat bahkan bisa lebih besar jika Indonesia serius mengembangkan obat berbahan alam yang terbukti efektif. Ia mencontohkan obat batuk kimia yang masih mengandalkan bahan impor, padahal Indonesia punya alternatif lokal yang mumpuni.

"Obat batuk itu masih impor kok. Nah kita punya obat Herbakof yang berasal dari bahan alam Indonesia, dan tidak kalah efektifnya, dan bahkan lebih efektif. Itu saja importasi daripada bahan baku obat kimia akan berkurang bisa 30% lagi," ujarnya.

Saat ini, mayoritas bahan baku obat Indonesia masih berasal dari negara-negara seperti India dan China. Kedua negara itu unggul dalam skala produksi yang besar dan efisiensi distribusi global.

"Bahan baku banyak India, Cina, karena mereka sangat bagus dalam bukan hanya muternya bagus, tapi mereka sudah mempunyai economic of scale karena mereka menyuplai seluruh dunia, bukan hanya ke Indonesia, bukan di negaranya sendiri, tapi Amerika ya beli dari mereka, kemudian Eropa juga beli dari mereka," ungkap Raymond.

Dengan jumlah penduduk yang besar, imbuh dia, Indonesia memiliki pasar yang sangat potensial untuk menjadi pemain utama di industri farmasi kawasan.

"Sebetulnya kan Indonesia itu cukup besar pasarnya, dengan 280 juta orang. Ini kan salah satu nilai yang besar di ASEAN bahkan kalau kita lihat di sini, kita kan nomor 1 di ASEAN," sebutnya.