Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan transportasi udara berupa helikopter untuk mendukung agenda kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke sentra pengembangan komoditas kakao di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Rabu, mengatakan peninjauan ke lokasi pengembangan kakao merupakan bagian dari rangkaian agenda Wapres Gibran saat menghadiri Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV.

“Kami siapkan helikopter karena Wapres tidak hanya membuka kegiatan Pesparawi Nasional di Manokwari, tapi akan ke Manokwari Selatan melihat pengembangan tanaman kakao,” ujarnya.

Selain peninjauan kawasan pengembangan kakao, Dominggus juga meminta Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan menyiapkan kebutuhan dalam penanaman kakao secara simbolis oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Luas lahan pengembangan komoditas kakao tahap awal yang harus disiapkan kurang lebih 1.100 hektare dan selanjutnya akan ditingkatkan hingga 2.000 hektare sesuai permintaan dari Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan.

"Perlu disiapkan penanaman secara simbolis sebanyak 1.100 hektare dulu, dan pasti akan dikejar sesuai permintaan Bupati Mansel sebanyak 2.000 hektare," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan mengatakan, pemerintah kabupaten akan menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan sesuai arahan tim protokoler wakil presiden, termasuk jika ada agenda peninjauan langsung ke kebun kakao milik masyarakat.

Kunjungan Wapres Gibran menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi perkebunan kakao di Ransiki, Manokwari Selatan yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat setempat.

"Kami siap menerima petunjuk dan kami juga akan menyiapkan apa yang nanti menjadi kebutuhan kehadiran wapres dan rombongan di Mansel," katanya.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat Forkopimda Papua Barat, kata dia, Pemerintah Kabupaten segera menggelar rapat koordinasi bersama unsur forkopimda setempat guna memastikan seluruh aspek teknis, pengamanan, dan pelayanan kunjungan berjalan lancar.

"Setelah rapat ini kami akan langsung mengumpulkan Forkopimda Mansel untuk membahas semua kebutuhan yang harus dipersiapkan," ujar Bernard.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua Barat meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui bimbingan teknis guna menghasilkan produk kreatif dan berdaya saing ekspor.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Selasa, mengatakan peningkatan kapasitas pelaku UMKM menjadi langkah strategis memperkuat sektor ekonomi daerah, terutama melalui pengembangan perdagangan luar negeri.

“Pengembangan produk UMKM berjalan maksimal, jika pelaku usaha punya kemampuan mengolah dan menciptakan produk bernilai tinggi,” ujar Dominggus.

Menurut dia, Papua Barat memiliki potensi besar dari berbagai komoditas unggulan seperti perikanan, kehutanan, hingga produk olahan berbasis sumber daya alam yang dinilai dapat bersaing dengan produk lainnya di pasar global.

Potensi tersebut harus didukung dengan kemampuan dari masing-masing pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar melalui pemanfaatan teknologi digital, serta manajemen keuangan.

“Masih banyak pelaku UMKM hadapi kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur, logistik, dan minim pemahaman tentang produk ekspor,” ujarnya.

Kepala Disperindag Papua Barat Bondan Santoso menjelaskan bahwa, pelaksanaan bimtek bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan produk yang semakin inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

Bimtek tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, antara lain tenaga ahli standardisasi produk ekspor Kementerian Perdagangan, perwakilan Bank Indonesia, akademisi, serta Bea Cukai Manokwari.

“Peserta kegiatan terdiri dari pelaku UMKM di Manokwari dan perwakilan dari sejumlah kabupaten di Papua Barat,” ucap Bondan.

Dia berharap, melalui peningkatan kapasitas, pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal, tetapi juga berkembang menjadi eksportir yang mampu bersaing di pasar internasional serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pelaku UMKM juga dibekali pemahaman terkait prosedur dan aturan ekspor agar mampu memenuhi standar pasar internasional,” ujar Bondan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penambahan dana transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp1,15 triliun serta peningkatan fleksibilitas pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) guna mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan orang asli Papua.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melalui keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Selasa, mengatakan keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama merealisasikan pembangunan, terutama pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Senin (13/4) kemarin saat pertemuan gubernur se-Tanah Papua dengan Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta, saya sudah sampaikan usulan dimaksud,” kata Dominggus.

Ia menjelaskan bahwa usulan penambahan TKD Rp1,15 triliun dari total pagu 2026 untuk pemerintah provinsi sebesar Rp3,64 triliun mencakup dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), serta dukungan pembiayaan infrastruktur.

Pemerintah provinsi juga mendorong agar DBH minyak dan gas (migas) dalam kerangka Otsus dapat dikelola lebih fleksibel dengan opsi dikeluarkan dari kategori dana TKD atau tetap dalam skema dimaksud namun ruang pemanfaatannya lebih luas.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjawab keterbatasan anggaran serta mempercepat pembangunan di Papua Barat,” ujar dia.

Pada aspek penggunaan dana Otsus, menurut dia, pemerintah provinsi mengusulkan sejumlah kebijakan, antara lain pengakuan belanja hibah keagamaan sebagai bagian dari sektor pendidikan dan dukungan pembinaan olahraga untuk pembangunan sumber daya manusia.

Kemudian, pembiayaan kegiatan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang merupakan lembaga kultur orang asli Papua, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan guna memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.

“Kami usulkan beberapa kebijakan strategis yang dapat dibiayai dari dana Otsus,” ujar Dominggus.

Selain itu, kata dia, pemerintah provinsi juga menyampaikan agar kebijakan pengelolaan dana Otsus lebih mempertimbangkan kondisi geografis Papua Barat, termasuk tingginya indeks kemahalan konstruksi dan tantangan pembangunan di wilayah terpencil.

Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan masyarakat, terutama orang asli Papua (OAP) di seluruh wilayah Papua Barat.

“Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” kata Dominggus.

Pertemuan Gubernur Papua Barat dengan Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) Kementerian Keuangan turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinussa dan Plt Kepala Bappeda Papua Barat Charlie Danny Heatubun.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama jajarannya melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bhalil Lahadalia guna membahas realisasi participating interest (PI) 10 persen dan jatah alokasi gas daerah.

Asisten II Sekda Papua Barat Melkias Werinussa dalam keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Sabtu, mengatakan pemerintah provinsi terus berupaya agar segera memperoleh dana hak partisipasi sebesar 10 persen dari hasil produksi minyak dan gas (migas).

“Jumat (10/4) kemarin pak Gubernur sudah menyampaikan langsung kepada pak Menteri ESDM, agar dana PI 10 persen bisa terealisasi,” kata Melkias.

Selain PI 10 persen dan jatah gas sebanyak 20 juta kaki kubik per hari (mmscfd), Gubernur juga menyampaikan soal penentuan lokasi kontrak kerja sama baru untuk perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Papua Barat, serta penetapan wilayah pertambangan rakyat.

Pemerintah provinsi telah mengusulkan sejumlah lokasi yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Manokwari, Pegunungan Arfak dan Teluk Wondama sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR), namun perlu persetujuan dari pemerintah pusat.

“Untuk jatah gas 20 mmscf itu merupakan komitmen pak Menteri, jadi dalam setahun Papua Barat mendapatkan dua kali pengapalan,” kata Melkias.

Ia mengatakan, Menteri ESDM Bhalil Lahadalia akan berkoordinasi dengan perusahaan migas asal Inggris, British Petroleum (BP) untuk merealisasikan PI 10 persen bagi Papua Barat, sementara untuk Genting Oil dijadwalkan mulai berproduksi pada April 2027.

Pembahasan lokasi WPR yang diusulkan oleh pemerintah provinsi terlebih dahulu dibahas secara komprehensif sebelum ditetapkan oleh DPR, sehingga operasional pertambangan rakyat nantinya tidak mengalami hambatan.

“Menteri ESDM telah menginstruksikan direktur jenderal terkait untuk berkoordinasi dengan Dinas ESDM Papua Barat guna membahas usulan WPR sebelum ditetapkan oleh DPR,” ucap Melkias.

Kepala Dinas ESDM Papua Barat Sammy Djunire Saiba mengatakan, keterlibatan daerah dalam pengelolaan migas akan mendorong perekonomian dan hal itu sesuai amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

Pemerintah provinsi telah menyiapkan dokumen pembentukan BUMD yang bertanggung jawab mengelola dana PI 10 persen dari hasil produksi migas di Kabupaten Teluk Bintuni.

“Regulasi itu mengatur soal ketentuan penawaran participating interest 10 persen pada wilayah kerja migas,” kata Sammy.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penyelenggaraan rapat koordinasi teknis nasional (rakorteknas) guna mempercepat penataan dan legalisasi pertambangan mineral logam.

Usulan tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.

Dalam keterangannya, yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Dominggus mengatakan rakorteknas merupakan langkah pemerintah merespons maraknya pertambangan tanpa izin yang merugikan negara, merusak lingkungan, serta berpotensi memicu konflik sosial.

Pertambangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tetapi, pengelolaan pertambangan masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga perlu ada langkah pemerintah," kata Dominggus.

Tantangan itu, kata dia, antara lain penetapan wilayah pertambangan (WP), wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang belum berjalan optimal.

Kemudian, keterbatasan akses masyarakat, khususnya masyarakat adat terhadap legalitas pengelolaan tambang sehingga mengakibatkan aktivitas ilegal di Papua Barat semakin berkembang.

"Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum serta membuka ruang bagi praktik pertambangan ilegal," ujarnya.

Menurut Dominggus, upaya penanganan aktivitas tambang ilegal selama ini yang berfokus pada penegakan hukum belum mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui legalisasi, penataan wilayah pertambangan, pemberdayaan masyarakat adat, serta penguatan pengawasan.

"Langkah penegakan hukum selama ini sudah berjalan, tapi tetap saja ada kegiatan tambang ilegal," kata Dominggus.

Ia berharap rakorteknas menjadi forum strategis menyamakan persepsi, harmonisasi regulasi lintas sektor, serta perumusan langkah konkret percepatan reformasi tata kelola pertambangan.

Ia juga menilai koordinasi lintas kementerian/lembaga menjadi kunci, mengingat sektor pertambangan berkaitan erat dengan kebijakan kehutanan, tata ruang, dan lingkungan hidup.

"Supaya pengelolaan sumber daya mineral berjalan lebih tertib, legal, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian," ucap Dominggus.

Pertemuan itu turut dihadiri Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, dan Sekretaris Daerah Ali Baham Temongmere.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat menawarkan proyek pengembangan Bandara Rendani, Manokwari, kepada investor asal Tiongkok guna mempercepat peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, dalam siaran pers yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan ada sejumlah peluang investasi yang ditawarkan kepada investor Tiongkok, termasuk Bandara Rendani.

"Rabu (8/4/2026) kemarin kami sudah bertemu dengan investor asal Tiongkok di Jakarta, untuk tawarkan potensi investasi," ujarnya.

Ia menjelaskan pengembangan Bandara Rendani Manokwari menjadi salah satu program prioritas daerah yang mengalami penundaan selama beberapa tahun, sehingga perlu dibuka akses kepada investor luar negeri.

Pengembangan Bandara Rendani mencakup perpanjangan landasan pacu hingga 2.500 meter, pembangunan tiga garbarata, serta infrastruktur pendukung lainnya untuk meningkatkan kapasitas layanan penerbangan bagi masyarakat.

"Pengembangan Bandara Rendani sangat penting untuk memperkuat konektivitas, mendukung arus investasi dan distribusi logistik di Papua Barat," ujarnya.

Selain sektor kebandarudaraan, Dominggus juga memaparkan potensi investasi lainnya di Provinsi Papua Barat, seperti sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, serta optimalisasi potensi minyak dan gas bumi (migas).

Pemerintah provinsi turut menawarkan pengembangan industri etanol berbasis singkong sebagai bagian dari hilirisasi sektor pertanian kepada investor Tiongkok, sekaligus peluang kerja sama pendidikan vokasi dan layanan kesehatan.

"Ada potensi blok migas yang belum beroperasi dan rencana dilelang. Kemudian, pembangunan fasilitas cold storage untuk mendukung ekspor hasil ikan ke China melalui Shanghai," kata Dominggus.

Delegasi investor Tiongkok menyampaikan minat awal mendukung proyek pengembangan bandara dengan estimasi nilai sekitar Rp7 triliun yang akan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) Tiongkok.

Investor Tiongkok juga menawarkan peluang kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait pengolahan sampah dan pengembangan telekomunikasi berbasis satelit.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat melanjutkan pembahasan dalam forum ekonomi regional di Shanghai pada Mei 2026, termasuk promosi potensi investasi daerah dan penjajakan kerja sama lanjutan dengan investor strategis.

Pemerintah Provinsi Papua Barat juga diminta menyiapkan proposal proyek prioritas, khususnya di sektor kebandarudaraan dan telekomunikasi.

Turut hadir dalam pertemuan itu Direktur Doreka Foundation Toni selaku penghubung antara Pemprov Papua Barat dengan investor Tiongkok, Kepala DLHP Papua Barat, dan Plt Kepala Bappeda Papua Barat.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyiapkan pengembangan perkebunan kakao seluas 68.734 hektare hingga 2027 sebagai salah satu strategi memperkuat sektor ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan pengembangan kakao dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.

"Pada Kamis (12/3/2026) kemarin sudah audiensi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan salah satu poin usulan kerja sama yaitu pengembangan kakao," kata dia.

Dia menyebut estimasi anggaran pengembangan kakao melalui program peremajaan tanaman, perluasan lahan baru, dan peningkatan produksi mencapai Rp357,52 miliar, sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan produksi perkebunan, tetapi membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan industri pengolahan produk turunan kakao yang berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

"Pemerintah provinsi memproyeksi penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor perkebunan kakao kurang lebih mencapai 2.500 orang," kata Dominggus.

Pada tahap awal, kata Dominggus, pengembangan perkebunan kakao difokuskan di dua wilayah yaitu Kabupaten Manokwari dengan potensi luasan lahan mencapai 2.381 hektare dan Kabupaten Manokwari Selatan 4.530 hektare kebun.

Komoditas unggulan dari sektor perkebunan yang juga masuk dalam daftar usulan kerja sama pemerintah provinsi dengan Kementerian Pertanian yaitu pengembangan komoditas pala di Kabupaten Fakfak dan Kaimana dengan total luas 30.778 hektare.

"Untuk kakao, pada tahap awal, pemerintah provinsi target penambahan lahan kebun baru seluas 1.500 hektare. Komoditas pala juga kami usulkan masuk program kerja sama," ujarnya.

Dia mengatakan sektor perkebunan memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi daerah karena langsung melibatkan peran aktif masyarakat, terutama yang berdomisili di wilayah perkampungan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman guna membahas penguatan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah Papua Barat.

Pertemuan, yang berlangsung di Jakarta, Kamis, itu bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

"Pembangunan sektor pertanian merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Dominggus, melalui keterangan tertulis, yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Kamis.

Ia menjelaskan Papua Barat memiliki potensi sumber daya lahan yang besar untuk pengembangan berbagai komoditas, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan hingga peternakan, termasuk komoditas unggulan lokal.

Namun demikian, pengembangan pertanian menghadapi sejumlah tantangan, antara lain meningkatnya kebutuhan pangan, persaingan pemanfaatan lahan, serta masuknya produk pertanian dari luar Papua Barat yang berpotensi membawa hama dan penyakit tanaman.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi yakni keterbatasan infrastruktur pertanian, pengelolaan sumber daya air, akses pembiayaan bagi petani kecil, serta dampak perubahan iklim yang berpengaruh terhadap keberlanjutan produksi pangan.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi mengajukan dukungan kepada Kementerian Pertanian dalam bentuk kebijakan strategis, program prioritas, serta dukungan penganggaran guna memperkuat pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah.

"Dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat antara lain pembangunan dan peningkatan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta sarana pascapanen," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi dan perlindungan lahan pertanian melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), penguatan sentra produksi pangan melalui bantuan benih unggul, pupuk, serta alat dan mesin pertanian.

"Penerapan mekanisasi dan teknologi tepat guna serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian turut menjadi perhatian penting dalam pengembangan sektor ini," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Papua Barat juga menyampaikan dukungan terhadap program hilirisasi ayam terintegrasi nasional yang digagas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan guna mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua Barat sementara menyelesaikan pembangunan pabrik mini pakan ternak dengan kapasitas produksi sekitar 1.000 kilogram per jam yang akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.

Pemerintah daerah berharap adanya dukungan Kementan dalam penyediaan bahan baku pakan ternak seperti jagung dan kedelai, penyediaan indukan ayam petelur dan pedaging, pembangunan rumah potong unggas, serta fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).

"Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat semakin diperkuat guna mewujudkan pembangunan sektor pertanian yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Papua Barat," kata Dominggus.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Upaya pemerintah daerah bisa berjalan maksimal, tentu membutuhkan dukungan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri,

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bertemu dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni untuk memperkuat koordinasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tertib, dan akuntabel.

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis, tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Dalam siaran pers, dia menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, memperkuat disiplin pelaksanaan anggaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah agar lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan.

Pemerintah provinsi membutuhkan dukungan pembinaan dan pendampingan dari Kemendagri agar dapat meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah guna mendorong kemandirian fiskal Papua Barat.

“Upaya pemerintah daerah bisa berjalan maksimal, tentu membutuhkan dukungan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Menurut dia, Kemendagri akan terus memberikan pembinaan, pendampingan teknis, serta penguatan kebijakan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Papua Barat didampingi Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere, Plt Kepala Bappeda Charlie Heatubun, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bondan Santoso, Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat Samoel Aronggear, serta Kepala Badan Penghubung Papua Barat Erik Ayatanoi.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen memperluas literasi dan inklusi keuangan di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan melibatkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu prioritas untuk pemerataan pembangunan ekonomi.

Hal itu bertujuan agar masyarakat, terutama pelaku UMKM dapat mengakses layanan keuangan melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya secara mudah, aman, dan terjangkau.

"Perluasan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan memerlukan kolaborasi yang kuat dengan TPAKD di dua provinsi," kata dia.

Ia menjelaskan perluasan program edukasi dan literasi keuangan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan UMKM, pengenalan produk perbankan, sosialisasi keuangan digital, dan akses pembiayaan.

Keberadaan Kantor OJK Papua Barat di Manokwari dengan cakupan wilayah kerja hingga Papua Barat Daya bertujuan memastikan setiap program edukasi dan literasi layanan keuangan berjalan lebih terarah.

"Oleh karena itu, mulai tahun 2025 OJK resmi beroperasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya," ujarnya.

Dia menjelaskan tentang optimalisasi program edukasi dan sosialisasi tersebut berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat sehingga dapat terhindar dari praktik keuangan yang tidak sehat.

Penguatan literasi keuangan juga menjadi upaya preventif meminimalkan maraknya penawaran investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) yang berpotensi merugikan masyarakat.

"Kalau pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan semakin baik, maka tingkat inklusi juga terus tumbuh," kata Mahendra.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berharap, OJK dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan karena akan menentukan arah keberlanjutan pengembangan sektor riil, termasuk UMKM.

Selain itu, akses produk dan layanan jasa keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas kredit karena membantu pelaku UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah.

"Supaya perekonomian masyarakat semakin meningkat, terutama yang berpenghasilan rendah juga mendapatkan akses pembiayaan yang sama," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meresmikan sekaligus mengukuhkan Budi Rahman sebagai Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025