Pengaduan selama ini yang kita terima hampir 50 persen lebih berkaitan dengan perizinan. Kemudian 14 persen ini berkaitan dengan lahan dan tata ruang

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) mencatat sebanyak 63 dari 127 aduan pelaku usaha terkait hambatan usaha dan investasi telah diselesaikan hingga 22 April 2026.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking) Satgas P2SP sekaligus Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, Satya Bhakti Parikesit mengatakan aduan tersebut ditangani melalui Kanal Debottlenecking sebagai sistem penyelesaian hambatan lintas kementerian dan lembaga.

“Dari 127 pengaduan ini, 63 aduan sudah diselesaikan,” kata Satya dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan Kanal Debottlenecking dibentuk untuk menerima, memetakan, memvalidasi, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha.

Dari total aduan tersebut, sebanyak 50 aduan masih dalam proses, sementara 14 aduan tidak diproses.

Hingga 22 April 2026, tingkat penyelesaian aduan mencapai 56 persen, sementara 44 persen sisanya masih dalam proses penanganan.

Berdasarkan jenis isu, mayoritas aduan berkaitan dengan perizinan usaha sebanyak 64 aduan atau 50 persen, diikuti lahan dan tata ruang 18 aduan atau 14 persen.

“Pengaduan selama ini yang kita terima hampir 50 persen lebih berkaitan dengan perizinan. Kemudian 14 persen ini berkaitan dengan lahan dan tata ruang,” ujarnya.

Satya mengatakan aduan lain mencakup persoalan syarat ekspor-impor, ketersediaan energi, listrik, serta hambatan teknis lainnya.

Ia menuturkan Kanal Debottlenecking juga dirancang agar proses penyelesaian aduan pelaku usaha berjalan transparan dan dapat dipantau.

“Pelaku usaha yang memasukkan pengaduan melalui kanal tersebut dapat melihat progres penyelesaiannya,” ungkap dia.

Satya menjelaskan Pokja Debottlenecking merupakan bagian dari Satgas P2SP untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Menurut dia, satgas tersebut bertugas mengoordinasikan kebijakan, melakukan pengawasan dan evaluasi, serta menyelesaikan hambatan strategis dalam pelaksanaan program pemerintah.

Ia menambahkan penyelesaian hambatan usaha penting untuk memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan mendorong sektor riil bergerak.

“Pertumbuhan ekonomi tidak akan tumbuh kalau sektor riilnya tidak bergerak,” ucap dia.

Satya menegaskan pemerintah akan terus hadir untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pelaku usaha, terutama yang berkaitan dengan implementasi program prioritas pemerintah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal memimpin sidang 4 kasus yang diadukan pengusaha kepada pemerintah, termasuk masalah premanisme dan pungutan liar (pungli).

Aduan itu disampaikan kepada Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) melalui laman https://lapor.satgasp2sp.go.id. Purbaya mengungkapkan kasus yang dilaporkan para pengusaha beragam.

"Per hari ini (18 Desember 2025) sudah masuk 4 aduan atas isu pendanaan dan pembiayaan, penegakan hukum yang belum masuk pengadilan (termasuk premanisme dan pungli), lahan dan tata ruang, serta perizinan berusaha," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

"Senin (22/12) targetnya akan disidangkan. Saya akan pimpin sidang itu untuk memastikan yang diadukan mulai bisa ditangani secara bertahap," sambungnya.

Keempat aduan tersebut, menurut Purbaya, saat ini sedang ditangani kelompok kerja (pokja) yang berada di bawah Satgas P2SP. Purbaya menyebut masalah-masalah itu juga disampaikan langsung kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Layanan aduan bagi para pengusaha itu pertama kali diluncurkan pada Selasa (16/12) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I Satgas P2SP.

Purbaya lalu menekankan hadirnya satgas berfungsi untuk menciptakan iklim investasi dan operasional usaha yang sehat.

Sang Bendahara Negara berharap pemerintah bisa melakukan debottlenecking tersebut.

Berikut 12 kategori isu utama yang bisa dilaporkan:

1. Perizinan berusaha (izin lingkungan, tata ruang, dan sertifikasi)2. Perpajakan, kepabeanan, cukai, PNBP, dan dukungan fiskal3. Lahan dan tata ruang4. Energi dan ketenagalistrikan5. Infrastruktur6. Ketenagakerjaan7. Pendanaan dan pembiayaan8. Impor/ekspor dan logistik9. Perindustrian10. Pengadaan barang dan jasa11. Penegakan hukum yang belum masuk pengadilan, termasuk premanisme dan pungli12. Lainnya

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Pemerintah akan membentuk kelompok kerja (Pokja) yang spesifik untuk mengurus hambatan bisnis jika ada yang disebabkan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pokja tersebut nantinya akan menjadi platform bagi para pelaku usaha untuk melaporkan hambatan-hambatan bisnis yang terjadi di lapangan.

"Saya tanya ke bawahan saya, ada hambatan atau tidak? aman, saya tanya lagi ke yang lain, tidak ada. Tapi kalau kita tanya ke pelaku usaha, kusut," kata Purbaya dalam acara Rapimnas Kadin 2025 di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025).

Nantinya, pokja tersebut akan menggelar sidang atas aduan pelaku usaha terkait hambatan investasi yang dialami para pelaku usaha.

"Saya sudah memutuskan untuk mengalokasikan satu hari penuh untuk memimpin sidang (Pokja) the bottlenecking. Kalau ada yang ragu, Purbaya memang tau hukum apa, memang dia bisa jadi hakim? saya sudah mensidangkan 600 an lebih kasus, selama 3 tahun, kemampuan hakimnya sudah setara Abu Nawas," kata dia.

Sebagai informasi, Purbaya pernah menjabat Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 - Mei 2018).

Selanjutnya pada Mei 2018-September 2020, dia menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dia juga pernah menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014), anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014).

Dengan jabatannya tersebut, Purbaya kerap menyidang berbagai hambatan investasi di Indonesia. Bahkan selama periode 2016 sampai 2019, telah ditemui 193 kasus investasi dan berhubungan dengan investasi besar. Total investasi yang gagal akibat hambatan selama periode tersebut tembus Rp894 triliun.

"Kenapa saya sok berani, saya pernah punya pengalaman di Kemenko Maritim dan Investasi, dan Polhukam, kita dari 2016 sampai 2019 menyelesaikan 193 kasus investasi berhubungan investasi besar senilai Rp894 triliun. Makanya investasi (diurus) ke Kemenko Maritim," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri menjelaskan kans anggota kepolisian yang menjabat di luar struktur ditarik dari jabatan sipil usai putusan MK.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan keputusan penarikan itu dilakukan setelah Kapolri mendapatkan laporan dari tim kelompok kerja (pokja).

"Ya untuk masalah keputusan nanti Bapak Kapolri akan mendapatkan laporan khusus dari tim pokja tersebut tentang apa yang akan dikerjakan oleh polri," ujar Sandi di Mabes Polri, dikutip Selasa (18/11/2025).

Dia menambahkan, tim pokja bakal ditugaskan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menyamakan persepsi soal putusan MK nomor 114/PUU-XXIII/2025 agar tidak multitafsir.

Pihak yang dilibatkan yaitu Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kemenkum, Kemenkeu hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara, pokja Mabes Polri yang dilibatkan berasal dari tim As SDM dan Divisi Hukum.

"Bahwa tim Pokja membuat kajian percepatan tadi bisa menjadi landasan kita dengan berkolaborasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," imbuhnya.

Adapun, Sandi menekankan bahwa kepolisian pasti akan menghormati apapun keputusan MK sesuai dengan amanat undang-undang yang ada.

"Yang pasti, bahwa Kepolisian sangat mengapresiasi dan menghormati putusan dari MK dan akan menindaklanjuti keputusan MK tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, MK telah memutuskan untuk menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Adapun, putusan ini kemudian menimbulkan persepsi soal anggota Polri tidak bisa menduduki jabatan sipil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk kelompok kerja untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri duduk di jabatan sipil.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan Kapolri Sigit telah menggelar rapat dengan pejabat utama untuk membahas putusan itu. Hasilnya, Sigit telah memutuskan hntuk membuat tim pokja untuk menindaklanjuti putusan MK.

"Bapak Kapolri berdasarkan hasil putusan rapat tersebut bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan MK tersebut," ujar Sandi di Mabes Polri, Senin (17/11/2025).

Pokja itu, kata Sandi, bakal berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kemenkum, Kemenkeu hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada intinya, tim Pokja akan terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi terkait putusan MK dengan sejumlah pihak itu agar tidak multitafsir.

"Sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depannya. Karena hal ini juga menyangkut adanya beberapa hal yang berkaitan dengan kementerian lembaga lainnya," imbuhnya.

Adapun, Sandi menekankan bahwa kepolisian pasti akan menghormati apapun keputusan MK sesuai dengan amanat undang-undang yang ada.

"Yang pasti, bahwa Kepolisian sangat mengapresiasi dan menghormati putusan dari MK dan akan menindaklanjuti keputusan MK tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, MK telah memutuskan untuk menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Adapun, putusan ini kemudian menimbulkan persepsi soal anggota Polri tidak bisa menduduki jabatan sipil.

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menjelaskan bahwa keberadaan frasa tersebut justru menimbulkan ketidakjelasan norma hukum dan mengaburkan ketentuan utama dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri.

Akibatnya, terjadi kerancuan dalam tata kelola jabatan publik serta potensi pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.