Aset industri asuransi ada Februari 2026 mencapai Rp1.219,35 triliun atau naik 6,80 persen (yoy),

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset industri asuransi tumbuh sebesar 6,80 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai Rp1,21 kuadriliun pada Februari 2026.

“Aset industri asuransi ada Februari 2026 mencapai Rp1.219,35 triliun atau naik 6,80 persen (yoy),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam Konferensi Pers RDKB Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp999,15 triliun atau naik 8,57 persen (yoy).

Kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi pada periode Februari 2026 mencapai Rp62,37 triliun, tumbuh sebesar 3,50 persen (yoy).

Jumlah tersebut terdiri atas premi asuransi jiwa yang tumbuh 0,12 persen (yoy) dengan nilai sebesar Rp32,39 triliun, serta premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh 7,41 persen (yoy) dengan nilai Rp29,98 triliun.

Untuk permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi, secara agregat tercatat Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 480,83 persen dan 327,98 persen. Angka tersebut masih berada di atas threshold sebesar 120 persen.

Sementara itu, untuk asuransi nonkomersial, total aset tercatat sebesar Rp220,20 triliun atau terkontraksi 0,57 persen (yoy). Asuransi nonkomersial meliputi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi bagi ASN, TNI, dan Polri terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Di sisi industri dana pensiun, total aset per Februari 2026 tumbuh sebesar 12,52 persen (yoy) dengan nilai mencapai Rp1.700,93 triliun.

Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,54 persen (yoy) dengan nilai mencapai Rp413,69 triliun.

Sementara itu, untuk program pensiun wajib, total aset mencapai Rp1.287,24 triliun atau tumbuh sebesar 13,86 persen (yoy).

Program pensiun wajib terdiri atas program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun untuk ASN, TNI, dan Polri.

Adapun pada perusahaan penjaminan, hingga akhir Februari 2026 nilai aset tumbuh sebesar 1,99 persen (yoy) menjadi Rp47,52 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sektor asuransi komersial menunjukkan kinerja positif selama periode Januari hingga November 2025 dengan total pendapatan premi mencapai Rp297,88 triliun, atau tumbuh 0,41 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyatakan, jumlah tersebut terdiri dari premi asuransi jiwa serta premi asuransi umum dan reasuransi.

“Premi asuransi jiwa masih terkonsolidasi dan terkontraksi sebesar 0,75 persen year-on-year dengan nilai sebesar Rp163,88 triliun. Sementara premi asuransi umum dan reasuransi masih tumbuh 1,88 persen year-on-year dengan nilai sebesar Rp134 triliun,” katanya di Jakarta, Jumat.

Dari sisi permodalan, ia mengatakan industri asuransi komersial menunjukkan kondisi yang solid dengan Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa tercatat sebesar 488,69 persen, sedangkan asuransi umum dan reasuransi sebesar 342,88 persen, masih berada jauh di atas ambang batas (threshold) sebesar 120 persen.

Selain itu, sektor asuransi komersial juga mencatatkan kinerja positif berupa peningkatan total aset sebesar 7,49 persen yoy menjadi Rp971,22 triliun.

Sementara sektor asuransi nonkomersial yang terdiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan Polri mencatatkan total Rp222,84 triliun, atau terkontraksi 0,23 persen yoy.

Dengan demikian, keseluruhan total aset industri perasuransian mencapai Rp1,19 kuadriliun, atau naik 5,96 persen year-on-year per November 2025.

Ogi menuturkan, pihaknya akan terus mendorong peran asuransi dalam memperkuat ekosistem keuangan digital, salah satunya melalui peluncuran program dukungan asuransi untuk industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring (pindar).

Terkait kepatuhan terhadap ketentuan permodalan, ia mengatakan 115 dari 144 perusahaan asuransi dan reasuransi, atau sekitar 79,89 persen, telah memenuhi ketentuan ekuitas minimum tahap I per akhir November 2025.

Ia pun optimistis jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan tersebut akan terus bertambah menjelang batas waktu yang ditetapkan, yakni pada akhir tahun ini.

Pada sektor dana pensiun, Ogi menyatakan total aset industri tersebut tumbuh 10,72 persen yoy menjadi Rp1,66 kuadriliun per November 2025.

Ia merinci, aset program pensiun sukarela tumbuh 6,82 persen yoy menjadi Rp405,20 triliun, sementara program pensiun wajib tumbuh 12,04 persen yoy mencapai Rp1.256,95 triliun.

Kinerja positif juga terlihat pada industri penjaminan, dengan total aset yang tumbuh 2,03 persen yoy menjadi Rp47,63 triliun.

"Kinerja industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun atau PPDP secara umum tetap stabil dan terjaga, ditopang oleh tingkat solvabilitas agregat yang tinggi," ujar Ogi Prastomiyono.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam sektor industri keuangan syariah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa total aset industri PPDP syariah nasional tumbuh 6,21 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp70,8 triliun pada Oktober 2025.

Ia menuturkan saat ini terdapat 28 perusahaan PPDP syariah full pledge, yang mayoritas berasal dari sektor perasuransian, serta 55 unit usaha syariah.

“Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam sektor industri keuangan syariah,” kata Ogi Prastomiyono dalam Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Industri PPDP Syariah dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Jakarta, Senin.

Meskipun demikian, ia mengakui terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, baik syariah maupun konvensional, terutama mengenai rendahnya tingkat literasi dan inklusi produk PPDP.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, tingkat literasi produk asuransi mencapai 45,45 persen, sementara tingkat inklusinya sebesar 28,5 persen.

Sedangkan tingkat literasi produk dana pensiun tercatat sebesar 27,79 persen dengan tingkat inklusi hanya 5,37 persen.

Terkait produk penjaminan, yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya, memiliki tingkat literasi dan inklusi masing-masing 42,77 persen dan 14,71 persen.

“Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat edukasi masyarakat melalui pendekatan yang komunikatif, mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Rendahnya literasi ini berdampak langsung pada pemahaman masyarakat akan pentingnya proteksi dan perencanaan masa depan,” ucap Ogi.

Demi meningkatkan literasi masyarakat mengenai produk PPDP, pihaknya berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk mendiseminasikan informasi mengenai keuangan syariah melalui khutbah di masjid-masjid.

Untuk itu, OJK bersama Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Asosiasi DPLK), serta Dewan Masjid Indonesia (DMI) meluncurkan buku khotbah bermuatan syariah muamalah bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

Ogi berharap upaya tersebut dapat menjadikan masjid sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan ekonomi, di mana para ulama dapat memberikan pemahaman yang benar agar masyarakat terhindar dari transaksi merugikan dan memilih proteksi yang sesuai prinsip syariah.

Ia juga menegaskan pentingnya penguatan ekosistem keuangan syariah melalui produk unggulan berbasis zakat dan wakaf, serta sinergi antarpelaku industri untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko yang lebih besar.

“Dengan sinergi antara pelaku industri PPDP, diharapkan (industri PPDP) dapat memiliki kapasitas yang memadai untuk menyediakan produk yang dapat memitigasi risiko yang lebih besar,” ujar Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) mencatat laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk hingga kuartal III tahun 2025 mencapai Rp 4,4 miliar. Capain tersebut anjlok 93,6% dari kuartal III tahun 2024 yang sebesar Rp 69,3 miliar.

Mengutip laporan keuangannya melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pendapatan usaha ADHI hingga kuartal III turun 38,3% jadi Rp 5,65 triliun dari sebelumnya Rp 9,16 triliun.

Beban pokok pendapatan juga ikut turun dari Rp 8,29 miliar menjadi Rp 4,82 miliar. Sehingga laba kotor ADHI hingga akhir September 2025 jadi Rp 833,6 miliar dari sebelumnya Rp 863,5 miliar.

Pada pos beban usaha, mengalami penurunan jadi Rp 573,16 miliar yang terdiri dari beban penjualan yang turun jadi Rp 8,9 miliar dan beban umum administrasi yang turun jadi Rp 564,2 miliar. Sehingga laba usaha ADHI hingga kuartal III jadi Rp 260,4 miliar.

Sementara laba ventura bersama juga turun jadi Rp 321,64 miliar, kerugian entitas asosiasi sebesar Rp 10,8 miliar, beban keuangan sebesar Rp 523,7 miliar, ditambah pendapatan lainnya Rp 107,8 miliar, dan dikurangi beban pajak penghasilan Rp 125,04 miliar, maka laba sebelum pajak hingga kuartal III jadi Rp 30,4 miliar.

Dikurangi jumlah beban pajak penghasilan sebesar Rp 9,07 miliar, maka laba tahun berjalan hingga kuartal III anjlok 76,9% jadi Rp 21,3 miliar dari kuartal III tahun lalu yang sebesar Rp 92,5 miliar.

Adapun total aset ADHI hingga kuartal III tahun 2025 jadi Rp 33,6 triliun, aset tersebut turun jika dibandingkan akhir tahun 2024 yang sebesar Rp 35,04 triliun.