Bisnis.com, JAKARTA — Eks Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkap kondisi kerugian Pertamina meski menguasai pasar minyak dan gas di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ahok saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di PN Tipikor, Jakarta, Senin (27/1/2026).

Mulanya jaksa penuntut umum (JPU) mendalami cara komisaris untuk mengawasi agar Pertamina selalu mendapatkan untung atau bisa menjaga keuntungan.

Ahok menjawab bahwa meskipun Pertamina menguasai pasar migas, pergerakan uang alias cash flow di perusahaan justru tidak terus mendapatkan untung.

"Ini mohon maaf Pak Jaksa, Pak Hakim. Justru Pertamina itu berdarah-darah sebetulnya di tata niaga itu, cash flow-nya itu merah, rugi. Berapa kali rugi," ujar Ahok.

Ahok pun menjelaskan bahwa kondisi kerugian yang dialami Pertamina lantaran pemerintah memerintahkan agar barang subsidi tidak boleh dinaikkan. Oleh sebab itu, Pertamina dalam hal ini jajaran direksi kerap meminjam dana untuk menutupi kerugian perusahaan.

"Di situlah kami terpaksa minjam uang dengan pendek, Direksi pinjam, kami setuju," imbuhnya.

Adapun, Ahok juga sempat mengadukan persoalan ini ke Presiden. Dia menyarankan agar sistem subsidi bisa diubah ke per individu dengan mekanisme digital melalui aplikasi myPertamina.

Namun, sistem baru itu tidak disetujui oleh kepala negara. Padahal, apabila sistem subsidi ini diubah maka Pertamina dinilai bisa mendapatkan untung sekitar US$6 miliar per tahun.

"Lalu apa yang terjadi? Tidak disetujui. Nah itu yang saya sampaikan, Pak. Padahal kalau saya bilang, saya bisa untung US$6 Miliar kami, kalau subsidi tidak dalam bentuk barang tapi dengan sistem voucher digital," pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Pemerintah resmi merombak skema pencairan dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.73/2025 tentang Tata Cara Penyediaan Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan Tarif Tenaga Listrik.

Dalam aturan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengubah skema kompensasi mulai dari penghitungan volume, pembayaran kompensasi yang dilakukan setiap bulan 70% hingga mengizinkan Pertamina memberikan proyeksi.

Ekonom Senior CORE, Muhammad Ishak Razak, menilai perubahan mekanisme tersebut berpotensi memperkuat kondisi keuangan Pertamina. Aturan baru ini dinilai akan memberikan dampak signifikan bagi arus kas Pertamina sekaligus menimbulkan konsekuensi bagi anggaran negara.

“Dampak positif kebijakan ini antara lain akan meningkatkan likuiditas Pertamina sehingga kebutuhan modal kerja dapat dipenuhi dari arus kas. Kebutuhan terhadap pinjaman jangka pendek juga berkurang, sehingga beban bunga turun,” kata Ishak kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Ishak menambahkan bahwa penurunan beban biaya pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan, sekaligus memperbaiki indikator keuangan yang sangat berpengaruh terhadap persepsi investor.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa mekanisme baru yang tetap melalui proses audit membuat Pertamina harus berhati-hati.

“Pertamina harus memastikan bahwa tidak terjadi overpayment akibat pemborosan atau pelanggaran aturan subsidi, karena hal itu bisa merugikan Pertamina sendiri,” terangnya.

Di sisi lain, perubahan skema kompensasi ini juga membawa implikasi terhadap arus kas negara. Menurut Ishak, APBN berpotensi mengalami tekanan pada kuartal pertama saat penerimaan negara masih rendah.

Pemerintah kemungkinan harus mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) atau melakukan front loading pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pencairan kompensasi.

Senada, Praktisi migas Hadi Ismoyo menyebut aturan baru ini akan sangat membantu kesehatan kas Pertamina.“Regulasi baru ini sangat membantu cash flow Pertamina. Ingat, dalam bisnis cash flow adalah raja,” ujarnya.

Dia berharap pencairan kompensasi bulanan membuat tata kelola distribusi BBM semakin baik. Dengan demikian pelayanan makin baik, distribusi semakin cepat, dan kualitas terus ditingkatkan.

Untuk diketahui, PMK 73/2025 sendiri merinci ulang cara penghitungan kompensasi harga jual eceran BBM yang sebelumnya diatur dalam PMK 159/2021 dan PMK 159/2022.

Salah satu pembaruan penting dalam aturan ini adalah metode perhitungan volume BBM subsidi yang kini didasarkan pada jumlah penyaluran melalui ujung selang (nozzle).

Jika perhitungan melalui nozzle belum memungkinkan, maka digunakan metode material balance dengan menghitung stok awal, penerimaan BBM, dan stok akhir penyalur. Volume penyaluran nantinya tetap diverifikasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Selain itu, aturan baru ini juga memungkinkan badan usaha, termasuk Pertamina, menyampaikan proyeksi kebutuhan dana kompensasi BBM kepada Kementerian Keuangan dengan formula yang mengacu pada parameter APBN, termasuk harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, kuota volume BBM, serta selisih biaya perolehan produk.

Lewat aturan baru, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan membayar kompensasi energi 70% setiap bulan. Meski begitu, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa besaran pencairan 70% dapat fleksibel atau tidak kaku. Pemerintah akan membuka ruang penyesuaian besaran dana yang dicairkan sesuai kemampuan keuangan negara.

Dengan rincian tata cara perhitungan yang lebih detail serta pola pencairan yang lebih cepat, kebijakan ini diperkirakan dapat memperkuat kondisi keuangan Pertamina.

Namun demikian, pakar menilai pemerintah perlu mengantisipasi tekanan terhadap APBN pada awal tahun untuk memastikan penyaluran subsidi dan kompensasi tetap berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera mulai menerapkan skema baru pembayaran kompensasi energi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada awal 2026.

Pembayaran kompensasi dipercepat dari tiga bulan sekali menjadi setiap bulan.

Akan tetapi, besaran kompensasi yang dibayarkan setiap bulannya tidak akan penuh atau 100% seperti yang saat ini berlaku. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyalurkan pembayaran sebesar 70%.

Pada Selasa (28/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa sisa pembayaran kompensasi sebesar 30% nantinya bakal dibayarkan September setelah audit dilaksanakan.

"30% di bulan September, di-assess, dibayar semua nanti. Kan 70% setiap bulan, di September di assess yang 30% itu seperti apa. Realisasinya setiap bulan dibayar di situ," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (30/10/2025).

Bendahara Negara lalu menyebut skema baru pembayaran kompensasi itu akan dimulai Januari 2026. "Januari sudah berlaku. Jadi bulan Februari sudah dibayarkan," ujar mantan Deputi Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu.

Pertamina dan PLN Bernafas Lega

Pertamina pun menyambut positif skema pembayaran kompensasi energi yang direncanakan Menkeu Purbaya. Dia menilai itu akan berpengaruh kepada arus keuangan perseroan.

"Langkah tersebut tentu akan berpengaruh terhadap cashflow perusahaan sehingga bisa berdampak pada peningkatan dan pelayanan energi lebih baik kepada masyarakat," ujar VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso kepada Bisnis.

Di sisi lain, PLN menyatakan siap mengikuti skema pembayaran kompensasi menjadi setiap bulan. Perseroan turut memandang kebijakan anyar Kemenkeu itu bisa memperlancar arus kas perusahaan, sehingga mendukung kelancaran operasional dan pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat.

"Melalui skema pembayaran bulanan, proses administrasi dapat berjalan lebih efisien, membantu menjaga cash flow perusahaan, mengurangi cost of fund, serta mempercepat pembayaran kepada mitra kerja. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi nasional," terang Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto kepada Bisnis.

PLN juga menyebut akan terus berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kementerian ESDM supaya kebijakan baru itu bisa berjalan lancar.

"Dengan mekanisme kompensasi bulanan, likuiditas operasional PLN diharapkan lebih terjaga dan dapat mendukung pendanaan investasi, termasuk pembangunan proyek energi baru terbarukan," lanjut Gregorius.