JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak generasi muda menjadi duta internet sehat dan berperan aktif menciptakan ruang digital yang lebih beretika. Ajakan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, konten provokatif, serta beragam bentuk kejahatan digital di media sosial.

Dalam kegiatan Kumpul Komunitas Waspada Kejahatan Digital di Medan, Sabtu, 13 Juni 2026, Meutya menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga ruang digital. Menurutnya, sebagian besar aktivitas penggunaan internet berlangsung secara personal dan berada di ruang privat masyarakat, sehingga membutuhkan partisipasi aktif publik, terutama generasi muda.

Meutya menekankan pentingnya peran komunitas muda dalam membangun ruang digital yang aman, beretika, dan bebas dari hoaks, ujaran kebencian, narkoba, serta kejahatan siber. “Kami mohon dibantu. Bagaimana adik-adik menjadi duta-duta untuk internet yang lebih baik, internet yang lebih sehat,” ujar Meutya.

Meutya menjelaskan, perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari perluasan akses informasi, pendidikan, ekonomi, hingga jejaring sosial. Namun, manfaat tersebut dapat berubah menjadi risiko apabila internet tidak digunakan secara bijak.

Meutya menilai ruang digital saat ini semakin dipenuhi konten yang mengandung hujatan, kebencian, fitnah, serta informasi tidak benar. Fenomena tersebut, lanjut Meutya, tidak terlepas dari cara kerja algoritma platform digital yang cenderung mendorong konten kontroversial karena lebih banyak menarik perhatian pengguna.

“Internet itu seperti pisau bermata dua. Banyak manfaatnya, tetapi juga banyak dampak buruknya jika tidak digunakan dengan bijak,” katanya.

Lihat video: Batasi Anak-anak Akses Medsos, Meutya Hafid Bicara Kemungkinan Pemerintah Terbitkan PP



Meutya juga mengingatkan ketergantungan terhadap media sosial dapat mengurangi minat generasi muda untuk berorganisasi dan berinteraksi secara langsung di masyarakat. Padahal, menurutnya, keterlibatan dalam komunitas dan organisasi merupakan ruang penting untuk membangun kepedulian sosial, daya kritis, dan tanggung jawab bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Meutya turut menyinggung gangguan layanan Instagram yang sempat terjadi di sejumlah negara. Meutya menyebut, saat gangguan terjadi, muncul berbagai narasi menyesatkan yang mengaitkan persoalan teknis tersebut dengan kebijakan pemerintah. “Tidak betul Instagram ditutup. Gangguan itu terjadi di banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan sejumlah negara ASEAN,” ujarnya.

Karena itu, Meutya mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Ia menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun narasi provokatif yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan publik.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) Brigjen Pol. Tatar Nugroho, yang diwakili Penyidik Madya BNNP Sumut Kombes Pol. M. Fadris Sangun Ratu Lana, mengingatkan perkembangan teknologi digital kini juga dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika untuk memperluas operasi mereka.

Menurutnya, transaksi narkoba saat ini tidak lagi harus dilakukan secara tatap muka. Para pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi digital, hingga berbagai platform daring untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum. “Kalangan muda menjadi sasaran utama para bandar narkoba,” katanya.

Ia menjelaskan, pelaku bahkan memanfaatkan komunitas digital dan game online untuk membangun kedekatan dengan calon pengguna sebelum melakukan pendekatan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Karena itu, pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di internet serta kepedulian antarteman sebaya menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.

BNN juga mengajak masyarakat menerapkan prinsip “Tiga Berani”, yakni berani menolak ajakan menggunakan narkoba, berani melapor jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran narkoba, serta berani menjalani rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Kasubdit Ditressiber Polda Sumut AKBP Anggi A.P. Siahaan mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola kejahatan menjadi semakin kompleks. Menurutnya, kemajuan peradaban selalu diikuti perubahan bentuk kejahatan yang harus diantisipasi secara serius.

“Crime is the shadow of civilization atau kejahatan adalah bayang-bayang peradaban. Semakin maju suatu peradaban, semakin kompleks pula kejahatan yang menyertainya,” ujarnya.

Anggi menjelaskan, tingginya penggunaan internet di Indonesia turut meningkatkan berbagai risiko kejahatan siber, mulai dari kebocoran data pribadi, penipuan daring, peretasan, hingga perjudian daring. Dunia siber yang bersifat tanpa batas membuat ancaman terhadap privasi dan keamanan data semakin besar.

Ia menambahkan, data hasil peretasan dapat diperjualbelikan melalui berbagai platform digital. Karena itu, Direktorat Siber Polda Sumut terus melakukan patroli siber untuk memantau dan menindak aktivitas maupun konten ilegal yang berpotensi melanggar hukum di ruang digital.

Miss Supranational Global Asia 2026 Nisa Ridania Harahap turut membagikan pengalaman dan tips praktis mengenai pentingnya menjaga keamanan akun digital serta bijak dalam menggunakan media sosial. Ia mendorong generasi muda untuk lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi, memperkuat keamanan akun, dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Melalui kegiatan ini, pemerintah bersama unsur penegak hukum, BNN, komunitas, dan figur muda mengajak masyarakat memperkuat budaya literasi digital. Ruang digital yang sehat tidak hanya dibangun melalui regulasi dan pengawasan, tetapi juga melalui kesadaran, etika, dan partisipasi aktif setiap pengguna internet.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, seluruh peserta bersama komunitas yang hadir membacakan Deklarasi Anti Kejahatan Digital sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Deklarasi tersebut menegaskan pentingnya meningkatkan literasi digital, mengikuti perkembangan teknologi secara bijak, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital yang semakin berkembang.

Usai pembacaan deklarasi, dokumen deklarasi yang telah ditandatangani oleh perwakilan berbagai komunitas yang hadir diserahkan secara simbolis kepada Menteri Komunikasi dan Digital.

Penyerahan ini menjadi simbol dukungan dan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat upaya pencegahan kejahatan digital serta membangun ekosistem digital yang aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah, aparat penegak hukum, dan berbagai komunitas diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bebas dari kejahatan siber maupun penyalahgunaan narkotika.

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengimbau masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi hari ini untuk tetap menjaga ketertiban, keselamatan bersama, serta bijak dalam menggunakan media sosial.

Meutya menegaskan pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus didengar dan direspons melalui mekanisme yang tepat.

Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap berbagai aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat.

“Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama,” kata Meutya dalam keterangan resmi pada Jumat (12/6/2026).

Dia menambahkan, penyampaian aspirasi secara damai akan membuat pesan yang dibawa masyarakat tersampaikan dengan lebih jelas dan lebih mudah diterima publik. Karena itu, dia mengingatkan agar aksi tidak disertai tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum.

“Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat,” ungkapnya.

Selain menjaga situasi di lapangan, Meutya juga mengajak masyarakat untuk menjaga ruang digital selama aksi berlangsung. Dia mengimbau masyarakat agar tidak mengunggah dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak membagikan ajakan yang mengarah pada kekerasan, serta tidak melakukan provokasi yang dapat memperkeruh keadaan.

Menurut Meutya, masyarakat juga perlu menyadari adanya efek ilusi algoritma di media sosial. Konten yang terus muncul di linimasa belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi, melainkan dapat terbentuk dari pola interaksi, minat, atau emosi pengguna yang kemudian diperkuat oleh algoritma.

Karena itu, dia meminta masyarakat untuk tidak langsung menganggap linimasa sebagai gambaran utuh dari keadaan. Dia mengatakan, ilusi algoritma bisa membuat seseorang merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau seluruh informasi yang dilihat adalah fakta.

“Padahal, belum tentu demikian. Karena itu, periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi,” katanya.

Meutya juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun potongan informasi tanpa konteks yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurutnya, ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi.

“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab,” pungkas Meutya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut ekonomi digital harus ditopang dengan infrastruktur khususnya telekomunikasi dan internet. Hal itu diungkap Nezar saat menjadi pembicara di Jogja Financial Festival (JFF) 2026.

"Dan itu adalah satu proses yang sedang terjadi saat ini kita sebut transformasi digital," ucap Nezar di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Jumat (22/5).

Nezar menilai ekonomi digital berada di atas satu gerak besar yang bernama transformasi digital. Nezar menjelaskan, pihaknya telah memberikan dukungan infrastruktur untuk memajukan ekonomi digital.

"Di transformasi digital kita bicara infrastruktur yang sudah kita nikmati yaitu jaringan telekomunikasi, yang saat ini penetrasinya sudah 97% di wilayah pemukiman, itu terhubung dengan koneksi telekomunikasi," ujar Nezar.

Dari penetrasi telekomunikasi ke pemukiman di Indonesia itu, Nezar menyebut penetrasi internet hampir menyentuh 90%.

"Nah, 97% itu yang di daerah yang didiami di Nusantara, lalu di atas itu berjalan yang namanya internet. Penetrasi internet sekarang sudah 80,6% ke total populasi. Sehingga artinya ada 230 juta orang yang aktif di internet," ucap Nezar.

Menurut Nezar, dengan adanya penetrasi-penetrasi itu memudahkan kegiatan ekonomi, apalagi ekonomi digital.

"Nah, di situlah kemudian kegiatan-kegiatan sehari-hari kita berlangsung termasuk ekonomi, termasuk bisnis. Jadi ekonomi digital adalah ekonomi yang memanfaatkan platform digital ini, untuk melakukan transaksi. Sederhananya seperti itu," katanya.

Namun, transformasi digital yang begitu masif seperti dua mata pisau. Mengingat dapat menimbulkan masalah-masalah yang lain karena penggunaan teknologi digital bisa menimbulkan dampak baik maupun buruk.

"Seperti mendapatkan scamming, bahkan cyber bullying, lalu juga mendapatkan informasi yang tidak benar, itu adalah darkside atau sisi gelap dari internet. Di mana kita harus bersama-sama menghadapinya," ujarnya.

Lengkapnya baca di sini.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di perairan Mediterania Timur menuju Gaza. Dalam rombongan tersebut terdapat sejumlah jurnalis Indonesia, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai, dan Andre Prasetyo Nugroho yang tengah menjalankan tugas jurnalistik meliput misi kemanusiaan internasional.

“Kami mengikuti dengan penuh keprihatinan kabar mengenai jurnalis Indonesia yang tengah menjalankan tugas peliputan dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Di tengah situasi konflik, keselamatan insan pers harus selalu menjadi perhatian kita semua,” ungkap Meutya dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Meutya Hafid menegaskan, jurnalis hadir untuk membawa suara kemanusiaan dan menyampaikan fakta kepada publik dunia. Karena itu, kerja jurnalistik perlu dihormati dan diberikan ruang aman, terlebih dalam situasi krisis kemanusiaan.

Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), sedikitnya 10 kapal misi kemanusiaan telah ditahan, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys. Hingga kini, kapal yang membawa jurnalis masih belum dapat dihubungi dan status awak di dalamnya belum diketahui secara pasti.

Meutya menyatakan pihaknya mendukung langkah diplomatik Kemlu untuk memastikan perlindungan dan keselamatan seluruh WNI dalam rombongan tersebut.

“Kemkomdigi akan terus berkoordinasi dengan Kemlu dan pihak terkait lainnya untuk memantau perkembangan dan mendukung langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia dalam misi tersebut,” imbuh Meutya.

Kemlu RI sebelumnya menyatakan telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah pelindungan serta percepatan pemulangan WNI apabila diperlukan.

“Doa dan harapan kami menyertai seluruh jurnalis dan relawan kemanusiaan agar senantiasa diberikan keselamatan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal mewajibkan platform digital asing memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya terus mendorong platform digital asing untuk mematuhi aturan, termasuk dengan memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Dia mengakui hingga saat ini belum ada aturan baku yang mewajibkan platform digital membuka kantor perwakilan khusus di dalam negeri.

“Namun sedang kami pertimbangkan juga untuk menambah kewajiban ini agar para platform itu dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pemerintah,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5/2026).

Meutya menjelaskan keberadaan kantor perwakilan diperlukan, terutama ketika ada persoalan yang membutuhkan perhatian cepat dari pemerintah. Dia juga mengakui pengawasan ruang digital masih menghadapi tantangan, termasuk dalam meminta laporan transparansi dari perusahaan platform digital.

Menurut dia, perusahaan-perusahaan tersebut terkadang bersedia memberikan informasi, tetapi dalam beberapa kesempatan belum dapat memenuhi permintaan dengan berbagai alasan.

Dia mengatakan Komdigi juga meminta transparansi terkait manajemen risiko dan sumber daya pengawasan yang dimiliki platform digital. Menurutnya, saat Komdigi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor perwakilan Meta beberapa waktu lalu, perusahaan itu belum dapat menjelaskan jumlah tenaga yang direkrut untuk melakukan pengawasan ruang digital di platform mereka.

“Tentu mengatensi konten-konten, video online seperti hoaks, misinformasi dan lain-lain jadi ini on going process kita terus minta mereka,” katanya.

Sebelumnya, pada 4 Maret 2026, Komdigi melakukan sidak ke kantor perwakilan Meta di Jakarta Selatan. Kala itu, Meutya menjelaskan masih terdapat sejumlah kewajiban yang belum dipenuhi Meta, termasuk dalam pemberantasan disinformasi di platformnya seperti Facebook dan Instagram. Dia menyebut tingkat kepatuhan Meta masih berada di bawah 30%.

Dia menegaskan disinformasi bukan hanya persoalan di Indonesia, melainkan juga isu global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lanjutnya, telah menyebut disinformasi sebagai salah satu ancaman terbesar atau krisis global utama saat ini. Karena itu, pemerintah tidak akan tinggal diam.

“Kami hari ini berbicara tadi dengan pihak META, untuk meminta beberapa hal, pertama tentang keterbukaan algoritma dan keterbukaan moderasi konten, kemudian untuk melaporkan hal-hal yang memang menjadi kewajibannya untuk melaporkan, termasuk tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, kami minta dilakukan pengawasan,” kata Meutya.

Meutya menyebut jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 230 juta. Dia berharap banyak pihak turut berperan dalam mengawasi ruang digital agar tetap aman dan melindungi kepentingan publik.

Namun, menurutnya, Meta belum dapat menjawab secara pasti jumlah pihak yang melakukan pengawasan terhadap konten disinformasi di platformnya. Dia memaparkan disinformasi yang beredar mencakup berbagai isu. Pertama, disinformasi kesehatan yang dinilai paling tinggi.

Meutya mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari dokter dan tenaga kesehatan terkait misinformasi yang berdampak pada hilangnya nyawa anak-anak dan masyarakat. Kedua, disinformasi terkait kejahatan digital, termasuk scamming dan penipuan digital, yang juga menjadi salah satu laporan terbanyak.

“Jadi bayangkan penipuan juga menyasar kepada mereka yang memang hidupnya sudah sulit, tapi juga konten-konten yang terkait digital scamming juga cukup banyak,” katanya.

Ketiga, disinformasi terkait pemerintahan dan pembangunan. Dia menegaskan hal tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pertentangan antara pemerintah dan rakyat, melainkan disinformasi yang berpotensi mengadu domba, baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antarkelompok masyarakat, sehingga memicu polarisasi dan kebencian.

“Dan pemerintah tentu-tentu boleh diam dan harus menindak lanjut ini,” katanya.

Adapun platform media sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter, hingga kini belum memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia. Selain itu, sejumlah platform digital asing lain yang belum memiliki perwakilan atau badan hukum tetap di Indonesia antara lain OpenAI, Duolingo, dan Dropbox.

Sementara itu, Wikimedia Foundation selaku pengelola Wikipedia sebelumnya juga belum memiliki perwakilan di Indonesia, tetapi telah berkomitmen menyelesaikan pendaftaran legalitasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan percepatan pembentukan lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP). Meski Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur keberadaan lembaga pengawas, hingga kini badan tersebut belum dibentuk.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)Meutya Hafidmengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi internal lintas kementerian terkait pembentukan lembaga tersebut. Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Untuk kemudian bisa dilakukan percepatan terhadap pembentukan badan PDP,” kata Meutya usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Komdigi dan DPR juga membahasReciprocal Trade Agreement(ART), khususnya terkait sektor digital dan transfer data. Meutya menjelaskan, perjanjian tersebut baru dapat berlaku setelah melalui proses ratifikasi di DPR.

Setelah diratifikasi, implementasi aturan itu juga masih harus menunggu selama 90 hari. Menurutnya, pembahasan terkait ART melibatkan lintas kementerian sehingga pemerintah masih akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

“Ini karena lintas, enggak cuma di Kemkomdigi, nanti kami akan laporkan lebih lanjut,” katanya.

Meutya menambahkan, pemerintah masih mendalami detail perjanjian tersebut, termasuk menampung berbagai masukan dari DPR dalam proses ratifikasi ART.

Dia juga menegaskan ketentuan dalam ART, khususnya Pasal 3.2 terkaitdigital trade, tidak berarti pemerintah melakukan transfer data penduduk kepada pihak asing.

“Jadi hanya dalam proses trade saja, enggak bener ada pemerintah kemudian mentransfer data penduduk, itu tidak betul,” katanya.

Menurutnya, pertukaran data dalam konteks ART dimungkinkan terjadi antarpelaku usaha atau perusahaan. Namun, mekanisme tersebut tetap harus tunduk pada ketentuan UU PDP yang berlaku di Indonesia. Meutya menjelaskan, ART pada dasarnya hadir untuk mengatur praktik yang selama ini sudah berjalan, terutama ketika konsumen Indonesia menggunakan platform digital asal Amerika Serikat yang penyimpanan datanya berada di luar negeri.

Dia menilai, keberadaan ART justru akan memperkuat perlindungan konsumen karena platform asing tetap diwajibkan mematuhi UU PDP Indonesia.

“Jadi ini justru menguatkan perlindungan konsumen yang saat ini memang melakukan atau memberikan konsen atau izin datanya dipakai oleh platform-platform dari Amerika Serikat,” katanya.

JAKARTA - Pemerintah dan DPR sudah mulai membahas terkait kesiapan pembentukan lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP). Langkah ini sesuai yang diamanatkan dalam UU PDP.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid usai menggelar rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

"Tadi kesiapan yang kita bahas juga mengenai lembaga PDP," kata Meutya.

Meutya menyampaikan saat ini pemerintah terus berkoordinasi di internal, khususnya antara Komdigi, Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Kementerian PAN-RB.

Hal ini dalam rangka melakukan percepatan terhadap pembentukan Badan tersebut. Kendati demikian, Meutya belum bisa memperkirakan kapan target daripada pembentukan Badan atau lembaga PDIP ini bisa rampung.

"Ini karena lintas, enggak cuma di Kemkomdigi, nanti kami akan laporkan lebih lanjut," ujarnya.

Lihat video: Polisi Gerebek Penjual Data Pribadi unutk Keperluan Judol, 8 Ditangkap

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana mewajibkan pengguna media sosial untuk mencantumkan nomor teleponnya. Langkah ini ditempuh agar konten yang dihasilkan dari akun media sosial tersebut bisa teridentifikasi dengan jelas siapa pengguna-nya.

Rencana ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

"Terkait rencana re-registrasi terhadap pengguna media sosial dengan memberikan akuntabilitas, bahwa kalau saat ini itu sifatnya tidak wajib untuk memberikan nomor telepon," kata Meutya.

Oleh karena itu, kata Meutya, pemerintah tengah menggodok rencana tersebut, dengan melibatkan konsultasi publik. Menurut Meutya, jika sebuah akun medsos mencantumkan nomor telepon, maka identitasnya bisa terlacak dengan jelas.

"Bagaimana agar orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya, sehingga identitasnya jelas, sehingga mereka menjadi akuntabel," ujarnya.

Lihat video: Meutya Hafid Ungkap Komdigi Blokir Ratusan Rekening Terindikasi Judol, BCA Terbanyak



"Atau ya bertanggung jawab terhadap tulisan-tulisan yang juga ditayangkan. Kemudian identitas digital yang telah terverifikasi melalui PSRE juga kita kuatkan," tuturnya.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pertukaran data dengan Amerika Serikat hanya terkait data aktivitas ekosistem digital. Hal ini sekaligus menepis isu yang menyebut adanya pertukaran data kependudukan di dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART).

"Penting untuk disampaikan bahwa lingkup pada artikel 3.2 secara spesifik mengatur tata kelola aliran data untuk aktivitas ekosistem digital atau digital trade. Ibu Bapak, sekali lagi section-nya adalah digital trade," kata Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin siang (18/5/2026).

"Jadi, ini dalam kerangka trade. Bukan berarti perlu kami tegaskan bahwa ada transfer atau ini mengatur transfer data-data kependudukan oleh Pemerintah RI kepada Pemerintah Amerika Serikat. Itu sama sekali tidak betul," ujarnya melanjutkan.

Selain itu, Meutya menjelaskan dalam perjanjian ART juga ditegaskan pertukaran data ini tetap mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Jadi ini memang kita kunci juga ada ada tiga kata penutup bahwa ini under Indonesia's law. Artinya, dia tetap mengikuti dan patuh pada undang-undang yang berlaku di Indonesia," jelasnya.

Maka dari itu, pertukaran data ini akan mengacu pada UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Meutya mengutip Pasal 56 yang memuat, pertama negara tujuan memilki tingkat perlindungan data yang setara.

Kedua, pengendali data menyediakan perlindungan memadai melalui perjanjian kontraktual atau pemilik data memberikan persetujuan eksplisit setelah diberitahu mengenai risiko perpindahan data pribadi atau consent.

Kemudian, penilaian perlindungan data dilakukan lembaga perlindungan data pribadi yang sedang dibentuk.

"Dengan demikian, pengakuan Amerika Serikat sebagai negara dengan perlindungan data yang setara, sekali lagi Bapak Ibu, tetap harus melalui prosedur penilaian yang dilakukan dengan prinsip sesuai dengan Undang-Undang PDP dan aturannya," pungkasnya.

M - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap hampir 200.000 anak Indonesia telah terpapar judi online (Judol), termasuk sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Angka tersebut disebut menjadi alarm serius bagi masa depan generasi bangsa.

Hal itu disampaikan Meutya saat kegiatan Indonesia GOID Menyapa Gass Pol Tolak Judol - Jauhi Judol, Anak Medan Pilih Masa Depan, Bukan Judi Online di Kota Medan, pada Rabu, 13 Mei 2026.

“Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang. Karena itu, kita semua harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan, serta melindungi keluarga dan anak-anak kita dari maraknya praktik ilegal ini,” terang Meutya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Menurut Meutya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui pemutusan akses dan penindakan hukum. Pemerintah juga terus memperkuat literasi digital dan melibatkan masyarakat sebagai benteng utama pencegahan.

“Kita tidak hanya menutup akses atau melakukan takedown. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta-fakta ini, sehingga kesadaran tumbuh dari dalam keluarga dan komunitas,” ujarnya.

Meutya menyampaikan keprihatinannya atas dampak judi online terhadap perempuan dan anak. Meutya menyebut banyak istri dan ibu menjadi korban tidak langsung ketika suami atau ayah mereka terjerat judi online, mulai dari kehilangan ekonomi keluarga hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Lihat video: Markas Judi Online Hayam Wuruk Digerebek, 321 WNA Ditangkap!



“Kami mendengar banyak cerita pilu dari masyarakat. Ini bukan hanya soal uang, tapi kehancuran masa depan anak dan ketenangan keluarga. Kita harus hentikan ini bersama,” katanya.

Kementerian Komunikasi dan Digital, lanjut Meutya, terus menggencarkan pemblokiran situs dan konten judi online. Namun, ia menilai diperlukan kerja sama lintas sektor yang lebih kuat untuk memberantas praktik tersebut.

“Kami akan terus memerangi aksesnya. Tapi kalau pelakunya tidak ditindak tegas, situs baru akan terus muncul. Karena itu, kami butuh dukungan penuh dari Polri, PPATK, OJK, perbankan, dan seluruh platform digital,” jelasnya.

Meutya juga menyoroti maraknya iklan judi online di media sosial yang dinilai semakin agresif menyasar pengguna Indonesia. Kementerian telah meminta platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk segera menurunkan konten terkait judi online.

“Judi online dilarang di Indonesia. Semua pihak harus punya tanggung jawab moral dan hukum yang sama,” tandasnya.

Meutya menambahkan, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dan keluarga sangat strategis dalam membangun budaya anti-judi online.

“Terutama para ibu dan seluruh keluarga, jadilah benteng utama di rumah. Lindungi anak-anak kita dari bahaya judi online sejak dini. Tolak judol, jaga keluarga, selamatkan masa depan anak,” kata Meutya.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital terus berupaya untuk terus menegakkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak ( PP Tunas) . Tak terkecuali di lingkungan sekolah.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan bahwa saat ini penegakan tersebut sudah mulai didukung oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di SMP Negeri 1 Cikini.

“Kami baru berkunjung ke SMP Negeri 1 di Cikini sebagai percontohan bahwa ada beberapa pemda termasuk DKI yang sudah juga menerapkan atau membantu penerapan PP tunas di tingkat provinsi,” kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Kamis (30/4/2026).

Dari hasil kunjungannya, ia menemukan bahwa SMP Negeri 1 Cikini telah membatasi para siswanya dalam membawa gawai ke sekolah. Hal itu menurutnya menjadi salah satu langkah dalam mendukung implementasi PP Tunas.

“Jadi PP tunas ini akan lebih mudah dilakukan secara implementasinya jika memang ada aturan semisal membatasi gawai ke sekolah,” ucap dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa implementasi PP Tunas akan sangat terbantu jika didukung dengan aturan di bidang lainnya seperti di bidang pendidikan. Apalagi, pembatasan penggunaan atau pelarangan membawa gawai ke sekolah bagi para siswa bisa membantu menurunkan dampak adiksi dari gawai.

“Memang untuk mengurangi adiksi, PP Tunas ini akan sangat terbantu jika ada aturan di bidang lain yang memang mengatur agar anak-anak ke sekolah tidak membawa gawainya,” pungkas Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengumumkan bahwa platform gim Roblox telah menerapkan verifikasi usia bagi penggunanya di Indonesia.

Langkah tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP Tunas.

Meutya menjelaskan bahwa langkah itu sangat signifikan sesuai dengan regulasi tersebut, mengingat besarnya proporsi pengguna anak di platform tersebut. Dari total 45 juta pengguna Roblox di Indonesia, tercatat sebanyak 23 juta di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia 16 tahun.

"Roblox telah menghilangkan fitur komunikasi dengan orang tidak dikenal untuk anak dengan usia kurang dari 16 tahun dan 13 tahun. Langkah ini sejalan dengan aspek utama dalam aturan pemerintah, yakni pembatasan komunikasi dengan orang tak dikenal serta pengendalian konten," ujar Meutya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis (30/4/2026), dikutip dari siaran pers.

Selain pembatasan interaksi, Roblox juga menyediakan fitur pengaturan waktu layar (screen time) yang dapat dikendalikan langsung oleh orang tua guna meminimalkan risiko kecanduan gim pada anak.

Meutya mengatakan, hingga saat ini, pihaknya telah mengantongi komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas dari delapan platform digital raksasa, termasuk Facebook, Instagram, Threads, X (dahulu Twitter), Bigo Live, YouTube, dan TikTok.

Implementasi perlindungan anak itu juga mendapat dukungan dari berbagai pemerintah daerah (pemda) melalui kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah.

"Kami sangat terbantu dengan aturan jika anak-anak sekolah tidak membawa gawai ke sekolah," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono turut mengapresiasi ketegasan Kemkomdigi dalam menegakkan PP TUNAS.

Menurutnya, regulasi ini menjadi benteng penting dalam melindungi generasi muda dari paparan radikalisme dan propaganda terorisme di ruang digital.

"Kami sudah melakukan pencegahan terhadap 112 anak-anak yang terpapar terorisme melalui media sosial," ungkap Eddy.

Ia menegaskan, BNPT akan terus melakukan mitigasi secara berkelanjutan agar anak-anak tidak menjadi sasaran empuk jaringan teroris yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran paham radikal.

Pemerintah berharap sinergi antara regulasi, kepatuhan platform, dan pengawasan orang tua dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi tumbuh kembang anak di Indonesia.