Bisnis.com, JAKARTA — Chairman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan, nilai pengorbanan dalam Iduladha relevan dengan upaya perlindungan data pribadi dan keamanan digital masyarakat.

Menurutnya, masyarakat perlu mulai membedakan antara menjadi korban kejahatan siber dan melakukan “pengorbanan” secara sadar demi menjaga keamanan digital.

“Menjadi korban berarti kehilangan data atau uang tanpa sadar dan tanpa izin. Sementara itu, berkurban dalam konteks keamanan siber berarti secara sadar mengorbankan sedikit kenyamanan demi keamanan yang lebih besar,” ujarnya dalam pesan singkat, dikutip Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Dia mencontohkan, penggunaan autentikasi dua faktor, pergantian kata sandi secara berkala, hingga kebiasaan memverifikasi pesan yang mengatasnamakan lembaga resmi, merupakan bentuk pengorbanan kecil yang dapat melindungi aset digital masyarakat.

Kendati demikian, tidak dipungkiri bahwa kesadaran keamanan digital di Indonesia masih relatif rendah. Banyak masyarakat masih mudah tergiur tautan mencurigakan, hadiah palsu, maupun aplikasi yang meminta akses berlebihan terhadap data pribadi pengguna.

Di sisi lain, ancaman kejahatan siber juga terus berkembang. Sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026, berbagai kasus kebocoran data dilaporkan terjadi di sektor e-commerce, layanan publik, hingga lembaga keuangan.

Pratama menyebut, ratusan juta data penduduk Indonesia sempat dilaporkan diperjualbelikan di dark web. Belum lagi, pola penipuan digital kini berkembang dari phishing konvensional menjadi deepfake berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang semakin sulit dibedakan dari komunikasi asli.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lanjutnya, juga mencatat sekitar 5,2 miliar anomali trafik siber hingga akhir 2025 dengan sektor keuangan menjadi salah satu sektor paling rentan terhadap serangan digital.

Dari fenomena ini, Pratama meminta agar peningkatan literasi keamanan siber harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dia mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN untuk memperluas edukasi keamanan digital dengan bahasa yang sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Analogi kurban bisa menjadi pintu masuk yang efektif untuk menjelaskan bahwa setiap pengorbanan kecil dalam menjaga keamanan digital merupakan langkah penting untuk melindungi diri dan keluarga dari kejahatan siber,” katanya.

Selain edukasi publik, dia juga menilai pemerintah perlu mempercepat implementasi kebijakan perlindungan data pribadi, termasuk pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi dan penyelesaian aturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Tanpa pengorbanan struktural dan anggaran dari negara, masyarakat hanya akan terus menjadi korban, bukan pihak yang berkurban secara sadar,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus serangan siber, khususnya phishing, di tengah lonjakan transaksi selama Ramadan dan menjelang Lebaran. Momentum pencairan tunjangan hari raya (THR) dinilai kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan digital untuk membobol tabungan masyarakat.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, peningkatan aktivitas transaksi keuangan pada periode Ramadan turut diiringi kenaikan risiko serangan siber.

“Nasabah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang semakin canggih, terutama menjelang Lebaran ketika transaksi keuangan meningkat signifikan,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

Menurut dia, phishing masih menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang paling sering terjadi. Dalam modus ini, pelaku menyamar sebagai institusi resmi atau pihak tepercaya guna mencuri data pribadi korban, seperti username, kata sandi, kode one time password (OTP), hingga informasi kartu kredit.

Serangan phishing umumnya dilakukan melalui email, pesan singkat (SMS), panggilan telepon, maupun media sosial. Pelaku biasanya mengirimkan pesan yang tampak meyakinkan dan mendesak agar korban mengklik tautan palsu, membuka lampiran berbahaya, atau memberikan informasi sensitif tanpa disadari.

Okki menjelaskan, phishing dapat menjadi pintu masuk kejahatan yang lebih serius, mulai dari pencurian identitas hingga pengambilalihan akun dan transaksi ilegal yang merugikan nasabah.

Bahkan, tren terbaru menunjukkan serangan semakin tertarget dan sulit dikenali karena memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Beberapa ciri yang patut diwaspadai antara lain alamat email pengirim yang mencurigakan, penggunaan sapaan umum seperti “Pelanggan yang Terhormat”, bahasa bernada mendesak, serta tautan yang menyerupai situs resmi tetapi memiliki alamat berbeda.

BNI mengimbau nasabah untuk selalu memeriksa alamat pengirim dan memastikan pesan berasal dari sumber resmi. Masyarakat juga diminta menghindari membuka lampiran dari pengirim tidak dikenal, mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA), serta menggunakan kata sandi yang kuat dan unik.

“Tak lupa dan paling penting, jangan sembarangan klik link atau tautan yang dibagikan via email, chat, SMS, dan sebagainya,” tegas Okki.

Dia menambahkan, nasabah tidak boleh membagikan data pribadi, PIN, password, maupun kode OTP kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku dari bank. Jika menemukan aktivitas mencurigakan atau dugaan phishing, masyarakat dapat melaporkannya melalui email resmi BNI di cert@bni.co.id.

Selain itu, BNI menegaskan seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi perusahaan, yakni BNI Call 1500046, akun Instagram @bni46, akun X @BNI dan @BNICustomerCare, serta Facebook BNI.

Pengaduan terkait dugaan penipuan yang melibatkan rekening BNI juga dapat dilakukan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) milik melalui laman iasc.ojk.go.id. BNI menekankan bahwa keamanan digital merupakan tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah.

Ketiga mekanisme ini dirancang saling melengkapi dan membentuk standar keamanan yang setara, bahkan lebih ketat, dibandingkan perbankan di Indonesia,

Jakarta (ANTARA) - PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) berkomitmen untuk melindungi aset investor, dengan menerapkan sistem keamanan terpadu tiga lapis, yang dirancang untuk tetap melindungi akun nasabah ketika kredensial autentikasi bocor.

CEO IPOT Moleonoto menjelaskan, sistem ini terdiri dari SIM-OTP sebagai autentikasi dua faktor (2FA), App-Scoped Device Identifier (ASDI) untuk registrasi perangkat, serta Add Device Approval sebagai kontrol eksplisit penambahan perangkat.

“Ketiga mekanisme ini dirancang saling melengkapi dan membentuk standar keamanan yang setara, bahkan lebih ketat, dibandingkan perbankan di Indonesia,” ujar Moleonoto sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Dengan arsitektur keamanan ini, Ia menjelaskan, sekalipun password nasabah dicuri atau bocor, akun akan tetap aman dan tidak dapat ditembus ataupun dibuka oleh pihak lain.

Ia memastikan, akan secara konsisten menerapkan SIM-OTP sebagai bentuk autentikasi dua faktor, sejalan dengan praktik perbankan di Indonesia yang telah lama meninggalkan Email-OTP.

Ia melanjutkan, SIM-OTP diakui sebagai gold standard, karena mengandalkan kepemilikan fisik SIM card, berjalan pada jaringan operator seluler yang teregulasi, memiliki jejak audit telko, serta tidak dapat di-forward, di-search, maupun diakses ulang melalui email atau cloud.

“Selain itu, kami juga menerapkan App-Scoped Device Identifier (ASDI), yaitu mekanisme pembuatan identitas unik untuk setiap kombinasi aplikasi dan perangkat,” ujarnya.

Melalui ASDI, Ia menjelaskan, setiap akun IPOT hanya dapat diakses dari perangkat yang telah terdaftar, upaya login dari perangkat lain akan langsung ditolak, serta identitas perangkat tidak dapat digandakan atau dipindahkan.

“Seluruh nasabah IPOT yang ada saat ini telah melalui proses registrasi perangkat, diantaranya menggunakan ASDI dengan validasi akhir melalui SIM-OTP,” ujar Moleonoto.

Sebaliknya, lanjutnya, Email-OTP lebih rentan terhadap phishing, pembajakan akun email, password reuse, serta akses lintas perangkat tanpa disadari oleh pemilik akun.

Dengan penerapan SIM-OTP, dia memastikan bahwa proses otorisasi sensitive, khususnya registrasi perangkat, mengikuti standar keamanan yang telah teruji dan diterapkan oleh industri perbankan nasional.

Sebagai lapisan perlindungan tambahan terhadap pencurian kredensial akibat phishing dan social engineering, pihaknya memperkenalkan fitur Add Device Approval, yaitu berupa switch On/Off yang mengatur apakah penambahan perangkat baru diizinkan atau ditolak sepenuhnya, meskipun pelaku kejahatan telah mengetahui username, password, PIN, dan OTP.

Ia menjelaskan, cara kerja utama diantaranya secara default, Add Device Approval berada dalam posisi OFF, penambahan perangkat baru hanya bisa dilakukan apabila switch di perangkat terdaftar diubah ke ON secara manual, dan setelah satu perangkat baru berhasil terdaftar, switch akan kembali ke posisi OFF

“Dengan mekanisme ini, penambahan perangkat, diantaranya harus disadari sepenuhnya oleh pemilik akun, tidak dapat dilakukan secara diam-diam oleh pihak ketiga, serta memberikan sinyal jelas adanya niat (explicit intent) dari pengguna,” ujarnya.

Melalui penerapan sistem keamanan tiga lapis ini, Moleonoto berharap dapat mendorong peningkatan standar keamanan di industri sekuritas Indonesia, sekaligus mengedukasi investor untuk lebih waspada terhadap ancaman siber.

“Dalam kondisi penetrasi digital yang semakin tinggi, keamanan harus bergerak dari autentikasi berbasis email menuju autentikasi fisik dan device-based. Sistem IPOT dirancang untuk tetap aman bahkan ketika kredensial pengguna bocor. Kami siap mendukung regulator dalam menetapkan standar keamanan baru bagi seluruh pelaku industri.” ujar Moleonoto.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Peringatan penting disampaikan kepada para pengguna Gmail. The Independent mengabarkan bahwa sebuah serangan siber berskala besar telah mempengaruhi sedikitnya 183 juta akun email.

Kebocoran data yang beredar di internet itu tidak hanya memuat alamat email, tetapi juga kata sandi yang diduga terkait dengan kredensial login. Kondisi tersebut membuka peluang bagi peretas untuk mengakses akun Gmail korban, sekaligus membobol layanan lain yang terhubung dengan akun tersebut.

Dikutip dari The Independent, Rabu (29/10/2025), kebocoran ini terjadi pada April 2025. Namun, baru-baru ini tercatat dalam 'Have I Been Pwned', situs pendeteksian data bocor untuk memberikan peringatan ke pengguna internet.

Menurut Troy Hunt yang menjalankan Have I Been Pwned, data yang bocor berasal dari peretasan lebih luas yang ter-agregat dari beragam sumber internet.

Pengguna internet bisa mengecek apakah email dan password mereka terdampak dalam insiden ini atau kebocoran data lainnya, dengan mengakses situs Have I Been Pwned.

Secara keseluruhan, situs web tersebut telah melacak 917 situs web yang diretas dan lebih dari 15 miliar akun.

Jika akun pengguna telah diretas, atau kemungkinan telah diretas, ada beberapa tindakan yang direkomendasikan. Pengguna disarankan untuk mengubah password Gmail dan mengaktifkan autentikasi dua faktor.

Autentikasi dua langkah menambahkan lapisan keamanan ekstra ke akun, sehingga peretas yang telah mencuri password pengguna tidak akan bisa mengaksesnya hanya dengan itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Jutaan pengguna internet di seluruh dunia masih menggunakan kata sandi atau password yang sangat mudah ditebak.

Penelitian terbaru Comparitech mengungkap bahwa '123456', 'admin', dan 'password' menjadi kata sandi yang paling umum dipakai sepanjang 2025.

Temuan ini berasal dari analisis lebih dari 2 miliar kata sandi akun yang bocor dan beredar di forum-forum kebocoran data, termasuk di platform pesan terenkripsi seperti Telegram.

Para peneliti hanya memasukkan data yang diyakini kuat merupakan hasil kebocoran tahun 2025. Informasi identitas pribadi pengguna telah disamarkan sebelum dianalisis.

Dalam laporan tersebut, Comparitech menyusun daftar kata sandi berdasarkan frekuensi kemunculan dari seluruh kumpulan data.

Berikut 10 kata sandi yang paling banyak digunakan di 2025:

1. 123456

2. 12345678

3. 123456789

4. admin

5. 1234

6. Aa123456

7. 12345

8. password

9. 123

10. 1234567890

Riset ini mencatat, kata sandi '123456' muncul lebih dari 7,6 juta kali, jauh melampaui kata sandi lain. Sementara itu, kata sandi bernuansa game seperti 'minecraft' berada di peringkat ke-100, muncul sekitar 70.000 kali, plus 20.000 kali dengan penulisan huruf kapital berbeda.

Studi tersebut juga mengungkap pola pengguna internet yang malas dalam membuat kata sandi. Terdapat sebanyak 25% dari 1.000 kata sandi teratas hanya terdiri dari angka. Sementara 38,6% mengandung urutan angka '123', 2% mengandung urutan angka menurun '321'. Dan 3,1% mengandung rangkaian huruf 'abc'.

Rekomendasi keamanan siber menyatakan bahwa panjang kata sandi minimal 12 karakter. Namun, temuan ini menunjukkan tren sebaliknya, yakni 65,8% kata sandi yang dianalisis memiliki kurang dari 12 karakter.

Passwords yang ideal

Menurut ahli keamanan siber, kata sandi pendek dan mudah ditebak sangat rentan terhadap serangan brute-force dan credential stuffing. Program peretas modern dapat mencoba jutaan kombinasi dalam hitungan detik.

Sebaliknya, kata sandi kuat idealnya memiliki panjang lebih dari 12 karakter, menggabungkan huruf kecil, huruf kapital, angka, dan simbol, tidak mengandung pola atau kata yang mudah ditebak, dan berbeda untuk setiap akun

Pengguna juga disarankan mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA) untuk menambah lapisan pertahanan.

Bisnis.com, JAKARTA—Platform media sosialX mengimbau pengguna yang menggunakan kunci keamanan atau passkey untuk autentikasi dua faktor (2FA) segera melakukan pendaftaran ulang sebelum 10 November 2025. Jika tidak, akun pengguna akan dikunci hingga proses pendaftaran ulang diselesaikan.

Melansir laman Bleeping Computer pada Selasa (28/10/2025) X menjelaskan kebijakan ini hanya berlaku bagi pengguna yang menggunakan passkey atau kunci keamanan berbasis perangkat keras seperti YubiKey.

Kedua metode ini dikenal lebih aman karena menggunakan kunci kriptografi yang tersimpan di perangkat atau sistem operasi untuk memverifikasi identitas pengguna, bukan kata sandi tradisional yang rentan dicuri melalui serangan phishing atau malware.

“Menjelang 10 November, kami meminta semua akun yang menggunakan kunci keamanan sebagai metode 2FA untuk mendaftar ulang agar tetap bisa mengakses X,” tulis akun resmi @Safety milik X.

X menjelaskan pengguna dapat mendaftar ulang kunci keamanan yang sudah dimiliki atau menggunakan kunci baru. Namun, jika pengguna memilih mendaftarkan kunci baru, maka kunci lama tidak akan berfungsi kecuali turut didaftarkan ulang.

X menegaskan kebijakan ini tidak terkait dengan insiden keamanan apa pun, melainkan akibat dari migrasi domain dari twitter.com ke x.com.

Karena sistem keamanan berbasis kunci tersebut terhubung langsung ke domain twitter.com, maka setelah domain lama tidak lagi digunakan, kunci yang terdaftar di sana otomatis tidak akan berfungsi.

Setelah 10 November, pengguna yang belum memperbarui 2FA-nya akan kehilangan akses hingga mereka melakukan salah satu dari langkah berikut:

1. Mendaftarkan ulang kunci keamanan atau passkey,

2. Beralih ke metode 2FA lain, seperti aplikasi autentikator, atau

Menonaktifkan 2FA (meskipun langkah ini tidak disarankan demi keamanan akun).
Untuk melakukan pendaftaran ulang, pengguna dapat mengunjungi laman x.com/settings/account/login_verification/security_keys, menonaktifkan kunci keamanan lama, lalu menambahkan kembali kunci tersebut. Pengguna juga akan diminta memasukkan kata sandi untuk memverifikasi identitas.

Setelah proses ini selesai, kunci keamanan dan passkey akan terhubung dengan domain x.com, sehingga tidak akan terpengaruh ketika twitter.com resmi dihentikan penggunaannya.