IDXChannel - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) resmi menjajaki kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengembangkan hunian berbasis transportasi (Transit Oriented Development/TOD).

Sebagai tahap awal, proyek ini ditargetkan akan membangun sedikitnya lima menara apartemen atau rumah susun di titik-titik strategis.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan solusi hunian di tengah keterbatasan lahan di kota-kota besar.

“Ini yang men-trigger MoU dengan PT KAI,” ujar Nixon dalam acara Intimate Session with Media Partners di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).

Proyek hunian terintegrasi ini akan difokuskan pada sejumlah stasiun besar di Jakarta, seperti Stasiun Senen, Manggarai, dan Tanah Abang. Tidak berhenti di ibu kota, BTN dan KAI juga berencana mengekspansi model hunian serupa ke kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa.

“Nanti kita coba minimal 5 tower dulu,” kata Nixon.

Nixon menekankan bahwa pembangunan hunian vertikal (vertical housing) kini menjadi keharusan di Jakarta mengingat pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan. Selain itu, langkah ini diambil untuk melindungi lahan produktif dan area resapan air dari alih fungsi menjadi rumah tapak.

“Jakarta ini enggak nambah lahannya, tapi penduduk nambah. Sehingga perumahan di Jakarta dan kota besar lain memang sudah harus vertical housing. Kalau kita maksa rumah tapak terus, lahan produktif dan sawah habis,” tegas Nixon.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar menilai kedekatan hunian dengan akses transportasi publik merupakan faktor kunci yang menentukan kesuksesan sebuah proyek properti. Masyarakat cenderung lebih meminati hunian yang menawarkan efisiensi mobilitas dan waktu tempuh.

“Kalau lahan itu jauh dari transportasi, dipastikan apartemen atau rusunnya itu sepi. Tapi kalau sudah dekat stasiun KAI, pasti masyarakat akan lebih senang,” ujar Hirwandi.

Meskipun prospeknya menjanjikan, BTN mengakui masih terdapat tantangan dalam memasyarakatkan hunian vertikal di Indonesia, terutama terkait preferensi ukuran unit yang tersedia di pasar saat ini.

“Problemnya vertical housing di Indonesia itu tipe studionya terlalu kecil,” kata Nixon.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keterbatasan lahan dan kebutuhan hunian layak di perkotaan mendorong pengembangan model rumah susun terintegrasi. Pemerintah mulai melihat kolaborasi dengan swasta sebagai salah satu pendekatan untuk mempercepat penyediaan hunian sekaligus menjaga kualitas pengelolaan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai Rusun Cinta Kasih Tzu Chi di Cengkareng dapat menjadi contoh penerapan model tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat peninjauan bersama Sugianto Kusuma atau Aguan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, serta sejumlah pejabat terkait, Ahad (5/4/2026).

“Kunjungan ini upaya pemerintah dalam mendorong model pembangunan hunian vertikal yang memanfaatkan aset negara, namun dikelola secara profesional oleh pihak swasta untuk meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan pengelolaan,” kata Ara.

Ara menyebut konsep yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penyediaan unit hunian, tetapi juga membangun ekosistem pendukung bagi penghuni. Model ini dinilai relevan untuk menjawab kebutuhan hunian di kota besar yang menghadapi keterbatasan lahan.

“Ini contoh nyata bagaimana negara dan swasta bisa bekerja bersama. Tanah negara dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, sementara pengelolaannya dilakukan secara profesional agar kualitas hunian tetap terjaga dan berkelanjutan,” kata Ara.

Ia menambahkan, fasilitas yang tersedia mencakup pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, layanan kesehatan, ruang terbuka, hingga area usaha bagi warga. Integrasi ini dinilai penting untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi penghuni.

“Ini yang kita butuhkan, hunian yang terintegrasi dengan kehidupan dan ekonomi masyarakat,” kata Ara.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, model serupa akan didorong untuk direplikasi di sejumlah wilayah. BP BUMN menyiapkan pemetaan lokasi potensial untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan nasional.

“Tahap awal, kami akan fokus pada lima wilayah utama yaitu Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kami akan melakukan pemetaan (mapping) dan menyusun daftar lokasi potensial untuk selanjutnya kami serahkan kepada Kementerian PKP,” kata Dony.

Plt Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan menjelaskan, proyek tersebut memanfaatkan aset negara melalui kerja sama pengelolaan jangka panjang. Rusun ini dibangun pada 2022 di atas lahan milik Perumnas seluas satu hektare dengan total 1.100 unit hunian.

“Pengelolaannya kami kerja samakan dengan Yayasan Buddha Tzu Chi selama 25 tahun agar dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan,” kata Imelda.

Aguan menekankan pendekatan sosial dalam pengelolaan hunian menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas lingkungan. Ia menyebut hunian tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga ruang pembentukan komunitas.

“Rusun ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga membangun lingkungan yang tertata, bersih, dan saling peduli antarwarga,” kata Aguan.

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) membangun 5.484 unit hunian yang terintegrasi transportasi publik di Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya sebagai dukungan terhadap program pemerintah pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat perkotaan.

"PT Kereta Api Indonesia mendukung program pembangunan nasional melalui pemanfaatan aset perkeretaapian untuk menghadirkan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik," kata Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.

Pengembangan tersebut mencakup total 5.484 unit hunian yang tersebar di empat kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya dengan konsep kawasan berbasis transportasi publik atau Transit Oriented Development.

Pembangunan bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan pihak terkait lainnya.

Ia mengatakan, di Jakarta, pembangunan dilakukan di kawasan Stasiun Manggarai dengan rencana delapan tower hunian yang terbagi dalam dua blok, masing-masing memiliki 12 lantai.

Dari delapan tower tersebut, total hunian yang disiapkan mencapai 2.200 unit dengan tipe unit yang akan dibangun meliputi tipe 45 dan tipe 52 bagi masyarakat perkotaan.

Pembangunan hunian di kawasan Manggarai direncanakan segera dimulai dan ditargetkan penyerahan kunci unit kepada penghuni dapat dilakukan pada awal tahun 2027 mendatang.

Selain Jakarta, pembangunan hunian juga dilakukan di kawasan Stasiun Kiaracondong Bandung yang menempati lahan seluas sekitar 7.600 meter persegi. Di lokasi tersebut akan dibangun dua tower hunian dengan total sekitar 753 unit yang dirancang menjadi kawasan hunian terintegrasi dengan sistem transportasi publik di Kota Bandung.

Pengembangan hunian juga direncanakan di kawasan Stasiun Semarang Poncol di sekitar kawasan Dr Kariadi dengan luas lahan sekitar 1,2 hektare. Di Semarang, proyek tersebut akan menghadirkan dua tower hunian setinggi 42 lantai dengan total sekitar 1.042 unit yang terintegrasi dengan jaringan transportasi kereta api.

Sementara di Surabaya, pembangunan dilakukan di kawasan Stasiun Surabaya Gubeng dengan rencana dua tower hunian yang berdiri di atas lahan seluas sekitar 1,2 hektare. Di kawasan tersebut akan dibangun sekitar 1.489 unit hunian dengan tinggi bangunan mencapai 52 lantai yang dirancang sebagai kawasan hunian perkotaan berbasis transportasi.

KAI menyebut pengembangan hunian di kawasan stasiun bertujuan menghadirkan ekosistem kota yang lebih terintegrasi melalui hunian dekat transportasi publik, pemanfaatan lahan efisien, dan mobilitas masyarakat yang lebih mudah.

Perusahaan juga mencatat memiliki sekitar 320 juta meter persegi lahan di seluruh Indonesia yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) guna memperluas akses hunian perkotaan.

"(Untuk dananya) yang jelas ada dari porsi KAI sendiri, kemudian dari Danantara. Kemudian ada bagian dari pinjaman juga, pinjaman dalam negeri," kata Bobby.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan program pembangunan tiga juta rumah menjadi solusi mengatasi backlog perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang tersedia.

"Presiden Prabowo kokoh dalam komitmen dan sejak awal meyakini bahwa keluarga yang sehat itu berawal dari rumah yang baik, dan masyarakat yang berdaya itu berawal dari rumah yang sejahtera," kata AHY.

Oleh karena itu AHY mengapresiasi inisiatif dan kerja sama yang baik antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP), Kementerian Perhubungan, PT KAI, termasuk Danantara, yang ingin membangun kawasan hunian vertikal.

Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo mendorong pembangunan hunian vertikal di kawasan Stasiun Manggarai dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah lantai bangunan, mengingat keterbatasan lahan di kawasan perkotaan yang membutuhkan pemanfaatan ruang lebih optimal.

Menurut Hashim, peningkatan jumlah lantai hingga sekitar 24 tingkat berpotensi memperbesar kapasitas hunian sehingga jumlah unit yang tersedia dapat meningkat, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak di kawasan perkotaan.

"So, saya kira kalau bisa arsitek dan semuanya itu diarahkan lagi untuk bikin lebih lagi. Saya kira dari 2.200 unit (di Stasiun Manggarai dapat ditambah menjadi) 24 lantai, mungkin bisa lipat ganda," kata Hashim.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN - Perkembangan kota dan perubahan gaya hidup masyarakat urban mendorong pergeseran preferensi terhadap hunian di pusat Kota Medan. Aksesibilitas, efisiensi aktivitas, serta kualitas lingkungan kini menjadi pertimbangan utama, melampaui sekadar lokasi geografis. Dalam konteks tersebut, konsep hunian terintegrasi mulai dipandang sebagai standar baru dalam pengembangan kawasan perkotaan.

Salah satu kawasan yang merepresentasikan tren tersebut adalah Podomoro City Deli Medan. Dikembangkan dengan konsep superblock bertajuk one stop living, working, shopping & education, kawasan ini mengintegrasikan fungsi hunian, komersial, perkantoran, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas pendidikan dalam satu lingkungan yang saling terhubung. Pola pengembangan ini memungkinkan penghuni menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih efisien tanpa harus berpindah lokasi jauh di tengah kota.

Keunggulan kawasan terpadu menjadi semakin relevan di tengah tantangan perkotaan, termasuk persoalan infrastruktur. Podomoro City Deli Medan dirancang dengan sistem kawasan yang terencana dan bebas banjir, sebuah faktor krusial bagi hunian di pusat kota. Kepastian terhadap keamanan lingkungan dan kenyamanan jangka panjang tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas hidup penghuni, tetapi juga memperkuat daya tarik kawasan dari sisi investasi properti.

Integrasi kawasan juga tercermin dari keberadaan Delipark Mall yang terhubung langsung dengan area hunian dan perkantoran. Akses mudah terhadap fasilitas ritel, kuliner, dan hiburan menciptakan ekosistem yang aktif sepanjang hari. Lingkungan yang hidup dan terkoneksi ini dinilai mampu mendorong peningkatan nilai kawasan secara berkelanjutan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat urban akan kemudahan dan kenyamanan.

Dari sisi pasar, momentum kepemilikan hunian di kawasan terpadu turut didorong oleh kebijakan pemerintah melalui insentif subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk apartemen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2025. Di Podomoro City Deli Medan, unit hunian ditawarkan dengan harga mulai kisaran Rp900 jutaan, menjadikannya lebih kompetitif di segmen hunian pusat kota.

Untuk mendukung kemudahan transaksi, pengembang juga menyediakan skema pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) yang bekerja sama dengan sejumlah bank mitra. Skema ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat maupun investor yang ingin memiliki hunian di kawasan terpadu dengan prospek jangka panjang.

Kombinasi konsep hunian terintegrasi, infrastruktur bebas banjir, dukungan kebijakan fiskal, serta kemudahan pembiayaan menempatkan Podomoro City Deli Medan sebagai salah satu acuan pengembangan hunian modern di pusat Kota Medan, baik sebagai tempat tinggal maupun instrumen investasi properti jangka panjang.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Marketing Gallery Podomoro City Deli Medan di nomor 061-4567 999 atau WhatsApp 0813 1111 3838segera!