Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Iwan Setiawan mengungkap pertumbuhan ekonomi di Jakarta mencapai 5,59% pada triwulan I/2026.

Iwan mengemukakan pertumbuhan ekonomi 0,64% dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 4,95%. Peningkatan itu pun ditopang oleh dua faktor yakni konsumsi rumah tangga hingga investasi.

"Pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya ditopang oleh sebagian besar dari 5,59% itu, 3,32% adalah dari konsumsi rumah tangga, dan 1,68% dari investasi," ujar Iwan di Jakarta, dikutip Jumat (26/6/2026).

Dia menjelaskan, sebagian besar pertumbuhan ekonomi di Jakarta itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga khususnya, sektor ekonomi kreatif.

Sektor ini pun dinilai berpotensi tetap tumbuh ke depannya, sehingga bisa lebih mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jakarta.

"Kami melihat, ya hasil assessment kami bahwa ekonomi kreatif ini merupakan new engine of growth," imbuhnya.

Ke depan, kata Iwan, BI Jakarta bakal mendorong setidaknya 17 subsektor ekonomi kreatif baik itu musik hingga film. Terlebih, sektor ekonomi kreatif ini juga bisa memberikan multiplier efek untuk warga Jakarta.

"Dari aspek ekonominya hasil assessment kami itu memberikan multiplier yang luar biasa, termasuk kepada sektor-sektor lain nanti mungkin kita bisa lihat satu per satu di slide berikutnya," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD Provinsi DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak hanya berfokus pada capaian makroekonomi yang positif. Di balik pertumbuhan ekonomi dan rendahnya angka kemiskinan, masih terdapat tantangan terkait kualitas lapangan kerja dan kerentanan ekonomi masyarakat.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat–Perindo DPRD Provinsi DKI Jakarta, Neneng Hasanah, mengatakan kondisi ketenagakerjaan Jakarta perlu dicermati lebih dalam meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat 6,05 persen dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 5,18 juta orang.

Menurut Neneng, pertumbuhan tenaga kerja formal justru melambat dari 4,87 persen menjadi 1,63 persen, sementara tenaga kerja informal meningkat 3,68 persen.

"Pertumbuhan tenaga kerja formal mengalami perlambatan dari 4,87 persen menjadi 1,63 persen, sementara tenaga kerja informal justru tumbuh sebesar 3,68 persen," kata Neneng dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan lapangan kerja baru masih banyak tercipta di sektor informal yang memiliki tingkat kepastian kerja dan perlindungan sosial yang lebih rendah. Akibatnya, sebagian warga masih menghadapi risiko ekonomi meski telah bekerja.

Neneng mengatakan kelompok usia muda yang baru memasuki dunia kerja menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Mereka harus menghadapi persaingan yang semakin ketat di tengah perubahan kebutuhan keterampilan yang berlangsung cepat.

Karena itu, Fraksi Demokrat–Perindo meminta Pemprov DKI memastikan program pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, dan pemagangan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara nyata.

"Keberhasilan program ketenagakerjaan tidak boleh hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi harus diukur dari berapa banyak peserta yang berhasil mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti program tersebut," ujarnya.

Selain persoalan ketenagakerjaan, Neneng juga menyoroti potensi kemiskinan tersembunyi di Jakarta. Meski angka kemiskinan pada September 2025 tercatat 4,03 persen atau lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25 persen, masih banyak warga yang hidup di sekitar garis kemiskinan.

Ia menjelaskan garis kemiskinan Jakarta telah mencapai Rp897.768 per kapita per bulan atau naik 28,69 persen dibandingkan 2021. Dari jumlah tersebut, sekitar 69,30 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

"Masih banyak warga yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan dan sangat rentan terdorong kembali menjadi miskin ketika menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok atau kehilangan pekerjaan," kata Neneng.

Fraksi Demokrat–Perindo juga meminta Pemprov DKI memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok serta meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial. Menurut Neneng, bantuan yang diberikan harus tepat sasaran agar mampu melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap tekanan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mencapai 5,59 persen pada triwulan I/2026 ditopang konsumsi dan investasi.

Pramono mengatakan, pertumbuhan tersebut hampir setara dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dirinya juga menyinggung inflasi DKI Jakarta berada di level 2,32 persen.

"Saya yakin ekonomi Jakarta sekarang ini lebih resilient, lebih kuat, karena pertumbuhan ekonomi di Jakarta ditopang oleh dua hal, yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah investasi," katanya kepada jurnalis di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, pemberian diskon di hari besar seperti Natal, Lebaran, Implek, Nyepi juga menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta di triwulan I/2026.

"Kami juga mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDB sekarang menjadi 16,67 persen, sebelumnya 16,61 persen, sehingga untuk menjaga ekonomi Jakarta ini juga menjaga tentunya ekonomi secara nasional," jelasnya.

Diketahui, berdasarkan laporan resmi BPS yang dikutip pada Rabu (6/5/2026), pertumbuhan ekonomi Jakarta melambat jika dibandingkan dengan kuartal IV/2026 sebesar 5,71 persen (YoY).

Total nilai ekonomi Jakarta pada kuartal I/2026 yang dicerminkan dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencapai Rp1.028,44 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp585,31 triliun.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,84 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen.

Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekonomi Jakarta kuartal I/2026 tumbuh sebesar 0,48 persen secara kuartalan. Dari sisi produksi, BPS mencatat pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 11,57 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 3,97 persen.

"Hal itu seiring dengan meningkatnya aktivitas organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial dalam penanganan bencana, serta aktivitas lembaga keagamaan saat perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional [HBKN]," tulis BPS DKI Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta menilai pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal I/2026 yang tercatat sebesar 5,59% (year-on-year/YoY) sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61% (yoy).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan dengan pangsa sebesar 16,67% terhadap perekonomian nasional, Jakarta tetap mempertahankan perannya sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia.

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal I/2026 sebesar 5,59%. Kinerja tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang solid, investasi yang tetap tumbuh, serta kinerja lapangan usaha utama, terutama Perdagangan, Informasi dan Komunikasi, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dari sisi permintaan, Iwan menuturkan konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,72% (yoy), meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yaitu 5,51% (yoy).

Peningkatan konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat sejalan dengan periode long festive season Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri, Imlek, dan Nyepi, serta didukung oleh penyelenggaraan berbagai event besar.

"Daya beli masyarakat juga tetap terjaga seiring dengan peningkatan UMP Jakarta, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR), serta dukungan berbagai insentif pemerintah," jelasnya.

Iwan mengatakan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tetap tumbuh positif sebesar 4,71% (yoy), didukung oleh berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis pemerintah dan swasta yang bersifat multiyears.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tetap tumbuh positif sebesar 4,22% (yoy), meskipun tidak sekuat kuartal sebelumnya (8,60%; yoy), seiring masih terbatasnya realisasi belanja daerah pada awal tahun.

Dari sisi eksternal, dia mengungkapkan ekspor barang dan jasa tumbuh tinggi sebesar 8,98% (yoy), meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (7,62%; yoy), yang menunjukkan aktivitas perdagangan Jakarta tetap terjaga di tengah dinamika global.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perekonomian DKI Jakarta terutama ditopang oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh 6,71% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (6,66%; yoy).

"Kinerja positif ini dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi pada periode long festive season," tuturnya.

Sejalan dengan itu, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga tumbuh kuat sebesar 10,84% (yoy), meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (8,40%; yoy). Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh LU Informasi dan Komunikasi yang tetap tumbuh kuat sebesar 6,33% (yoy),yang mencerminkan tingginya kebutuhan layanan digital, komunikasi, transaksi berbasis aplikasi di Jakarta sebagai pusat bisnis dan jasa.

Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemangku kepentingan terkait untuk menjaga stabilitas serta menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak perekonomian global.

Upaya tersebut dilakukan melalui langkah-langkah antisipasi pengendalian inflasi melalui TPID, perluasan digitalisasi sistem pembayaran, penguatan investasi dan sektor produktif, serta pengembangan sumber pertumbuhan baru berbasis ekonomi kreatif.

Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta juga turut mendorong penguatan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026 sebagai bagian dari rangkaian Jakarta Economic Forum (JEF) dan Jakarta Kreatif Festival (JKF).

"Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Jakarta, serta mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan sebagai kota global yang berdaya saing,"

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi DKI Jakarta tumbuh 5,59% (year-on-year/YoY) pada kuartal I/2026.

Berdasarkan laporan resmi BPS yang diikutip pada Rabu (6/5/2026), pertumbuhan ekonomi Jakarta melambat jika dibandingkan dengan kuartal IV/2026 sebesar 5,71% (YoY).

Total nilai ekonomi Jakarta pada kuartal I/2026 yang dicerminkan dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencapai Rp1.028,44 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp585,31 triliun.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,84%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan sebesar 5,72%. „

Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekonomi Jakarta kuartal I/2026 tumbuh sebesar 0,48% (q-to-q). Dari sisi produksi, BPS mencatat pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 11,57 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 3,97%.

"Hal itu seiring dengan meningkatnya aktivitas organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial dalam penanganan bencana, serta aktivitas lembaga keagamaan saat perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional [HBKN]," tulis BPS DKI Jakarta.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh sebesar 4,71% tercermin dari meningkatnya PMTB bangunan dan nonbangunan.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tumbuh sebesar 4,22%. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang tumbuh sebesar 7,21%.

Lebih lanjut, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi berikutnya dicapai oleh Jasa Lainnya (8,37%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,31%).

"Sementara itu, empat lapangan usaha mengalami kontraksi, antara lain Pengadaan Listrik dan Gas terkontraksi 7,45%; Pertambangan dan Penggalian terkontraksi 5,97%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang terkontraksi 4,81%; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terkontraksi 2,25%," tulis BPS DKI Jakarta.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, BPS RI melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada kuartal I/2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV tahun lalu atas dasar harga berlaku Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan senilai Rp3.447,7 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026 apabila dibandingkan dengan kuartal I/2025 atau secara year-on-year tumbuh 5,61%," ujarnya pada Selasa (5/5/2026).

Amalia mengatakan bahwa konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026. Kinerja konsumsi rumah tangga pada periode ini utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan (Nyepi dan Idulfitri).

Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi serta berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75% juga turut mendorong konsumsi masyarakat.

“Jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh hingga 13,14% year on year pada kuartal I/2026, diikuti peningkatan jumlah penumpang di beberapa moda transportasi seperti angkutan darat, ASDP, angkutan udara, dan angkutan laut,” jelas Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) DKI Jakarta menargetkan pertumbuhan ekonomi Jakarta akan berada di kisaran 4,8%-5,6% pada 2026.

Kepala KPw BI DKI Jakarta Iwan Setiawan mengungkapkan ada beberapa faktor yang membuat ekonomi Jakarta bakal bergerak ke arah yang lebih positif pada tahun depan, termasuk target inflasi dan produk domestik regional bruto (PDRB).

"Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional, kami memprediksi perekonomian Jakarta pada 2026 berada di kisaran 4,8%-5,6% [yoy]. Ini didukung inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 +/- 1%," ujar Iwan, Senin (9/2/2026).

Iwan mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Jakarta, khususnya pada kuartal I/2026, akan ditopang konsumsi rumah tangga seiring berlangsungnya Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu Imlek, Ramadan, dan IdulFitri yang berdekatan.

BI menyoroti daya beli masyarakat Jakarta yang lebih berdaya tahan, salah satunya terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar 6,17%.

Selain itu, Iwan mengatakan ekonomi Jakarta pada tahun depan juga bakal ditopang investasi dan proyek infrastruktur seperti pembangunan MRT, LRT, serta transit oriented development (TOD) yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta.

Terkait lapangan usaha, BI mengatakan sektor jasa, akomodasi, hingga makanan dan minuman juga bakal membuat ekonomi Jakarta semakin menggeliat pada tahun depan.

"Ekonomi kreatif menjadi engine [mesin pertumbuhan ekonomi] di Jakarta. MICE itu menggerakkan semua aspek, mulai dari akomodasi, perdagangan, bahkan konstruksi juga," jelasnya.

Ekonomi Kuartal IV/2026 Melejit

BI mengungkapkan salah satu faktor pendorong ekonomi Jakarta kuartal IV/2025 bisa melejit hingga 5,71% (year on year/yoy). Adapun, capaian ekonomi Jakarta sepanjang 2025 mencapai 5,21% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi RI 2025 5,11% (yoy).

Iwan Setiawan menyatakan bahwa kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah, yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung, menjadi salah satu indikator kebangkitan ekonomi Jakarta pada akhir tahun lalu.

Mengacu dari data badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sempat berada di bawah 5% atau tepatnya 4,9% (yoy) pada kuartal III/2025.

"Kenapa DKI Jakarta bisa keluar dari koreksi pertumbuhan ekonomi yang dalam pada saat itu sampai 4,9% kemudian naik menjadi 5,71%? Salah satu [faktor pendorong] yang utama karena DKI Jakarta punya strong leadership (kepemimpinan kuat dari Gubernur dan Wagub)," kata Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menganalisis pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal III/2025 mengalami koreksi lantaran dampak aksi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025.

Meski demikian, dia mengatakan dampak negatif tersebut tidak berlarut-larut lantaran adanya kepemimpinan kuat dari Gubernur Jakarta Pramono Anung dan dukungan stakeholders di wilayah Jakarta.

Iwan memaparkan bahwa Gubernur Pramono mengambil keputusan untuk tetap mengadakan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) pada periode usai meletusnya kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta. Tak diduga, masyarakat tetap beraktivitas di luar rumah, meskipun banyak fasilitas umum yang dirusak oknum tak bertanggung jawab.

Bukan itu saja, dia mengungkapkan slogan "Jaga Jakarta" yang digaungkan oleh Pemprov DKI Jakarta ternyata sukses membuat masyarakat hingga pelaku usaha tetap beraktivitas sehingga perekonomian kembali berputar dengan cepat.

"Seminggu setelah kerusuhan, Pak Gub [Pramono] memberikan komando CFD tetap jalan. Dengan adanya keyakinan itu, pemimpin dan institusi lain itu firm, tagline Jaga Jakarta itu dikawal langsung oleh pemimpin kita," ungkapnya.

Dengan keamanan yang terjamin, kata Iwan, industri, dunia usaha, UMKM, serta pelaku ekonomi di Jakarta berani bergerak lebih cepat untuk beroperasi normal sehingga pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang menjadi barometer nasional dapat kembali melesat.

"Dari sisi keamanan, kita punya garansi dari pemimpin [Gubernur], sehingga ekonomi itu mudah dan cepat bergerak. UMKM bergerak, makan minum, fesyen, transportasi, bahkan media bergerak. Semua itu menyebabkan ekonomi Jakarta bergeliat lebih cepat," imbuhnya.

Dampak kebijakan Gubernur Jakarta yang menebar optimisme di masyarakat ternyata juga berdampak pada perekonomian Jakarta hingga akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) DKI Jakarta mengungkapkan salah satu faktor pendorong ekonomi Jakarta kuartal IV/2025 bisa melejit hingga 5,71% (year on year/yoy).

Kepala KPw BI DKI Jakarta Iwan Setiawan menyatakan bahwa kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah, yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung, menjadi salah satu indikator kebangkitan ekonomi Jakarta pada akhir tahun lalu.

Mengacu dari data badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sempat berada di bawah 5% atau tepatnya 4,9% (yoy) pada kuartal III/2025.

"Kenapa DKI Jakarta bisa keluar dari koreksi pertumbuhan ekonomi yang dalam pada saat itu sampai 4,9% kemudian naik menjadi 5,71%? Salah satu [faktor pendorong] yang utama karena DKI Jakarta punya strong leadership (kepemimpinan kuat dari Gubernur dan Wagub)," kata Iwan saat media briefing di Jakarta, Senin (9/2/2025).

Lebih lanjut, Iwam menganalisis pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal III/2025 mengalami koreksi lantaran dampak aksi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025.

Meski demikian, dia mengatakan dampak negatif tersebut tidak berlarut-larut lantaran adanya kepemimpinan kuat dari Gubernur Jakarta Pramono Anung dan dukungan stakeholders di wilayah Jakarta.

Iwan memaparkan bahwa Gubernur Pramono mengambil keputusan untuk tetap mengadakan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) pada periode usai meletusnya kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta. Tak diduga, masyarakat tetap beraktivitas di luar rumah, meskipun banyak fasilitas umum yang dirusak oknum tak bertanggung jawab.

Bukan itu saja, dia mengungkapkan slogan "Jaga Jakarta" yang digaungkan oleh Pemprov DKI Jakarta ternyata sukses membuat masyarakat hingga pelaku usaha tetap beraktivitas sehingga perekonomian kembali berputar dengan cepat.

"Seminggu setelah kerusuhan, Pak Gub [Pramono] memberikan komando CFD tetap jalan. Dengan adanya keyakinan itu, pemimpin dan institusi lain itu firm, tagline Jaga Jakarta itu dikawal langsung oleh pemimpin kita," ungkapnya.

Dengan keamanan yang terjamin, kata Iwan, industri, dunia usaha, UMKM, serta pelaku ekonomi di Jakarta berani bergerak lebih cepat untuk beroperasi normal sehingga pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang menjadi barometer nasional dapat kembali melesat.

"Dari sisi keamanan, kita punya garansi dari pemimpin [Gubernur], sehingga ekonomi itu mudah dan cepat bergerak. UMKM bergerak, makan minum, fesyen, transportasi, bahkan media bergerak. Semua itu menyebabkan ekonomi Jakarta bergeliat lebih cepat," imbuhnya.

Dampak kebijakan Gubernur Jakarta yang menebar optimisme di masyarakat ternyata juga berdampak pada perekonomian Jakarta hingga akhir tahun.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jakarta sepanjang 2025 atau full year mencapai 5,21% (yoy) angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 5,11%.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis pertumbuhan ekonomiJakarta bisa di atas 5% pada tahun ini. Sementara, per kuartal III/2025, ekonomi Jakarta tumbuh 4,96% secara tahunan (year on year/YoY).

Secara nasional, dalam UU APBN 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 ditetapkan sebesar 5,4%. Pramono menjelaskan secara YoY ekonomi Jakarta bisa melampaui 5%.

“Optimis, Jakarta pertumbuhannya [ekonomi] di atas 5%. Yang saya senang, bahwa di Jakarta dalam setahun pemerintahan saya kampung kumuh berkurang secara drastis,” kata Pramono setelah acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada Senin (19/1/2026).

Menurutnya, saat ini tercatat sekitar 450 Rukun Warga (RW) kumuh di Jakarta. Saat ini, RW kumuh di Jakarta turun signifikan. Sementara itu, sebelumnya, BPS mencatat perekonomian DKI Jakarta, yang memiliki pangsa 16,39% terhadap nasional, tumbuh sebesar 4,96% YoY pada kuartal III/2025.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi bersumber dari konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi Pemerintah. Adapun, dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan terutama ditopang LU Informasi dan Komunikasi, LU Perdagangan, serta LU Jasa Perusahaan.

Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,01% YoY, didukung oleh berbagai paket stimulus ekonomi Pemerintah. Stimulus pemerintah antara lain diskon transportasi, fasilitas PPN ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat, penebalan bantuan sosial melalui tambahan bantuan kartu sembako, bantuan subsidi upah, serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja.

Investasi juga turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan laju pertumbuhan sebesar 3,67% YoY. Di sisi lain, konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi mencapai 20,06% YoY.

Tingginya pertumbuhan ini terutama bersumber dari belanja barang, subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang meningkat sejalan dengan akselerasi realisasi belanja Pemerintah pada semester II/2025 serta penyaluran paket stimulus ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Bisnis.com, JAKARTA - “Macet lagi, jalanan macet gara-gara Si Komo Lewat. Pak Polisi jadi bingung, orang-orang ikut bingung. Macet lagi, macet lagi, cet. Jalan Thamrin, Jalan Sudirman. Katanya berkeliling kota.”

Lagu anak-anak berjudul “Si Komo” diciptakan oleh Kak Seto alias Seto Mulyadi memang sudah dirilis pada tahun 1990-an. Namun, petikan lagu yang pasti dihafal oleh anak-anak generasi millenial tersebut nyatanya masih menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah Jakarta saat ini: MACET.

Kemacetan Jakarta memang sulit diurai bak benang kusut. Meski demikian, padatnya lalu lintas di kota ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan dari sisi sosial dan ekonomi. Seperti gula, Jakarta menawarkan cita rasa ‘manis’ yang membuat ‘semut-semut’ dari berbagai kota di Indonesia berdatangan demi memperbaiki nasib mereka.

Dari kota pelabuhan “Batavia”, Jakarta bersolek menjadi kota modern yang menjadi citra atau ikon Indonesia di mata dunia internasional.

Tonggak pembangunan kota Jakarta yang modern tak lepas dari sosok Ali Sadikin. Dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 1966-1977, menggantikan Soemarno Sosroatmodjo. Dilantik langsung oleh Presiden Soekarno pada 1966, Ali Sadikin menjadi salah satu Gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan terpanjang dan paling berpengaruh dalam pembangunan Jakarta menjadi kota metropolitan.

Mengutip dispusip.jakarta.go.id, proyek-proyek pengembangan buah pikiran Bang Ali, sapaan akrab Ali Sadikin, antara lain Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, Pasar Melawai Blok M, Kota Satelit Pluit di Jakarta Utara, hingga terminal Kota dan Tanjung Priok.

Bang Ali juga mencetuskan pesta rakyat setiap tahun pada hari jadi kota Jakarta yang diperingati setiap tanggal 22 Juni hingga saat ini. Perubahan citra menjadi kota metropolitan yang berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Jakarta bahkan Indonesia.

Berdasarkan buku “Pendapatan Regional DKI Jakarta 1980-1984” yang secara seri diterbitkan setiap tahun oleh Kantor Statistik Provinsi DKI Jakarta, laju pertumbuhan ekonomi Jakarta selama periode 1980-1984 tercatat sebesar 10,18% setiap tahun dengan laju pertumbuhan masing-masing 17,39% (1981), 4,73% (1982), 8,24% (1983), dan 10,37% (1984).

“Pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta lebih pesat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,83%,” tulis buku Pendapatan Regional DKI Jakarta 1980-1984 yang dikutip, Rabu (10/12/2025).

Struktur perekonomian Jakarta perlahan berubah. Dari kota pelabuhan, Jakarta bertransformasi tak hanya sebagai Ibu Kota Negara, tetapi pusat perdagangan, pusat jasa keuangan dan perbankan, dan pusat hiburan. Kala itu, provinsi lain masih bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan.

Besarnya pendapatan per kapita atas dasar harga yang berlaku pen duduk DKI Jakarta tahun 1984 sebesar Rp1.089.472,11 sedangkan sebelumnya adalah Rp896.410,17.

Apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional per kapita penduduk Indonesia ternyata pendapatan per kapita penduduk DKI Jakarta menerima dua kali lebih besar dari pendapatan per kapita nasional.

“Besarnya pendapatan nasional per kapita atas dasar harga yang berlaku untuk tahun 1984 adalah Rp471.486.- sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp417.148,” tulis buku Pendapatan Regional DKI Jakarta 1980-1984.

Terpuruk Krisis Moneter

Memasuki periode tahun 1990-an, ekonomi DKI Jakarta terus melejit. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jakarta pada periode awal 90-an masing-masing sebesar 8,61% (1994), 9,27% (1995), 9,10% (1996).

Namun, perlambatan ekonomi DKI Jakarta terjadi pada 1997, atau saat dimulainya tanda-tanda krisis moneter Asia, dimana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,11% yoy.

Puncaknya, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 1998 yang dihitung dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 1993, tercatat sebesar -17,63%. Laju pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya (yoy) yang mencapai 5,11% .

Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi sebagai dampak krisis ekonomi, yang gejalanya dimulai dari depresiasi nilai tukar rupiah pada bulan-bulan terakhir tahun 1997. Dampak dari depresiasi nilai rupiah tersebut ternyata sangat berpengaruh ke semua sektor ekonomi di DKI Jakarta.

“Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan nasional yang tercatat -13,20%, laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta memang tampak lebih terpuruk. Karena sumbangannya yang besar terhadap perekonomian nasional yakni sekitar 17%, maka sedikit saja perubahan di DKI Jakarta akan sangat memengaruhi perekonomian Indonesia,” tulis laporan Pendapatan Regional DKI Jakarta 1995-1998.

Tahun 2000 menjadi momen yang penting bagi perekonomian DKI Jakarta. Sejak krisis melanda (pertengahan 1997), baru pada tahun 2000 ekonomi DKI Jakarta mampu mencapai pertumbuhan positif sebesar 4,33%.

Transformasi Angkutan Massal

Semakin masifnya pembangunan terus menambah jumlah pendatang yang ingin tinggal dan mengadu nasib di kota Jakarta.

Sebagai ibukota negara, Jakarta semakin dipadati penduduk dengan berbagai aktivitas di ruang publik. Dimulai 18 tahun lalu, akhirnya muncul jawaban dari keluhan warga Ibu Kota terhadap kebutuhan transportasi umum yang ramah, aman, dan terjangkau: TransJakarta.

Sistem transportasi modern berupa Bus Rapid Transit (BRT) ini merupakan ide Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Dia mengadopsi moda transportasi berbasis bus yang sudah diterapkan di Bogota, Kolombia.

Sejak peresmian pertamanya pada 15 Januari 2004 hingga dua pekan selanjutnya, pemberlakuan uji coba koridor pertama TransJakarta dari Blok M–Jakarta Kota dilakukan secara gratis. Koridor 1 TransJakarta yang Bersejarah Jalan-jalan yang dilalui koridor 1, antara lain Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Trunojoyo, Jalan Sisingamangaraja, Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, dan Gajah Mada/Hayam Wuruk.

Dari hanya 1 koridor yang menghubungkan Stasiun Kota-Terminal Blok M, TransJakarta kini menjadi urat nadi transportasi untuk warga dengan total 14 koridor yang menyambungkan lima wilayah kota Jakarta hingga Bodetabek.

Selain TransJakarta, Pemprov DKI di bawah pemerintahan Gubernur Joko Widodo akhirnya memulai pembangunan moda transportasi massal berbasis kereta atau mass rapid transit (MRT) Jakarta. Untuk fase I, MRT Jakarta memiliki rute dari Bunderan Hotel Indonesia (HI) hingga Lebak Bulus.

Saat ini, PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah membangun fase II dari Bunderan HI menuju Stasiun Kota. MRT Jakarta bukan hanya menjadi salah satu solusi kemacetan, tetapi potret kehidupan urban Jakarta yang modern.

Jakarta juga memiliki moda transportasi light rail transit (LRT) yang menghubungkan Velodrome-Kelapa Gading serta LRT Jabodebek, yang dioperasikan oleh PT KAI, menjadi lintas rel terpadu untuk melayani daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Pemprov DKI Jakarta di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama merevitalisasi armada kecil alias angkot untuk masuk ke dalam kesatuan Transit Oriented Development (TOD). Gubernur Jakarta selanjutnya, Anies Baswedan sukses menerapkan konsep JakLingko yang membuat angkot-angkot berwajah baru tersebut masuk ke dalam operasional Transjakarta.

Era Pandemi Covid-19 hingga Kebangkitan Ekonomi

2020 menjadi tahun tergelap di era modern. Bukan hanya untuk Jakarta dan Indonesia, tetapi seluruh dunia. Pandemi Covid-19 membuat roda ekonomi berhenti mendadak, Jakarta mengalami kontraksi ekonomi pertama dalam dua dekade terakhir.

Warna grafik makroekonomi yang tadinya hijau mendadak berubah menjadi merah. Pertumbuhan minus, investasi tertahan, konsumsi masyarakat terus menurun.

Titik nadir ekonomi Jakarta terjadi pada kuartal III/2020 -3,89% (yoy). Untungnya hal itu tak terjadi lama. Bank Indonesia mencatat Prbaikan ekonomi Jakarta masih berlanjut pada kuartal IV/2020 yang mencapai -2,14% (yoy), membaik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang meningkatkan mobilitas masyarakat, kinerja ekspor yang membaik serta masih tingginya stimulus fiskal, telah memperbaiki kinerja ekonomi pada akhir 2020.

Namun hanya dalam beberapa tahun, grafik itu kembali menanjak. Bukan drastis, tapi stabil. Dari akhir 2020 hingga 2024, perekonomian Jakarta konsisten tumbuh di kisaran 3,6%-5,25%.

Sumber: BPS DKI Jakarta, diolah

“Pertumbuhan ekonomi Jakarta menunjukkan tren positif stabil di kisaran 4,9%-5,1% pada 2025, didorong oleh pemulihan pasca-pandemi, momen hari besar keagamaan, pembangunan infrastruktur, acara kreatif (konser, festival), dan sektor jasa (akomodasi, makan minum, transportasi),” tulis Bank Indonesia.

Dari Ibu Kota jadi Kota Global

Selama satu dekade memimpin Indonesia, Presiden ke-7 RI Jokowi berhasil mengubah pola pembangunan yang sebelumnya berfokus di Pulau Jawa kini menjadi merata di berbagai wilayah, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Selama Puluhan tahun, pembangunan yang masif selalu dilakukan di Pulau Jawa lantaran banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di sana.

Padahal, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Justru, dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia Sentris yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara,” kata Presiden Jokowi.

Imbasnya, status Ibu Kota Negara yang puluhan tahun dipegang oleh DKI Jakarta akhirnya berakhirnya. Namun, pemindahan Ibu Kota ke IKN justru menjadi nafas baru bagi Jakarta.

Setelah tak menyandang status Ibu Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan Jakarta menjadi satu dari 50 top kota global. Langkah ini diwujudkan melalui akselerasi inovasi di tiga bidang utama, yakni transportasi, infrastruktur, serta layanan digital.

"Yang pertama adalah yang menjadi kata kunci kalau Jakarta ingin naik menjadi top 50 yang dilakukan perbaikan adalah hal yang berkaitan dengan mobilitas dan transportasi," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dilansir dari Berita Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Pramono menekankan bahwa perbaikan transportasi dan mobilitas merupakan kunci utama untuk meningkatkan peringkat Jakarta di kancah global. Dia bahkan menyebutkan bahwa Jakarta kini tidak lagi masuk dalam daftar 10 kota termacet di dunia. Sementara New York, yang merupakan kota global, masih berada di peringkat kedua.

"Ternyata kemacetan itu bukan kemudian menjadi ukuran sebuah kota global menjadi nomor berapa," katanya.

Selain perbaikan transportasi, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah dimiliki, baik yang berupa aset maupun infrastruktur fisik. Sebab selama ini infrastruktur yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Seperti yang dikelola oleh Jakpro misalnya Velodrome, JIS, TIM, dan sebagainya. Tetapi persoalan kita yang paling utama adalah infrastruktur ini belum termanfaatkan secara maksimal," kata Pramono.

Menurutnya, upaya Pemprov DKI untuk menghidupkan kembali Jakarta International Stadium (JIS) yang kini diminati banyak pihak. Melalui perbaikan akses transportasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, JIS kini disebutnya semakin ramai dikunjungi.

Selain itu, Pramono juga mendorong peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas digital di Jakarta. Ia menekankan bahwa government digital network menjadi kunci utama untuk mewujudkan Jakarta menjadi 50 top kota global.

"Government digital network ini menjadi kata kunci kalau Jakarta ingin naik kelas terutama hal yang berkaitan dengan infrastruktur digital," ungkap Pramono.

Dia mencontohkan New York yang memiliki banyak ruang publik dengan aksesibilitas yang mudah serta dilengkapi dengan jaringan nirkabel. Oleh karena itu, Pramono mendorong agar Jakarta juga menyediakan akses nirkabel di ruang publik dan memperkuat jaringan serat optik.

"Dan kita juga harus mulai berpikir bahwa inilah yang nanti menjadi kunci utama pembangunan yang ada di Jakarta ini melalui government digital network," ucap Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA - “Macet lagi, jalanan macet gara-gara Si Komo Lewat. Pak Polisi jadi bingung, orang-orang ikut bingung. Macet lagi, macet lagi, cet. Jalan Thamrin, Jalan Sudirman. Katanya berkeliling kota.”

Lagu anak-anak berjudul “Si Komo” diciptakan oleh Kak Seto alias Seto Mulyadi memang sudah dirilis pada tahun 1990-an. Namun, petikan lagu yang pasti dihafal oleh anak-anak generasi millenial tersebut nyatanya masih menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah Jakarta saat ini: MACET.

Kemacetan Jakarta memang sulit diurai bak benang kusut. Meski demikian, padatnya lalu lintas di kota ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan dari sisi sosial dan ekonomi. Seperti gula, Jakarta menawarkan cita rasa ‘manis’ yang membuat ‘semut-semut’ dari berbagai kota di Indonesia berdatangan demi memperbaiki nasib mereka.

Dari kota pelabuhan “Batavia”, Jakarta bersolek menjadi kota modern yang menjadi citra atau ikon Indonesia di mata dunia internasional.

Tonggak pembangunan kota Jakarta yang modern tak lepas dari sosok Ali Sadikin. Dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 1966-1977, menggantikan Soemarno Sosroatmodjo. Dilantik langsung oleh Presiden Soekarno pada 1966, Ali Sadikin menjadi salah satu Gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan terpanjang dan paling berpengaruh dalam pembangunan Jakarta menjadi kota metropolitan.

Mengutip dispusip.jakarta.go.id, proyek-proyek pengembangan buah pikiran Bang Ali, sapaan akrab Ali Sadikin, antara lain Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, Pasar Melawai Blok M, Kota Satelit Pluit di Jakarta Utara, hingga terminal Kota dan Tanjung Priok.

Bang Ali juga mencetuskan pesta rakyat setiap tahun pada hari jadi kota Jakarta yang diperingati setiap tanggal 22 Juni hingga saat ini. Perubahan citra menjadi kota metropolitan yang berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Jakarta bahkan Indonesia.

Berdasarkan buku “Pendapatan Regional DKI Jakarta 1980-1984” yang secara seri diterbitkan setiap tahun oleh Kantor Statistik Provinsi DKI Jakarta, laju pertumbuhan ekonomi Jakarta selama periode 1980-1984 tercatat sebesar 10,18% setiap tahun dengan laju pertumbuhan masing-masing 17,39% (1981), 4,73% (1982), 8,24% (1983), dan 10,37% (1984).

“Pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta lebih pesat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,83%,” tulis buku Pendapatan Regional DKI Jakarta 1980-1984 yang dikutip, Rabu (10/12/2025).

Struktur perekonomian Jakarta perlahan berubah. Dari kota pelabuhan, Jakarta bertransformasi tak hanya sebagai Ibu Kota Negara, tetapi pusat perdagangan, pusat jasa keuangan dan perbankan, dan pusat hiburan. Kala itu, provinsi lain masih bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan.

Besarnya pendapatan per kapita atas dasar harga yang berlaku pen duduk DKI Jakarta tahun 1984 sebesar Rp1.089.472,11 sedangkan sebelumnya adalah Rp896.410,17.

Apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional per kapita penduduk Indonesia ternyata pendapatan per kapita penduduk DKI Jakarta menerima dua kali lebih besar dari pendapatan per kapita nasional.

“Besarnya pendapatan nasional per kapita atas dasar harga yang berlaku untuk tahun 1984 adalah Rp471.486.- sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp417.148,” tulis buku Pendapatan Regional DKI Jakarta 1980-1984.

Terpuruk Krisis Moneter

Memasuki periode tahun 1990-an, ekonomi DKI Jakarta terus melejit. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jakarta pada periode awal 90-an masing-masing sebesar 8,61% (1994), 9,27% (1995), 9,10% (1996).

Namun, perlambatan ekonomi DKI Jakarta terjadi pada 1997, atau saat dimulainya tanda-tanda krisis moneter Asia, dimana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,11% yoy.

Puncaknya, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 1998 yang dihitung dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 1993, tercatat sebesar -17,63%. Laju pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya (yoy) yang mencapai 5,11% .

Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi sebagai dampak krisis ekonomi, yang gejalanya dimulai dari depresiasi nilai tukar rupiah pada bulan-bulan terakhir tahun 1997. Dampak dari depresiasi nilai rupiah tersebut ternyata sangat berpengaruh ke semua sektor ekonomi di DKI Jakarta.

“Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan nasional yang tercatat -13,20%, laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta memang tampak lebih terpuruk. Karena sumbangannya yang besar terhadap perekonomian nasional yakni sekitar 17%, maka sedikit saja perubahan di DKI Jakarta akan sangat memengaruhi perekonomian Indonesia,” tulis laporan Pendapatan Regional DKI Jakarta 1995-1998.

Tahun 2000 menjadi momen yang penting bagi perekonomian DKI Jakarta. Sejak krisis melanda (pertengahan 1997), baru pada tahun 2000 ekonomi DKI Jakarta mampu mencapai pertumbuhan positif sebesar 4,33%.

Transformasi Angkutan Massal

Semakin masifnya pembangunan terus menambah jumlah pendatang yang ingin tinggal dan mengadu nasib di kota Jakarta.

Sebagai ibukota negara, Jakarta semakin dipadati penduduk dengan berbagai aktivitas di ruang publik. Dimulai 18 tahun lalu, akhirnya muncul jawaban dari keluhan warga Ibu Kota terhadap kebutuhan transportasi umum yang ramah, aman, dan terjangkau: TransJakarta.

Sistem transportasi modern berupa Bus Rapid Transit (BRT) ini merupakan ide Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Dia mengadopsi moda transportasi berbasis bus yang sudah diterapkan di Bogota, Kolombia.

Sejak peresmian pertamanya pada 15 Januari 2004 hingga dua pekan selanjutnya, pemberlakuan uji coba koridor pertama TransJakarta dari Blok M–Jakarta Kota dilakukan secara gratis. Koridor 1 TransJakarta yang Bersejarah Jalan-jalan yang dilalui koridor 1, antara lain Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Trunojoyo, Jalan Sisingamangaraja, Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, dan Gajah Mada/Hayam Wuruk.

Dari hanya 1 koridor yang menghubungkan Stasiun Kota-Terminal Blok M, TransJakarta kini menjadi urat nadi transportasi untuk warga dengan total 14 koridor yang menyambungkan lima wilayah kota Jakarta hingga Bodetabek.

Selain TransJakarta, Pemprov DKI di bawah pemerintahan Gubernur Joko Widodo akhirnya memulai pembangunan moda transportasi massal berbasis kereta atau mass rapid transit (MRT) Jakarta. Untuk fase I, MRT Jakarta memiliki rute dari Bunderan Hotel Indonesia (HI) hingga Lebak Bulus.

Saat ini, PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah membangun fase II dari Bunderan HI menuju Stasiun Kota. MRT Jakarta bukan hanya menjadi salah satu solusi kemacetan, tetapi potret kehidupan urban Jakarta yang modern.

Jakarta juga memiliki moda transportasi light rail transit (LRT) yang menghubungkan Velodrome-Kelapa Gading serta LRT Jabodebek, yang dioperasikan oleh PT KAI, menjadi lintas rel terpadu untuk melayani daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Pemprov DKI Jakarta di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama merevitalisasi armada kecil alias angkot untuk masuk ke dalam kesatuan Transit Oriented Development (TOD). Gubernur Jakarta selanjutnya, Anies Baswedan sukses menerapkan konsep JakLingko yang membuat angkot-angkot berwajah baru tersebut masuk ke dalam operasional Transjakarta.

Era Pandemi Covid-19 hingga Kebangkitan Ekonomi

2020 menjadi tahun tergelap di era modern. Bukan hanya untuk Jakarta dan Indonesia, tetapi seluruh dunia. Pandemi Covid-19 membuat roda ekonomi berhenti mendadak, Jakarta mengalami kontraksi ekonomi pertama dalam dua dekade terakhir.

Warna grafik makroekonomi yang tadinya hijau mendadak berubah menjadi merah. Pertumbuhan minus, investasi tertahan, konsumsi masyarakat terus menurun.

Titik nadir ekonomi Jakarta terjadi pada kuartal III/2020 -3,89% (yoy). Untungnya hal itu tak terjadi lama. Bank Indonesia mencatat Prbaikan ekonomi Jakarta masih berlanjut pada kuartal IV/2020 yang mencapai -2,14% (yoy), membaik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang meningkatkan mobilitas masyarakat, kinerja ekspor yang membaik serta masih tingginya stimulus fiskal, telah memperbaiki kinerja ekonomi pada akhir 2020.

Namun hanya dalam beberapa tahun, grafik itu kembali menanjak. Bukan drastis, tapi stabil. Dari akhir 2020 hingga 2024, perekonomian Jakarta konsisten tumbuh di kisaran 3,6%-5,25%.

Sumber: BPS DKI Jakarta, diolah

“Pertumbuhan ekonomi Jakarta menunjukkan tren positif stabil di kisaran 4,9%-5,1% pada 2025, didorong oleh pemulihan pasca-pandemi, momen hari besar keagamaan, pembangunan infrastruktur, acara kreatif (konser, festival), dan sektor jasa (akomodasi, makan minum, transportasi),” tulis Bank Indonesia.

Dari Ibu Kota jadi Kota Global

Selama satu dekade memimpin Indonesia, Presiden ke-7 RI Jokowi berhasil mengubah pola pembangunan yang sebelumnya berfokus di Pulau Jawa kini menjadi merata di berbagai wilayah, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Selama Puluhan tahun, pembangunan yang masif selalu dilakukan di Pulau Jawa lantaran banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di sana.

Padahal, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Justru, dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia Sentris yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara,” kata Presiden Jokowi.

Imbasnya, status Ibu Kota Negara yang puluhan tahun dipegang oleh DKI Jakarta akhirnya berakhirnya. Namun, pemindahan Ibu Kota ke IKN justru menjadi nafas baru bagi Jakarta.

Setelah tak menyandang status Ibu Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan Jakarta menjadi satu dari 50 top kota global. Langkah ini diwujudkan melalui akselerasi inovasi di tiga bidang utama, yakni transportasi, infrastruktur, serta layanan digital.

"Yang pertama adalah yang menjadi kata kunci kalau Jakarta ingin naik menjadi top 50 yang dilakukan perbaikan adalah hal yang berkaitan dengan mobilitas dan transportasi," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dilansir dari Berita Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Pramono menekankan bahwa perbaikan transportasi dan mobilitas merupakan kunci utama untuk meningkatkan peringkat Jakarta di kancah global. Dia bahkan menyebutkan bahwa Jakarta kini tidak lagi masuk dalam daftar 10 kota termacet di dunia. Sementara New York, yang merupakan kota global, masih berada di peringkat kedua.

"Ternyata kemacetan itu bukan kemudian menjadi ukuran sebuah kota global menjadi nomor berapa," katanya.

Selain perbaikan transportasi, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah dimiliki, baik yang berupa aset maupun infrastruktur fisik. Sebab selama ini infrastruktur yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Seperti yang dikelola oleh Jakpro misalnya Velodrome, JIS, TIM, dan sebagainya. Tetapi persoalan kita yang paling utama adalah infrastruktur ini belum termanfaatkan secara maksimal," kata Pramono.

Menurutnya, upaya Pemprov DKI untuk menghidupkan kembali Jakarta International Stadium (JIS) yang kini diminati banyak pihak. Melalui perbaikan akses transportasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, JIS kini disebutnya semakin ramai dikunjungi.

Selain itu, Pramono juga mendorong peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas digital di Jakarta. Ia menekankan bahwa government digital network menjadi kunci utama untuk mewujudkan Jakarta menjadi 50 top kota global.

"Government digital network ini menjadi kata kunci kalau Jakarta ingin naik kelas terutama hal yang berkaitan dengan infrastruktur digital," ungkap Pramono.

Dia mencontohkan New York yang memiliki banyak ruang publik dengan aksesibilitas yang mudah serta dilengkapi dengan jaringan nirkabel. Oleh karena itu, Pramono mendorong agar Jakarta juga menyediakan akses nirkabel di ruang publik dan memperkuat jaringan serat optik.

"Dan kita juga harus mulai berpikir bahwa inilah yang nanti menjadi kunci utama pembangunan yang ada di Jakarta ini melalui government digital network," ucap Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian DKI Jakarta, yang memiliki pangsa 16,39% terhadap nasional, tumbuh positif sebesar 4,96% (yoy) pada kuartal III/2025.

Realisasi pada kuartal III/2025 tercatat lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan di kuartal sebelumnya, yakni 5,18% (year on year/yoy).

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Yosamartha mengatakan dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi bersumber dari konsumsi rumah tangga investasi, dan konsumsi Pemerintah.

Adapun, dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan terutama ditopang LU Informasi dan Komunikasi, LU Perdagangan, serta LU Jasa Perusahaan.

"Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,01% yoy, namun di bawah laju pertumbuhan kuartal II/2025 5,13% yoy. Tetap positifnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh berbagai paket stimulus ekonomi Pemerintah," jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).

Stimulus pemerintah antara lain diskon transportasi, fasilitas PPN ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat, penebalan bantuan sosial melalui tambahan bantuan kartu sembako, bantuan subsidi upah, serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja.

Namun demikian, dia menuturkan pertumbuhan tersebut tertahan sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat pascalibur anak sekolah pada kuartal II/2025 serta minimnya hari libur nasional pada kuartal III/2025.

Lebih lanjut, BI mencatat investasi juga turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan laju pertumbuhan sebesar 3,67% (yoy), meskipun melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,50% (yoy).

"Melambatnya pertumbuhan investasi dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian ekonomi yang mendorong pelaku usaha untuk bersikap wait and see dalam melakukan investasi maupun ekspansi usaha. Namun, perlambatan tertahan oleh berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah dan swasta yang bersifat multi years," ungkapnya.

Di sisi lain, konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi mencapai 20,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,16%; yoy).

Tingginya pertumbuhan ini terutama bersumber dari belanja barang, subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang meningkat sejalan dengan akselerasi realisasi belanja Pemerintah pada semester II 2025 serta penyaluran paket stimulus ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Selanjutnya dari sisi eksternal, ekspor tetap tumbuh sebesar 8,57% (yoy), meskipun melambat dibandingkan kuartal sebelumnya (17,26%; yoy). Pertumbuhan ekspor terutama didorong oleh ekspor logam mulia dan perhiasan/permata, serta minyak dan lemak hewan nabati.

Dari sisi Lapangan Usaha, perekonomian DKI Jakarta terutama ditopang LU Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 6,72% (yoy), lebih tinggi dari kuartal II/2025 (5,65%; yoy). Kinerja positif ini didorong oleh meningkatnya penggunaan paket data dan layanan internet selama kuartal III/2025. LU Perdagangan juga turut menjadi penopang ekonomi Jakarta sejalan dengan masih kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

"Lapangan usaha Jasa Perusahaan turut memberikan kontribusi positif seiring dengan meningkatnya aktivitas agen perjalanan, termasuk Umroh, serta pelaksanaan berbagai event dan MICE di Jakarta," ucapnya.

Lapangan usaha lainnya seperti Akomodasi dan Makan Minum serta Transportasi dan Pergudangan juga mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan kenaikan volume penumpang angkutan selama kuartal III/2025.

"Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta akan terus memonitor perkembangan berbagai indikator perekonomian baik di tingkat daerah, nasional, maupun global," imbuhnya.