Konsumsi rumah tangga terjaga didorong dampak percepatan konsumsi pemerintah dan keyakinan konsumen yang tetap baik

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan pertumbuhan ekonomi domestik masih terjaga dengan ditopang oleh permintaan domestik walaupun suku bunga acuan (BI-Rate) sudah naik 100 basis poin (bps) dalam semester pertama tahun ini.

Pada awal 2026, BI-Rate tercatat berada pada level 4,75 persen. Untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik, pasar modal, dan nilai tukar rupiah, BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25 persen pada 20 Mei, kemudian 5,50 persen pada 9 Juni, dan 5,75 persen pada hari ini.

Perry menyatakan di Jakarta, Kamis, bahwa permintaan domestik tetap terjaga didukung oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, hingga peningkatan investasi. Ia pun mempertahankan proyeksi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen.

“Konsumsi rumah tangga terjaga didorong dampak percepatan konsumsi pemerintah dan keyakinan konsumen yang tetap baik,” ujarnya dalam konferensi pers daring “Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Juni 2026”.

Ia menyampaikan, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sejalan dengan berlanjutnya realisasi program-program prioritas serta percepatan belanja pemerintah, terutama pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ke depan, berbagai program stimulus pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta implementasi program prioritas akan terus dioptimalkan untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik.

Sedangkan peningkatan investasi tercermin pada Purchasing Manager Index (PMI) yang berada pada zona ekspansi, terutama didukung investasi bangunan terkait proyek pemerintah.

“Sementara dari sisi eksternal, ekspor perlu terus didorong guna memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia, di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global,” kata Perry.

Pihaknya pun berkomitmen untuk terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk melalui penguatan kebijakan makroprudensial longgar dan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Bulan Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen.

Dewan Gubernur BI juga menetapkan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing naik 25 bps menjadi 4,75 persen dan 6,5 persen.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap menaruh optimisme laju perekonomian nasional di 2027 dapat menyentuh batas atas 6,5 persen. Target ini menjadi fondasi awal untuk mengejar target pertumbuhan yang jauh lebih ekspansif.

"Ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5 persen dengan trajektori menuju 8 persen pada 2029," ujar Purbaya dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Meski demikian, Purbaya memproyeksikan laju pertumbuhan konsumsi pemerintah hanya akan bergerak moderat di kisaran 4,3 persen hingga 7,7 persen.

Angka perencanaan tersebut merosot tajam jika disandingkan dengan target proyeksi (outlook) sepanjang 2026 yang sempat dipatok tinggi pada level 8,4 persen hingga 10 persen.

Berdasarkan draf postur tersebut, alokasi pagu belanja pemerintah pusat direncanakan hanya sebesar Rp1.059,3 triliun, sementara pos alokasi anggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dipatok pada angka Rp306,1 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan penataan ulang (refocusing) serta efisiensi anggaran belanja ini sengaja diambil sebagai strategi utama untuk memuluskan target pertumbuhan ekonomi nasional di 2027.

Untuk mengkompensasi pengereman pos pengeluaran pemerintah, Purbaya menjabarkan mesin pertumbuhan ekonomi nasional 2027 akan dialihkan agar bertumpu pada akselerasi arus modal swasta yang kuat, khususnya pada sektor-sektor industri strategis yang bernilai tambah tinggi.

Sebagai langkah nyata untuk menjaring para investor kakap, pemerintah berkomitmen untuk melancarkan jurus mengurai sumbatan regulasi (debottlenecking). Strategi ini difokuskan untuk meruntuhkan berbagai pembatasan birokrasi dan hambatan struktural yang selama ini dinilai kerap mengganjal realisasi investasi di lapangan.

"Upaya tersebut diarahkan antara lain pada penyederhanaan proses perizinan, penguatan kepastian hukum, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan lembaga sehingga berbagai hambatan struktural yang selama ini menghambat realisasi investasi dapat dihilangkan," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, SEMARANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Kuartal I/2026 berada di angka 5,89% (year-on-year/yoy). Kinerja tersebut berada di atas rerata nasional yang berada di 5,84% (yoy).

Konsumsi rumah tangga serta pembentukan modal tetap bruto menjadi sumber pertumbuhan utama perekonomian Jawa Tengah pada periode tersebut. Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan berasal dari industri pengolahan dan konstruksi.

"Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi dan Konsumsi Pemerintah turut mendukung peningkatan kinerja perekonomian Jawa Tengah dari sisi pengeluaran. Investasi pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 9,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar 6,24% (yoy). Akselerasi investasi didukung pembangunan pabrik di kawasan industri dan proyek strategis yang masih berlanjut," jelas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M. Noor Nugroho, dikutip Minggu (31/5/2026).

Nugroho menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian Jawa Tengah. Kontribusinya mencapai 60,01% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah. Kenaikan sebesar 5,08% (yoy) pada sektor pengeluaran tersebut, lanjut Nugroho, dikontribusikan oleh momentum mudik Lebaran Idulfitri.

"Optimisme ini sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Jawa Tengah dari 117,56 pada Kuartal IV/2025 menjadi 123,82 pada Kuartal I/2026," jelas Nugroho dalam siaran persnya.

Tidak hanya investasi swasta, stimulus fiskal melalui penyerapan belanja pemerintah juga menjadi mesin penggerak sekunder. Konsumsi pemerintah dilaporkan tumbuh mencapai 19,36% (yoy), sebuah lompatan signifikan dibanding kuartal sebelumnya yang berada di angka 9,11% (yoy).

Realisasi tersebut merupakan dampak langsung dari akselerasi pembangunan jalan raya di berbagai kabupaten/kota serta pembenahan infrastruktur pariwisata demi memastikan kelancaran dan kenyamanan arus mudik Lebaran 2026.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan yang memiliki pangsa terbesar sebesar 32,69% masih menjadi kontributor utama terhadap PDRB Jawa Tengah.

Sektor ini pada Kuartal I/2026 tetap tumbuh positif sebesar 4,04% (yoy) seiring dengan kuatnya kinerja industri manufaktur, namun mengalami perlambatan akibat bencana banjir di sejumlah wilayah yang mengganggu jalur logistik, termasuk perjalanan kereta api di jalur utara Jawa, jelas Nugroho.

“Namun demikian, kinerja industri pengolahan pada periode ini mengalami perlambatan seiring dengan pengaruh bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah sehingga menghambat jalur logistik seperti terhambatnya perjalanan kereta api di jalur utara Jawa,” ujarnya.

Di balik perlambatan sektor manufaktur tersebut, sektor konstruksi justru tampil sebagai penyumbang pertumbuhan baru di Jawa Tengah. Sektor konstruksi tercatat melesat dengan pertumbuhan sebesar 11,91% (yoy) pada Kuartal I/2026, naik signifikan dari capaian Kuartal IV/2025 yang berada di 6,85% (yoy).

Lompatan ini dipicu oleh masifnya proyek strategis pemerintah, ekspansi pabrik manufaktur, serta realisasi pembangunan fasilitas publik baru seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Sekolah Rakyat.

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum yang menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,14% (yoy), lebih tinggi dibanding periode sebelumnya sebesar 13,97% (yoy), pungkas Nugroho.

“Peningkatan kinerja lapangan usaha ini terutama didorong oleh kenaikan tingkat okupansi hotel, penyediaan makanan dan minuman selama momentum Ramadan dan HBKN, serta akselerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.

Bila belanja lebih banyak bersifat konsumtif atau musiman, dampaknya bisa cepat memudar setelah periode Hari Raya selesai

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan percepatan belanja pemerintah yang dilakukan selama triwulan I tahun ini turut memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah uang beredar pada Maret 2026.

“Ini menunjukkan bahwa aktivitas fiskal yang lebih cepat ikut menambah likuiditas dalam perekonomian, sehingga memperkuat transaksi, konsumsi, dan kegiatan usaha,” ucap Josua Pardede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 tumbuh 9,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari Februari 2026 yang tercatat sebesar 8,7 persen yoy.

Salah satu pendorong utamanya adalah tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang tumbuh 39,2 persen yoy, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Februari 2026 yang sebesar 25,6 persen yoy.

Namun, Josua menilai bahwa efek tersebut perlu dimaknai secara hati-hati karena likuiditas yang meningkat tidak serta merta mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, jika tidak diikuti oleh peningkatan produksi, investasi swasta, dan penguatan produktivitas.

Ia mencontohkan, pengeluaran pemerintah yang cenderung bersifat konsumtif, seperti pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) saat periode Ramadan dan Idul Fitri, hanya memberikan dorongan sesaat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak berpengaruh lagi pada bulan-bulan berikutnya.

“Bila belanja lebih banyak bersifat konsumtif atau musiman, dampaknya bisa cepat memudar setelah periode Hari Raya selesai,” kata Josua.

Peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan I berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, terdiri dari belanja pusat Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen yoy pada periode tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Karena itu, belanja pemerintah tetap penting sebagai penopang, tetapi tidak sehat bila menjadi satu-satunya sumber akselerasi ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan belanja pemerintah masih bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan selanjutnya, tapi tidak bisa setinggi pencapaian pada triwulan I.

“Ada tiga alasan. Pertama, sebagian kenaikan triwulan I berasal dari efek dasar rendah (low-based effect) tahun sebelumnya, percepatan belanja, THR (Tunjangan Hari Raya), dan momentum Ramadan-Idul Fitri, sehingga dorongannya kemungkinan menurun pada triwulan II dan III,” ujar Josua Pardede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Ia menuturkan, alasan kedua adalah ruang fiskal yang menghadapi tekanan karena belanja negara tumbuh tinggi dan kebutuhan pembiayaan meningkat, sedangkan rupiah masih melemah dan harga energi global masih tinggi.

Selain itu, jika belanja pemerintah terus dipacu tanpa perbaikan penerimaan dan efisiensi kinerja, pasar dapat melihat risiko defisit dan pembiayaan meningkat, yang pada akhirnya menekan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah.

“Karena itu, belanja pemerintah tetap penting sebagai penopang, tetapi tidak sehat bila menjadi satu-satunya sumber akselerasi ekonomi,” kata Josua.

Ia juga menilai bahwa kualitas efek pengganda (multiplier effect) belanja pemerintah tidak dapat dipastikan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan karena hal tersebut sangat bergantung pada jenis belanja yang dilakukan.

Ia menyampaikan, belanja yang paling kuat dampaknya adalah belanja yang masuk ke sektor produktif, perbaikan infrastruktur dasar, percepatan distribusi pangan, penguatan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan partisipasi pelaku usaha kecil dalam rantai pasok lokal.

Sebaliknya, lanjut Josua, belanja yang hanya meningkatkan konsumsi jangka pendek tanpa memperbesar kapasitas produksi akan cepat habis dampaknya dan berisiko menambah tekanan inflasi maupun impor.

Ia pun menggarisbawahi pentingnya menjaga tekanan impor, mengingat impor pada triwulan I tumbuh lebih tinggi daripada ekspor. Impor pada periode tersebut meningkat 7,18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sedangkan ekspor hanya tumbuh 0,90 persen yoy.

Kondisi tersebut, menurut dia, bisa menggeser potensi pertumbuhan ekonomi nasional melalui permintaan domestik menjadi dinikmati oleh pelaku usaha di luar negeri melalui impor bahan baku, barang modal, hingga komoditas energi.

“Artinya, efek pengganda akan makin besar bila belanja pemerintah menyerap produk domestik, bukan terlalu banyak bergantung pada barang impor,” imbuh Josua.

Peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan I berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, terdiri dari belanja pusat Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen yoy pada periode tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Efek pengganda belanja pemerintah pada triwulan I 2026 cukup kuat karena jenis belanjanya langsung menyentuh pendapatan dan permintaan domestik

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan efek pengganda (multiplier effect) dari kegiatan belanja pemerintah pada triwulan I 2026 memberikan pengaruh langsung terhadap permintaan domestik.

“Efek pengganda belanja pemerintah pada triwulan I 2026 cukup kuat karena jenis belanjanya langsung menyentuh pendapatan dan permintaan domestik,” ujar Josua Pardede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan jenis belanja pemerintah pada Januari- Maret 2026 bisa berdampak langsung terhadap permintaan domestik karena disalurkan dalam bentuk pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN, TNI, Polri dan pensiunan.

Hal tersebut meningkatkan pendapatan siap belanja yang dimiliki masyarakat, sehingga mendorong konsumsi rumah tangga saat Ramadhan dan Idul Fitri.

Josua menyatakan bahwa belanja pemerintah juga direalisasikan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendorong permintaan pada rantai pangan, katering, logistik, pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha kecil di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Terdapat pula pemberian bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT atau Kartu Sembako) serta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang menjaga daya beli kelompok rentan dan menahan pelemahan konsumsi.

Selain itu, belanja pemerintah juga digunakan sebagai modal untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan komunikasi serta pengadaan peralatan dan mesin produksi yang memberikan dorongan terhadap sektor konstruksi, bahan bangunan, perdagangan, angkutan, hingga industri pengolahan.

“Karena itu, dampaknya tidak berhenti pada angka konsumsi pemerintah, tetapi menyebar ke konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen, investasi yang tumbuh 5,96 persen dan aktivitas produksi di beberapa sektor utama,” katanya.

Josua menuturkan peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026.

Ia mengatakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, terdiri dari belanja pusat Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Ia menyampaikan bahwa kenaikan belanja pemerintah tersebut membantu perekonomian nasional tumbuh 5,61 persen yoy melalui dua cara.

Pertama, secara langsung, yaitu belanja pemerintah masuk sebagai salah satu komponen PDB. Kedua, secara tidak langsung, yaitu belanja pemerintah mendorong pendapatan rumah tangga, permintaan barang dan jasa, belanja ritel, logistik, konstruksi, serta kegiatan usaha pemasok pemerintah.

“Dengan pangsa konsumsi pemerintah sekitar 6-7 persen terhadap PDB dan pertumbuhan 21,81 persen, kontribusi langsungnya terhadap pertumbuhan dapat diperkirakan sekitar 1,3 poin persentase, sebelum memperhitungkan efek lanjutan ke konsumsi rumah tangga dan investasi,” jelas Josua.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 tumbuh 5,61% secara tahunan (year-on-year/YoY) paling tinggi di G20. Pertumbuhan ekonomi RI pada awal tahun ini didorong oleh gelontoran belanja pemerintah yang melonjak.

"Pertumbuhan [ekonomi] kita di 5,61%, dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas China, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai gelaran pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Selasa (5/4/2026) di Istana Negara.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal I/2026 juga berada di atas ekspektasi dari berbagai lembaga yang rata-rata memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,2%.

Adapun, Airlangga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang terjaga serta konsumsi pemerintah yang melonjak.

"Kita melihat bahwa pertumbuhan konsumsi baik, 5,52%, kemudian juga konsumsi pemerintah naik 21,31%," kata Airlangga.

Kinerja konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2026 memang terdorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan, yaitu Nyepi dan IdulFitri.

Sementara, lonjakan konsumsi pemerintah didorong oleh realisasi belanja pegawai sejalan dengan pembayaran gaji ke-14 THR, pengangkatan ASN baru, serta peningkatan belanja barang dan jasa.

Capaian lonjakan konsumsi pemerintah ini juga mencatatkan rekor pertumbuhan tertinggi. Secara historis, pertumbuhan konsumsi pemerintah sebelum kuartal I/2026 ini pernah tumbuh hingga 20,45% pada kuartal I/2024.

Setelahnya, konsumsi pemerintah sempat terkontraksi hingga 1,22% (yoy) sejalan dengan pemberlakuan efisiensi belanja pemerintah pusat hingga transfer ke daerah (TKD).

Selain itu, kinerja perdagangan internasional juga menunjukkan tren positif, baik dari sisi ekspor maupun impor. Dari sisi sektoral, sejumlah lapangan usaha utama seperti industri pengolahan, perdagangan, administrasi pemerintahan, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, pertanian, hingga konstruksi tercatat tumbuh baik dan berkontribusi terhadap ekspansi ekonomi.

Stabilitas makroekonomi juga dinilai terjaga. Inflasi berhasil ditekan ke level 2,42%, turun dari 3,48% pada periode sebelumnya. Indeks keyakinan konsumen berada di level tinggi, yakni 122,9, yang mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Sementara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia memang telah berbalik arah.

"Jadi, ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal," katanya.

Pemerintah, menurutnya, akan terus menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal II/2026.

"Kami berkoordinasi dengan bank sentral untuk menjaga kondisi likuiditas. Dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ke perekonomian yang tidak lama lagi akan diumumkan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 dinilai melampaui ekspektasi dengan capaian pertumbuhan 5,61% (yoy). Ke depan, pemerintah memastikan bakal terus memacu belanja guna mempertahankan momentum pertumbuhan hingga tiga bulan ke depan.

Alasan ini tidak lepas dari perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa percepatan belanja pemerintah, tidak terkecuali program dan proyek prioritas, berkontribusi ke pertumbuhan PDB baik berdasarkan lapangan usaha maupun pengeluaran

BPS mencatat PDB kuartal I/2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun. Pertumbuhannya mencapai 5,61% dibandingkan kuartal I/2026, namun terkontraksi dari kuartal IV/2025 yaitu 0,77% (qtq).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 ini setidaknya merupakan yang tertinggi sejak kuartal III/2022 sebesar 5,73% (yoy). Dia juga menyebut pertumbuhan ini relatif paling tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.

Apabila ditarik ke belakang, data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ini merupakan yang paling tinggi sejak kuartal I/2013.

"Kalau kita lihat triwulan satu ini tentunya yang relatif paling tinggi dibandingkan dengan sebelumnya," terang Amalia pada konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Berdasarkan pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB yakni 54,36% dan investasi/PMTB terbesar kedua yaitu 28,26%. Namun demikian, pertumbuhan tertinggi justru merupakan konsumsi pemerintah dari kuartal I/2025 sebesar 21,81% (yoy).

Pertumbuhan konsumsi pemerintah ini merupakan yang tertinggi sejak perhitungan PDB dengan tahun dasar 2010.

Dari lapangan usahanya, industri pengolahan juga masih menjadi kontributor terbesar ke PDB yakni 19,07%. Akan tetapi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada akomodasi dan makan minum sebesar 13,14% (yoy).

Amalia menjelaskan bahwa pertumbuhan dua digit pada pertumbuhan lapangan usaha itu didorong salah satunya oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Di mana hal ini didorong oleh peningkatan penyediaan makanan dan minuman pada momen libur nasional dan perluasan cakupan Makan Bergizi Gratis," ucapnya.

Dampak program MBG juga terlihat dari pertumbuhan subsektor peternakan pada komponen lapangan usaha pertanian, yaitu sebesar 11,84%. Peningkatannya didorong oleh kenaikan permintaan daging ayam ras dan telur untuk salah satunya pasokan menu MBG.

Efek program prioritas juga terlihat pada pertumbuhan lapangan usaha konstruksi berkat program KDMP dan MBG. Sebagai salah satu lapangan usaha dengan distribusi terbesar ke PDB, pertumbuhan lapangan usaha konstruksi mencapai 5,49% (yoy).

Salah satu pengaruh MBG ke pertumbuhan PDB lapangan usaha konstruksi adalah penambahan 6.737 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Desember 2025 ke Maret 2026. Pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga disebut turut memacu pertumbuhan lapangan usaha itu.

"Konstruksi tumbuh menguat 5,49% sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi, meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya karena bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan juga Koperasi Desa Merah Putih," ujar Amalia.

Adapun pada sisi pengeluaran, dampak program prioritas juga dirasakan pada pertumbuhan investasi/PMTB. Pertumbuhan PMTB pada kuartal I/2026 mencapai 5,96% (yoy) dengan distribusi ke PDB 28,29%. Amalia menyebut salah satu proyek strategi nasional (PSN) yakni MRT Jakarta turut mendorong pertumbuhan PMTB berkat investasi fisik lebih dari Rp25 triliun.

Kemudian, efek investasi pemerintah juga terasa berkat pembangunan gerai fisik Koperasi Desa Merah Putih; pembelian mesin peralatan, kendaraan dan intangible asset, serta program-program infrastruktur konektivitas maupun swasembada pangan.

"Dalam triwulan I/2026 ini juga kami mencermati adanya pembangunan fisik SPPG yang cukup masif dan tentunya pembangunan fisik dan infrastruktur konektivitas ini menjadi bagian dari kontribusi terhadap PMTB," pungkas Amalia.

Melampaui Ekspektasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi Indonesia di awal tahun ini tumbuh di luar ekspektasi berbagai lembaga internasional. Capaian ini turut melampaui proyeksi sejumlah ekonom.

Airlangga menyebut capaian ini berada di atas pertumbuhan ekonomi sejumlah negara-negara G20 yaitu China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Ini tidak lepas dari kontribusi konsumsi pemerintah, yang apabila merunut ke realisasi belanja APBN mencapai Rp815 triliun.

Belanja APBN sampai dengan akhir Maret 2026 ini tumbuh 31,4% (yoy). Akselerasi belanja ini utamanya didorong oleh belanja pemerintah pusat yang tumbuh hingga 47,7% (yoy), meski transfer ke daerah terkontraksi 1,1% (yoy).

"Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian/lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret Rp51 triliun. Kemudian stimulasi daripada diskon tarif. THR dan untuk ASN realisasi sebesar Rp51,65 triliun serta dari pihak swasta maupun ojol," jelasnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dengan pertimbangan kinerja ini, Airlangga menyebut pemerintah akan kembali memacu belanja APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan sampai kuartal II/2026. Apalagi, basis pertumbuhan apabila dibandingkan kuartal II/2025 masih rendah atau terkontraksi 0,32% (yoy).

"Kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di 2026 sebesar 5,4% dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global," tuturnya.

Beberapa belanja pemerintah yang akan disalurkan untuk menstimulasi ekonomi April-Juni 2026 meliputi pencairan gaji ke-13 ASN pada Juni 2026 sebesar Rp55 triliun, insentif kendaraan listrik, serta bantuan pangan April-Juni untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Selanjutnya, belanja subsidi dan kompensasi 2026 Rp356,8 triliun serta revitalisasi sekolah maupun satuan pendidikan Rp13,4 triliun.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan belanja stimulus untuk sektor perumahan, meliputi implementasi program 3 Juta Rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya Rp8,9 triliun, serta kredit program perumahan dengan plafon kredit Rp34,8 triliun.

"Akselerasi program EBT ini diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian solar sebesar Rp48 triliun," lanjut Airlangga.

Dari sisi kebijakan, pemerintah juga menggulirkan sejumlah elkasasi seperti penurun bea masuk impor LPG dari 5% ke 0% serta untuk bahan baku plastik menjadi 0% selama enam bulan.

Pemerintah juga telah mengumumkan perubahan regulasi berupa kemudahan ipor, penyesuaian pertimbangan teknis (pertek), peninjauan kembali penerapan standar nasional Indonesia (SNI) dan SLA terutama bahan baku impor, standarisais biaya konsultasi teknis perizinan bangunan gedung dan sertifikai laik fungsi, serta kemudahan pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Meski demikian, perlu dicatat akselerasi belanja pemerintah ini tidak tanpa konsekuensi. Sampai dengan kuartal I/2026, akselerasi belanja hingga Rp815 triliun ini sudah memicu defisit fiskal hingga Rp240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap PDB.

Hal ini turut disebabkan oleh penerimaan negara yang tumbuh tidak setinggi belanja. Sebab, penerimaan pajak Maret mulai melandai ke 20,7% (yoy) usai tumbuh 30% (yoy) lebih pada Januari-Februari 2026. Penerimaan kepabeanan dan cukai serta PNBP juga masing-masing masih terkontraksi.

Head Macroeconomic and Financial Market Research PT Bank Permata Tbk. Faisal Rachman memprakirkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan bakal terus resilien di tengah berbagai risiko yang harus diantisipasi.

Faisal melihat pertumbuhan ekonomi ke depan masih akan didukung secara dominan oleh permintaan domestik. Apalagi, kebijakan pro-pertumbuhan dari pemerintah seperti menjaga harga BBM subsidi tidak naik diyakini menjaga inflasi stabil.

Dari perhitungan pemerintah, APBN masih bisa menahan harga minyak dunia di level US$100 per barel rata-rata sampai akhir tahun. Sampai dengan saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata harga minyak masih di level US$78,5 per barel dan diperkirakan mencapai US$82,3 per barel.

"Pertumbuhan kemungkinan besar akan tetap didorong oleh kebijakan fiskal, serupa dengan pola yang diamati pada semester II/2025, dengan langkah-langkah fiskal memainkan peran penting dalam mendukung konsumsi rumah tangga dan aktivitas investasi," jelasnya melalui keterangan tertulis.

Akan tetapi, risiko masih mengintai prospek ekonomi Indonesia apabila harga minyak terus menanjak naik. Konsekuensinya, risiko inflasi bisa meningkat dan ruang fiskal pemerintah akan semakin sempit untuk berekspansi.

Dari sisi kebijakan moneter, meningkatnya inflasi akan mempersempit ruang Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunganya. Akibatnya, ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari kebijakan moneter menjadi lebih sempit.

"Secara keseluruhan, kami memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan tetap tangguh di kisaran 5,1% sampai 5,3% pada 2026," paparnya.

Samuel Sekuritas Indonesia juga memprakirakan capaian tinggi di awal tahun ini akan melandai pada periode kuartal berikutnya ke kisaran 5,3% sampai 5,5%. Namun, ini masih sejalan dengan target pemerintah yakni 5,4%.

Selain tensi geopolitik berkepanjangan dan melandainya perdagangan global, lembaga itu memprakirakan volatilitas pasar keuangan bisa ikut menjadi risiko bagi prospek ekonomi Indonesia.

"Pada konteks ini, mempertahankan stabilitas makro, khususnya manajemen nilai tukar dan koordinasi kebijakan yang terukur dengan BIa kan sangat penting dalam mempertahankan pertumbuhan sekaligus menjaga kepercayaan investor," dikutip dari kajian Samuel Sekuritas.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 menunjukkan hasil yang solid. Hal ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% secara tahunan pada periode tersebut. Capaian ini dinilai melampaui proyeksi sejumlah lembaga yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan di kisaran 5,2%.

“Tadi rapat dengan Bapak Presiden dan dilaporkan kepada Bapak Presiden kondisi perekonomian saat ini yang dari hasil tadi pengumuman BPS di kuartal I/2026 baik, kita pertumbuhannya di 5,61. Dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2 begitu,” ujar Airlangga.

Dia menjelaskan, pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat 5,52% serta lonjakan konsumsi pemerintah sebesar 21,31%. Selain itu, kinerja perdagangan internasional juga menunjukkan tren positif, baik dari sisi ekspor maupun impor.

Dari sisi sektoral, sejumlah lapangan usaha utama seperti industri pengolahan, perdagangan, administrasi pemerintahan, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, pertanian, hingga konstruksi tercatat tumbuh baik dan berkontribusi terhadap ekspansi ekonomi.

Stabilitas makroekonomi juga dinilai terjaga. Inflasi berhasil ditekan ke level 2,42%, turun dari 3,48% pada periode sebelumnya. Indeks keyakinan konsumen berada di level tinggi, yakni 122,9, mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Kinerja eksternal turut menguat dengan neraca perdagangan yang mencatat surplus selama 71 bulan berturut-turut sebesar US$3,32 miliar. Cadangan devisa hingga Maret mencapai US$148 miliar, sementara neraca pembayaran mengalami surplus US$6,1 miliar.

Di sisi investasi, realisasi penanaman modal meningkat 7% menjadi Rp498,8 triliun. Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan tercatat 9,49% dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,55%, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan domestik.

Dia menekankan pemerintah bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan pun telah menyepakati langkah koordinasi untuk menjaga stabilitas arus modal ke depan.

Kendati demikian, Airlangga mengakui adanya tantangan yang perlu diwaspadai, khususnya terkait arus modal keluar (capital outflow). Fenomena ini dipengaruhi oleh pergerakan di pasar modal serta Surat Berharga Negara (SBN), meskipun sebagian telah diimbangi melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Dan kemudian tentu beberapa hal yang menjadi perhatian tentu terkait dengan Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow. Dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan oleh satu oleh pasar modal, kedua SBN, dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI,” tandas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan PDB menurut pengeluaran, khususnya konsumsi pemerintah, mencetak rekor tertinggi, yakni 21,81% (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah yang mencetak rekor tertinggi ini juga merupakan yang tertinggi di antara komponen pengeluaran lain, seperti konsumsi rumah tangga, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB), konsumsi LNPRT, ekspor dan impor.

"Secara triwulanan, pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan I/2026 itu 21,81% adalah yang tertinggi sejak perhitungan PDB dengan tahun dasar 2010," terang Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Faktor pendorong pertumbuhan konsumsi atau belanja pemerintah ini adalah realisasi belanja pegawai sejalan dengan pembayaran gaji ke-14 THR serta pengangkatan ASN baru serta peningkatan belanja barang dan jasa.

Secara historis, pertumbuhan konsumsi pemerintah sebelum kuartal I/2026 ini pernah tumbuh hingga 20,45% pada kuartal I/2024. Setelahnya, konsumsi pemerintah sempat terkontraksi hingga 1,22% (yoy) sejalan dengan pemberlakuan efisiensi belanja pemerintah pusat hingga transfer ke daerah (TKD).

"Kalau kami lihat sepanjang lima tahun terakhir ini, memang pertumbuhan konsumsi pemerintah kuartal ini masih yang tertinggi," ujar mantan Deputi Kementerian PPN/Bappenas ini.

Di sisi lain, investasi dan konsumsi juga tumbuh tinggi setidaknya dibandingkan dalam kurun waktu empat tahun belakangan. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% (yoy) atau tertinggi dari seluruh kuartal sepanjang 2023–2025.

Investasi atau PMTB tumbuh 5,96% (yoy) atau merupakan pertumbuhan kuartal I tertinggi setidaknya sejak 2023. Pertumbuhan kuartal I/2026 ini hanya lebih rendah dibandingkan dengan kuartal II/2025 6,99% (yoy) dan kuartal IV/2025 6,12% (yoy).

Meski demikian, ekspor tumbuh cukup rendah yakni hanya 0,90% (yoy) pada kuartal I/2026 sedangkan impor tumbuh lebih tinggi yakni 7,18% (yoy). Amalia menyebut pertumbuhan ekspor kuartal I/2026 ini merupakan terendah sejak kuartal III/2023.

"Ekspor barang dan jasa ini terendah sejak kuartal III/2023 karena di kuartal III/2023 itu bahkan ekspornya sempat terkontraksi minus 3,52%." pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,77 persen secara kuartalan (qtoq) pada kuartal I 2026 dibandingkan kuartal IV 2025. Penurunan tersebut terjadi meski pertumbuhan ekonomi secara tahunan tetap mencapai 5,61 persen.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kontraksi terutama dipicu penurunan komponen pengeluaran pemerintah pada awal tahun.

“Soal penyebabnya tentunya dari sisi pengeluaran itu konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan dibandingkan kuartal IV 2025,” ujar Amalia dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Amalia menjelaskan, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi terdalam sebesar 30,13 persen. Selain itu, ekspor barang dan jasa turut terkontraksi 9,15 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

"Karena memang biasanya realisasi anggaran pemerintah tahun lalu puncaknya memang ada di kuartal IV 2025,” kata Amalia.

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mencatat kontraksi terdalam sebesar 8,20 persen. Penurunan terjadi pada subsektor pertambangan, batubara, serta minyak dan gas.

Amalia menambahkan sektor konstruksi juga mengalami kontraksi dibandingkan kuartal sebelumnya. Menurut Amalia, konstruksi menjadi penopang utama proyek infrastruktur dan pembangunan fisik yang realisasinya cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran.

“Nah biasanya memang kalau kita bandingkan dengan sepanjang tahun, kuartal IV yang selalu paling tinggi untuk pelaksanaan pekerjaan fisik maupun pembangunan infrastruktur,” kata Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa konsumsi masyarakat tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 berdasarkan pengeluarannya. Namun, pertumbuhan tertinggi pada periode tersebut adalah belanja pemerintah sebesar 21,81% (yoy).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengumumkan bahwa PDB kuartal I/2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun. Pertumbuhannya mencapai 5,61% dibandingkan kuartal I/2026, namun terkontraksi dari kuartal IV/2025 yaitu 0,77% (qtq).

Berdasarkan pengeluarannya, konsumsi rumah tangga atau masyarakat dan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) masing-masing berkontribusi terbesar ke PDB yaitu 54,36% dan 28,29%. Namun, pertumbuhan secara tahunan investasi sedikit lebih tinggi yaitu 5,96% (yoy) dibandingkan konsumsi masyarakat sebesar 5,52% (yoy).

"Kontribusi total kedua komponen ini, konsumsi rumah tangga dan PMTB memberikan kontribusi 82,65% terhadap total PDB," terang Amalia pada konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tertinggi adalah restoran dan hotel yakni 7,38% (yoy), sedangkan transportasi dan konsumsi tumbuh 6,91% (yoy).

Sementara itu, pertumbuhan PMTB terutama ditopang oleh beberapa subkomponen utama. Subkomponen kendaraan mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 12,39% YoY. Selain itu, subkomponen mesin dan perlengkapan tumbuh sebesar 10,78% YoY.

Sejalan dengan itu, realisasi investasi yang dicatat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga menunjukkan peningkatan sebesar 7,22 persen.

Adapun dari sisi pertumbuhannya, konsumsi pemerintah menjadi PDB menurut pengeluaran yang tumbuh tertinggi pada kuartal I/2026 yakni 21,81% (yoy).

Amalia menyebut pertumbuhan tinggi ini didorong oleh meningkatnya realisasi belanja pegawai utamanya yakni pembayaran gaji ke-14 atau THR ASN dan TNI-Polri. Belanja pemerintah juga tumbuh tinggi berkat belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.

"Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan triwulan I/2026 adalah konsumsi rumah tangga, PMTB dan konsumsi pemerintah. Hal ini didorong oleh konsumsi masyarakat karena memang jatuhnya momentum hari besar keagamaan dan berlanjutnya program prioritas pembangunan pemerintah di triwulan I," pungkas Amalia.