Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai masyarakat tidak perlu khawatir atas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang sudah menyentuh level Rp17.500.

Purbaya menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan ikut membantu upaya Bank Indonesia (BI) menstabilkan rupiah. Akan tetapi, dia menilai fondasi ekonomi yang kuat seharusnya membuat masyarakat tidak perlu khawatir.

"Enggak perlu panik, karena fondasi ekonomi bagus, kami tahu betul kelemahan di mana dan bisa kami betulin. Kita enggak akan sejelek seperti 98 lagi, enggak akan jelek malah. Kami akan cari langkah yang tepat, dengan fondasi ekonomi kuat, enggak akan terlalu susah sepertinya," jelasnya kepada wartawan usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,61% (yoy) didorong oleh konsumsi dan investasi. Komponen konsumsi atau belanja pemerintah yang tumbuh 21,81% (YoY) mencetak rekor tertinggi sejak 2010 dan ikut memacu kegiatan ekonomi melalui stimulus Idulfitri serta program-program prioritas pemerintah.

Meski demikian, kini nilai tukar rupiah telah melemah di hadapan dolar AS hingga melampaui Rp17.500. Posisi nilai tukar saat ini sudah mengalami deviasi sekitar 6% dari asumsi APBN yakni Rp16.500 per dolar AS.

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa saja strategi pemerintah untuk membantu BI menstabilkan rupiah. Dia hanya mengatakan bakal menjaga stabilitas pasar obligasi pemerintah sehingga terdapat perbaikan ke depannya.

"Kami ada masuk [untuk] stabilize bond market. Kalau bond [SBN/obligasi pemerintah] tidak stabil orang itu menjual, takut capital loss yang keluar juga berkurang, itu hitungan saya. Apalagi kalau bond menguat menguat, ada potensi capital gain selain itu mereka biasa dapatnya capital gain," tuturnya.

Dalam catatan Bisnis, kendati secara nominal sudah melampaui periode krisis 1998, kondisi yang menyertai level nilai tukar jauh berbeda. Cadangan devisa kini ada di level US$146,2 miliar, utang pemerintah masih 40,75% terhadap PDB, serta inflasi sebesar 2,42% pada April 2026.

Berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), utang luar negeri Indonesia pada akhir Desember 1997 mencapai US$140 miliar atau sepertiga dari PDB. Sebesar US$20 miliar di antaranya merupakan utang jangka pendek.

Bisnis.com, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mencapai 5,59 persen pada triwulan I/2026 ditopang konsumsi dan investasi.

Pramono mengatakan, pertumbuhan tersebut hampir setara dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dirinya juga menyinggung inflasi DKI Jakarta berada di level 2,32 persen.

"Saya yakin ekonomi Jakarta sekarang ini lebih resilient, lebih kuat, karena pertumbuhan ekonomi di Jakarta ditopang oleh dua hal, yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah investasi," katanya kepada jurnalis di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, pemberian diskon di hari besar seperti Natal, Lebaran, Implek, Nyepi juga menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta di triwulan I/2026.

"Kami juga mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDB sekarang menjadi 16,67 persen, sebelumnya 16,61 persen, sehingga untuk menjaga ekonomi Jakarta ini juga menjaga tentunya ekonomi secara nasional," jelasnya.

Diketahui, berdasarkan laporan resmi BPS yang dikutip pada Rabu (6/5/2026), pertumbuhan ekonomi Jakarta melambat jika dibandingkan dengan kuartal IV/2026 sebesar 5,71 persen (YoY).

Total nilai ekonomi Jakarta pada kuartal I/2026 yang dicerminkan dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencapai Rp1.028,44 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp585,31 triliun.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,84 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen.

Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekonomi Jakarta kuartal I/2026 tumbuh sebesar 0,48 persen secara kuartalan. Dari sisi produksi, BPS mencatat pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 11,57 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 3,97 persen.

"Hal itu seiring dengan meningkatnya aktivitas organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial dalam penanganan bencana, serta aktivitas lembaga keagamaan saat perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional [HBKN]," tulis BPS DKI Jakarta.