REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD Provinsi DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak hanya berfokus pada capaian makroekonomi yang positif. Di balik pertumbuhan ekonomi dan rendahnya angka kemiskinan, masih terdapat tantangan terkait kualitas lapangan kerja dan kerentanan ekonomi masyarakat.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat–Perindo DPRD Provinsi DKI Jakarta, Neneng Hasanah, mengatakan kondisi ketenagakerjaan Jakarta perlu dicermati lebih dalam meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat 6,05 persen dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 5,18 juta orang.

Menurut Neneng, pertumbuhan tenaga kerja formal justru melambat dari 4,87 persen menjadi 1,63 persen, sementara tenaga kerja informal meningkat 3,68 persen.

"Pertumbuhan tenaga kerja formal mengalami perlambatan dari 4,87 persen menjadi 1,63 persen, sementara tenaga kerja informal justru tumbuh sebesar 3,68 persen," kata Neneng dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan lapangan kerja baru masih banyak tercipta di sektor informal yang memiliki tingkat kepastian kerja dan perlindungan sosial yang lebih rendah. Akibatnya, sebagian warga masih menghadapi risiko ekonomi meski telah bekerja.

Neneng mengatakan kelompok usia muda yang baru memasuki dunia kerja menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Mereka harus menghadapi persaingan yang semakin ketat di tengah perubahan kebutuhan keterampilan yang berlangsung cepat.

Karena itu, Fraksi Demokrat–Perindo meminta Pemprov DKI memastikan program pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, dan pemagangan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara nyata.

"Keberhasilan program ketenagakerjaan tidak boleh hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi harus diukur dari berapa banyak peserta yang berhasil mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti program tersebut," ujarnya.

Selain persoalan ketenagakerjaan, Neneng juga menyoroti potensi kemiskinan tersembunyi di Jakarta. Meski angka kemiskinan pada September 2025 tercatat 4,03 persen atau lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25 persen, masih banyak warga yang hidup di sekitar garis kemiskinan.

Ia menjelaskan garis kemiskinan Jakarta telah mencapai Rp897.768 per kapita per bulan atau naik 28,69 persen dibandingkan 2021. Dari jumlah tersebut, sekitar 69,30 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

"Masih banyak warga yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan dan sangat rentan terdorong kembali menjadi miskin ketika menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok atau kehilangan pekerjaan," kata Neneng.

Fraksi Demokrat–Perindo juga meminta Pemprov DKI memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok serta meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial. Menurut Neneng, bantuan yang diberikan harus tepat sasaran agar mampu melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap tekanan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan ekonom menilai target pemerintah meningkatkan proporsi pekerja formal menjadi 40,81% pada 2027 akan menghadapi tantangan besar di tengah perlambatan serapan tenaga kerja formal, terutama di sektor manufaktur.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan selama ini publik kerap menyamakan pekerja formal dengan buruh manufaktur. Padahal, formal dan informal berkaitan dengan status hubungan kerja, mulai dari kontrak kerja, perlindungan sosial, kepastian upah, hingga jaminan kerja.

“Karena itu, sektor jasa pun bisa menjadi sumber besar pekerjaan formal selama hubungan kerjanya tertata dengan baik. Ini penting karena dalam kondisi sekarang, mengandalkan manufaktur saja justru terlalu berat,” kata Yusuf saat dihubungi Bisnis, Jumat (22/5/2026).

Menurut Yusuf, tekanan di sektor manufaktur masih cukup besar akibat pelemahan rupiah, kenaikan biaya input, dan permintaan yang belum pulih sepenuhnya.

Kondisi tersebut membuat banyak industri menahan ekspansi, mengurangi produksi, hingga melakukan efisiensi tenaga kerja.

Dia menilai peran manufaktur tetap penting, tetapi lebih sebagai penahan agar pekerja formal yang sudah ada tidak jatuh ke sektor informal.

“Yang mengkhawatirkan bukan hanya PHK, tetapi melambatnya penciptaan pekerjaan formal baru. Kalau arus masuk pekerja formal baru melemah drastis, maka pasar tenaga kerja kehilangan mesin regenerasinya,” kata Yusuf.

Akibat kondisi itu, angkatan kerja muda dan lulusan baru dinilai semakin banyak terserap ke pekerjaan informal dengan tingkat produktivitas dan perlindungan yang lebih rendah.

Yusuf menilai strategi peningkatan pekerja formal tidak bisa lagi hanya bertumpu pada satu sektor. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pendekatan dua jalur melalui penguatan manufaktur dan sektor jasa secara bersamaan.

Dia menjelaskan manufaktur tetap penting karena menjadi jembatan paling efektif bagi lulusan pendidikan menengah untuk masuk ke pekerjaan formal dalam skala besar. Namun, hilirisasi dan industrialisasi perlu diarahkan pada aktivitas yang menyerap tenaga kerja, bukan hanya investasi padat modal.

“Kalau hilirisasi hanya menghasilkan fasilitas produksi yang sangat otomatis dan minim tenaga kerja, kontribusinya terhadap formalisasi akan terbatas,” ujarnya.

Di sisi lain, sektor jasa padat karya dinilai lebih realistis menjadi mesin penciptaan pekerjaan formal baru dalam jangka pendek. Yusuf mencontohkan sektor logistik dan pergudangan, ritel modern, jasa makanan dan minuman terorganisasi, pariwisata, kesehatan, hingga layanan perawatan.

Menurutnya, sektor-sektor tersebut relatif lebih cepat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan sesuai dengan profil angkatan kerja Indonesia yang masih didominasi lulusan menengah ke bawah.

Dia juga menekankan bahwa formalisasi tenaga kerja tidak otomatis tercipta hanya karena ekonomi tumbuh. Banyak perusahaan, lanjutnya, masih terbebani biaya administrasi, ketidakpastian regulasi, dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan kebijakan yang lebih komprehensif, mulai dari insentif bagi perusahaan untuk memformalkan pekerja, penyederhanaan biaya dan prosedur perekrutan formal, hingga peningkatan pelatihan vokasi dan keterampilan kerja.

“Indonesia tidak kekurangan angkatan kerja, tetapi masih kekurangan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara formal dalam skala besar dan berkelanjutan,” tegas Yusuf.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan proporsi pekerja formal menjadi 40,81% pada 2027 dari 35% pada 2026.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

"Kami juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026, atau naik 5,81%," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengeklaim bahwa program Koperasi Desa Merah Putih telah menyerap 18.000 tenaga kerja baru di Indonesia hingga saat ini.

Dia menyebut bahwa program prioritas tersebut akan membuka lapangan kerja formal baru di tingkat desa, dengan perkiraan 17 pekerja per unit koperasi yang beroperasi.

“Artinya dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat,” kata Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Dia juga menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan pekerjaan di Tanah Air saat ini, mengingat daya beli masyarakat yang dapat meningkat apabila berstatus sebagai pekerja.

Program prioritas lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah membuka lapangan kerja sebanyak 1,2 juta seiring masifnya pembangunan dapur MBG.

Prabowo menyebut program tersebut telah menjamin keberlangsungan pasar dalam negeri untuk puluhan juta petani, peternak hingga nelayan.

Lebih lanjut, dia lantas memaparkan bahwa masih banyak program pemerintah lainnya yang akan membuka banyak lapangan pekerjaan.

Prabowo mengaku telah mendapatkan laporan terciptanya 2,7 juta lapangan kerja baru hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri sepanjang 2025, dan akan ditingkatkan pada tahun ini.

“Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, telah kita susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026,” ujar eks Danjen Kopassus ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembukaan lapangan kerja besar-besaran dan peningkatan serapan kerja formal sebagai salah satu sasaran pembangunan yang akan ditempuh pemerintah pada 2027.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

“Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026, atau naik 5,81%,” ujar Prabowo.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa pemerintah turut menargetkan rentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat turun pada rentang 4,30% hingga 4,87%, dari target sebelumnya 4,44% hingga 4,96%.

Menurut Prabowo, target pemerintah secara umum adalah peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata.

Hal ini salah satunya tecermin dari angka kemiskinan yang dibidik turun ke rentang 6,0% hingga 6,5% dari target sebelumnya 6,5% hingga 7,5%.

Rasio gini juga ditargetkan semakin membaik pada rentang 0,362—0,367 dari target sebelumnya 0,377—0,380.

“Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” ujarnya.

Target lainnya adalah Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,575 dari sebelumnya 0,570. Di sektor pertanian, Indeks Kesejahteraan Petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) ditargetkan melampaui angka 126 yang menjadi capaian tertinggi hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah kenaikan upah minimum dan target pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat justru menunjukkan gejala melemah. Fenomena paradoksal ini kian terasa setelah memasuki 2026, ketika tekanan biaya hidup meningkat, sementara pendapatan riil masyarakat khususnya kelas menengah-bawah tak sepenuhnya mampu mengimbanginya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, salah satu faktor utama pelemahan daya beli adalah minimnya penciptaan lapangan kerja formal.

“Jadi, tekanan terhadap daya beli konsumen ini diperkirakan sepanjang 2026 akan meningkat. Salah satunya dipicu oleh adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan di sektor formal,” ujar Bhima Yudhistira.

Selain masalah ketenagakerjaan, tekanan daya beli juga datang dari sisi harga, terutama menjelang Ramadhan. Bhima menyoroti kecenderungan naiknya harga komoditas pangan, meskipun secara produksi beberapa bahan pokok seperti beras dalam kondisi surplus.

Namun, surplus tersebut tidak sepenuhnya tersedia untuk konsumsi pasar karena sebagian dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini diperluas secara masif. Anggaran MBG pada 2026 melonjak hampir lima kali lipat dibandingkan 2025, sehingga menyerap suplai pangan dalam jumlah besar.

“Itu akan menciptakan atau akan men-trigger (memicu) kenaikan inflasi pangan yang sebenarnya sudah mulai terasa,” kata Bhima.

Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi rendah tidak selalu berarti daya beli kuat, terutama jika kenaikan harga terjadi pada kebutuhan pokok yang menyerap porsi besar pengeluaran rumah tangga menengah-bawah.

Keyakinan Konsumen Masih Tinggi, Tapi Mulai Retak

Di sisi lain, Bank Indonesia mencatat keyakinan konsumen masih berada di zona optimistis. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2025 tercatat sebesar 123,5, meskipun turun tipis 0,5 poin dibandingkan November 2025.

Penurunan serupa juga terlihat pada:

• Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dari 111,5 menjadi 111,4
• Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari 136,6 menjadi 135,6

Sementara itu, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) justru meningkat ke level 106,5. Namun, peningkatan ini belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pekerjaan yang tersedia, terutama dari sisi formalitas dan tingkat upah riil.

Laporan BRI Economic Outlook 2026 menguatkan pandangan bahwa pelemahan daya beli bersifat struktural. Tim Ekonom BRI mengidentifikasi tiga indikator utama yang menunjukkan daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya.

Penurunan rasio gaji terhadap UMR.

Data olahan BRI menunjukkan bahwa rata-rata gaji bulanan bersih masyarakat terus menurun relatif terhadap UMR. Bahkan, sejak 2020, gaji bersih rata-rata tercatat berada di bawah UMR, sempat membaik pada 2022, namun kembali melandai hingga 2024. Artinya, kenaikan UMR tidak sepenuhnya tercermin dalam pendapatan riil pekerja.

Anomali inflasi rendah.

BRI menilai rendahnya inflasi saat ini bukan semata hasil keberhasilan pengendalian harga, melainkan akibat melemahnya permintaan domestik. Kontribusi inflasi dari sisi permintaan (demand pull) menyusut tajam, menandakan konsumsi rumah tangga sedang tertekan.

Ketimpangan dampak ekonomi.

Pelemahan daya beli tidak merata. Kelompok atas masih memiliki bantalan likuiditas, sementara kelas menengah-bawah justru berada di zona negatif dalam indeks daya beli. Padahal, kelompok inilah yang menjadi penopang utama konsumsi nasional.

"Berbagai indikator daya beli domestik cenderung melemah dalam beberapa waktu terakhir dibandingkan ketika periode pra-pandemi, menjadi tantangan utama perekonomian saat ini,” tulis Tim Ekonom BRI.

Apa yang Perlu Dilakukan Pemerintah?

Bhima Yudhistira menilai, pemerintah perlu melakukan koreksi kebijakan agar konsumsi domestik tetap menjadi motor pertumbuhan. Salah satu langkah yang disarankan adalah merevisi kebijakan perpajakan, terutama bagi kelas menengah.

Celios mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke level 8–9 persen untuk mendorong belanja masyarakat. Selain itu, transmisi penurunan suku bunga juga perlu dipercepat agar cicilan KPR dan kredit kendaraan menjadi lebih ringan. Namun, solusi jangka panjang tetap bertumpu pada penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“Fiskal yang agresif dengan defisit yang lebar perlu dicek kualitas belanjanya, apakah benar-benar mendorong penciptaan lapangan kerja,” tegas Bhima.

Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026, pemerintah menghadapi tantangan besar: memastikan kenaikan upah tidak berhenti sebagai angka statistik, tetapi benar-benar meningkatkan daya beli riil masyarakat.

Tanpa perbaikan kualitas pekerjaan, pengendalian harga pangan, dan stimulus yang tepat sasaran bagi kelas menengah-bawah, paradoks “upah naik, daya beli turun” berisiko terus berulang dan menjadi batu sandungan utama pemulihan ekonomi nasional.

IDXChannel- Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Menyikapi kebijakan tersebut, kalangan pengusaha garmen dan tekstil meminta pemerintah daerah tidak lagi menetapkan upah minimum sektoral bagi industri padat karya.

Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto menekankan perlunya kebijakan yang lebih berhati-hati bagi sektor padat karya, mengingat sektor tersebut tengah menghadapi kondisi pelemahan.

Ia mendorong seluruh pemerintah daerah untuk tidak lagi menetapkan upah minimum sektoral bagi sektor garment, tekstil, dan industri pendukungnya. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban biaya usaha secara tidak proporsional.

"Kebijakan upah sektoral berpotensi menambah beban biaya secara tidak proporsional dan semakin menekan daya saing industri padat karya yang saat ini menghadapi tantangan berat, baik dari sisi biaya berusaha, tekanan impor, maupun dinamika perdagangan global,” kata Anne, dikutip Kamis (25/12/2025).

Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri seharusnya ditempuh melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Menurutnya, penambahan beban struktural justru berisiko mempersempit ruang usaha serta mengurangi lapangan kerja formal.

Sejalan dengan kebijakan pengupahan nasional, dunia usaha mendorong agar daerah-daerah yang menjadi basis industri garment dan tekstil menerapkan nilai alpha pada batas minimal dalam penetapan upah.

Langkah tersebut dinilai penting agar industri memiliki ruang untuk memperkuat daya saing, menjaga keberlangsungan usaha, serta meningkatkan penetrasi pasar domestik dan internasional.

Lebih lanjut, dunia usaha mengimbau pemerintah untuk melakukan peninjauan dan penataan ulang terhadap seluruh regulasi yang berdampak pada industri manufaktur dan sektor padat karya. Regulasi yang ada diharapkan dapat lebih kondusif terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Benchmarking kebijakan juga dinilai perlu dilakukan, baik terhadap regulasi industri yang berhasil mendorong industrialisasi, maupun praktik negara-negara dengan pertumbuhan tinggi. Pendekatan kebijakan yang proporsional dan berorientasi daya saing diyakini menjadi kunci menjaga keberlanjutan industri nasional dan perluasan lapangan kerja formal.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Konsumsi rumah tangga diperkirakan belum tumbuh signifikan pada 2026. Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih berpotensi terhalang sempitnya ruang kenaikan upah riil pekerja di semua sektor, termasuk di sektor manufaktur.

Secara bersamaan, penciptaan lapangan kerja formal di sektor manufaktur pada 2026 diperkirakan semakin sulit akibat gempuran impor ilegal dan impor produk manufaktur murah.

"Dalam keadaan tersebut, konsumsi rumah tangga akan semakin tertekan," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, dalam Brief Report CORE Economic Outlook, Kamis (27/11/2025).

Cakupan stimulus pada 2026 juga diperkirakan tidak selebar 2025, membuat bantalan konsumsi rumah tangga terbatas. Sejauh ini beberapa program stimulus memang akan dilanjutkan pada 2026.

Misalnya, kelanjutan stimulus 4 program seperti PPh Final 0,5 persen untuk UMKM, PPh 21 DTP untuk industri padat karya, perpanjangan PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata, dan diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah.

Stimulus 5 program penyerapan tenaga kerja juga akan dilanjutkan pada 2026. Termasuk, rencana pemberian insentif untuk industri otomotif.

"Namun demikian, stimulus yang berlaku tahun ini, seperti diskon transportasi dan diskon tarif listrik sejauh ini belum ada informasi akan dilanjutkan pada 2026. Padahal, diskon tarif listrik sangat membantu konsumsi kelas menengah," ujar Faisal.

Selain bantalan stimulus yang relatif kecil pada 2026, pertumbuhan upah riil juga belum menunjukkan sinyal pemulihan. Data terbaru tahun ini menunjukkan pertumbuhan upah riil masih terkontraksi 0,4 persen secara tahunan.

Tiga dari lima sektor utama penyerap tenaga kerja domestik merosot cukup signifikan, yaitu upah riil industri manufaktur (-1,5 persen), perdagangan besar dan eceran (-2,5 persen), dan konstruksi (-4 persen).

Sementara upah riil di sektor pertanian meningkat 3,1 persen dan Penyedia Akomodasi naik 2,1 persen. Kelima sektor ini menyerap kurang lebih 75 persen dari total tenaga kerja Indonesia pada 2025.

Merosotnya upah juga diiringisejumlah PHK yang cukup masif di industri tekstil, garmen, dan sepatu.Sepanjang 2024 hingga Oktober 2025, terdapat 99.666 tenaga kerja di-PHK.

Indikator utama konsumsi rumah tangga mengindikasikan minimnya potensi akselerasi. Pertumbuhankredit konsumsi terus melemah sejak Februari hingga Oktober 2025. Pada Februari, pertumbuhan kreditkonsumsi masih mencapai 10,2 persen kemudian terpangkas menjadi 6,9 persen pada Oktober 2025.Pertumbuhan DPK di bawah Rp100 juta terus merosot dari 4,8 persen pada Januari 2025 menjadi hanya 2,4 persen pada Agustus 2025.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menargetkan peningkatan serapan tenaga kerja formal sebagai bagian dari sasaran utama pembangunan tahun depan. Namun, terdapat tantangan besar yang mencakup lemahnya ketahanan industri Tanah Air di tengah tekanan ekonomi global.

Dalam pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, Presiden Prabowo Subianto menargetkan proporsi tenaga kerja formal menjadi 40,81% pada 2027, naik 5,81% dari target 35% pada 2026. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga ditargetkan turun pada rentang 4,30%–4,87%.