Tanah Bumbu: Upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja terus menjadi fokus berbagai pihak.

Salah satunya ditunjukkan melalui pertemuan strategis antara Jhonlin Group dan BPJS Ketenagakerjaan yang membahas penguatan jaminan sosial, transformasi digital, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan di Jhonlin Office Building pada Senin, 18 Mei 2026 lalu.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat kolaborasi antara sektor industri dan lembaga jaminan sosial untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Lebih dari 21 ribu pekerja sudah terlindungi

Dalam pertemuan itu, manajemen Jhonlin Group memaparkan komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja.

Saat ini, sebanyak 21.761 pekerja di lingkungan perusahaan telah mendapatkan perlindungan lengkap melalui lima program BPJS Ketenagakerjaan.

Tak hanya itu, perusahaan juga disebut turut memperluas jangkauan perlindungan kepada ribuan pekerja rentan yang berada di sekitar ekosistem operasional perusahaan.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kesejahteraan dan keamanan sosial tenaga kerja.

CEO Jhonlin Group, Feriyandi, mengatakan kolaborasi antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kompetitif.

“Kami percaya, kolaborasi yang kuat antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sejahtera, dan berdaya saing,” ujar Feriyandi dikutip kembali pada Kamis, 18 Juni 2026.

Selain membahas perlindungan ketenagakerjaan, diskusi juga menyoroti penguatan transformasi digital layanan ketenagakerjaan.
Kedua pihak turut membahas pengembangan manfaat tambahan bagi pekerja, seperti Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan, peningkatan literasi keuangan, hingga program reskilling dan upskilling untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengapresiasi komitmen dan sinergi yang terus dibangun bersama Jhonlin Group dalam mendukung perlindungan pekerja.

“Terima kasih atas kepercayaan dan sinergi yang terus terbangun. Semoga langkah bersama ini membawa manfaat nyata bagi pekerja Indonesia,” kata Saiful Hidayat.

Kunjungan tersebut sekaligus mempertegas pentingnya kolaborasi antara sektor industri dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan dalam menciptakan ekosistem kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan di tengah tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD Jateng menyiapkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, mengapresiasi langkah Komisi E DPRD yang menginisiasi penyusunan regulasi tersebut. "Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan, khususnya Komisi E, yang sudah menginisiasi, menyampaikan, dan merumuskan terkait tenaga kerja informal. Tenaga kerja informal ini harus mendapatkan perlindungan di Jawa Tengah," kata Taj Yasin dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Rabu, (17/6/2026).

Taj Yasin menjelaskan, penyusunan regulasi tersebut telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kalangan akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait. Hal itu dilakukan agar aturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pekerja informal di lapangan.

Setelah ditetapkan sebagai keputusan DPRD, langkah berikutnya adalah menyiapkan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana agar perda tersebut dapat segera diterapkan.

Ia menilai, keberadaan pekerja informal memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Karena itu, mereka juga berhak memperoleh perlindungan yang sama sebagaimana pekerja formal. "Dengan adanya aturan ini mereka akan lebih nyaman, kesejahteraannya meningkat, dan pekerja benar-benar mendapatkan perlindungan," lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Bagus Suryokusumo mengatakan tenaga kerja informal selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Selain menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, sektor ini juga berkontribusi dalam menekan angka pengangguran.

Namun demikian, sebagian besar pekerja informal masih berada dalam kondisi rentan karena belum memperoleh perlindungan yang memadai, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun hukum. Menurut Bagus, perkembangan ekonomi, transformasi digital, dan perubahan pola kerja saat ini menuntut hadirnya kebijakan yang lebih adaptif dan komprehensif untuk melindungi pekerja informal.

"Perlindungan tenaga kerja informal tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga mencakup pemberdayaan, peningkatan kapasitas, penguatan akses perlindungan sosial, perluasan kesempatan usaha, hingga pembangunan sistem perlindungan yang terintegrasi dan berkelanjutan," ujarnya.

Raperda tersebut nantinya akan mengatur berbagai aspek, mulai dari tugas dan kewenangan pemerintah daerah, perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja informal, pendataan dan sistem informasi, kolaborasi lintas sektor, monitoring dan evaluasi, hingga pembiayaan.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong membangun sistem perlindungan berbasis data yang akurat dan terpadu sebagai dasar penyusunan kebijakan. Keberhasilan implementasi regulasi ini juga memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi pekerja, hingga organisasi kemasyarakatan.

Melalui regulasi tersebut, DPRD dan Pemprov Jateng berharap pekerja informal memperoleh kepastian hukum, akses perlindungan sosial dan ekonomi yang lebih luas, peningkatan kesejahteraan, serta daya saing yang lebih baik.

Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan diharapkan menjadi momentum untuk menata kepatuhan investor asing terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuannya, agar kesejahteraan pekerja bisa tetap terjaga.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Kementerian Ketenagakerjaan Ahmad Armando Jujur Pardamean Siregar mengatakan pihaknya terus menjaga agar kebutuhan investasi dan perlindungan tenaga kerja tetap seimbang.

"Jadi usaha berkelanjutan, tenaga kerja berkualitas, dan dalam konteks ini no one left behind. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam usaha berkelanjutan dari tenaga kerja berkualitas ini," katanya dalam diskusi Kepatuhan Investasi Asing terhadap Hukum Ketenagakerjaan Indonesia di Jakarta, Selasa (9/6).

Menurutnya, investasi memang menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, tak berarti kesejahteraan pekerja diabaikan karena keduanya saling keterkaitan.

"Investasi yang baik bukan hanya menguntungkan tetapi juga taat hukum dan menghormati hak pekerja," imbuhnya.

Armando mengakui saat ini penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang paling menantang adalah putusan hukum inkracht. Oleh sebab itu, kementeriannya sekarang mendorong untuk mengedepankan penyelesaian secara musyawarah.

[Gambas:Youtube]

"Secara esensial, penyelesaian perselisihan itu selalu mengedepankan aspek musyawarah. Kalau Prof. Menteri kami selalu sampaikan, tidak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia terkait dengan penyelesaian perselisihan dalam konteks hubungan industrial yaitu: gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat," katanya.

Apalagi, jika berkaitan dengan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka Kemenaker sebisa mungkin menjadi penengah atau wadah agar bisa dicapai kesepakatan antara pekerja dan perusahaan.

"Tapi ketika kita mempertemukan dua pihak yang berselisih terkait dengan adanya misalkan perselisihan hak atau perselisihan PHK, paling banyak kan PHK misalkan. Maka kacamata kami tidak boleh sekadar kacamata hukum dalam konteks regulasi. Kita harus lihat dinamika ekonomi, dinamika sosial, bahkan budaya setempat di mana para pekerja dan industrinya berselisih," jelasnya.

Oleh sebab itu, revisi UU Ketenagakerjaan diharapkan bisa menekankan aspek tersebut. Demi tercapainya keseimbangan dalam dunia usaha.

Sementara, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah menilai persoalan tersebut pada akhirnya berkaitan dengan kewibawaan negara dalam menegakkan hukum. Ia menyoroti masih adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), tetapi belum dieksekusi oleh perusahaan.

"Nah sekarang pertanyaannya begitu ada putusan hukum sudah clear inkracht kok enggak ada eksekusi?" kata Trubus.

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Selain itu, hal tersebut juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja.

Karena itu, Trubus menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memiliki langkah yang sejalan dalam memastikan putusan sengketa ketenagakerjaan yang telah diputus pengadilan dapat dijalankan.

Sementara itu, Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) Ahmad Ansyori menilai revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu diarahkan untuk menutup berbagai celah hukum yang selama ini muncul dalam aktivitas investasi maupun aksi korporasi.

Menurut Ansyori, Indonesia memang membutuhkan arus investasi, termasuk investasi asing, untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Namun, upaya menarik investasi tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

"Ratusan triliun itu memang kita butuhkan. Tetapi bagaimana agar dia tidak hanya melihat perspektif finansial investasi saja," pungkas Ansyori.

Ia menegaskan keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepastian hukum menjadi faktor penting agar iklim usaha tetap sehat sekaligus mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja.

Bisnis.com, BATAM - Kasus gangguan psikologis yang menimpa sejumlah pekerja mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memperluas perlindungan ketenagakerjaan, tidak hanya melalui SMK3 tetapi juga dengan menyiapkan dukungan kesehatan mental bagi tenaga kerja.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berkomitmen memperkuat perlindungan tenaga kerja dengan tidak hanya berfokus pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tetapi juga kesehatan mental para pekerja di daerah tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri Diki Wijaya mengatakan kesehatan mental menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi produktivitas tenaga kerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Menurut dia, pekerja yang memiliki kondisi mental yang sehat akan mampu bekerja lebih optimal sehingga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pekerja yang sehat secara mental merupakan kunci produktivitas yang tinggi dan kemajuan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah hadir untuk memastikan hak-hak kesejahteraan psikologis tenaga kerja juga mendapatkan perhatian yang baik," kata Diki belum lama ini.

Ia mengatakan Pemprov Kepri terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman, dan mendukung kesejahteraan pekerja melalui berbagai program edukasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

Diki menilai persoalan kesehatan mental di lingkungan kerja tidak boleh dipandang sebelah mata. Tekanan pekerjaan, persoalan ekonomi, hingga masalah pribadi dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang dan berdampak pada kinerja maupun keselamatan kerja.

Karena itu, selain menguatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), pemerintah juga mulai membahas langkah-langkah untuk meningkatkan layanan kesehatan mental bagi pekerja di Kepri.

Menurut dia, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah menjalin kerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kepulauan Riau guna menghadirkan layanan konsultasi dan pendampingan psikologis bagi tenaga kerja.

"Kami sedang membahas kemungkinan bekerja sama dengan IDI Kepri, termasuk apakah nantinya diperlukan layanan atau klinik khusus untuk membantu pekerja yang mengalami masalah kesehatan mental," ujarnya.

Diki mengatakan layanan tersebut diharapkan dapat diakses secara mudah oleh pekerja sehingga mereka memiliki ruang untuk mendapatkan bantuan ketika menghadapi tekanan psikologis.

Ia menegaskan kesehatan mental yang terjaga akan berdampak langsung terhadap kualitas pekerjaan, produktivitas perusahaan, serta keselamatan di tempat kerja.

"Kalau seseorang mengalami stres berkepanjangan dan kesehatan mentalnya terganggu, tentu hasil kerjanya juga tidak akan optimal. Karena itu persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama," katanya.

Menurut Diki, sejumlah peristiwa yang diduga berkaitan dengan tekanan mental, termasuk kasus pekerja yang mengalami gangguan psikologis hingga berujung pada tindakan yang membahayakan diri sendiri, menjadi pengingat pentingnya sistem dukungan kesehatan mental yang lebih kuat.

"Bahkan ada yang sampai loncat dari jembatan Barelang karena stres kerja," kata dia.

Untuk itu, Pemprov Kepri berencana menjadikan isu kesehatan mental pekerja sebagai salah satu agenda pembahasan bersama para pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, organisasi profesi, dan instansi terkait.

Bisnis.com, BATAM - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau menyoroti tingkat kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja yang dinilai masih rendah karena baru mencakup sekitar separuh dari total pekerja di daerah tersebut.

Kepala Disnakertrans Kepri Diky Wijaya mengatakan tingkat kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan saat ini baru berada di kisaran 51%.

"Ketaatan terhadap jaminan sosial tenaga kerja masih sekitar 51%, artinya masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan," kata Diky.

Menurut dia, rendahnya cakupan kepesertaan menjadi perhatian karena perlindungan jaminan sosial tenaga kerja penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja dari risiko kecelakaan kerja hingga jaminan hari tua.

Berdasarkan data Disnakertrans Kepri, Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah pekerja terbesar, yakni 581.006 orang. Namun dari jumlah tersebut, baru 339.519 pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau dengan cakupan 58,44%.

Sementara di Tanjungpinang, dari total 101.576 pekerja, baru 39.652 orang yang menjadi peserta aktif atau sekitar 39,04%.

Kemudian di Kabupaten Natuna, jumlah pekerja tercatat 36.661 orang dengan peserta aktif sebanyak 15.090 orang atau cakupan 41,16%.

Adapun Kabupaten Kepulauan Anambas, dari 21.281 pekerja, sebanyak 10.537 orang telah terdaftar dengan cakupan 49,51%.

Selain mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, Disnakertrans Kepri juga terus mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja lokal.

Menurut Diky, program pelatihan di BLK terbuka bagi masyarakat maupun serikat pekerja agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.

"BLK memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi, agar siap masuk ke pasar kerja," ujarnya.

Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai keterampilan teknis seperti pengelasan 3G, 4G, hingga 6G dan bidang lainnya yang dibutuhkan dunia industri.

"Industri membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai, tugas kami melatih, setelah itu mereka siap masuk ke pasar kerja," kata Diky.

Ia optimistis cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kepri dapat terus meningkat melalui sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan para pemangku kepentingan.

"Dengan literasi yang meningkat, akses yang lebih mudah, dan pengawasan yang kuat, perlindungan pekerja di Kepri akan semakin luas," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri dan serikat pekerja menolak rencana pemerintah membatasi kadar nikotin dan tar pada produk hasil tembakau rokok. Kebijakan tersebut dinilai berisiko menekan sektor padat karya dan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar.

Wacana pembatasan kadar maksimal tar sebesar 10 miligram dan nikotin 1 miligram dinilai tidak sejalan dengan karakteristik industri hasil tembakau (IHT) nasional, khususnya produk kretek yang memiliki kandungan alami berbeda dibandingkan rokok putih.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PPFSP RTMM-SPSI) Hendry Wardana menegaskan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengganggu keberlangsungan tenaga kerja, terutama pada segmen sigaret kretek tangan (SKT) yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Di Indonesia itu kretek yang karakter tembakaunya memang lebih berat. Jadi kalau dipaksakan, terutama untuk SKT yang menyerap tenaga kerja besar, itu sangat sulit dipenuhi," ujarnya dikutip Bisnis, Sabtu (2/5/2026).

Dia menambahkan, IHT merupakan sektor multidimensi yang melibatkan rantai pasok luas, mulai dari petani tembakau hingga pekerja industri. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Menurut Hendry, pihaknya telah menyampaikan aspirasi kepada sejumlah kementerian hingga Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan yang diambil tetap melindungi jutaan tenaga kerja yang bergantung pada industri tersebut.

“Kami ke depan akan terus mendorong dialog. Kebijakan yang bijak harus mempertimbangkan nasib jutaan pekerja," tambahnya.

Senada, Ketua Harian Asosiasi Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK) Agus Sarjono menilai, rencana pembatasan kadar nikotin dan tar berpotensi mengancam keberlangsungan industri, terutama bagi produsen skala kecil dan menengah.

Dia berpendapat bahwa kebijakan tersebut cenderung mengadopsi standar negara-negara Uni Eropa tanpa mempertimbangkan kondisi lokal Indonesia. Padahal, kadar nikotin dan tar merupakan kandungan alami tembakau yang sangat dipengaruhi faktor alam.

“Kalau batasan itu diterapkan secara ketat, tembakau lokal bisa tidak terserap karena karakter alaminya berbeda,” ujarnya.

Agus juga menilai sejumlah regulasi, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 hingga pembentukan tim kajian melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 2 Tahun 2025, berpotensi menjadi tekanan tambahan bagi industri.

Menurutnya, produsen rokok tidak memiliki kendali penuh terhadap kadar nikotin dan tar karena bergantung pada varietas dan kondisi alam tembakau. Hal ini dinilai akan menyulitkan seluruh pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil.

“Pabrik besar saja belum tentu sanggup memenuhi (menyesuaikan dengan wacana aturan tersebut), apalagi pabrik kecil,” terangnya.

Selain itu, Agus meragukan efektivitas kebijakan tersebut dalam menekan jumlah perokok. Dia menilai, pendekatan edukasi kepada masyarakat lebih relevan dibandingkan pembatasan yang berpotensi menekan industri dan memicu PHK.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus Andreas Hua mengingatkan bahwa tekanan regulasi yang berlebihan dapat mendorong perusahaan menutup operasionalnya.

“Kekhawatirannya kalau IHT ini terus ditekan, industrinya bisa tutup, lalu bagaimana nasib tenaga kerjanya," imbuhnya.

Dia berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih berimbang dengan tetap memperhatikan perlindungan tenaga kerja, khususnya di sektor padat karya yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — ‘Kado’ kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh alias May Day 2026 kembali dinanti di tengah tekanan terhadap kelangsungan dan tenaga kerja industri Tanah Air. Tuntutan buruh pun terbentang dari perlindungan tenaga kerja hingga penyelamatan industri yang beriringan dengan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan ‘kado’ tersebut dalam peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 pada Jumat (1/5/2026) mendatang. Menurutnya, kepala negara akan hadir langsung dalam giat May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat untuk mengumumkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan kepada massa buruh yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang.

“Nanti Pak Presiden akan menyampaikan beberapa kado untuk teman-teman buruh dan pekerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) faksi Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa buruh dari berbagai konfederasi akan berkumpul sejak pagi hari di kawasan Monas. Dia juga menyebut bahwa Prabowo akan berdiri bersama pimpinan konfederasi buruh sebagai cerminan keberpihakan terhadap tenaga kerja.

Andi Gani lantas mengeklaim bahwa secara garis besar, Kepala Negara juga akan segera mengumumkan kebijakan yang mengatur terkait praktik kerja alih daya alias outsourcing, hingga susunan satuan tugas mitigasi pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Namun, dia mengaku enggan mendahului pengumuman Presiden.

PHK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan bahwa di samping peningkatan perlindungan dan kesejahteraan buruh, ketahanan industri dinilai juga menjadi kunci untuk mencegah gelombang PHK di tengah gejolak global. Dengan demikian, produktivitas industri dapat tetap terjaga.

“Sehingga apa pun situasi yang terkait gejolak, entah itu ekonomi, entah itu politik secara global, industri dalam negeri tidak akan terlalu banyak terpengaruh,” kata Ristadi kepada Bisnis.

Dia lantas menyoroti praktik impor yang dinilai menekan produk domestik. Pembatasan impor barang sejenis dan pemberantasan impor ilegal menjadi tuntutan utama untuk menjaga daya saing industri nasional.

Selain itu, buruh juga meminta insentif modernisasi teknologi, penguatan sumber daya manusia, serta perlindungan pasar domestik. Hal ini dinilai menjadi langkah yang perlu dilakukan agar industri dalam negeri lebih resilien.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya membawa sejumlah isu dalam May Day tahun ini. Pertama, pihaknya menuntut pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan, lalu yang kedua adalah penghapusan outsourcing serta penolakan terhadap upah murah.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan eskalasi konflik geopolitik global, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran. Terdapat pula reformasi pajak perburuhan, seperti penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dituntut naik menjadi Rp7,5 juta dari sebelumnya Rp4,5 juta, hingga pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan hari tua, pesangon serta jaminan pensiun.

Selain itu, terdapat tuntutan agar potongan aplikator ojek daring diturunkan, revisi UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hingga pengangkatan guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

STABILITAS KEBIJAKAN

Dari kalangan dunia usaha, peringatan Hari Buruh dinilai menjadi momentum untuk menciptakan stabilitas kebijakan bagi industri dan tenaga kerja. Dialog yang produktif juga dipandang dapat mendorong industri dalam negeri untuk menghadapi sejumlah tantangan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menyampaikan bahwa terciptanya stabilitas kebijakan ketenagakerjaan dan kepastian hukum menjadi harapan dunia usaha terhadap pemerintah, seiring peringatan May Day setiap tahunnya.

“Salah satunya terkait kepastian formula upah minimum dan aturan ketenagakerjaan, tentu merujuk pada kondisi terkini," kata Diana saat dikonfirmasi Bisnis.

Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong adanya stimulus untuk industri yang terdampak gejolak global, baik dari segi ekspor maupun impor. Harapannya, PHK massal dapat dicegah, sebagaimana pasar domestik dan daya beli masyarakat yang terjaga lantaran konsumsi rumah tangga tetap stabil.

Diana juga menjelaskan pentingnya penyederhanaan birokrasi yang dapat memudahkan aliran investasi masuk, sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta. Teruntuk pekerja, dia berharap akan terciptanya dialog yang produktif guna mengatasi tantangan bisnis.

"Juga fleksibilitas kerja, di mana di tengah tekanan ekonomi, kami berharap para buruh dapat memahami perlunya efisiensi operasional perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha," pungkasnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan insentif dan stimulus untuk sektor otomotif kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Usulan tersebut ditujukan untuk melindungi tenaga kerja sekaligus memperkuat industri otomotif sebagai sektor strategis nasional.

“Kami sudah kirim dan tentu seperti yang selalu kami sampaikan bahwa program yang kami usulkan atas nama perlindungan tenaga kerja, dan juga kekuatan atau penguatan manufaktur bidang otomotif yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi kepada perekonomian,” kata Agus di Jakarta, Rabu (31/12/2025) seperti dikutip dari Antara.

Menurut Agus, skema insentif yang diusulkan kali ini disusun lebih komprehensif dan terukur dibandingkan insentif pada masa pandemi Covid-19.

Fokus utamanya adalah menjaga keberlangsungan tenaga kerja di industri otomotif nasional yang memiliki keterkaitan luas dengan sektor lain.

Ia menjelaskan, rancangan insentif tersebut dibuat secara detail dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari segmentasi kendaraan, teknologi, hingga bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pemerintah juga memberi perhatian khusus pada pengembangan kendaraan ramah lingkungan.

“Prinsipnya adalah yang kami usulkan mereka yang mendapatkan manfaat terhadap insentif dan stimulus itu harus memiliki TKDN, dia harus memenuhi nilai emisi maksimal sekian,” ujar Agus.

Selain itu, Kementerian Perindustrian juga menetapkan batasan harga pada setiap segmen kendaraan agar pemberian insentif tepat sasaran.

Agus menambahkan, penyusunan usulan tersebut melalui proses yang panjang dan telah melibatkan pelaku industri, termasuk Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

“Interest dari Kemenperin cuma satu, yakni melindungi tenaga kerja yang ada di sektor otomotif, yang ada di ekosistem otomotif karena forward dan backward linkage-nya sangat tinggi sektor otomotif itu terlalu besar, maka itu harus kita lindungi,” kata Agus.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa pembahasan insentif dilakukan secara teknokratis dengan mempertimbangkan perhitungan biaya dan manfaat (cost and benefit) bagi negara.

“Kemenperin juga tentu tidak mau usulan yang kami usulkan itu kemudian membuat negara cekak atau defisit, maka hitungan benefit-nya harus lebih besar dari cost yang disiapkan oleh negara,” ujarnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, PEKANBARU — Cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau terus menunjukkan tren positif.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa hingga 2025 beberapa daerah tercatat telah mencapai cakupan kepesertaan di atas 50%, menandai semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam melindungi para pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Pemda yang berhasil tersebut meraih Paritrana Awards.

"Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Pelalawan adalah daerah yang berhasil mencapai cakupan perlindungan tenaga kerja di atas 50%," ujar Syahrial, dikutip pada Rabu (24/12/2025).

Pihaknya mengapresiasi kabupaten dan kota yang telah menunjukkan kinerja sangat baik dalam meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta dunia usaha dalam menghadirkan perlindungan bagi para pekerja. Dia menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah.

Syahrial juga mengajak seluruh kepala daerah di Riau untuk terus memperkuat komitmen dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Pentingnya memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal dari perlindungan, sehingga pembangunan yang dijalankan mampu menghadirkan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar, Riau, dan Kepri, Hengky Rhosidien, menyampaikan Paritrana Awards tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga sarana evaluasi dan motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dan badan usaha dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

"Kami harap capaian daerah yang telah melampaui 50% cakupan kepesertaan dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten dan kota lainnya di Riau untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja, khususnya pekerja rentan dan sektor informal," ujarnya.

Dalam penganugerahan Paritrana Awards Provinsi Riau Tahun 2025, sejumlah pemerintah daerah menerima penghargaan kategori pemerintah kabupaten/kota, yakni Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada badan usaha besar dan menengah yang dinilai patuh dan berkomitmen melindungi pekerjanya, seperti RS Awal Bros A. Yani, RS Prima Pekanbaru, dan Tripatra Engineering.

Penghargaan turut diberikan kepada Pemerintah Desa Petala Bumi serta pelaku usaha kecil dan mikro, di antaranya Kilang Sagu Harapan, Kampung Kuweh Nusantara, Leton Coffee, dan Maifins Oleh-Oleh Pekanbaru, sebagai bentuk pengakuan atas kepedulian terhadap perlindungan tenaga kerja di tingkat akar rumput.

Melalui Paritrana Awards 2025, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya untuk terus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Riau.

Upaya ini diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim kerja yang aman, layak, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang berkelanjutan berbasis kesejahteraan pekerja.

Sementara itu Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam, Ruszian Dedy, menilai capaian cakupan perlindungan pekerja di atas 50% di sejumlah kabupaten dan kota di Riau merupakan fondasi penting untuk mencapai target perlindungan yang lebih luas ke depan.

"Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen kepala daerah, dukungan regulasi, serta peran aktif dunia usaha dalam mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan," ujarnya.

Pihaknya akan terus mendorong sinergi agar seluruh pekerja, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan jaminan sosial sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kepastian bagi masa depan pekerja dan keluarganya.

Jakarta, CNBC Indonesia- Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026 dinilai sebagai langkah strategis yang dapat memperkuat industri hasil tembakau (IHT) dan menjaga stabilitas tenaga kerja. Namun, para ekonom dan pelaku industri mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dibarengi dengan penindakan tegas terhadap peredaran rokok ilegal yang semakin marak.

Ekonom INDEF, Tauhid Ahmad menyoroti peran penting IHT dalam perekonomian nasional. Ia mencatat bahwa pada tahun 2024, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau mencapai lebih dari Rp220 triliun-jauh lebih besar dibandingkan kontribusi BUMN yang hanya sekitar Rp80 triliun.

"Secara matematis memang kebijakan ini tepat untuk dalam sisi penerimaan negara begitu. Meski demikian, masih belum terlihat signifikan dari sisipolicyadalah soal rokok ilegal," jelas Tauhid dalamCoffee Morning CNBC Indonesiabertema"Cukai Rokok Tidak Naik: Keputusan Tepat untuk Jaga Stabilitas dan Tenaga Kerja", belum lama ini.

Tauhid menilai, bahwa penanganan rokok ilegal masih lemah, baik dari sisi investigasi maupun penindakan. Ia mengingatkan bahwa kerugian negara akibat rokok ilegal bisa mencapai puluhan triliun rupiah. "Saya kira memang perlu investigasi yang mendalam karena kerugian negara mencapai puluhan triliun yang seharusnya bisa dikejar. Apalagi membuat rokok ilegal sangat mudah sekarang hanya dengan membeli alat dari Cina," tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih berpihak pada industri padat karya seperti sigaret kretek tangan (SKT), yang menyerap banyak tenaga kerja manual.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), K. Mudi, menyambut baik keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai. Ia berharap kebijakan ini menjadi titik awal untuk merumuskan kebijakan lain yang selaras, terutama dalam pemberantasan produk ilegal.

"Pemerintah pasti sudah punya rencana semoga ini semua bisa jadi angin segar dan ada komitmen untuk menjaga rokok legal dan bisa lebih baik lagi," tegas Mudi.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto, menilai bahwa keputusan untuk tidak menaikkan cukai rokok merupakan momentum penting untuk menjaga ekonomi nasional, khususnya perlindungan terhadap sektor padat karya. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan industri tidak hanya bersifat fiskal.

"Jadi selain fiskal, ada regulasi non fiskal yang juga menekan produksi dan penjualan," ujar Sudarto.

Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kondisi tenaga kerja di sektor tembakau, agar mereka memiliki ruang kerja yang layak dan penghasilan yang memadai.

"Pemerintah harus benar-benar memanfaatkan momentum ini untuk melihat lebih dalam bagaimana kondisi industri hasil tembakau. Ruangnya harus diberikan dan tenaga kerja harus mendapatkan perhatian khusus agar benar-benar punya kesempatan untuk dapat bekerja dengan baik dan juga berpenghasilan dengan baik," jelasnya lagi.

(bul/bul)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik produsen ban Michelin, yakni PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari ini, usai kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dilakukan perseroan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa serta Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI menemui perwakilan manajemen dan pekerja, lantas menyebut bahwa proses PHK dihentikan hingga terdapat kesepakatan bersama antara manajemen dan pekerja.

“Kami minta kepada manajemen untuk menghentikan sementara proses PHK dan agar rekan-rekan yang dirumahkan dapat segera kembali bekerja,” kata Dasco di hadapan para pekerja, dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan agar proses ketenagakerjaan dilakukan sebagaimana perjanjian kerja bersama dan regulasi yang berlaku.

Pihaknya hendak memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dan menjamin kebijakan perusahaan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Apabila ada proses lanjutan, kami minta agar dilakukan perundingan tripartit sesuai ketentuan hukum. Kami juga berharap para pekerja tetap menjaga kekondusifan dan melaksanakan pekerjaan seperti biasa,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

Dalam perkembangan sebelumnya, PT Multistrada Arah Sarana Tbk mengonfirmasi telah melakukan efisiensi berupa PHK massal karyawan.

Corporate Communication Manager Michelin Indonesia Monika Rensina mengatakan, perseroan mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan, serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang.

"Kami memahami bahwa situasi ini tidak mudah, namun keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang. Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi," ujar Monika kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

Lebih lanjut, perseroan menegaskan komitmennya untuk memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan empati sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi selama proses berlangsung. Michelin Indonesia pun memastikan kompensasi yang layak bagi karyawan terdampak.

"Kami juga berupaya mendukung rekan-rekan yang terdampak melalui pemberian paket kompensasi yang kompetitif, pendampingan karier, serta akses terhadap berbagai sumber daya untuk membantu mereka dalam menjalani langkah berikutnya," jelasnya.