Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD Jateng menyiapkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, mengapresiasi langkah Komisi E DPRD yang menginisiasi penyusunan regulasi tersebut. "Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan, khususnya Komisi E, yang sudah menginisiasi, menyampaikan, dan merumuskan terkait tenaga kerja informal. Tenaga kerja informal ini harus mendapatkan perlindungan di Jawa Tengah," kata Taj Yasin dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Rabu, (17/6/2026).

Taj Yasin menjelaskan, penyusunan regulasi tersebut telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kalangan akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait. Hal itu dilakukan agar aturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pekerja informal di lapangan.

Setelah ditetapkan sebagai keputusan DPRD, langkah berikutnya adalah menyiapkan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana agar perda tersebut dapat segera diterapkan.

Ia menilai, keberadaan pekerja informal memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Karena itu, mereka juga berhak memperoleh perlindungan yang sama sebagaimana pekerja formal. "Dengan adanya aturan ini mereka akan lebih nyaman, kesejahteraannya meningkat, dan pekerja benar-benar mendapatkan perlindungan," lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Bagus Suryokusumo mengatakan tenaga kerja informal selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Selain menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, sektor ini juga berkontribusi dalam menekan angka pengangguran.

Namun demikian, sebagian besar pekerja informal masih berada dalam kondisi rentan karena belum memperoleh perlindungan yang memadai, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun hukum. Menurut Bagus, perkembangan ekonomi, transformasi digital, dan perubahan pola kerja saat ini menuntut hadirnya kebijakan yang lebih adaptif dan komprehensif untuk melindungi pekerja informal.

"Perlindungan tenaga kerja informal tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga mencakup pemberdayaan, peningkatan kapasitas, penguatan akses perlindungan sosial, perluasan kesempatan usaha, hingga pembangunan sistem perlindungan yang terintegrasi dan berkelanjutan," ujarnya.

Raperda tersebut nantinya akan mengatur berbagai aspek, mulai dari tugas dan kewenangan pemerintah daerah, perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja informal, pendataan dan sistem informasi, kolaborasi lintas sektor, monitoring dan evaluasi, hingga pembiayaan.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong membangun sistem perlindungan berbasis data yang akurat dan terpadu sebagai dasar penyusunan kebijakan. Keberhasilan implementasi regulasi ini juga memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi pekerja, hingga organisasi kemasyarakatan.

Melalui regulasi tersebut, DPRD dan Pemprov Jateng berharap pekerja informal memperoleh kepastian hukum, akses perlindungan sosial dan ekonomi yang lebih luas, peningkatan kesejahteraan, serta daya saing yang lebih baik.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan mudik gratis untuk membantu masyarakat Jateng pulang ke kampung halaman dengan aman.

Dilansir dari akun media sosial @informasimudik, Senin (16/2/2026), berikut syarat dan jadwal program Mudik Gratis 2026 dari Pemprov Jawa Tengah. Jika Anda memenuhi syarat, maka jangan lupa mendaftar dari link resmi di bawah ini!

Syarat Utama Pendaftaran Mudik Gratis 2026 dari Pemprov Jateng

1. Diutamakan KTP Jawa Tengah atau kelahiran Jawa Tengah

2. Pendaftaran individu atau satu keluarga atau kelompok maksimal 4 orang

3. Pemudik kereta api disarankan face recognition di stasiun sebelum keberangkatan agar proses boarding lebih cepat.

Syarat Daftar Mudik Gratis 2026

1. Pekerja sektor informal dan/atau berpenghasilan rendah (Maksimal UMR)

2. Pelajar atau mahasiswa tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kampus)

3. Penyandang disabilitas dan lansia (usia 60 tahun ke atas)

Jadwal Pendaftaran Mudik Gratis 2026

Armada Bus: 12 Februari 2026, Pukul 09:00 WIB

Kereta Api: 18 Februari 2026, Pukul 09:00 WIB

Jadwal dan Lokasi Pemberangkatan Mudik Gratis 2026

Armada Bus: 16 Maret 2026 dengan titik pemberangkatan dari Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII, Jakarta Timur

Kereta Api: 17 Maret 2026 dengan titik pemberangkatan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat

Dokumen Pendaftaran Mudik Gratis 2026

Semua dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftaran ini diunggah dengan format jpg/pdf dengan maksimal 5MB

1. KTP atau Kartu Identitas Anak (KIA)

2. Kartu Keluarga (untuk pendaftar satu keluarga)

3. KTP/KIA masing-masing (untuk pendaftar kelompok non keluarga)

4. Bukti pekerjaan, contoh: foto di lokasi kerja, ID pekerja, akun ojek online, foto sedang berjualan

Link Resmi dan Cara Daftar Mudik Gratis 2026 dari Pemprov Jateng

1. Pendaftaran Online bisa melalui:

Website: pedamateng.penghubung.jatengprov.go.id

Aplikasi JNN di Playstore atau Appstore

2. Khusus Disabilitas & Lansia

Bisa mendaftar langsung ke Kantor Badan Penghubung Jawa Tengah di Jl. Darmawangsa VIII No.26 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (khusus armada bus)