Bisnis.com, JAKARTA — Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah disahkan di DPR RI. Regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum dan kejelasan formalisasi pekerja rumah tangga.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi mengatakan bahwa dalam UU PPRT, hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga adalah bersifat sosial, kultural, dan ekonomi.

"Artinya, pertimbangan-pertimbangan seperti budaya, kekeluargaan, dan lain-lain itu juga masih tetap melekat. Tetapi, hak-haknya itu yang perlu dipastikan," katanya dalam konferensi pers di Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (29/4/2026).

Kemudian, terdapat ketentuan terkait hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, pemberi kerja, serta perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT).

"Harapannya, termasuk misalnya mismatch skill-nya, itu juga kita fasilitasi. Baik bagi calon PRT, termasuk juga bagi PRT. Jadi harapannya hak dan kewajiban itu lebih teratur," katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa UU PPRT mengatur secara komprehensif mengenai pekerja rumah tangga mulai dari perekrutan, waktu kerja, lingkup pekerjaan, termasuk hubungan kerja yang bersifat sosio ekonomi antara PRT dan pemberi kerja.

Diatur pula pelatihan vokasi bagi PRT dan calon PRT, perizinan, hal-hal yang dilarang, sanksi administratif bagi P3RT, termasuk pembinaan pengawasan dan penyelesaian perselisihan.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI Dhahana Putra mengatakan bahwa dengan adanya UU PPRT terdapat pengakuan pekerja rumah tangga tentang status hak dan kewajibannya, serta perlindungannya.

UU PPRT juga menjadi proteksi peristiwa hukum. PRT pun kemudian mempunyai hak mendapatkan kehidupan yang layak.

Di sisi lain, UU PPRT juga memberikan batasan, bahwa terdapat pula hubungan kekeluargaan dalam pekerja rumah tangga.

"Ini posisi sangat baik. Ini juga memberikan kejelasan. PRT itu juga mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini juga baik memberikan hak pengakuan," katanya.

Sebelumnya, Anggota Baleg DPR RI Habib Syarief menegaskan bahwa pengesahan UU PPRT harus benar-benar berdampak nyata, bukan sekadar aturan formal tanpa implementasi.

“Kami sangat bersyukur UU PPRT akhirnya disahkan. Namun, kami meminta UU ini jangan sekadar menjadi macan kertas. UU ini harus mampu memutus mata rantai eksploitasi dan memberikan penghormatan atas hak asasi manusia serta keadilan bagi jutaan PRT kita,” ujar dia.

Ia juga menyoroti bahwa sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia—yang mayoritas perempuan dan anak selama ini berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Sebagaimana diketahui, pembahasan UU PPRT telah memakan waktu 22 tahun. Sampai akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025—2026 pada Selasa (21/4/2026) atau tepat pada peringatan Hari Kartini 2026.

Singkatnya, pembahasan kebijakan ini mulai dibahas pada tahun 2004. RUU tersebut kerap digantung, bahkan pada tahun 2014 pembahasan RUU terhenti di Baleg DPR. Hingga akhirnya disahkan di tahun 2026 setelah melalui dinamika di Gedung Parlemen, Senayan.

Jam kerja hingga upah pekerja rumah tangga (PRT) mulai diatur setelah DPR RI mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi undang-undang. Ketentuan teknisnya akan dituangkan dalam peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan besaran upah pekerja rumah tangga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja.

"Soal upah nanti diatur oleh kedua belah pihak. Jadi ini mereka bukan termasuk upah minimum. Mereka akan bersepakat seperti apa (nanti besaran upahnya)," ujar Afriyansah dalam video YouTube CNN Indonesia berjudul "Janji Perlindungan dalam UU PPRT: Realita Atau Sekadar Wacana?", dikutip Kamis (23/4).

Selain upah, aturan turunan juga akan mengatur jam kerja pekerja rumah tangga. Ia menjelaskan jam kerja dibedakan antara pekerja penuh waktu yang tinggal di rumah pemberi kerja dan pekerja paruh waktu yang datang pagi lalu pulang sore.

Pengaturan ini ditujukan untuk mencegah praktik kerja berlebihan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja rumah tangga.

Ia menambahkan hal lain yang akan diatur termasuk waktu ibadah pekerja rumah tangga. Ketentuan ini diharapkan memberi kepastian bagi pekerja untuk menjalankan ibadah, meskipun pemberi kerja memiliki latar belakang agama berbeda.

[Gambas:Youtube]

Selain itu, aturan juga menetapkan batas usia minimal pekerja rumah tangga 18 tahun. Namun, bagi pekerja yang sudah bekerja sebelum undang-undang ini berlaku, akan diberlakukan masa penyesuaian.

Ketentuan lain yang diatur adalah kewajiban pemberi kerja melaporkan pekerja rumah tangga yang tinggal di rumah kepada RT/RW setempat. Data tersebut nantinya akan dimonitor oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Majikan atau pemberi kerja itu wajib melaporkan sesuai dengan data sensus siapa yang berada di rumah itu untuk yang bekerja penuh waktu," ujar Afriansyah.

Berikut sejumlah poin penting dalam undang-undang ini:

1. Minimal usia 18 tahun

Calon pekerja rumah tanggan harus berusia minimal 18 tahun saat direktrut pemberi kerja. Ketentuan itu sebagai satu dari dua syarat sisanya yakni, memiliki KTP, dan memiliki surat keterangan sehat.

Syarat perekrutan diatur dalam Pasal 5 tentang persyaratan calon PRT yang berbunyi:

Persyaratan calon PRT yang direkrut sebagai berikut: a). berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; b). memiliki kartu tanda penduduk elektronik; dan c). memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan.

2. Perekrutan

Perekrutan PRT bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 7 menyebutkan, perekrutan tidak langsung dilakukan melalui Perusahaan Pemberi Pekerja Rumah Tangga (P3RT).

Lewat perekrutan P3RT, PRT berhak menerima perjanjian kerja sama penempatan yang isinya meliputi: identitas para pihak, hak dan kewajiban, lingkup atau tugas pekerjaan, jaminan upah, hingga jaminan penempatan.

3. Hak jaminan sosial & kesehatan

Ketentuan soal jaminan sosial hingga kesehatan tertuang dalam Pasal 15 Bab V tentang Hak dan Kewajiban PRT. Di dalamnya menyebutkan 14 hak yang didapat PRT.

Beberapa di antaranya mulai dari bisa menjalankan ibadah, bekerja dengan waktu yang manusiawi, mendapat upah, cuti, hingga waktu istirahat.

Selain itu, PRT juga berhak mendapatkan tunjangan hari raya, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga bantuan sosial dari pemerintah pusat.

Pasal 16 menyebutkan, jaminan sosial kesehatan bagi PRT yang dimaksud adalah bantuan iuran yang ditanggung pemerintah pusat atau daerah yang diatur ketentuan perundang-undangan. Sementara, jika PRT tak termasuk penerima, bantuan iuran ditanggung pemberi kerja dan diketahui RT/RW.

Sedangkan, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PRT dalam pasal yang sama sepenuhnya ditanggung pemberi kerja. Pasal tersebut akan tetap tak mengatur lebih lanjut soal besaran hak jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h ditanggung Pemberi Kerja sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja," demikian ayat 4 Pasal 16.

4. Pelatihan vokasi PRT

Bab VI RUU PPRT mengatur soal vokasi bagi PRT atau calon PRT. Pasal 23 ayat 2 menyebutkan, vokasi diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah, di bawah kementerian atau dinas terkait. Selain keduanya, pelatihan vokasi juga bisa dilakukan oleh pihak swasta.

"Pelatihan Vokasi bagi calon PRT dan PRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pembekalan kompetensi kerja (skilling), alih kompetensi kerja (reskilling), dan/atau peningkatan kompetensi kerja (upskilling) dalam lingkup Pekerjaan Kerumahtanggaan".

Bagi calon PRT, biaya pelatihan vokasi lewat swasta sepenuhnya ditanggung P3RT atau pihak penyalur. Sedangkan bagi PRT, biaya vokasi diberikan pemberi kerja.

"Pembiayaan Pelatihan Vokasi bagi calon PRT dan PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7) tidak dibebankan kepada calon PRT dan PRT," demikian bunyi Pasal 24.

5. Ketentuan P3RT

P3RT merupakan Perusahaan Pemberi Pekerja Rumah Tangga yang wajib memiliki izin usaha dari pemerintah.

Pasal 28 mengatur larangan bagi P3RT, mulai dari memotong upah atau memungut biaya dalam bentuk atau alasan apapun dari calon PRT. P3RT juga dilarang menahan dokumen apapun milik PRT.

Selain itu, P3RT juga dilarang untuk menempatkan PRT di badan usaha atau lembaga yang bukan milik perorangan; P3RT dilarang memaksa PRT terikat perjanjian penempatan setelah masa penempatan berakhir.

Sanksi atas larangan itu mulai dari teguran, peringatan tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin.

6. Skema penyelesaian perselisihan

UU PPRT juga mengatur skema penyelesaian perselisihan antara PRT, Pemberi Kerja, maupun P3RT atau penyalur, yang dianjurkan dengan musyawarah mufakat.

Namun, jika tak bisa melalui musyawarah mufakat, penyelesaian perselisihan bisa melakukan RT RW, yang bisa dilanjut pada instansi pemerintahan terkait atau bidang ketenagakerjaan selaku mediator yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

"Mediator harus menangani dan menyelesaikan Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengaduan diterima; Selain anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mediator dapat mengeluarkan keputusan," bunyi Pasal 32 ayat 3 dan 4.

Pekerja rumah tangga (PRT) kini berhak mendapat fasilitas jaminan sosial dari pemberi kerja setelah DPR RI mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi undang-undang. Fasilitas itu berupa iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan tidak hanya BPJS Kesehatan, pekerja rumah tangga juga dapat memperoleh fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.

"Kemudian kalau untuk mekanisme jaminan sosial itu nanti akan diberikan oleh kami, dari pemberi kerja, kepada si pekerja. Misalkan jaminan sosialnya berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Afriansyah dalam video YouTube CNN Indonesia berjudul "Janji Perlindungan Dalam UU PPRT: Realita Atau Sekadar Wacana?", dikutip Kamis (23/4).

Ketentuan soal jaminan sosial hingga kesehatan tertuang dalam Pasal 15 Bab V tentang Hak dan Kewajiban PRT yang menyebutkan 14 hak yang didapat PRT.

Beberapa di antaranya mulai dari bisa menjalankan ibadah, bekerja dengan waktu yang manusiawi, mendapat upah, cuti, hingga waktu istirahat.

Selain itu, PRT juga berhak mendapatkan tunjangan hari raya, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga bantuan sosial dari pemerintah pusat.

Pasal 16 menyebutkan, jaminan sosial kesehatan bagi PRT yang dimaksud adalah bantuan iuran yang ditanggung pemerintah pusat atau daerah yang diatur ketentuan perundang-undangan. Sementara, jika PRT tak termasuk penerima, bantuan iuran ditanggung pemberi kerja dan diketahui RT/RW.

Sementara itu, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PRT dalam pasal yang sama sepenuhnya ditanggung pemberi kerja.

"Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h ditanggung Pemberi Kerja sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja," demikian ayat 4 Pasal 16.

Undang-undang ini nantinya masih akan memiliki turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur hal teknis.

Selain soal hak jaminan sosial dan kesehatan, ada beberapa poin penting dalam undang-undang ini:

Calon pekerja rumah tanggan harus berusia minimal 18 tahun saat direktrut pemberi kerja. Ketentuan itu sebagai satu dari dua syarat sisanya yakni, memiliki KTP, dan memiliki surat keterangan sehat.

Syarat perekrutan diatur dalam Pasal 5 tentang persyaratan calon PRT yang berbunyi:

Persyaratan calon PRT yang direkrut sebagai berikut: a). berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; b). memiliki kartu tanda penduduk elektronik; dan c). memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan.

Perekrutan PRT bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 7 menyebutkan, perekrutan tidak langsung dilakukan melalui Perusahaan Pemberi Pekerja Rumah Tangga (P3RT).

Lewat perekrutan P3RT, PRT berhak menerima perjanjian kerja sama penempatan yang isinya meliputi: identitas para pihak, hak dan kewajiban, lingkup atau tugas pekerjaan, jaminan upah, hingga jaminan penempatan.

Bab VI RUU PPRT mengatur soal vokasi bagi PRT atau calon PRT. Pasal 23 ayat 2 menyebutkan, vokasi diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah, di bawah kementerian atau dinas terkait.

Selain keduanya, pelatihan vokasi juga bisa dilakukan oleh pihak swasta.

"Pelatihan Vokasi bagi calon PRT dan PRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pembekalan kompetensi kerja (skilling), alih kompetensi kerja (reskilling), dan/atau peningkatan kompetensi kerja (upskilling) dalam lingkup Pekerjaan Kerumahtanggaan".

Bagi calon PRT, biaya pelatihan vokasi lewat swasta sepenuhnya ditanggung P3RT atau pihak penyalur. Sedangkan bagi PRT, biaya vokasi diberikan pemberi kerja.

"Pembiayaan Pelatihan Vokasi bagi calon PRT dan PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7) tidak dibebankan kepada calon PRT dan PRT," demikian bunyi Pasal 24.

P3RT merupakan Perusahaan Pemberi Pekerja Rumah Tangga yang wajib memiliki izin usaha dari pemerintah.

Pasal 28 mengatur larangan bagi P3RT, mulai dari memotong upah atau memungut biaya dalam bentuk atau alasan apapun dari calon PRT. P3RT juga dilarang menahan dokumen apapun milik PRT.

Selain itu, P3RT juga dilarang untuk menempatkan PRT di badan usaha atau lembaga yang bukan milik perorangan; P3RT dilarang memaksa PRT terikat perjanjian penempatan setelah masa penempatan berakhir.

Sanksi atas larangan itu mulai dari teguran, peringatan tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin.

UU PPRT juga mengatur skema penyelesaian perselisihan antara PRT, Pemberi Kerja, maupun P3RT atau penyalur, yang dianjurkan dengan musyawarah mufakat.

Namun, jika tak bisa melalui musyawarah mufakat, penyelesaian perselisihan bisa melakukan RT RW, yang bisa dilanjut pada instansi pemerintahan terkait atau bidang ketenagakerjaan selaku mediator yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

"Mediator harus menangani dan menyelesaikan Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengaduan diterima; Selain anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mediator dapat mengeluarkan keputusan," bunyi Pasal 32 ayat 3 dan 4.

[Gambas:Youtube]

DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dibawa ke paripurna. Regulasi ini memuat 12 poin kunci untuk memperkuat perlindungan PRT.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah bersama DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) pada 21 April 2026.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat menyatakan masih menunggu aturan turunan sebelum mengimplementasikan beleid tersebut di daerah.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan pelaksanaan teknis akan mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat.

"Implementasinya masih menunggu sosialisasi dan aturan turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri sebagai pedoman pelaksanaan," ucap dia, Rabu (22/4/2026).

Setelah regulasi turunan terbit, Disnakertrans Jabar akan mengkaji lebih lanjut penerapannya, termasuk kemungkinan penyesuaian dengan kondisi dan kearifan lokal.

Namun, penyusunan aturan tambahan di tingkat daerah akan dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

"Semua akan dipelajari terlebih dahulu agar sinkron dengan aturan yang sudah ada," kata Firman.

Dengan disahkannya UU PPRT, status pekerja rumah tangga yang sebelumnya masuk sektor informal kini beralih menjadi formal. Perubahan ini dinilai akan memperkuat sistem pendataan serta pengawasan oleh pemerintah daerah.

"Ke depan, pekerja rumah tangga akan mulai masuk dalam sistem pendataan dan pengawasan ketenagakerjaan," ujarnya.

UU PPRT juga mengatur sejumlah aspek mendasar, di antaranya hak pekerja untuk memperoleh jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, batas usia minimum 18 tahun, serta akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi.

Selain itu, proses perekrutan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) yang wajib berbadan hukum dan berizin.

Perusahaan tersebut juga dilarang memotong upah pekerja. Pengawasan pelaksanaan aturan ini akan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, termasuk peran masyarakat di tingkat lingkungan seperti RT dan RW untuk mencegah potensi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

UU PPRT juga memberi masa transisi, di mana pekerja yang sudah bekerja sebelum aturan berlaku tetap diakui haknya, meskipun belum memenuhi batas usia minimum.

Adapun seluruh peraturan pelaksana ditargetkan rampung paling lambat satu tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menandai babak baru dalam perlindungan tenaga kerja domestik, setelah lebih dari dua dekade tertunda.

Namun, keberhasilan UU PPRT tidak hanya ditentukan oleh pengesahan. Regulasi ini diharapkan mampu mengakhiri praktik kerja tanpa kepastian hukum yang selama ini dialami pekerja rumah tangga (PRT).

Efektivitas aturan tersebut masih menjadi perdebatan. Sejumlah kalangan menilai regulasi ini baru sebatas langkah awal, sementara tantangan besar masih menanti di tahap implementasi.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyebut pengesahan UU PPRT patut diapresiasi sebagai capaian penting pemerintah dan DPR. Setidaknya UU ini memberikan dasar hukum yang selama ini kosong, terutama dalam mengakui hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja, yang sebelumnya cenderung dianggap sebagai relasi informal semata.

Dengan adanya payung hukum, menurutnya, potensi akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan dasar menjadi lebih terbuka.

Namun, Timboel mengingatkan pendekatan perlindungan dalam UU ini masih menyisakan sejumlah kelemahan mendasar. Salah satunya, mekanisme penentuan hak yang banyak diserahkan pada kesepakatan para pihak.

"Kalau kesepakatan upah diserahkan pada perjanjian, sementara posisi pemberi kerja lebih kuat, maka berpotensi terjadi ketidakadilan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/4).

Tanpa adanya standar minimum yang jelas, ia memandang negara berisiko tidak hadir secara efektif dalam melindungi kelompok pekerja rentan. Dalam kondisi tersebut, relasi kerja bisa kembali bergantung pada mekanisme pasar yang tidak selalu berpihak pada pekerja.

Selain itu, Timboel juga menyoroti belum rincinya pengaturan teknis dalam UU, terutama terkait jam kerja, waktu istirahat, dan aspek keselamatan kerja.

"Misalnya soal batas jam kerja, waktu istirahat yang layak, sampai perlindungan keselamatan kerja itu belum diatur secara detail. Padahal ini penting, apalagi untuk pekerja yang tinggal di rumah majikan," ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya kejelasan implementasi jaminan sosial bagi PRT, termasuk mekanisme pendaftaran dan pembagian kewajiban iuran antara pekerja dan pemberi kerja. Tanpa sistem yang jelas, hak tersebut berpotensi sulit direalisasikan di lapangan.

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai UU PPRT ini sebagai bentuk pengakuan negara yang telah lama tertunda.

"Untuk pertama kalinya negara mengakui PRT sebagai pekerja yang memiliki hak. Ini bukan sekadar regulasi, tapi koreksi atas ketidakadilan struktural yang selama ini dibiarkan," ujar Presiden ASPIRSI Mirah Sumirat.

Ia menegaskan keberadaan UU ini penting untuk memastikan pekerja rumah tangga memiliki hak dasar, mulai dari upah, jaminan sosial, hingga perlindungan dari kekerasan. Namun, pengakuan tersebut tidak boleh berhenti di level normatif.

"RUU ini bukan hadiah, melainkan kewajiban negara," tegasnya.

Mirah menyoroti sejumlah celah krusial dalam aturan, terutama tidak adanya standar upah minimum yang berpotensi membuka ruang eksploitasi, mulai dari masalah upah, pengawasan hingga sanksi.

"Tidak adanya standar upah minimum membuat pekerja rumah tangga rentan mengalami eksploitasi terselubung. Di sisi lain, mekanisme pengawasan yang diserahkan ke RT/RW berpotensi tidak berjalan efektif, sementara sanksi yang ada juga belum cukup tegas untuk menindak pelanggaran berat. Relasi yang kerap dibingkai sebagai 'kekeluargaan' pun masih menyisakan celah terjadinya pelanggaran," ujarnya.

Selain itu, ia menilai ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pemberi kerja masih menjadi tantangan utama dalam implementasi aturan.

"Posisi kedua pihak tidak setara. Karena itu negara tidak boleh netral dan harus berpihak pada yang lebih rentan," kata Mirah.

Ia juga menyoroti pengaturan hak pekerja dalam Pasal 15 yang mencakup upah, istirahat, cuti, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman. Pasal tersebut masih menyisakan celah karena tidak disertai standar minimum yang jelas sehingga berpotensi menjadi ketidakadilan yang dilegalkan. Padahal, negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya perlindungan kepada mekanisme kesepakatan yang rentan bias.

"Negara tidak boleh lagi bersembunyi di balik alasan budaya kekeluargaan untuk membiarkan pekerja rumah tangga dieksploitasi. RUU ini harus menjadi alat perlindungan nyata, bukan sekadar legitimasi ketimpangan," tegasnya.

Di sisi lain, regulasi ini dinilai tetap memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. PRT memperoleh kepastian hak, sementara pemberi kerja mendapatkan kejelasan hubungan kerja. Namun, tanpa batas minimum yang jelas, relasi kerja berpotensi kembali mengikuti mekanisme pasar yang tidak selalu adil bagi pekerja.

Selain substansi, kesiapan implementasi menjadi pekerjaan rumah besar. Sejumlah aspek dinilai belum siap, mulai dari pendataan pekerja hingga sistem pengawasan. Mirah menilai tanpa langkah konkret, regulasi ini berisiko tidak efektif di lapangan.

"Kalau ini tidak disiapkan, maka RUU ini berisiko hanya menjadi dokumen normatif tanpa daya paksa," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi landasan yuridis bagi pelindungan pekerja rumah tangga (PRT).

"Pengesahan Rancangan UU PPRT ini diharapkan dapat menjadi landasan yuridis dalam pelindungan pekerja rumah tangga di Indonesia," kata Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Adapun pengesahan RUU PPRT dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa ini, lanjut dia, mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun dalam menghadirkan kepastian payung hukum pelindungan dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga.

"Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras telah menyelesaikan pembahasan RUU PPRT," ujar Wamenaker.

Pria yang akrab disapa Ferry itu menyampaikan sejumlah materi muatan yang diatur dalam UU PPRT.

Pertama, adalah perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumahtanggaan, dan hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja yang didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian kerja.

Lebih lanjut, regulasi ini mencakup hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, pemberi kerja, serta perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT).

"Selain itu, pelatihan vokasi bagi calon pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga, perizinan berusaha bagi P3RT, dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelindungan pekerja rumah tangga," kata Ferry.

Dalam aturan tersebut juga memuat penyelesaian perselisihan antara pemberi kerja, pekerja rumah tangga, dan/atau P3RT hingga peran serta masyarakat dalam pelindungan pekerja rumah tangga.

Di sisi lain, Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas menegaskan pembentukan UU PPRT bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pekerja rumah tangga (PRT) maupun pemberi kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT, serta mengatur hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

"Setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan pendapat fraksi-fraksi, izinkan kami mewakili Presiden RI dalam rapat terhormat ini menyatakan setuju RUU tentang PPRT untuk disahkan menjadi undang-undang," katanya dalam rapat paripurna tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membeberkan progres sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah digodok DPR tahun ini.

Di antara regulasi yang sedang dibahas adalah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Dasco menjelaskan bahwa RUU PPRT masih dalam tahap menerima partisipasi publik.

Langkah itu pun akan terus dilakukan. Seperti saat May Day tahun lalu, DPR kerap berdiskusi dengan sejumlah kelompok buruh, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

"Kemudian kami mendapatkan masukan bahwa dalam Undang-Undang itu lebih banyak menekankan perlindungan kepada PPRT," ujar Dasco pada Selasa (24/2/2026).

Adapun, mulai 15 Maret 2026, partisipasi publik atas RUU PPRT akan dilakukan. Kemudian, dilakukan pembahasan-pembahasan sampai dengan selesai.

"Saya pikir karena Undang-Undang PPRT ini juga meliputi berbagai aspek yang mesti diperhatikan, sehingga partisipasi publiknya harus banyak dan kemudian dikaji dengan mendalam dan pembahasannya dengan cermat," jelasnya.

DPR pun menggodok RUU Perampasan Aset. Saat ini, DPR sedang dalam tahap penyusunan draf naskah akademik.

"Komisi III DPR RI pada saat ini sedang dan sudah belanja masalah dan sedang dalam penyusunan draf naskah akademik dan RUU," ujarnya.

Dasco menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset akan mulai diproses setelah DPR merampungkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, DPR pun akan menggodok Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selepas reses dari 19 Februari 2026 sampai dengan 19 Maret 2026, DPR sepakat melalui Rapim bahwa Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan akan mulai dijalankan dengan menggelar partisipasi publik di DPR.

"Kemudian juga mengadakan pertemuan-pertemuan serta membentuk tim dengan federasi-federasi serikat buruh," ujar Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA — Tonggak sejarah baru terukir usai DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang pada Selasa (21/4/2026), atau tepat pada peringatan Hari Kartini.

Tak hanya lantaran menunjukkan pengakuan dan juga perlindungan bagi para PRT demi penghargaan atas kemanusiaan yang beradab, pengesahan UU PPRT dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 juga mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun.