Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menandai babak baru dalam perlindungan tenaga kerja domestik, setelah lebih dari dua dekade tertunda.

Namun, keberhasilan UU PPRT tidak hanya ditentukan oleh pengesahan. Regulasi ini diharapkan mampu mengakhiri praktik kerja tanpa kepastian hukum yang selama ini dialami pekerja rumah tangga (PRT).

Efektivitas aturan tersebut masih menjadi perdebatan. Sejumlah kalangan menilai regulasi ini baru sebatas langkah awal, sementara tantangan besar masih menanti di tahap implementasi.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyebut pengesahan UU PPRT patut diapresiasi sebagai capaian penting pemerintah dan DPR. Setidaknya UU ini memberikan dasar hukum yang selama ini kosong, terutama dalam mengakui hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja, yang sebelumnya cenderung dianggap sebagai relasi informal semata.

Dengan adanya payung hukum, menurutnya, potensi akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan dasar menjadi lebih terbuka.

Namun, Timboel mengingatkan pendekatan perlindungan dalam UU ini masih menyisakan sejumlah kelemahan mendasar. Salah satunya, mekanisme penentuan hak yang banyak diserahkan pada kesepakatan para pihak.

"Kalau kesepakatan upah diserahkan pada perjanjian, sementara posisi pemberi kerja lebih kuat, maka berpotensi terjadi ketidakadilan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/4).

Tanpa adanya standar minimum yang jelas, ia memandang negara berisiko tidak hadir secara efektif dalam melindungi kelompok pekerja rentan. Dalam kondisi tersebut, relasi kerja bisa kembali bergantung pada mekanisme pasar yang tidak selalu berpihak pada pekerja.

Selain itu, Timboel juga menyoroti belum rincinya pengaturan teknis dalam UU, terutama terkait jam kerja, waktu istirahat, dan aspek keselamatan kerja.

"Misalnya soal batas jam kerja, waktu istirahat yang layak, sampai perlindungan keselamatan kerja itu belum diatur secara detail. Padahal ini penting, apalagi untuk pekerja yang tinggal di rumah majikan," ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya kejelasan implementasi jaminan sosial bagi PRT, termasuk mekanisme pendaftaran dan pembagian kewajiban iuran antara pekerja dan pemberi kerja. Tanpa sistem yang jelas, hak tersebut berpotensi sulit direalisasikan di lapangan.

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai UU PPRT ini sebagai bentuk pengakuan negara yang telah lama tertunda.

"Untuk pertama kalinya negara mengakui PRT sebagai pekerja yang memiliki hak. Ini bukan sekadar regulasi, tapi koreksi atas ketidakadilan struktural yang selama ini dibiarkan," ujar Presiden ASPIRSI Mirah Sumirat.

Ia menegaskan keberadaan UU ini penting untuk memastikan pekerja rumah tangga memiliki hak dasar, mulai dari upah, jaminan sosial, hingga perlindungan dari kekerasan. Namun, pengakuan tersebut tidak boleh berhenti di level normatif.

"RUU ini bukan hadiah, melainkan kewajiban negara," tegasnya.

Mirah menyoroti sejumlah celah krusial dalam aturan, terutama tidak adanya standar upah minimum yang berpotensi membuka ruang eksploitasi, mulai dari masalah upah, pengawasan hingga sanksi.

"Tidak adanya standar upah minimum membuat pekerja rumah tangga rentan mengalami eksploitasi terselubung. Di sisi lain, mekanisme pengawasan yang diserahkan ke RT/RW berpotensi tidak berjalan efektif, sementara sanksi yang ada juga belum cukup tegas untuk menindak pelanggaran berat. Relasi yang kerap dibingkai sebagai 'kekeluargaan' pun masih menyisakan celah terjadinya pelanggaran," ujarnya.

Selain itu, ia menilai ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pemberi kerja masih menjadi tantangan utama dalam implementasi aturan.

"Posisi kedua pihak tidak setara. Karena itu negara tidak boleh netral dan harus berpihak pada yang lebih rentan," kata Mirah.

Ia juga menyoroti pengaturan hak pekerja dalam Pasal 15 yang mencakup upah, istirahat, cuti, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman. Pasal tersebut masih menyisakan celah karena tidak disertai standar minimum yang jelas sehingga berpotensi menjadi ketidakadilan yang dilegalkan. Padahal, negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya perlindungan kepada mekanisme kesepakatan yang rentan bias.

"Negara tidak boleh lagi bersembunyi di balik alasan budaya kekeluargaan untuk membiarkan pekerja rumah tangga dieksploitasi. RUU ini harus menjadi alat perlindungan nyata, bukan sekadar legitimasi ketimpangan," tegasnya.

Di sisi lain, regulasi ini dinilai tetap memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. PRT memperoleh kepastian hak, sementara pemberi kerja mendapatkan kejelasan hubungan kerja. Namun, tanpa batas minimum yang jelas, relasi kerja berpotensi kembali mengikuti mekanisme pasar yang tidak selalu adil bagi pekerja.

Selain substansi, kesiapan implementasi menjadi pekerjaan rumah besar. Sejumlah aspek dinilai belum siap, mulai dari pendataan pekerja hingga sistem pengawasan. Mirah menilai tanpa langkah konkret, regulasi ini berisiko tidak efektif di lapangan.

"Kalau ini tidak disiapkan, maka RUU ini berisiko hanya menjadi dokumen normatif tanpa daya paksa," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM hak buruh di China menemukan bukti eksploitasi pekerja dalam rantai pasokan Labubu, mainan boneka berbulu yang mendunia dan masih viral hingga saat ini.

Labubu, karakter monster kecil bergigi yang dibuat oleh perusahaan mainan China Pop Mart, telah menjadi salah satu ekspor budaya terpopuler China dalam setahun belakangan.

Pada paruh pertama 2025 saja, lini mainan "Monster", yang termasuk Labubu, menghasilkan penjualan sebesar 4,8 miliar yuan atau sekitar US$684 juta untuk perusahaan yang terdaftar di Hong Kong tersebut.

Pada Agustus, kepala eksekutif dan pendiri Pop Mart, Wang Ning, mengatakan perusahaan tersebut berada di jalurnya untuk mencapai pendapatan US$2,8 miliar pada tahun 2025.

Namun, terdapat fakta gelap di balik kesuksesannya. Dilansir The Guardian, berdasarkan hasil investigasi oleh China Labor Watch (CLW), sebuah LSM yang berbasis di New York, salah satu pemasok Pop Mart untuk Labubu telah terlibat dalam praktik eksploitatif di tempat kerja.

Praktik tersebut meliputi pekerja yang dipaksa menandatangani kontrak kosong, pekerja berusia 16 dan 17 tahun dipekerjakan tanpa perlindungan khusus bagi pekerja muda yang diwajibkan oleh hukum China, pelatihan kesehatan dan keselamatan yang tidak memadai, dan pelanggaran hak buruh lainnya di pabrik di provinsi Jiangxi, China tenggara.

CLW mengirimkan penyelidik ke Shunjia Toys di kabupaten Xinfeng, Jiangxi, sebuah pabrik yang mempekerjakan lebih dari 4.500 orang, selama tiga bulan pada tahun 2025.

Para peneliti mewawancarai lebih dari 50 karyawan, termasuk tiga orang di bawah usia 18 tahun. Semua pekerja tersebut bekerja secara eksklusif untuk Labubu.

Para peneliti menemukan bahwa pabrik tersebut mempekerjakan pekerja berusia 16 hingga 18 tahun, yang legal menurut hukum China, tetapi hanya dengan perlindungan khusus seperti larangan pekerjaan berbahaya atau berat.

Para pekerja berusia 16 hingga 18 tahun di Shunjia telah ditugaskan pada posisi jalur perakitan standar tanpa perbedaan beban kerja atau target produksi dibandingkan dengan pekerja dewasa.

“Para pekerja di bawah umur juga umumnya tidak memahami sifat kontrak yang mereka tandatangani, dan tidak memiliki konsep yang jelas tentang status hukum mereka ketika ditanya,” kata laporan CLW.

Investigasi tersebut juga menemukan bahwa para pekerja secara rutin menandatangani kontrak kerja kosong. CLW mengatakan para pekerja diminta untuk mengisi detail pribadi mereka pada kontrak kerja, sementara detail kondisi kerja, seperti jangka waktu kontrak, isi pekerjaan, gaji, dan detail asuransi sosial dibiarkan "kosong dan tidak dijelaskan".

"Para pekerja diberi waktu tidak lebih dari lima menit untuk menyelesaikan proses tersebut dan secara eksplisit diberitahu untuk tidak membaca atau mengisi bagian lain," lapor CLW.

Dengan permintaan mainan tersebut yang melonjak, para pekerja mengatakan mereka diberi target produksi yang tidak realistis, dengan tim yang terdiri dari 25-30 pekerja diharuskan untuk merakit setidaknya 4.000 Labubu per hari.

Hukum ketenagakerjaan China membatasi lembur bulanan hingga 36 jam, tetapi CLW menemukan bahwa para pekerja sering bekerja lebih dari 100 jam tambahan setiap bulan.

Shunjia Toys sendiri memiliki kapasitas produksi resmi 12 juta mainan per tahun, dengan rencana yang diumumkan pada akhir tahun 2025 untuk memperluasnya menjadi 33 juta.

Angka tersebut mewakili sebagian kecil dari keseluruhan produksi Labubu, yang menurut Pop Mart tahun lalu mencapai sekitar 30 juta unit per bulan.

Perusahaan ini bekerja sama dengan sejumlah mitra manufaktur lokal di China dan Asia Tenggara, dengan tambahan mitra baru di Meksiko seiring dengan melonjaknya permintaan.