JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mengecam keras tindakan penganiayaan yang dialami seorang WNI berprofesi asisten rumah tangga berinisial YY di Malaysia. Ia meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk melobi agar para pelaku dapat dihukum maksimal oleh otoritas Malaysia.

Deng Ical, sapaan akrabnya, meminta agar para pelaku dijatuhi hukuman berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Malaysia. Pasalnya, tindakan pelaku dinilai tidak manusiawi dan tak dapat ditoleransi.

"Kami mengutuk keras tindakan kekerasan yang dialami saudari YY. Perbuatan tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi dan tidak dapat ditoleransi. Para pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap pekerja migran,” kata Deng Ical dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Selain itu, Deng Ical juga meminta, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan dan melakukan langkah-langkah diplomasi untuk memastikan keadilan bagi korban.

“Saya meminta Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan Indonesia di Malaysia untuk melakukan diplomasi dan lobi secara maksimal agar proses hukum berjalan transparan dan para pelaku dihukum berat sesuai aturan yang berlaku di Malaysia,” ujarnya.

Deng Ical juga menekankan pentingnya pendampingan hukum yang optimal bagi korban. Ia berharap tim kuasa hukum yang mendampingi YY dapat menghadirkan bukti-bukti yang kuat di persidangan sehingga dapat meyakinkan majelis hakim mengenai tingkat kejahatan yang dilakukan para pelaku.

“Para pengacara yang mendampingi korban harus bekerja keras mengungkap seluruh fakta dan bukti yang ada. Dengan bukti yang kuat, hakim akan memiliki dasar yang kokoh untuk menjatuhkan hukuman berat kepada para pelaku,” tegasnya.

Selain itu, Deng Ical meminta pemerintah terus meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri, termasuk memastikan adanya mekanisme pengaduan dan pendampingan yang cepat ketika PMI menghadapi masalah hukum maupun tindak kekerasan.

“Keselamatan dan perlindungan pekerja migran harus menjadi prioritas. Negara harus hadir untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan dan keadilan,” tegasnya.

Sekedar informasi, kasus penganiayaan terhadap PMI menjadi perhatian publik setelah video kekerasan terhadap korban beredar luas di media sosial.

Dalam video yang beredar pada Minggu (14/6/2026), tampak seorang wanita yang diduga korban duduk di sofa sambil menerima pukulan bertubi-tubi dari seorang pria berkaus biru. Korban terlihat mengerang kesakitan dan tidak melakukan perlawanan.

Diketahui, Kepolisian Malaysia telah menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap YY.

JAKARTA - Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan mantan Asisten Rumah Tangga (ART) nya Herawati ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan yang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tersebut menuai kritik karena dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil.

Akademisi sekaligus pengamat hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan, menilai laporan itu tidak layak dilanjutkan ke proses hukum. Anggota Kompolnas 2012-2016 ini menilai pengaduan tersebut berpotensi menimbulkan kesan adanya arogansi majikan terhadap mantan pekerjanya.

"Kami melihat perkara majikan melaporkan mantan ART tidak layak dilanjutkan karena penyidik bisa saja dituduh tidak memberikan rasa keadilan. Sebaliknya, kami meminta penyidik kepolisian mengedepankan pendekatan restorative justice (RJ) daripada memprosesnya secara pidana," ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Dosen mata kuliah Hukum Kepolisian dan Kriminalistik menegaskan setiap penegakan hukum harus mempertimbangkan rasa keadilan dan dilakukan secara proporsional. Edi juga mengingatkan agar proses hukum tidak justru menimbulkan persepsi bahwa pihak yang memiliki kekuasaan atau kemampuan ekonomi lebih tinggi menggunakan instrumen hukum untuk menekan pihak yang lebih lemah seperti ART.

Direktur Eksekutif Lemkapi ini menegaskan pentingnya pendekatan RJ dalam kasus-kasus serupa. "Pendekatan restorative justice harus tetap di kedepankan agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat kecil. Penyidik kepolisian harus berhati-hati ketika menangani laporan majikan terhadap mantan pembantunya," katanya.

Lihat video: Andre Taulany dan Erin Wartia Akhirnya Sepakat Cerai Secara Damai



Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga menyoroti penggunaan UU PDP dalam kasus tersebut. Tuduhan terhadap Hera tersebut sangat tidak tepat karena data pribadi dalam UU PDP pada prinsipnya berkaitan dengan identitas personal seperti KTP, KK, NPWP, data kesehatan, rekening, dan data biometrik

“Komisi III DPR menilai penggunaan UU PDP dalam perkara Hera mantan ART Erin Wartia tidak tepat,” katanya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komis III DPR RI Ahmad Sahroni buka suara menanggapi fakta baru yang terungkap dalam tragedi dua Asisten Rumah Tangga (ART) yang melompat dari lantai 4 indekos majikan di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Sebab, salah satu ART yang tewas dalam peristiwa itu ternyata masih di bawah umur, yaitu berusia 15 tahun.

Sahroni meminta polisi mengusut tuntas. Politikus Partai Nasdem itu menilai, polisi perlu membuka potensi unsur pidana dari sisi pemberi kerja dan penyalur kerja.

"Saya minta kepolisian mengusut tuntas bukan hanya peristiwanya, tapi juga menelusuri tanggung jawab majikan, pemilik kos, hingga pihak penyalur ART. Fakta bahwa salah satu korban masih berusia di bawah umur, 15 tahun, menunjukkan ada pelanggaran serius yang terjadi," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Menurut Sahroni, dugaan adanya tekanan hingga korban nekat melompat juga harus didalami karena ini bisa mengarah pada pelanggaran HAM. "Jika unsurnya memenuhi, harus dibawa ke ranah pidana."

Setelah UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) disahkan, Sahroni menilai penegak hukum kini punya cakupan yang lebih luas dalam mendalami kasus yang melibatkan pekerja rumah tangga seperti ini.

"Apalagi sekarang kita sudah memiliki UU PPRT. Artinya tidak ada lagi alasan bagi penegak hukum untuk ragu bertindak memberikan keadilan bagi para pekerja rumah tangga."

Menurutnya, kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk menindak tegas para pihak yang menyelewengkan aturan, sekaligus memastikan perlindungan nyata bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Diketahui, fakta baru terungkap dalam tragedi 2 ART yang melompat dari lantai 4 indekos majikan di kawasan Benhil, Jakarta Pusat. Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo menyebut salah satu ART yang tewas dalam peristiwa itu ternyata masih di bawah umur, yaitu berusia 15 tahun. Kini kasus tersebut tengah ditangani Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Pekerja rumah tangga (PRT) kini berhak mendapat fasilitas jaminan sosial dari pemberi kerja setelah DPR RI mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi undang-undang. Fasilitas itu berupa iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan tidak hanya BPJS Kesehatan, pekerja rumah tangga juga dapat memperoleh fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.

"Kemudian kalau untuk mekanisme jaminan sosial itu nanti akan diberikan oleh kami, dari pemberi kerja, kepada si pekerja. Misalkan jaminan sosialnya berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Afriansyah dalam video YouTube CNN Indonesia berjudul "Janji Perlindungan Dalam UU PPRT: Realita Atau Sekadar Wacana?", dikutip Kamis (23/4).

Ketentuan soal jaminan sosial hingga kesehatan tertuang dalam Pasal 15 Bab V tentang Hak dan Kewajiban PRT yang menyebutkan 14 hak yang didapat PRT.

Beberapa di antaranya mulai dari bisa menjalankan ibadah, bekerja dengan waktu yang manusiawi, mendapat upah, cuti, hingga waktu istirahat.

Selain itu, PRT juga berhak mendapatkan tunjangan hari raya, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga bantuan sosial dari pemerintah pusat.

Pasal 16 menyebutkan, jaminan sosial kesehatan bagi PRT yang dimaksud adalah bantuan iuran yang ditanggung pemerintah pusat atau daerah yang diatur ketentuan perundang-undangan. Sementara, jika PRT tak termasuk penerima, bantuan iuran ditanggung pemberi kerja dan diketahui RT/RW.

Sementara itu, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PRT dalam pasal yang sama sepenuhnya ditanggung pemberi kerja.

"Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h ditanggung Pemberi Kerja sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja," demikian ayat 4 Pasal 16.

Undang-undang ini nantinya masih akan memiliki turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur hal teknis.

Selain soal hak jaminan sosial dan kesehatan, ada beberapa poin penting dalam undang-undang ini:

Calon pekerja rumah tanggan harus berusia minimal 18 tahun saat direktrut pemberi kerja. Ketentuan itu sebagai satu dari dua syarat sisanya yakni, memiliki KTP, dan memiliki surat keterangan sehat.

Syarat perekrutan diatur dalam Pasal 5 tentang persyaratan calon PRT yang berbunyi:

Persyaratan calon PRT yang direkrut sebagai berikut: a). berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; b). memiliki kartu tanda penduduk elektronik; dan c). memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan.

Perekrutan PRT bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 7 menyebutkan, perekrutan tidak langsung dilakukan melalui Perusahaan Pemberi Pekerja Rumah Tangga (P3RT).

Lewat perekrutan P3RT, PRT berhak menerima perjanjian kerja sama penempatan yang isinya meliputi: identitas para pihak, hak dan kewajiban, lingkup atau tugas pekerjaan, jaminan upah, hingga jaminan penempatan.

Bab VI RUU PPRT mengatur soal vokasi bagi PRT atau calon PRT. Pasal 23 ayat 2 menyebutkan, vokasi diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah, di bawah kementerian atau dinas terkait.

Selain keduanya, pelatihan vokasi juga bisa dilakukan oleh pihak swasta.

"Pelatihan Vokasi bagi calon PRT dan PRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pembekalan kompetensi kerja (skilling), alih kompetensi kerja (reskilling), dan/atau peningkatan kompetensi kerja (upskilling) dalam lingkup Pekerjaan Kerumahtanggaan".

Bagi calon PRT, biaya pelatihan vokasi lewat swasta sepenuhnya ditanggung P3RT atau pihak penyalur. Sedangkan bagi PRT, biaya vokasi diberikan pemberi kerja.

"Pembiayaan Pelatihan Vokasi bagi calon PRT dan PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7) tidak dibebankan kepada calon PRT dan PRT," demikian bunyi Pasal 24.

P3RT merupakan Perusahaan Pemberi Pekerja Rumah Tangga yang wajib memiliki izin usaha dari pemerintah.

Pasal 28 mengatur larangan bagi P3RT, mulai dari memotong upah atau memungut biaya dalam bentuk atau alasan apapun dari calon PRT. P3RT juga dilarang menahan dokumen apapun milik PRT.

Selain itu, P3RT juga dilarang untuk menempatkan PRT di badan usaha atau lembaga yang bukan milik perorangan; P3RT dilarang memaksa PRT terikat perjanjian penempatan setelah masa penempatan berakhir.

Sanksi atas larangan itu mulai dari teguran, peringatan tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin.

UU PPRT juga mengatur skema penyelesaian perselisihan antara PRT, Pemberi Kerja, maupun P3RT atau penyalur, yang dianjurkan dengan musyawarah mufakat.

Namun, jika tak bisa melalui musyawarah mufakat, penyelesaian perselisihan bisa melakukan RT RW, yang bisa dilanjut pada instansi pemerintahan terkait atau bidang ketenagakerjaan selaku mediator yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

"Mediator harus menangani dan menyelesaikan Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengaduan diterima; Selain anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mediator dapat mengeluarkan keputusan," bunyi Pasal 32 ayat 3 dan 4.

[Gambas:Youtube]

 

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang (UU). Penetapan setelah mendapat persetujuan dalam pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Selasa (21/4/2026).

Norma baru ini akan menjadi payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. Salah satu poin krusial yang diatur dalam UU PPRT adalah kepastian akses terhadap jaminan sosial, yang selama ini sering diabaikan oleh pemberi kerja.

Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Sekretaris Fraksi NasDem DPR Ahmad Sahroni meminta seluruh penegak hukum menerapkannya secara maksimal. Semata-mata untuk memastikan hak para pekerja rumah tangga.

“Alhamdulillah, akhirnya perjuangan kami di Fraksi NasDem yang sudah menyuarakan RUU ini lebih dari 10 tahun lalu berbuah hasil dengan disahkannya UU PPRT,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

“Ini adalah tonggak penting karena selama ini para pekerja rumah tangga bekerja tanpa payung hukum yang jelas. Selanjutnya, tinggal penegakan UU-nya yang harus dipastikan maksimal. Tidak boleh ada lagi pekerja rumah tangga yang tidak dibayar haknya, didiskriminasi, hingga disiksa,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sahroni pun tidak ingin ada lagi pembiaran intimidasi dan kesewenang-wenangan terhadap para pekerja rumah tangga. “Karena sekarang undang-undangnya sudah ada, maka Kemnaker, kepolisian, dan seluruh penegak hukum harus fokus pada implementasinya,” ujarnya.

“Pastikan tidak ada lagi pekerja rumah tangga yang diperlakukan semena-mena oleh majikannya. Kalau ada, maka mekanisme penyelesaian dan perlindungan hukumnya juga harus berlaku tegas,” pungkas Sahroni.

Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan rencana agar 13 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa bekerja di sektor industri.

Dedi Mulyadi mengatakan, para korban tidak langsung dipulangkan begitu saja. Namun diberikan pembinaan dan pelatihan agar mereka memiliki keterampilan yang jelas saat nanti disalurkan bekerja.

"Dibina dulu, nanti dipersiapkan untuk kerja. Mudah-mudahan mereka nanti kalau sudah kerja kerasan (betah)," katanya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/2/2026).

Saat ini 12 korban yang dipulangkan dari NTT, Rabu (25/2/2026), tinggal sementara di Rumah Perlindungan Sementara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.

Rencananya korban akan diarahkan bekerja di sektor-sektor yang lebih nyata dan memiliki keterampilan spesifik. Di antaranya menjadi tukang jahit, industri pembuatan sepatu, atau menjadi asisten rumah tangga.

"Misalnya jadi tukang jahit, kemudian tukang bikin sepatu di industri, atau jadi asisten rumah tangga. Mudah-mudahan mereka kerasan," katanya.

Sebelum mengikuti pelatihan, para korban akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah itu, mereka akan dipulangkan lebih dulu kepada orangtua masing-masing.

"Sekarang itu mereka nanti mungkin setelah pemeriksaan kesehatan kembali kepada orang tuanya dulu. Nanti habis Lebaran mereka mengikuti pelatihan," katanya.

Program pembinaan ini disiapkan agar para korban memiliki bekal keterampilan dan tidak kembali terjebak dalam praktik perdagangan orang. Terlebih beberapa korban TPPO berasal dari Indramayu, Purwakarta yang saat ini industrinya tengah tumbuh.

SERANG - Ada momen menarik sekaligus sarat makna dalam acara Akad Massal 50.030 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Serang, Banten. Dalam acara tersebut, Prabowo tampak duduk bersebelahan dengan Ayu, seorang Asisten Rumah Tangga (ART), serta Fauzi Nurdian, pedagang seblak.

Kehadiran dan posisi duduk Ayu dan Fauzi di samping Presiden menjadi simbol kuat keberpihakan negara kepada masyarakat kecil. Momen itu menegaskan program rumah subsidi benar-benar menyasar rakyat yang selama ini kerap kesulitan mengakses hunian layak dimana penjual seblak dan ibu ART dengan gajinya bisa mendapatkan rumah.

Seorang ibu rumah tangga dengan penghasilan terbatas dan seorang tukang seblak kini dapat memiliki rumah melalui program perumahan bersubsidi yang digencarkan oleh Presiden Prabowo melalui Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP).

Program ini menjadi bukti bahwa kebijakan perumahan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi juga menjangkau pekerja sektor informal.

Presiden Prabowo menyampaikan rasa gembira atas capaian tersebut, meski mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Jadi sekarang, hari ini saya merasa gembira, walaupun saya sadar perjalanan masih jauh, cita-cita kita masih jauh. 29 juta rakyat kita masih belum punya rumah. Jadi Pak Ara kerja keras, semua menteri kita kompak, kita cari jalannya. Kalau ada kehendak, pasti ada jalan," kata Prabowo, Sabtu (20/12/2025).

Selanjutnya Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan semangat masyarakat yang tidak mengenal menyerah, meski keadaan tidak selalu berpihak.

“Mereka menolak menyerah dengan situasi yang sulit. Kadang-kadang izin, Pak, ada yang single parent. Ada yang suaminya nggak ada kerjaan. Ada yang suaminya sakit. Tapi mereka menolak untuk jadi minta-minta. Tapi mereka bekerja keras, Pak. Bekerja keras. Seperti Ayu, Pak, yang sebelah Bapak, seorang ART,” ungkapnya

“Mungkin kita dulu nggak kebayang, Pak. ART bisa punya rumah, Pak. Dari gajinya, Pak. Hari ini Bapak membuat itu menjadi mungkin dan terjadi. ART bisa punya rumah sendiri. Atas namanya sendiri. Saya pikir ini Indonesia yang mau kita capai, Pak. Indonesia yang berkeadilan,” sambungnya

Momen Presiden duduk berdampingan dengan Ayu dan Fauzi pun menjadi gambaran nyata bahwa program rumah subsidi bukan sekadar angka, melainkan harapan baru bagi rakyat kecil untuk hidup lebih layak dan bermartabat.