Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato panjang dan penuh pesan politik-ekonomi dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang digelar di Monumen Nasional, Jumat (1/5/2026).

Dalam pidato tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya membela buruh, sekaligus memaparkan berbagai kebijakan strategis yang telah dan akan dijalankan pemerintah.

Berikut pidato lengkap Presiden di Hari Buruh:

Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara, marilah kita bersyukur ke hadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan, bisa berkumpul pada hari yang bersejarah ini, 1 Mei, May Day, Hari Buruh seluruh dunia.

Saudara-saudara, hari ini adalah hari perjuangan kaum buruh.

Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir hari ini bersama saudara-saudara sekalian. Ini kehormatan bagi saya. Terima kasih.

Saya merasa bahwa kaum buruh selalu mendukung saya sekian kali dan saya merasa jadi presiden karena dukungan kaum buruh. Kaum tani, kaum nelayan, kaum pekerja seluruh Indonesia. Dan saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dan terutama mereka-mereka yang hidupnya masih sulit. Itu adalah tugas saya. Itu adalah tugas pemerintah yang saya pimpin. Dan itu adalah tekad kami. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam satu tahun ini, saudara-saudara bisa menilai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang saya pimpin adalah kebijakan-kebijakan yang membela seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh.

Saudara-saudara, kita telah mengangkat Ibu Marsinah sebagai Pahlawan Nasional. Dan bulan ini juga, saya akan berangkat ke Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur, untuk meresmikan Museum Perjuangan Buruh yang diberi nama Museum Marsinah.

Saudara-saudara, hari ini saya bisa melaporkan kepada saudara-saudara bahwa kita telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kalau tidak salah, ini adalah perjuangan lama. Perjuangan 22 tahun. Bahkan selama republik berdiri, belum pernah ada undang-undang perlindungan pembantu rumah tangga. Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Belum pernah ada.

Selama ini pekerja-pekerja rumah tangga kita entah dibayar upah berapa, tidak jelas. Sekarang, pertama kali dalam sejarah NKRI, kita sahkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga.

Saudara-saudara, saya terima kasih. Saya terharu. Saya diundang di tengah-tengah saudara-saudara. Karena, karena saya menyadari, saya merasakan, dan sayamenghormati perjuangan saudara-saudara. Seorang yang bekerja dengan badannya, dengan keringatnya, dengan tangannya adalah seorang yang mulia. Seorang bekerja dengan halal. Seorang berjuang untuk anaknya, untuk istrinya. Tiap hari. Seorang yang bekerja dengan jujur.

Pengalaman saya, banyak orang yang tidak jujur. Para pekerja, para petani, para nelayan, justru yang hidupnya susah, mereka adalahorang-orang yang jujur. Orang-orang yang ikhlas. Yang saya sedih, orang semakin tinggi pangkat, banyak yang semakin nggak jelas. Saya heran, semakin pinter, banyak yang pinter, pinter maling. Nggak habis pikir aku. Nggak habis pikir.

Saudara-saudara, saya merasa terpanggil karena saya dari usia muda, saya masuk tentara. Saya masuk tentara ingin menjaga negara ini. Ingin membela negara ini. Ingin membela rakyat saya. Tapi saya kaget begitu saya pensiun, saya lihat kok rakyat saya masih banyak yang susah. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk bangsa ini. Tapi saya melihat banyak elit-elit yang curi uang rakyat. Bukan ini yang saya perjuangkan! Bukan negara yang dirampok oleh maling-maling! Saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar! Saya tidak rela ada ibu-ibu yang tidak bisa memberi susu untuk anaknya!

Saya tidak rela! Pejabat-pejabat pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat justru bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha brengsek, dengan pengusaha-pengusaha serakah!

Saudara-saudara, tapi saya mengajak kita dewasa. Tidak semua pengusaha serakah. Banyak yang bekerja dengan baik. Banyak kita butuh mereka supaya ekonomi hidup. Jangan kita benci sama orang kaya. Tapi kalau kayanya ngerampok.

Saudara-saudara sekalian, saya lima kali pengen jadi presiden. Lima kali. Empat kali gue kalah. Tapi saya merasa, buruh, tani dan nelayan selalu bersama saya, saudara-saudara.

Hanya kita tahu, kadang-kadang merekalah banyak akal. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya saudara memberi mandat kepada saya, dan percayalah, saya akan memberi segalanya untuk membela rakyat saya.

Sisa, sisa hidup saya. Sisahidup saya adalah untuk rakyat saya, saudara-saudara sekalian.

Anda tanya semua menteri saya, saya memberi instruksi, saudara-saudara para menteri, kalau ambil kebijakan, kalau menyusun kebijakan, berpikir, bertanya, apakah ini menguntungkan rakyat kecil atau tidak. Kalau menguntungkan rakyat kecil, laksanakan. Itu sudah benar. Nggak usah ragu-ragu.

Saudara-saudara sekalian, bagaimana ini ada pidato yang bagus sudah disiapkan. Perlu saya

bacakan?

Buruh: (Enggak)

Ini udah bagus ini.Saudara-saudara sekalian. Saya ingin menggambarkanbahwa... ini sudah dibikin ini pidato, gue baca ya?

Saudara-saudara sekalian. Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh.

Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi, saudara-saudara sekalian.

Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih. Negara kita akan membela rakyat Indonesia. Jangan khawatir.

Saudara-saudara perhatikan, seluruh dunia dalam keadaan krisis. Banyak negara sudah panik. Kita masih aman. Kita swasembada pangan. Pangan kita aman. BBM kita masih aman. Berapa tahun lagi kita, tidak lama lagi, kita akan swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara.

Tadi saya diberi banyak saran dan sebagian besar saran oleh pimpinan-pimpinan Anda itu masuk akal dan itu akan kita perjuangkan.

Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak. Daycare. Ini saran yang baik. Ini akan kita perjuangkan. Iniakan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, saudara-saudarasekalian.

Tadi juga disampaikan bahwa buruh sangat memerlukan rumah. Rumah yang terjangkau. Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini. Sudah sampai 350.000 rumah. Tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah kita akan mulai tahun ini juga. 1 juta rumah.

Dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri. Yang dekat dengan tempat bekerja dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Kota-kota baru. Tiap kota mungkin terdiri dari 100.000 rumah. Rumah susun 100.000.

Dan saya perintahkan harus ada sekolah. Harus ada fasilitas olahraga. Harus ada daycare. Harus ada rumah sakit. Dan yang paling penting, harus ada transport, transportasi entah kereta api ringan, bis, supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik.

Dan saudara-saudara, kita akan coba bahwa nanti buruh yang diberi kartu, bisa naik transport dengan harga yang sangat ringan. Maunya gratis semua itu. Ini, lupunya pemimpin di belakang gue maunya gratis aja semua itu. Tenang, tenang, tenang, sebentar.

Eh, saudara-saudara, di mana-mana setelah saya jadi Presiden, saya belajar, saya lihat data-data. Percayalah negara kita sangat kaya, saudara-saudara sekalian. Hanya kekayaannya ini banyak dicolong. Dia, mereka bikin, mereka bikin kebun tanpa izin. Banyak bikin tambang tanpa izin. Aku sudah ambil alih itu semua, saudara-saudara sekalian.

Sampai hari ini sudah hampir 5 juta hektar yang kita kuasai kembali. Kembali ke rakyat. Perhitungan saya sampai akhir 2026 kita akan kuasai kembali 8 juta hektar. Dan kita sudah tutup ribuan tambang ilegal. Ribuan. Dan ini kita akan kelola dan ini nanti akan kita kuasai semua dan itu nanti untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, tadi kalian mengatakan penghasilan kalian 30 persen untuk kontrak. Berapa? Nanti, nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut.

Jadi yang tadi 30 persen untuk kontrak, kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri. Cicilnya kalau bisa 20 tahun. Kalau nggak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Karena buruh tidak mungkin lari ke mana-mana. Betul? Petani dan nelayan nggak mungkin lari ke mana-mana.

Saudara-saudara sekalian,selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang bunganya luar biasa gilanya. Betul? Orang kecil pinjam uang bunganya bisa 70 persen setahun. Betul?

Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia. Sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal, maksimal 5 persen satu tahun.

Saudara-saudara. Ojol, Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Ojol aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Gimana Ojol, setuju 20persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? Sepuluh? Kalian minta 10 persen? Ya, saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen. Harus di bawah 10 persen.

Enak aje. Lo yang keringat dia yang dapet duit, sori aje. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah berusaha di Indonesia.

Bagaimana? Sudah cukup? Sudah bosan? Masa nggak bosan dengar pidato? Lebih baik dangdut aja ya, gimana?

Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan.

Dan kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan diurus.Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan. Tahun depannya lagi 1.500, tahun depannya lagi 1.500.

Semuanya nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik. Hidupnya akan sejahtera.

Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka.

Saudara-saudara sekalian. Kita juga mengatur, saya juga telah tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasionline.

Yang tadi, yang tadi saya bicara. Harus diberi jaminan kecelakaan kerja. Akan diberi akan diberikan BPJS Kesehatan. Asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi.

Kita juga telah menaikkan upah minimum. Kita tambah rumah bersubsidi untuk buruh. Kita beri bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir. Kita melunasi, kita memperluas kesempatan kerja untuk pekerja disabilitas. Kita memberi 50 persen diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah.

Saudara-saudara sekalian, saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai. Dan undang-undang itu harus berpihak kepada kaum buruh.

Saudara-saudara sekalian, kita berharap undang-undang kita selalu akan menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Saudara-saudara, kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberi perlindungan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah ya sebesar Rp500 triliun.

Saudara-saudara. Kita juga memberi MBG, makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaatatau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita.

Saudara-saudara sekalian, anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi. Badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG ekonomi kita hidup di mana-mana saudara-saudara sekalian. rakyat butuh telur, rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan.

Ekonomi kita hidup, petani-petani kita dapat penghasilan Saudara-saudara sekalian. Uang ini semua beredar, Indonesia tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera saudara-saudara sekalian.

Kita juga saya perintahkan tadi sudah saya umumkan kita akan membangun 1 juta rumah dan kita akan berjuang segera kita bangun 1 juta rumah ini. Ini juga nanti akan menghasilkan pekerjaan yang banyak.

Bayangkan, satu rumah membutuhkan lima orang bekerja. Berarti tiap tahun mungkin kita bisa menciptakan jutaan lapangan kerja.

Saudara-saudara sekalian, saya kira cukup sekian dari saya.

Selamat berjuang.

Selamat bekerja.

Hidup buruh! Hidup rakyat! Wassalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah bersama DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) pada 21 April 2026.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat menyatakan masih menunggu aturan turunan sebelum mengimplementasikan beleid tersebut di daerah.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan pelaksanaan teknis akan mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat.

"Implementasinya masih menunggu sosialisasi dan aturan turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri sebagai pedoman pelaksanaan," ucap dia, Rabu (22/4/2026).

Setelah regulasi turunan terbit, Disnakertrans Jabar akan mengkaji lebih lanjut penerapannya, termasuk kemungkinan penyesuaian dengan kondisi dan kearifan lokal.

Namun, penyusunan aturan tambahan di tingkat daerah akan dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

"Semua akan dipelajari terlebih dahulu agar sinkron dengan aturan yang sudah ada," kata Firman.

Dengan disahkannya UU PPRT, status pekerja rumah tangga yang sebelumnya masuk sektor informal kini beralih menjadi formal. Perubahan ini dinilai akan memperkuat sistem pendataan serta pengawasan oleh pemerintah daerah.

"Ke depan, pekerja rumah tangga akan mulai masuk dalam sistem pendataan dan pengawasan ketenagakerjaan," ujarnya.

UU PPRT juga mengatur sejumlah aspek mendasar, di antaranya hak pekerja untuk memperoleh jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, batas usia minimum 18 tahun, serta akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi.

Selain itu, proses perekrutan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) yang wajib berbadan hukum dan berizin.

Perusahaan tersebut juga dilarang memotong upah pekerja. Pengawasan pelaksanaan aturan ini akan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, termasuk peran masyarakat di tingkat lingkungan seperti RT dan RW untuk mencegah potensi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

UU PPRT juga memberi masa transisi, di mana pekerja yang sudah bekerja sebelum aturan berlaku tetap diakui haknya, meskipun belum memenuhi batas usia minimum.

Adapun seluruh peraturan pelaksana ditargetkan rampung paling lambat satu tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang baru saja disahkan DPR RI tercatat memiliki 12 substansi utama.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (21/4/2026). Rapat tersebut antara lain beragendakan pembicaraan tingkat II yang menjadi tahapan akhir legislasi, setelah sebelumnya seluruh fraksi menyetujui substansi RUU pada pembahasan tingkat I di Badan Legislasi.

Sebelum persetujuan tersebut, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan pembahasan terhadap 409 daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama Pemerintah, Badan Legislasi pada tanggal 20 April 2026 telah menyelenggarakan rapat kerja final bersama Pemerintah RI.

“Dengan demikian, kami menyampaikan bahwa pembicaraan tingkat I terhadap RUU PPRT telah selesai,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bob Hasan membacakan sekitar 12 substansi utama yang disepakati dalam RUU PPRT, berikut ini:

1. Pengaturan perlindungan PRT berdasarkan asas kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.

2. Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

3. Pekerjaan berbasis relasi adat, kekerabatan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk kategori PRT.

4. Perekrutan tidak langsung oleh perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT) dapat dilakukan secara luring maupun daring.

5. PRT berhak memperoleh jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS).

6. Calon PRT berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi dari pemerintah maupun P3RT.

7. Pelatihan mencakup pemahaman norma sosial dan budaya di lingkungan kerja.

8. Perusahaan penempatan PRT wajib berbadan hukum dan memiliki izin.

9. P3RT dilarang memotong upah atau memungut biaya dalam bentuk apa pun dari PRT.

10. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan RT/RW.

11. Pengecualian diberikan bagi pekerja di bawah 18 tahun yang telah bekerja sebelum UU berlaku, dengan tetap menjamin haknya.

12. Peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lambat 1 tahun setelah UU diundangkan.

“Semoga Undang-Undang ini nantinya dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga di Indonesia,” pungkas Bob Hasan.

Selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan kepada seluruh peserta sidang agar RUU tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang.

“Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” demikian pertanyaan Puan Maharani yang kemudian disambut dengan jawaban setuju oleh seluruh peserta sidang.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang mewakili Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pendapat akhir Pemerintah RI dalam rapat paripurna pengesahan RUU PPRT.

“Presiden Republik Indonesia menyatakan setuju, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” demikian laporan Menteri Hukum.

Puan Maharani selaku pimpinan pun kembali menanyakan persetujuan para peserta sidang agar RUU PPRT dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Setuju,” demikian jawaban para peserta sidang yang diikuti ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani. (Reyhan Fernanda Fajarihza)

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah 22 tahun tak masuk radar, status Pekerja Rumah Tangga akhirnya diakui dan diatur secara resmi oleh pemerintah melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Hal itu turut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato panjang dan penuh pesan politik-ekonomi dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang digelar di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). Prabowo melapor kepada massa buruh bahwa pemerintah telah mengesahkan UU PPRT.

Bisnis.com, JAKARTA — Tonggak sejarah baru terukir usai DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang pada Selasa (21/4/2026), atau tepat pada peringatan Hari Kartini.

Tak hanya lantaran menunjukkan pengakuan dan juga perlindungan bagi para PRT demi penghargaan atas kemanusiaan yang beradab, pengesahan UU PPRT dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 juga mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun.