KTT G7 di Évian telah memberikan sinyal, kini saatnya Indonesia yang memberikan tindakan nyata bagi kedaulatan ekonomi masa depan bangsa

Jakarta (ANTARA) - Dunia tidak akan menunggu negara yang hanya berpangku tangan pada keberuntungan sumber daya alam, dan KTT G7 2026 di Évian, Prancis, menjadi pengingat keras akan realitas tersebut.

Kesempatan untuk menjadi aktor utama dalam rantai pasok global masa depan memang masih terbuka lebar, namun menuntut langkah-langkah yang jauh lebih berani dan terukur.

Kita harus segera menetapkan standar nasional yang melampaui ekspektasi global, memperkuat posisi di berbagai forum Global South untuk memastikan suara kita didengar, serta mempercepat transisi energi agar industri nasional benar-benar siap menghadapi era ekonomi hijau yang makin kompetitif.

Kekuatan bangsa kita, sesungguhnya tidak terletak pada seberapa besar kita mampu mengikuti arus kebijakan negara-negara maju, melainkan seberapa cerdas kita mendefinisikan aturan main sendiri di tengah pertarungan raksasa ekonomi dunia.

Jika Indonesia mampu mengorkestrasi hilirisasi mineral kritis dengan standar keberlanjutan yang tidak terbantahkan, kita tidak akan lagi sekadar menjadi pion dalam peta geopolitik, melainkan pemain kunci yang menentukan ke mana arah rantai pasok dunia akan berlabuh.

Masa depan ekonomi nasional tidak ditulis di Évian, melainkan di dalam negeri, melalui kebijakan yang tepat sasaran dan keberanian untuk memimpin.

Diplomasi sebagai penyangga

Posisi Indonesia sebagai negara jembatan yang menghubungkan agenda pembangunan negara berkembang dengan kebutuhan teknologi negara maju adalah kunci strategis dalam menghadapi masa depan.

Peran tersebut tentu menuntut kecakapan diplomasi ekonomi yang jauh lebih agresif. Setiap perundingan bilateral yang dilakukan pemerintah harus dikaitkan langsung dengan transfer teknologi dan keterlibatan modal asing yang nyata dalam ekosistem industri nasional, bukan sekadar terjebak pada skema pinjaman utang yang membebani.

Di tengah ancaman fragmentasi pasar global, Indonesia harus tetap teguh memegang politik luar negeri bebas aktif sebagai kompas diplomasi yang tidak terombang-ambing oleh kepentingan blok tertentu.

Kita tidak perlu terjebak dalam dikotomi persaingan blok Barat versus China yang dipaksakan oleh pihak lain. Sebaliknya, kemandirian diplomasi akan menjadi benteng bagi ekonomi domestik dalam menjaga stabilitas.

Pergeseran geopolitik yang dipicu oleh kesepakatan damai AS-Iran, pasca-KTT G7, memberikan ruang napas yang cukup signifikan bagi ekonomi domestik kita.

Penurunan volatilitas harga minyak dunia yang terjadi setelah pembukaan kembali Selat Hormuz harus dimanfaatkan sebagai momen emas untuk melakukan konsolidasi fiskal yang lebih sehat.

Stabilitas tersebut adalah modal dasar bagi kita untuk melakukan restrukturisasi ekonomi ke arah yang lebih produktif.

Namun, kita harus menyadari bahwa stabilitas hanyalah kondisi sementara. Ancaman disrupsi rantai pasok dunia akan selalu mengintai di balik setiap perubahan peta politik global.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas diplomasi ekonomi yang dipadukan dengan kebijakan luar negeri yang mandiri akan menjadi penyangga utama agar Indonesia tetap resilien di tengah ketidakpastian dunia yang terus berganti arah.

Menakar ulang hilirisasi

Langkah G7 membentuk aliansi mineral kritis melalui Critical Minerals Alliance merupakan realitas baru yang memaksa kita untuk menakar ulang strategi hilirisasi nasional.

Komitmen investasi sebesar $100 miliar yang digelontorkan G7 ke wilayah Afrika dan Amerika Latin untuk diversifikasi rantai pasok bukan sekadar ancaman, melainkan kompetisi yang sehat yang harus dimenangkan dengan keunggulan kualitas.

Narasi yang berkembang di Évian menunjukkan adanya preferensi investasi yang condong ke wilayah tersebut, yang mengisyaratkan bahwa tantangan utama Indonesia, saat ini bukan lagi sekadar ketersediaan cadangan sumber daya, melainkan standar kepatuhan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang menjadi syarat mutlak pasar Barat.

Sebagaimana disitat dari laporan International Energy Agency (IEA), tuntutan akan transparansi rantai pasok dan dekarbonisasi industri pertambangan menjadi prasyarat non-negosiasi bagi negara maju.

Tanpa integritas ESG yang kuat, Indonesia akan sulit bersaing di pasar premium global. Karena itu, kita harus berani mengubah strategi dari sekadar mengejar volume ekspor hilirisasi menuju kualitas proses yang berkelanjutan.

Jika kita gagal mengintegrasikan standar karbon rendah dalam pengolahan mineral, posisi Indonesia sebagai hub industri hijau global hanya akan menjadi angan-angan, sementara modal besar justru akan mengalir deras ke negara-negara pesaing yang dianggap lebih "hijau" di mata hukum pasar negara maju.

Proteksionisme yang sering dibungkus dalam jargon "keamanan ekonomi" oleh G7 memang berisiko menciptakan hambatan dagang baru, namun kita harus melihatnya sebagai tantangan untuk menjadi lebih baik.

Solusinya bukanlah dengan melunak pada standar internasional, melainkan dengan memimpin standarisasi melalui platform Global South.

Indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk mendorong skema pendanaan iklim yang lebih adil, seperti yang secara lantang digemakan oleh PM India Narendra Modi dan Presiden Kenya William Ruto dalam forum G7 tersebut.

Kita tidak bisa selamanya menjadi penyedia bahan baku mentah yang terus didikte oleh aturan main yang dibuat di kota-kota besar Eropa.

Pemerintah harus segera melakukan renegosiasi kemitraan strategis dengan menawarkan model "hilirisasi hijau" yang tidak hanya mengandalkan energi fosil, tetapi memanfaatkan potensi energi terbarukan domestik secara masif.

Dengan metode tersebut, produk nikel atau tembaga Indonesia akan memiliki nilai tambah keberlanjutan yang tidak dimiliki oleh pasokan dari banyak negara di Afrika, sehingga menjadikannya aset tak tergantikan bagi industri teknologi maju di Amerika Serikat dan Eropa.

Dengan langkah-langkah berani ini, kita tidak hanya menanggapi perubahan ekonomi dunia, tetapi aktif mengambil peran dalam mengarahkan perubahan tersebut demi kepentingan nasional.

Optimisme untuk membawa Indonesia menjadi pusat gravitasi industri hijau dunia bukanlah mimpi di siang bolong jika kita mampu bersinergi, berinovasi dengan standar tinggi, dan berani bersuara lantang dalam percaturan global.

KTT G7 di Évian telah memberikan sinyal, kini saatnya Indonesia yang memberikan tindakan nyata bagi kedaulatan ekonomi masa depan bangsa.

*) Rioberto Sidauruk, pemerhati industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Tanda-tanda awal pembukaan kembali Selat Hormuz mulai meredakan ancaman paling serius terhadap pasokan energi global.

Namun, para analis menilai dampak ekonomi akibat perang yang berlangsung hampir empat bulan masih akan terasa dalam waktu yang cukup lama.

Amerika Serikat (AS) dan Iran pada Kamis menandatangani memorandum untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Kesepakatan itu mengakhiri konflik yang selama beberapa bulan terakhir mengganggu rantai pasok energi global, mendorong inflasi lebih tinggi, serta memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi dunia.

Meski demikian, normalisasi pelayaran di jalur strategis tersebut tidak serta-merta menghapus dampak ekonomi yang sudah terlanjur terjadi.

Deputy Chief Global Economist Capital Economics Simon MacAdam mengatakan, tekanan inflasi yang dipicu lonjakan harga energi sebagian besar sudah "tertanam" dalam perekonomian banyak negara.

"Perlu waktu berbulan-bulan agar kenaikan harga energi dan pupuk diteruskan melalui rantai pasok pangan hingga sampai ke konsumen akhir," kata MacAdam dalam catatan riset pekan ini, dikutip dari CNBC, Jumat (19/6/2026).

Ia menambahkan, harga gas alam yang disalurkan ke rumah tangga umumnya mengalami jeda sekitar tiga bulan dibandingkan pergerakan harga di tingkat hulu.

Harga minyak dunia turun, tetapi dampak belum sepenuhnya hilang

Harga minyak dunia memang mulai mereda setelah kesepakatan pembukaan Selat Hormuz.

Pada Jumat, harga minyak dunia berada di kisaran 80 dollar AS per barrel, turun dibandingkan puncaknya pada Maret 2026 lalu yang sempat mencapai 118 dollar AS per barrel ketika konflik berada pada titik paling intens.

Goldman Sachs pada Selasa (16/6/2026) lalu juga memangkas proyeksi harga minyak. Bank investasi tersebut memperkirakan harga minyak mentah Brent rata-rata berada di level 80 dollar AS per barrel pada akhir 2026 dan turun menjadi 75 dollar AS per barrel pada 2027.

Perubahan proyeksi itu didasarkan pada pemulihan arus pasokan minyak mentah dari kawasan Teluk Persia yang berlangsung lebih cepat dari perkiraan.

Namun, menurut para analis, turunnya harga minyak belum berarti tekanan ekonomi langsung menghilang.

Kenaikan biaya energi serta gangguan pasokan di tingkat hulu diperkirakan masih membutuhkan waktu lebih lama untuk diteruskan ke sektor hilir, termasuk industri pangan dan energi.

Selain itu, antrean kapal yang menunggu untuk melintas di Selat Hormuz berpotensi memperlambat pemulihan arus pengiriman barang secara penuh.

Inflasi global diperkirakan meningkat

Tekanan inflasi juga diperkirakan masih berlanjut meski gangguan pasokan minyak berangsur mereda.

Bank Dunia pada pekan lalu memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,5 persen. Angka tersebut menjadi laju pertumbuhan paling lambat sejak pandemi.

Lembaga itu juga memperkirakan inflasi global meningkat menjadi 4 persen pada tahun ini, lebih tinggi dibandingkan 3,3 persen pada 2025.

Kenaikan inflasi tersebut diperkirakan tetap terjadi meskipun gangguan terhadap arus minyak mulai berkurang dalam beberapa pekan ke depan.

Selain energi, harga pupuk juga diperkirakan mengalami kenaikan tajam.

Bank Dunia memperkirakan harga pupuk dapat melonjak hingga 38 persen tahun ini akibat gangguan pasokan dan kelangkaan bahan baku penting dari kawasan Teluk yang memengaruhi pasar pertanian global.

Eropa dan Jepang menghadapi tekanan lebih besar

MacAdam menilai Eropa berpotensi menghadapi tekanan yang lebih besar karena tingkat cadangan gas alam di kawasan tersebut masih berada pada level yang rendah secara historis.

Ia memperkirakan inflasi di Eropa dan Jepang dapat meningkat tambahan 3 hingga 4 poin persentase apabila harga ekspor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari Amerika Serikat terus meningkat.

Tekanan inflasi yang kembali menguat mulai memengaruhi kebijakan bank sentral.

Bank Sentral Eropa (ECB) pekan lalu menjadi bank sentral utama pertama yang menaikkan suku bunga. Kebijakan tersebut merupakan pengetatan moneter pertama ECB dalam hampir tiga tahun.

Sementara itu, bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) di bawah Ketua baru Kevin Warsh memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya pada Rabu (17/6/2026).

Meski demikian, The Fed menaikkan proyeksi inflasi personal consumption expenditures (PCE) menjadi 3,6 persen pada Desember tahun ini, lebih tinggi dibandingkan proyeksi 2,7 persen yang disampaikan pada Maret 2026.

Sebanyak sembilan dari 18 anggota pemungutan suara di The Fed juga memperkirakan setidaknya akan ada satu kali kenaikan suku bunga sebelum akhir tahun.

Perkembangan tersebut menunjukkan bagaimana krisis di Selat Hormuz mengubah pertimbangan bank sentral yang harus menyeimbangkan antara perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan inflasi.

Bank of England juga mempertahankan suku bunga acuannya, tetapi memperingatkan bahwa pemulihan sektor energi dan transportasi tidak akan berlangsung seketika.

"Bahkan jika konflik segera berakhir, masih mungkin terdapat keterlambatan logistik dalam memulihkan produksi dan transportasi energi," kata Bank of England.

Negara-negara mulai memikirkan ulang ketahanan energi

Krisis di Selat Hormuz juga mendorong banyak negara untuk meninjau ulang strategi ketahanan energinya.

Negara-negara yang terdampak gangguan pasokan diperkirakan akan memperkuat cadangan energi, mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan produksi domestik, serta mencari jalur pasokan alternatif agar tidak bergantung pada satu jalur pelayaran strategis.

Regional Director Economist Intelligence Unit Alex Holmes mengatakan, bank sentral yang sudah mengambil sikap lebih hawkish kemungkinan tidak akan segera mengubah kebijakannya.

Menurut dia, harga bahan bakar dan inflasi diperkirakan masih tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan.

Holmes juga mengingatkan inflasi pangan dapat menghadapi tekanan tambahan karena fenomena super El Nino yang mengancam produksi pertanian dalam beberapa bulan mendatang.

Sementara itu, Director Asian Development Bank Matteo Lanzafame menilai negara-negara perlu memiliki bantalan yang memadai ketika kondisi ekonomi masih stabil agar mampu menghadapi guncangan global di masa depan.

"Memastikan bahwa setiap pihak memiliki tingkat cadangan tertentu pada masa damai akan memberikan bantalan ketika terjadi kondisi darurat berskala global," tutur Lanzafame.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel- Pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini diperkirakan tetap rendah sebesar 3,0 persen dan diikuti naiknya tekanan inflasi menjadi sekitar 4,4 persen.

Adapun sejumlah bank sentral mulai menaikkan suku bunga kebijakannya untuk merespons kenaikan inflasi tersebut. "Suku bunga kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate, saat ini dipertahankan pada level 3,75 persen dan ke depan terdapat kemungkinan akan naik seiring dengan prospek inflasi AS yang lebih tinggi," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil RDG Kamis (18/6/2026).

Imbal hasil (yield) US Treasury tetap tinggi mencapai 4,49 persen (tenor 10 tahun) dan 4,18 persen (tenor 2 tahun) pada tanggal 17 Juni 2026 didorong oleh defisit fiskal yang membesar.

Sedangkan indeks dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY) tetap kuat. Akibatnya, preferensi penempatan investor global ke negara Emerging Markets (EMs) belum kuat dan beralih ke aset aman (safe-haven assets) di negara maju.

"Ke depan, perkembangan negosiasi antara AS dan Iran terkait kesepakatan penyelesaian konflik di Timur Tengah diperkirakan masih dinamis, sehingga memerlukan kewaspadaan serta penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik," ujarnya.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com – Lebih dari tiga bulan sejak perang di Timur Tengah pecah, ekonomi global sejauh ini masih menunjukkan ketahanan.

Harga komoditas, inflasi, ekspektasi inflasi, dan kondisi keuangan memang terdampak, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda perlambatan ekonomi dunia secara menyeluruh.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan, dua ekonomi terbesar dunia, yakni Amerika Serikat (AS) dan China, masih mencatat momentum pertumbuhan yang kuat.

Namun, gambaran ketahanan ekonomi global tersebut menyembunyikan perbedaan yang cukup besar antarnegara dan kawasan.

“Bahkan di antara negara-negara maju, ada negara dan komunitas yang terkena dampak lebih berat. Sementara di Afrika, dampak negatifnya terlihat lebih jelas,” ujar Georgieva dalam tulisannya yang dipublikasikan IMF, dikutip pada Rabu (17/6/2026).

Ia menambahkan, penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan serta kerusakan infrastruktur di Timur Tengah akibat perang membuat ketidakpastian dan risiko ekonomi global masih tinggi.

Harga energi jadi kekhawatiran utama

Pada awal konflik, perhatian utama IMF tertuju pada dampak perang terhadap harga energi dan efek lanjutannya terhadap inflasi. Kekhawatiran itu terbukti karena harga minyak saat ini tercatat 30 persen lebih tinggi dibandingkan sebelum perang.

Meski demikian, kenaikan tersebut lebih rendah dibandingkan yang terjadi pada fase awal konflik, meskipun Selat Hormuz masih ditutup dalam waktu yang lama.

Sejumlah negara, termasuk China, mampu meredam gangguan pasokan dengan memanfaatkan cadangan minyak yang besar. Langkah tersebut juga membantu mengurangi tekanan permintaan energi di kawasan Asia yang terdampak cukup berat.

Selain itu, peningkatan produksi minyak dan kapasitas pengolahan di luar kawasan Teluk, meski belum cukup untuk menutupi seluruh gangguan pasokan, turut membantu menahan lonjakan harga minyak.

Berbagai kebijakan untuk mengendalikan permintaan maupun membatasi dampak kenaikan harga kepada konsumen juga telah mengurangi tekanan sejauh ini.

Meski demikian, IMF mengingatkan kemampuan negara-negara untuk terus menanggung biaya anggaran yang lebih tinggi dan kebutuhan pembiayaan eksternal yang meningkat memiliki batas.

Inflasi naik, ekspektasi masih terkendali

Kenaikan harga minyak tetap mendorong inflasi utama atau headline inflation di banyak negara.

Kondisi ini menjadi perhatian, tetapi IMF menilai ada faktor lain yang tidak kalah penting, yakni apakah masyarakat dan pelaku usaha memperkirakan penurunan daya beli akan berlangsung lama.

Menurut Georgieva, ekspektasi inflasi jangka menengah hingga kini masih relatif terkendali. Hal itu menjadi sinyal positif bahwa publik masih percaya terhadap komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas harga.

Ketahanan juga terlihat di pasar keuangan. Imbal hasil obligasi pemerintah memang meningkat cukup signifikan sejak perang dimulai, tetapi aset-aset berisiko justru mengalami penguatan seiring kuatnya kinerja laba perusahaan.

IMF menilai belum terlihat adanya pergeseran besar investor menuju aset-aset aman. Secara historis, kondisi keuangan global juga masih tergolong akomodatif.

Teknologi jadi titik terang

Di tengah ketidakpastian global, sektor teknologi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara.

Investasi yang kuat di bidang teknologi, khususnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan (AI) dan pusat data atau data center, menopang momentum ekonomi di negara-negara yang masih mencatat pertumbuhan kuat.

AS menjadi salah satu negara yang memperoleh manfaat dari siklus teknologi global tersebut. Demikian pula sejumlah negara di Asia yang menikmati peningkatan ekspor produk teknologi.

Namun, IMF mencatat sebagian besar negara belum merasakan dampak teknologi terhadap produktivitas maupun pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai semakin lebarnya kesenjangan ekonomi antarnegara.

Secara keseluruhan, kombinasi ketahanan ekonomi dan kemajuan teknologi telah membantu meredam dampak guncangan pasokan energi terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Meski demikian, ada sejumlah negara yang mengalami dampak lebih berat, tergantung pada faktor geografis, tingkat ketergantungan terhadap energi, dan ruang kebijakan yang dimiliki.

Negara yang paling terdampak konflik di Timur Tengah

IMF menilai kedekatan geografis dengan wilayah konflik menjadi salah satu faktor penting yang menentukan besarnya dampak perang.

Negara-negara pengekspor minyak di kawasan Teluk yang terdampak langsung oleh perang diperkirakan mengalami revisi penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam tahun ini. Dari delapan negara, lima di antaranya bahkan diperkirakan mengalami kontraksi ekonomi.

Sementara itu, Eropa yang sangat bergantung pada impor minyak dan gas menghadapi tekanan akibat kenaikan harga energi. Kondisi tersebut membebani pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan tekanan inflasi.

Bank Sentral Eropa (ECB) bahkan telah menaikkan suku bunga sebagai respons terhadap perkembangan tersebut.

Negara-negara berkembang di Asia juga menghadapi tekanan besar karena intensitas penggunaan minyak dan gas yang relatif tinggi.

Harga bensin eceran di kawasan ini telah meningkat 40 persen sejak perang dimulai. Pada saat yang sama, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, pelemahan mata uang, dan tekanan arus keluar modal semakin memperbesar biaya yang harus ditanggung akibat guncangan tersebut.

Namun, IMF menilai kelompok negara yang paling rentan adalah negara-negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor energi sekaligus memiliki ruang kebijakan yang terbatas.

Afrika hadapi tekanan lebih besar

Tekanan tersebut terlihat paling nyata di Afrika.

Bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor, kenaikan biaya energi memperburuk neraca eksternal sekaligus meningkatkan tekanan terhadap anggaran pemerintah dan kebutuhan pembiayaan.

Sejumlah negara Afrika bahkan menghadapi kelangkaan bahan bakar, antara lain Ethiopia, Malawi, dan Zambia. Sebagian besar negara di kawasan itu juga merasakan dampak kenaikan tajam harga BBM.

Di Lesotho, Rwanda, dan Tanzania, misalnya, harga bensin telah meningkat sekitar 50 persen sejak perang dimulai.

Kenaikan harga energi juga berdampak pada meningkatnya harga pupuk dan pangan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko ketidakamanan pangan, terutama di negara-negara berpendapatan rendah.

Apabila gangguan pasokan terus berlangsung, para petani di banyak negara berpenghasilan rendah diperkirakan akan menghadapi kesulitan yang lebih besar. Situasi itu pada akhirnya dapat mendorong inflasi tetap tinggi dalam beberapa bulan mendatang.

IMF tekankan disiplin dan kelincahan kebijakan

Menurut Georgieva, besarnya dampak ekonomi global sangat bergantung pada durasi dan intensitas guncangan pasokan energi.

Semakin cepat konflik mereda, semakin baik bagi perekonomian global, terutama karena pemulihan pasokan energi membutuhkan waktu mengingat kerusakan infrastruktur yang cukup besar.

Ia menyambut baik pengumuman gencatan senjata yang disampaikan pada Minggu (14/6/2026) lalu. Namun, IMF mengingatkan, apabila konflik maupun gangguan pasokan memburuk, hal itu akan menjadi risiko serius bagi pertumbuhan ekonomi dunia.

Ketidakpastian yang masih tinggi membuat para pembuat kebijakan harus bergerak secara lincah dan tetap disiplin.

Menjaga stabilitas harga menjadi prioritas utama. Sejumlah bank sentral telah mulai memperketat kebijakan moneter untuk memastikan ekspektasi inflasi tetap terkendali.

Di sisi fiskal, IMF juga menekankan pentingnya disiplin anggaran, terutama ketika biaya pinjaman meningkat.

Kebijakan seperti pembatasan harga, subsidi, dan intervensi sejenis memang populer, tetapi memerlukan biaya yang besar. Karena itu, respons fiskal perlu bersifat terarah, sementara, tetap menjaga sinyal harga, serta disusun secara hati-hati agar mampu melindungi kelompok rentan tanpa mengganggu kesehatan keuangan negara.

IMF siapkan dukungan bagi negara anggota

IMF menyatakan tetap berkomitmen membantu negara-negara anggotanya menghadapi periode ketidakpastian yang tinggi.

Saat ini, sebagian besar negara anggota lebih membutuhkan panduan kebijakan yang jelas dibandingkan bantuan pembiayaan. IMF mengaku telah memberikan saran kebijakan dan pengembangan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

Namun, bagi negara yang membutuhkan dukungan finansial, IMF menyatakan siap meningkatkan bantuan.

Lembaga tersebut tengah bekerja sama dengan sejumlah negara dan akan segera mengajukan usulan penyesuaian program yang sudah ada kepada Dewan Eksekutif IMF.

Gambia telah mengajukan tambahan pembiayaan dan perpanjangan program. Burkina Faso telah mencapai kesepakatan tingkat staf untuk peningkatan pendanaan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan eksternal yang meningkat.

Di Ethiopia, IMF berencana mempercepat pencairan pembiayaan pada tahun ini. Sementara itu, pembicaraan mengenai program baru telah dimulai dengan Malawi. Bangladesh juga telah mengajukan permohonan program baru.

Georgieva menegaskan bahwa ketahanan ekonomi global sejauh ini memang memberikan alasan untuk merasa lebih tenang, tetapi bukan berarti dapat lengah.

IMF, kata Georgieva, tetap berada dalam posisi waspada dan menyadari sejumlah negara anggota telah mengalami kerugian ekonomi yang cukup besar.

“Kami akan bekerja sama dengan mereka untuk mengelola guncangan ini dan membatasi dampak negatifnya, terutama bagi kelompok yang rentan. Komitmen kami kepada negara-negara anggota tetap tidak berubah,” ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia memproyeksikan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah bakal menekan laju pertumbuhan ekonomi global sepanjang tahun ini ke level terendah sejak awal pandemi Covid-19, dipicu oleh lonjakan harga energi, penguatan inflasi, serta peningkatan biaya pinjaman di pasar internasional.

Dalam laporan Global Economic Prospects terbaru, dikutip Jumat (12/6/2026) lembaga keuangan multilateral tersebut memangkas estimasi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 menjadi 2,5 %, turun dari capaian 2,9% pada 2025.

Koreksi penurunan proyeksi ini terjadi pada dua pertiga negara di dunia jika dibandingkan dengan basis data pada Januari tahun ini. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik ke level 2,8% pada 2027, angka tersebut masih berada 0,4 poin persentase di bawah rata-rata pertumbuhan sepanjang dekade 2010-an.

Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga menjelaskan negara-negara berkembang telah menghadapi serangkaian tantangan berat selama dekade terakhir. Dampak ekonomi yang dirasakan bervariasi di setiap yurisdiksi, tetapi ujian mendasar yang dihadapi tetap sama, yaitu melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas hari ini tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi serta ketersediaan lapangan kerja di masa depan.

“Merespons guncangan saat ini, kami menyediakan likuiditas di tempat yang membutuhkan sekarang—dan kami siap dengan pembiayaan tambahan, jaminan, serta solusi sektor swasta jika tekanan semakin mendalam. Tugas kami adalah membantu negara-negara menstabilkan kondisi, menjaga reformasi tetap berjalan, dan bangkit lebih kuat di sisi lain,” ujar Ajay Banga.

Laporan Bank Dunia menyoroti penutupan Selat Hormuz telah mengganggu pasar energi secara parah. Harga minyak mentah jenis Brent diproyeksikan rata-rata mencapai US$94 per barel pada 2026, melonjak 36% di atas level 2025, dengan asumsi gangguan terburuk mulai mereda pada Juli.

Kenaikan harga komoditas ini merembet pada lonjakan harga pupuk global yang berisiko mengerek inflasi pangan. Akumulasi tekanan tersebut diperkirakan mendorong inflasi global meroket ke level 4% tahun ini, naik signifikan dari posisi 3.3% pada 2025.

Risiko penurunan ekonomi ke depan masih sangat signifikan. Jika gangguan pasokan energi terbukti lebih parah dari asumsi saat ini dan disertai dengan tekanan finansial yang substansial, pertumbuhan ekonomi global bisa merosot hingga menyentuh 1,3% pada 2026, sementara inflasi melonjak ke angka 4,4%.

Guna menopang stabilitas fiskal, Grup Bank Dunia berkomitmen mengalokasikan dana bantuan likuiditas darurat hingga mencapai US$80 miliar sampai US$100 miliar dalam kurun waktu 15 bulan jika dampak ekonomi konflik terus menetap. Pada tahap awal, Bank Dunia segera menyediakan US$50 miliar hingga US$60 billion melalui instrumen yang ada, termasuk US$25 miliar pembiayaan yang telah diatur sebelumnya untuk jaringan pengaman sosial, peningkatan kapasitas fiskal, serta modal kerja sektor korporasi maupun pertanian.

Di tingkat regional, pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik diproyeksikan turun ke level 4,2 persen pada 2026 sebelum menguat ke posisi 4,4 persen pada 2027. Sementara itu, wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan menanggung dampak paling berat dengan pertumbuhan yang anjlok ke level 1,6 persen tahun ini.

Wakil Kepala Ekonom Grup Bank Dunia Ayhan Kose menilai situasi krisis ini harus diantisipasi dengan penguatan fundamental fiskal di tiap negara. Menurutnya, konflik telah berdampak buruk pada aktivitas global, tetapi setiap krisis juga membawa peluang.

“Momen ini harus digunakan untuk memperkuat kerangka kebijakan, berinvestasi dalam infrastruktur, mempercepat reformasi yang mendukung bisnis, dan memobilisasi modal swasta untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dalam skala besar,” pungkas Ayhan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Dunia mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2026, meski perekonomian global diperkirakan melambat akibat dampak konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi, tekanan inflasi, dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2026, dikutip pada Jumat (12/6/2026), Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2026, sedikit lebih rendah dibanding realisasi 5,1 persen pada 2025.

Namun, pertumbuhan diproyeksikan kembali menguat menjadi 5,2 persen pada 2027 dan bertahan di level yang sama pada 2028. Proyeksi tersebut tidak berubah dibandingkan perkiraan Bank Dunia pada Januari 2026.

Ketahanan ekonomi Indonesia menjadi sorotan tersendiri di tengah revisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi global.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia melambat dari 2,9 persen pada 2025 menjadi 2,5 persen pada 2026, atau menjadi laju pertumbuhan terendah sejak pandemi Covid-19.

Perlambatan tersebut dipicu oleh konflik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi dan komoditas global. Gangguan arus perdagangan melalui Selat Hormuz menyebabkan harga energi melonjak tajam.

Bank Dunia memperkirakan harga komoditas secara keseluruhan naik 22 persen pada 2026, berbalik dari perkiraan penurunan 7 persen yang disampaikan pada awal tahun.

Harga minyak mentah Brent bahkan diperkirakan rata-rata mencapai 94 dollar AS per barrel pada 2026, naik 36 persen dibandingkan 2025.

Di tengah tekanan tersebut, Indonesia tetap menjadi salah satu negara dengan prospek pertumbuhan yang relatif stabil di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Kawasan Asia Timur dan Pasifik melambat

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik (East Asia and Pacific/EAP) turun dari 5 persen pada 2025 menjadi 4,2 persen pada 2026.

Perlambatan ini dipengaruhi oleh dampak konflik Timur Tengah serta perlambatan ekonomi China yang masih menghadapi lemahnya permintaan domestik, penyesuaian sektor properti, dan pasar tenaga kerja yang belum pulih sepenuhnya.

Meski demikian, aktivitas ekonomi kawasan dinilai masih cukup tangguh pada awal 2026. Bank Dunia mencatat indikator konsumsi seperti penjualan ritel dan kepercayaan konsumen tetap bertahan.

Selain itu, meningkatnya permintaan produk terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut mendukung produksi industri dan ekspor di sejumlah negara Asia.

Laporan tersebut menyebut permintaan terhadap produk-produk terkait AI mendorong pertumbuhan ekspor dan manufaktur, terutama di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Di tingkat kawasan, investasi yang terkait AI juga menjadi salah satu faktor yang membantu menahan dampak negatif gejolak geopolitik terhadap perdagangan global.

Bank Dunia juga mencatat, sejumlah negara Asia Timur dan Pasifik yang terintegrasi dalam rantai pasok teknologi dan peralatan digital masih menikmati pertumbuhan ekspor yang stabil di tengah gejolak harga energi.

Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang disebut terhubung dengan rantai pasok semikonduktor dan produk teknologi yang didorong oleh investasi AI global.

Tekanan dari harga energi

Meski proyeksi pertumbuhan Indonesia relatif stabil, Bank Dunia mencatat kawasan Asia Timur dan Pasifik tetap menghadapi tekanan dari kenaikan harga energi.

Pada awal konflik Timur Tengah, kondisi keuangan di kawasan sempat mengetat. Mata uang mengalami depresiasi, pasar saham melemah, dan imbal hasil obligasi mata uang lokal meningkat.

Bank Dunia secara khusus mencatat kenaikan imbal hasil obligasi terjadi di Indonesia, Filipina, dan Thailand sebelum sebagian pulih setelah tercapainya gencatan senjata.

Kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok akibat konflik juga mendorong inflasi lebih tinggi di berbagai negara kawasan.

Sejumlah pemerintah mengambil langkah untuk meredam dampaknya terhadap rumah tangga melalui subsidi energi atau pengaturan konsumsi energi ketika ruang fiskal terbatas.

Secara global, Bank Dunia memperkirakan kenaikan harga energi akan memicu kebangkitan kembali tekanan inflasi.

Ekspektasi inflasi meningkat di negara maju maupun negara berkembang, sementara kondisi moneter menjadi lebih ketat akibat kekhawatiran inflasi yang lebih tinggi.

Dalam kondisi seperti itu, negara-negara berkembang menghadapi tantangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi.

Indonesia di tengah perlambatan negara berkembang

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan negara berkembang dan negara pasar berkembang (emerging market and developing economies atau EMDEs) melambat dari 4,4 persen pada 2025 menjadi 3,6 persen pada 2026. Angka ini 0,4 poin persentase lebih rendah dibandingkan proyeksi Januari 2026.

Sementara itu, pertumbuhan kelompok EMDE di luar China diperkirakan melambat dari 3,9 persen pada 2025 menjadi 3,2 persen pada 2026 sebelum kembali menguat menjadi rata-rata 4,1 persen pada 2027–2028.

Bank Dunia menilai dampak konflik Timur Tengah terhadap negara berkembang tidak merata. Negara-negara yang terdampak langsung oleh konflik mengalami perlambatan paling tajam, sementara negara lain menghadapi perlambatan yang lebih terbatas.

Di luar dampak konflik, terdapat beberapa faktor yang membantu menopang aktivitas ekonomi negara berkembang, termasuk ketahanan aktivitas ekonomi pada awal 2026, tarif perdagangan yang lebih rendah, serta limpahan positif dari investasi AI yang besar di negara-negara maju, terutama terhadap kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Risiko masih membayangi

Meski mempertahankan proyeksi Indonesia di level 5 persen, Bank Dunia mengingatkan bahwa prospek ekonomi global masih menghadapi risiko besar.

Jika gangguan pasokan energi lebih parah dari yang diasumsikan dan disertai tekanan berat di pasar keuangan, pertumbuhan ekonomi global dapat merosot hingga hanya 1,3 persen pada 2026. Dalam skenario tersebut, inflasi global juga diperkirakan meningkat lebih tinggi.

Selain itu, ketidakpastian kebijakan perdagangan, ketegangan geopolitik, pengetatan kondisi keuangan global, hingga bencana terkait cuaca menjadi faktor yang berpotensi menekan aktivitas ekonomi dunia lebih dalam.

Di sisi lain, Bank Dunia melihat peluang dari semakin luasnya investasi dan adopsi AI. Dalam jangka pendek, investasi terkait AI dapat mendorong aktivitas ekonomi dan perdagangan. Dalam jangka panjang, peningkatan produktivitas yang dihasilkan AI berpotensi mengangkat pertumbuhan ekonomi global.

Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, tantangan yang dihadapi tidak hanya menjaga pertumbuhan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi.

Bank Dunia menilai upaya tersebut memerlukan penguatan infrastruktur, investasi pada modal manusia dan digital, penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, serta mobilisasi investasi swasta.

Dengan latar belakang perlambatan ekonomi global, lonjakan harga energi, dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik, Indonesia diproyeksikan tetap mempertahankan laju pertumbuhan di kisaran 5 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 5,2 persen pada dua tahun berikutnya.

Proyeksi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu ekonomi besar di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang tetap menunjukkan stabilitas di tengah tekanan global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan peringatan keras bahwa tatanan global telah berubah selamanya, dan rentetan "kiamat ekonomi" atau guncangan hebat akan terjadi di masa depan. Dunia kemungkinan akan menghadapi guncangan global lebih lanjut di masa mendatang yang dapat diperkirakan, tanpa ada tanda-tanda mereda,

Dalam wawancara eksklusif di podcast Bloomberg bersama Francine Lacqua, Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva meluapkan kecemasannya. Ia menilai masyarakat dunia saat ini masih belum sadar dan belum menerima kenyataan pahit bahwa dunia yang aman tanpa krisis sudah berakhir.

IMF, Bank Dunia, dan IEA Ketar-ketir Kelangkaan BBM di Depan Mata



"Kita belum sepenuhnya menginternalisasi (menerima) bahwa seperti inilah dunia ke depannya. Kita tidak akan pernah lagi sampai pada suatu masa di mana guncangan ekonomi itu hilang," ujar Georgieva dengan nada penuh urgensi.

Efek Domino Perang Iran dan 'Kutukan' Globalisasi

IMF menilai dunia gagal mengantisipasi dampak buruk dari runtuhnya sistem globalisasi. Banyak lapangan kerja di berbagai belahan dunia lenyap begitu saja, menciptakan jurang kemiskinan baru.

Situasi ini diprediksi akan semakin parah dan "mengerikan" dengan masuknya teknologi AI (Kecerdasan Buatan) secara masif yang siap merebut jutaan mata pencaharian manusia. Lebih buruk lagi, dalam laporan World Economic Outlook terbaru, IMF resmi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 menjadi hanya 3,1%, turun drastis dari estimasi sebelumnya sebesar 3,4%.

Biang kerok utama dari perlambatan massal ini adalah meletusnya perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Konflik bersenjata ini berujung pada tersumbatnya Selat Hormuz -jalur nadi pasokan minyak dunia- yang seketika menerbangkan harga energi ke level yang mencekik.

Secara psikologis, pembaca akan melihat sebuah anomali besar dalam peta kekuatan ekonomi saat ini. Negara-negara Barat dan Uni Eropa kini menderita akibat hantaman ganda. Mereka belum pulih dari sisa-sisa inflasi energi akibat perang Ukraina, dan kini harus kembali dihantam meroketnya harga minyak akibat perang Iran.

Di tengah sanksi bertubi-tubi, IMF justru menaikkan proyeksi ekonomi Rusia sebesar 0,3%. Moskow diuntungkan karena harga komoditas energi yang mereka miliki melambung tinggi di pasar gelap dunia.

IMF Peringatkan AI Bisa Bobol Sistem Perbankan Dunia dalam Hitungan Detik!



Melihat kondisi yang semakin kritis, sejumlah pejabat Uni Eropa mulai frustrasi dan secara sembunyi-sembunyi mengusulkan untuk memulihkan kembali hubungan dagang energi dengan Rusia. Namun petinggi Brussels menolak keras dan tetap nekat melanjutkan ambisi mereka untuk memutus total fosil Rusia pada tahun 2027.

Sikap keras kepala Eropa ini memicu peringatan yang tidak kalah mengerikan dari utusan Kremlin, Kirill Dmitriev. Ia meramalkan bahwa Inggris dan Uni Eropa sebentar lagi akan segera diterjang oleh krisis energi yang bisa melumpuhkan total industri mereka.

St. Petersburg: Peta ekonomi global disebut tengah mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya pertumbuhan ekonomi dunia didominasi negara-negara maju, kini pusat pertumbuhan mulai bergeser ke negara berkembang yang tergabung dalam kelompok BRICS.

Hal itu dibeberkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026 ia menilai negara-negara BRICS semakin memainkan peran penting dalam membentuk arah ekonomi dunia di tengah transisi menuju sistem global yang lebih multipolar.

Putin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia saat ini tidak lagi terpusat pada negara-negara Barat, melainkan mulai menyebar ke berbagai kawasan baru, terutama negara-negara di belahan bumi selatan.

“Struktur pertumbuhan bergeser mendukung pusat-pusat pembangunan baru dan negara-negara di belahan bumi selatan,” kata Vladimir Putin, St. Petersburg, Jumat, 5 Juni 2026.

Dunia bergerak ke sistem multipolar

Menurut Putin, perubahan yang terjadi saat ini bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi semata. Transformasi global juga ditandai dengan munculnya kelas menengah baru, pertumbuhan industri domestik, kemajuan sains dan teknologi, perkembangan sektor keuangan, hingga perluasan pasar di berbagai negara berkembang. Dengan begitu, ia menilai kondisi tersebut menciptakan distribusi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Saya ingin mengatakan, dalam hal ini, bahwa dunia menjadi lebih adil, lebih merata, karena pertumbuhan ekonomi meluas ke semakin banyak negara, memberikan peluang baru bagi miliaran orang yang dulunya berada di pinggiran ekonomi global,” ucapnya.

BRICS jadi aktor pertumbuhan dunia

Putin mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, hampir setengah pertumbuhan ekonomi global berasal dari negara-negara BRICS. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 49 persen pertumbuhan ekonomi dunia berasal dari BRICS, sementara kontribusi negara-negara G7 hanya sekitar 18 persen.

"Pada tahun 2020-2025, ekonomi global tumbuh rata-rata 4,1 persen per tahun, 2 persen di antaranya berasal dari BRICS, dan hanya 0,8 persen dari G7," sebutnya.

Selain menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dunia, BRICS juga disebut telah melampaui G7 dari sisi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Saat ini, pangsa BRICS dan PDB dunia berdasarkan paritas daya beli mencapai 40 persen, sedangkan pangsa G7 kurang dari 29 persen, jadi BRICS telah melampaui G7, dan itu terjadi pada tahun 2020,” tuturnya.

IMF dan Bank Dunia ramal BRICS tumbuh lebih cepat

Putin juga merujuk pada proyeksi sejumlah lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia yang menyatakan BRICS akan terus mencatat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia.

“Pertumbuhan ekonomi global paling banter hanya 1,1 persen per tahun, sedangkan negara-negara BRICS akan tumbuh lebih dari 4 persen," ujarnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan yang dipicu ketidakpastian ekonomi dunia.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan penilaian tersebut merupakan hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan OJK yang digelar pada 26 Mei 2026.

“Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 26 Mei 2026 menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan terjaga di tengah peningkatan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan,” kata Friderica dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang masih berlanjut telah menyebabkan harga energi tetap tinggi dan meningkatkan tekanan inflasi global.

Kondisi tersebut memperkuat ekspektasi suku bunga global yang akan bertahan pada level tinggi dalam jangka waktu lebih lama atau higher for longer, sehingga mendorong kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah di berbagai negara.

Meski demikian, perekonomian global dinilai masih menunjukkan ketahanan. Aktivitas manufaktur dunia masih berada di zona ekspansi meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan sebelumnya.

Di Amerika Serikat, perekonomian disebut masih cukup resilien dengan pasar tenaga kerja yang kuat, meski tekanan inflasi mulai memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen.

Sementara di Tiongkok, momentum pertumbuhan ekonomi cenderung melemah akibat permintaan domestik dan investasi yang masih tertekan, meskipun kinerja ekspor relatif terjaga.

Friderica mengatakan perkembangan tersebut meningkatkan ketidakpastian arah kebijakan moneter global dan memicu volatilitas pasar keuangan, terutama terkait aliran modal ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di dalam negeri, aktivitas ekonomi menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Dari sisi penawaran, kinerja sektor manufaktur kembali mencatat ekspansi pada Mei 2026.

Sementara dari sisi permintaan, aktivitas ekonomi domestik dinilai masih terjaga meskipun inflasi mengalami peningkatan seiring tekanan harga energi global.

“Inflasi meningkat pada Mei 2026 seiring tekanan harga energi global, namun masih berada pada level yang terkendali,” ujar Friderica.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus, meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

OJK menilai berbagai indikator tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi domestik yang tetap terjaga di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketegangan di Timur Tengah kembali menempatkan Selat Hormuz di pusat perhatian dunia.

Jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab itu menjadi salah satu titik terpenting dalam perdagangan energi global.

Ketika lalu lintas kapal di kawasan tersebut terganggu, dampaknya langsung terasa pada harga minyak, biaya pengiriman, hingga prospek pertumbuhan ekonomi dunia.

Dalam beberapa bulan terakhir, konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan sekutunya telah mengganggu aktivitas pelayaran di Selat Hormuz.

Akibatnya, ratusan kapal tertahan di kawasan Teluk dan ribuan pelaut terjebak menunggu kepastian keamanan untuk melintas.

Situasi ini membuat Selat Hormuz kembali menjadi perhatian utama pelaku pasar energi global. Bukan tanpa alasan, kawasan tersebut selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu "chokepoint" atau titik sempit paling vital dalam rantai pasok energi dunia.

Mengapa Selat Hormuz sangat penting?

Selat Hormuz berada di antara Iran dan Oman. Meski secara geografis relatif sempit, perannya sangat besar dalam perdagangan internasional, terutama minyak dan gas alam cair (LNG).

Sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melewati jalur tersebut. Negara-negara produsen utama di kawasan Teluk, seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar, sangat bergantung pada akses melalui Selat Hormuz untuk mengirim energi ke pasar internasional.

Karena itu, setiap ancaman terhadap kelancaran pelayaran di kawasan tersebut hampir selalu memicu kekhawatiran pasar global.

Gangguan kecil saja dapat menyebabkan lonjakan harga energi karena investor memperkirakan pasokan akan berkurang.

Dalam konflik terbaru, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mengalami penurunan drastis. Lalu lintas kapal tanker sempat anjlok lebih dari 90 persen dibandingkan kondisi normal setelah Iran menyatakan pembatasan terhadap kapal-kapal yang melintas.

Konflik yang mengubah peta pelayaran

Ketegangan meningkat setelah perang yang melibatkan AS, Israel, dan Iran pecah pada akhir Februari 2026. Sebagai respons, Iran menyatakan pembatasan terhadap lalu lintas kapal di Selat Hormuz.

Sejumlah sumber industri pelayaran menyebut situasi tersebut membuat banyak operator kapal memilih menunda perjalanan atau membatalkan pelayaran karena alasan keselamatan.

Meskipun tidak ada blokade formal yang diakui secara internasional, perusahaan pelayaran dan asuransi menilai risiko keamanan terlalu tinggi. Akibatnya, banyak kapal memilih tetap berada di pelabuhan atau mencari alternatif lain.

Laporan Reuters menyebut ratusan kapal dan sekitar 20.000 pelaut masih tertahan di kawasan Teluk karena belum adanya jaminan keamanan yang memadai untuk berlayar melalui Selat Hormuz.

Perusahaan pengelola kapal V.Group, yang memiliki sejumlah kapal di wilayah tersebut, menegaskan bahwa pelayaran normal tidak dapat dipulihkan tanpa jaminan keamanan internasional yang kuat.

V.Group menyatakan aktivitas drone dan rudal yang masih berlangsung membuat risiko pelayaran tetap tinggi.

Kapal mulai bergerak, tetapi belum normal

Meski situasi masih jauh dari normal, beberapa tanda pemulihan mulai terlihat.

Reuters melaporkan, dalam sepekan terakhir terdapat sejumlah kapal tanker yang berhasil keluar dari Selat Hormuz.

Reuters mewartakan, kapal tanker Aframax Cy Victorious yang membawa bahan bakar minyak dari Irak menuju Malaysia menjadi salah satu kapal yang berhasil melintas.

Kapal tanker lain, Sti Elysees, juga berhasil keluar dari kawasan tersebut setelah memuat produk minyak dari Kuwait.

Selain itu, kapal LNG Marigold yang dikelola ADNOC berhasil memuat kargo di Uni Emirat Arab setelah melakukan perjalanan masuk melalui jalur yang sensitif secara keamanan.

Beberapa kapal LNG lain yang terkait dengan QatarEnergy juga dilaporkan bergerak menuju kawasan Selat Hormuz.

Pergerakan tersebut dianggap sebagai sinyal bahwa sebagian pelaku industri mulai mencoba menghidupkan kembali rantai pasok energi. Namun volume lalu lintas masih jauh di bawah kondisi normal.

Pasar kesulitan membaca situasi

Salah satu dampak paling signifikan dari krisis ini adalah berkurangnya transparansi perdagangan minyak.

Reuters melaporkan, sejumlah kapal tanker mulai menggunakan metode "dark mode" dengan mematikan sistem pelacakan otomatis atau Automatic Identification System (AIS). Cara ini membuat pergerakan menjadi lebih sulit dipantau oleh pasar.

Praktik tersebut menyebabkan pelaku pasar kesulitan menghitung volume minyak yang sebenarnya masih mengalir melalui Selat Hormuz.

Akibatnya, ketidakpastian meningkat dan harga energi menjadi lebih sensitif terhadap setiap perkembangan politik maupun militer di kawasan tersebut.

Reuters mencatat, meskipun secara resmi hanya sedikit kapal yang tercatat melintas setiap hari, data satelit menunjukkan aktivitas yang sebenarnya lebih tinggi karena sebagian kapal tidak menyalakan sistem pelacakan mereka.

Dampaknya terhadap harga minyak

Ketika risiko di Selat Hormuz meningkat, harga minyak dunia cenderung naik karena pasar mengantisipasi potensi gangguan pasokan.

Namun pergerakan harga juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan diplomatik.

Pada awal Juni 2026, harga minyak dunia justru turun sekitar 3 persen setelah muncul harapan bahwa ketegangan di kawasan dapat mereda melalui kesepakatan gencatan senjata dan negosiasi yang lebih luas antara AS dan Iran.

Harga minyak mentah Brent saat itu tercatat turun menjadi sekitar 94,99 dollar AS per barrel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun menjadi sekitar 92,83 dollar AS per barrel.

Penurunan tersebut mencerminkan optimisme pasar terhadap kemungkinan terbukanya kembali jalur perdagangan energi di Selat Hormuz.

Meski demikian, para pelaku pasar masih berhati-hati karena jalur tersebut belum sepenuhnya pulih dan ketegangan militer masih berlangsung.

OECD ingatkan risiko perlambatan ekonomi

Gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz tidak hanya memengaruhi pasar energi, tetapi juga pertumbuhan ekonomi global.

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperingatkan, penutupan berkepanjangan Selat Hormuz berpotensi memicu perlambatan ekonomi dunia yang lebih dalam.

Dalam skenario yang dipaparkan OECD di laporan Economic Outlook teranyarnya, pertumbuhan ekonomi global dapat turun signifikan apabila jalur tersebut tidak kembali beroperasi secara normal dalam waktu dekat.

OECD menilai negara-negara Asia menjadi kelompok yang paling rentan karena banyak bergantung pada pasokan minyak dan gas dari kawasan Teluk.

Gangguan berkepanjangan berpotensi meningkatkan biaya energi, mempercepat inflasi, dan menekan aktivitas ekonomi.

OECD juga menyebut, harga bahan bakar telah meningkat tajam sejak konflik pecah, sementara tekanan inflasi muncul di sejumlah negara.

Tantangan besar industri pelayaran

Selain pasar energi, industri pelayaran global juga menghadapi tekanan besar.

Operator kapal menghadapi lonjakan premi asuransi, meningkatnya biaya keamanan, serta risiko keselamatan awak kapal.

Dalam beberapa kasus, perusahaan pelayaran memilih tidak mengirim kapal ke kawasan Teluk sampai situasi benar-benar aman.

Kondisi ini menciptakan efek berantai terhadap perdagangan global. Semakin sedikit kapal yang berani melintas, semakin terbatas pula kapasitas pengiriman energi dari kawasan Teluk ke pasar internasional.

Reuters melaporkan, meskipun beberapa kapal mulai bergerak, lebih dari 11 juta barrel produksi minyak per hari masih terdampak oleh gangguan yang terjadi.

Selain itu, masih minimnya kapal kosong yang kembali ke kawasan Teluk membuat pemulihan aktivitas pengiriman berlangsung lambat.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Selat Hormuz tetap menjadi salah satu titik paling strategis dalam perekonomian dunia.

Pergerakan kapal-kapal di jalur sempit itu terus dipantau oleh pemerintah, pelaku industri energi, perusahaan pelayaran, hingga investor global karena setiap perubahan kondisi dapat memengaruhi pasokan energi, harga minyak, dan prospek pertumbuhan ekonomi dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global dalam laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2026.

Lembaga tersebut memperingatkan bahwa konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah berpotensi menjadi sumber tekanan baru bagi perekonomian dunia, bahkan dapat mendorong sejumlah negara ke jurang resesi apabila gangguan pasokan energi terus berlangsung hingga 2027.

Dalam laporan bertajuk Under Pressure yang dipublikasikan pada Rabu (3/6/2026) itu, OECD menyebut dunia sebenarnya memasuki 2026 dengan kondisi yang relatif lebih kuat dibanding perkiraan sebelumnya.

Aktivitas ekonomi global menunjukkan ketahanan yang didukung investasi besar pada kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI), kondisi keuangan yang akomodatif, serta meredanya ketegangan perdagangan internasional.

Namun, situasi berubah setelah konflik di Timur Tengah mengganggu pasokan energi dan berbagai komoditas penting dunia.

"Konflik di Timur Tengah telah menjadi kekuatan dominan yang membentuk prospek ekonomi global," tulis OECD dalam laporannya.

Menurut OECD, gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz serta kerusakan infrastruktur energi telah memicu lonjakan harga energi dan meningkatkan biaya pupuk maupun bahan baku industri lainnya.

Kenaikan biaya tersebut mulai mendorong inflasi, menekan kepercayaan konsumen dan dunia usaha, serta menghambat aktivitas ekonomi di berbagai negara.

Dua skenario ekonomi dunia

Karena tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, OECD tidak hanya menyajikan satu proyeksi ekonomi global. Lembaga tersebut menyiapkan dua skenario yang menggambarkan kemungkinan arah perekonomian dunia dalam 18 bulan ke depan.

Skenario pertama adalah time-limited disruption scenario, yakni gangguan yang relatif singkat dengan asumsi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dan harga energi mulai turun secara bertahap sejak pertengahan 2026.

Dalam skenario ini, produksi dan perdagangan energi dari kawasan Teluk kembali mendekati kondisi normal mulai kuartal III 2026.

Pada skenario tersebut, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4 persen pada 2025 menjadi 2,8 persen pada 2026 sebelum kembali menguat menjadi 3,1 persen pada 2027.

Inflasi negara-negara G20 diproyeksikan meningkat menjadi 4 persen pada 2026 dari 3,4 persen pada 2025 sebelum turun menjadi 3,1 persen pada 2027.

Namun, OECD juga menyiapkan skenario yang jauh lebih suram, yaitu prolonged disruption scenario. Dalam skenario ini, konflik dan gangguan terhadap produksi serta ekspor energi dari kawasan Teluk berlangsung hingga paruh kedua 2027.

Akibatnya, harga energi dan pupuk bertahan tinggi dalam jangka panjang, kondisi keuangan menjadi lebih ketat, sementara kepercayaan rumah tangga dan dunia usaha terus melemah.

OECD memperingatkan, dalam kondisi tersebut pertumbuhan ekonomi global hanya mencapai 2,1 persen pada 2026 dan turun lagi menjadi 1,8 persen pada 2027.

Situasi tersebut berpotensi menyeret sejumlah negara ke dalam resesi atau setidaknya berada sangat dekat dengan kondisi resesi.

"Jika gangguan tersebut berlanjut hingga tahun 2027, pertumbuhan global diperkirakan akan melambat secara signifikan, hanya menjadi 2,1 persen pada tahun 2026 dan 1,8 persen pada tahun 2027, yang berpotensi mendorong beberapa perekonomian ke dalam atau mendekati resesi," ungkap OECD.

Konflik Timur Tengah menjadi sumber tekanan baru

OECD menjelaskan, konflik yang berlangsung di Timur Tengah tidak hanya menimbulkan dampak kemanusiaan, tetapi juga menguji ketahanan ekonomi global.

Kawasan Teluk memiliki posisi yang sangat penting dalam rantai pasok energi dan berbagai komoditas strategis dunia.

Gangguan terhadap produksi dan ekspor minyak serta gas menyebabkan pasokan global menyusut secara signifikan. OECD mencatat pasokan minyak dunia turun 13,5 persen antara Februari dan April 2026.

Produksi minyak negara-negara Teluk bahkan merosot 45 persen pada April 2026.

Selain itu, ekspor LNG dari kawasan tersebut juga terhenti akibat kerusakan fasilitas produksi utama, khususnya di Qatar.

Tidak hanya energi, konflik juga mengganggu pasokan berbagai bahan baku industri seperti sulfur, helium, pupuk, dan petrokimia.

Akibatnya, harga berbagai komoditas melonjak tajam sejak Februari 2026, terutama di pasar Asia yang memiliki ketergantungan besar terhadap impor dari Timur Tengah.

OECD mencatat, lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz masih jauh di bawah kondisi normal meskipun gencatan senjata telah diberlakukan sejak April 2026.

Aktivitas penerbangan komersial di sejumlah pusat penerbangan utama kawasan Teluk juga belum pulih sepenuhnya. Kondisi tersebut memicu kemacetan rantai pasok dan meningkatkan biaya logistik global.

Asia menjadi wilayah paling rentan

Laporan OECD menunjukkan, negara-negara Asia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap gangguan energi dari Timur Tengah.

Ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi membuat kawasan ini menghadapi risiko lebih besar apabila konflik berlangsung lebih lama.

"Banyak perekonomian Asia yang paling langsung terpapar guncangan ini mengingat ketergantungan mereka pada impor dari Timur Tengah," tulis OECD.

Selain ketergantungan terhadap energi, banyak negara Asia juga bergantung pada berbagai produk turunan energi dan bahan baku industri dari kawasan Teluk.

OECD menyebut kawasan tersebut merupakan pemasok utama helium, sulfur, amonia, urea, aluminium, hingga berbagai bahan kimia yang digunakan dalam industri manufaktur global.

Krisis yang berkepanjangan berpotensi memicu kekurangan pasokan berbagai komoditas tersebut sehingga mengganggu rantai produksi di banyak sektor.

OECD juga memperingatkan bahwa semakin lama konflik berlangsung, semakin besar kemungkinan gangguan menjalar ke berbagai rantai pasok karena banyak produk yang sulit digantikan dalam waktu singkat.

Ancaman terhadap investasi AI

Salah satu perbedaan utama antara kondisi ekonomi global saat ini dan krisis sebelumnya adalah peran AI sebagai motor pertumbuhan baru.

OECD mencatat, sebelum konflik meningkat, investasi dan perdagangan terkait AI menjadi salah satu faktor yang menopang ekonomi global, terutama di Asia.

Produksi semikonduktor yang meningkat di China, Korea Selatan, Jepang, dan berbagai negara Asia lainnya turut mendorong perdagangan internasional serta aktivitas manufaktur.

OECD bahkan menyebut bahwa investasi terkait AI menjadi salah satu alasan mengapa ekonomi dunia memasuki 2026 dengan momentum yang relatif kuat.

Namun, OECD mengingatkan krisis energi dapat menghambat perkembangan tersebut. Dalam skenario gangguan berkepanjangan, investasi AI berisiko melambat karena infrastruktur AI membutuhkan pasokan energi yang besar serta komponen teknologi yang bergantung pada bahan baku tertentu dari kawasan Teluk.

"Investasi, termasuk dalam AI yang boros energi, akan melemah secara signifikan," tulis OECD ketika menjelaskan dampak dari skenario gangguan berkepanjangan.

Inflasi kembali menjadi ancaman

Selain menekan pertumbuhan ekonomi, OECD memperkirakan konflik Timur Tengah akan memicu kenaikan inflasi global. Dalam skenario dasar, inflasi negara-negara G20 diproyeksikan naik menjadi 4 persen pada 2026 sebelum kembali menurun pada 2027.

Sementara itu, dalam skenario gangguan berkepanjangan, inflasi global diperkirakan lebih tinggi lagi. OECD memperkirakan inflasi dunia meningkat tambahan 0,4 poin persentase pada 2026 dan 1,3 poin persentase pada 2027 dibandingkan skenario dasar.

Kenaikan harga energi dan komoditas menjadi faktor utama yang mendorong inflasi. Pada saat yang sama, pelemahan permintaan akibat perlambatan ekonomi hanya mampu meredam sebagian tekanan harga tersebut.

Risiko terbesar bagi negara berkembang

OECD menilai dampak ekonomi dari konflik tidak akan dirasakan secara merata. Negara berkembang yang bergantung pada impor energi diperkirakan menghadapi risiko paling besar karena memiliki kapasitas fiskal yang lebih terbatas untuk melindungi rumah tangga dan dunia usaha.

"Konsekuensinya akan bersifat global tetapi bisa terbukti sangat parah bagi negara-negara berkembang dengan cadangan energi yang terbatas, porsi energi dan pangan yang lebih tinggi dalam konsumsi rumah tangga, kapasitas fiskal yang terbatas dan jaring pengaman sosial yang lemah, cadangan tabungan swasta yang rendah dan mata uang yang lebih rapuh," terang OECD.

Di tengah ketidakpastian tersebut, OECD menekankan prospek ekonomi dunia akan sangat bergantung pada perkembangan konflik dan keberhasilan upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.

Menurut OECD, semakin lama gangguan berlangsung, semakin besar pula biaya ekonomi dan sosial yang harus ditanggung dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Empat lembaga internasional, yakni Badan Energi Internasional (IEA), Dana Moneter Internasional (IMF), Grup Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyoroti dampak perang di Timur Tengah terhadap pasokan energi, perdagangan global, hingga stabilitas ekonomi dunia.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis seusai pertemuan pada Kamis (28/5/2026), para pimpinan keempat lembaga tersebut menegaskan, konflik yang berlangsung telah memicu tekanan besar terhadap pasar energi global.

Dikutip dari laman resmi IMF, Senin (1/6/2026), keempat lembaga menyatakan konflik di Timur Tengah berpotensi memperdalam kerentanan ekonomi di banyak negara, terutama negara pengimpor energi dan negara berpendapatan rendah.

Pernyataan tersebut menandai semakin eratnya koordinasi antarorganisasi internasional dalam merespons dampak ekonomi global yang muncul akibat gejolak geopolitik.

Sebelumnya, pada April 2026, IEA, IMF, dan World Bank telah membentuk kelompok koordinasi untuk menyelaraskan respons terhadap dampak perang di Timur Tengah terhadap sektor energi dan perekonomian dunia.

Dampak tidak merata ke berbagai negara

Dalam pernyataan bersama itu, para pimpinan lembaga internasional menyebut dampak perang bersifat “substansial, global, dan sangat tidak merata”.

Negara-negara yang bergantung pada impor energi disebut menjadi kelompok yang paling rentan terhadap lonjakan harga energi dan gangguan pasokan.

Menurut mereka, tekanan tersebut tidak hanya muncul melalui kenaikan harga minyak dan gas, tetapi juga melalui lonjakan harga pupuk yang kemudian berpotensi memengaruhi harga pangan global.

Dampak lanjutan terhadap lapangan pekerjaan, aktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian utama.

IEA, IMF, Bank Dunia, dan WTO menilai ketidakpastian yang berkepanjangan dapat memperburuk prospek ekonomi global yang saat ini masih berupaya mempertahankan momentum pemulihan.

Meski ekonomi dunia dinilai masih menunjukkan ketahanan, keempat lembaga tersebut mengingatkan tekanan yang ditimbulkan konflik berisiko lebih besar dirasakan oleh negara-negara yang memiliki ruang fiskal terbatas serta ketergantungan tinggi terhadap impor energi dan bahan baku.

Harga energi jadi sorotan

Salah satu fokus utama dalam pernyataan bersama itu adalah kondisi pasar energi global.

Konflik di Timur Tengah dinilai telah menimbulkan gangguan signifikan terhadap rantai pasok energi dunia.

Dalam pernyataan sebelumnya yang diterbitkan pada April 2026, IEA, IMF, dan Bank Dunia bahkan menyebut perang tersebut memicu salah satu kekurangan pasokan energi terbesar dalam sejarah pasar energi global.

Dampak tersebut tercermin dari kenaikan harga energi yang sempat terjadi setelah konflik meningkat.

Harga minyak mentah Amerika Serikat sempat menembus level 110 dollar AS per barrel pada awal April 2026 di tengah kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan yang lebih luas.

Kenaikan harga energi menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap inflasi global.

Selain meningkatkan biaya transportasi dan produksi industri, lonjakan harga energi juga dapat memperbesar biaya produksi sektor pangan melalui kenaikan harga pupuk dan logistik.

Koordinasi antarorganisasi internasional dinilai penting untuk memantau perkembangan pasar sekaligus membantu negara-negara anggota menghadapi tekanan ekonomi yang muncul.

Koordinasi respons global

Pernyataan bersama terbaru melanjutkan upaya koordinasi yang telah dibangun sejak awal April 2026.

Saat itu, pimpinan IEA, IMF, dan World Bank sepakat membentuk kelompok koordinasi yang bertugas memaksimalkan respons terhadap dampak energi dan ekonomi akibat perang di Timur Tengah.

Kelompok tersebut dibentuk untuk memantau perkembangan situasi, menyelaraskan analisis, serta mengoordinasikan dukungan kebijakan kepada negara-negara yang terdampak.

Mereka menyatakan, pada masa ketidakpastian tinggi, kolaborasi antarlembaga internasional menjadi faktor penting untuk membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan energi.

Kelompok koordinasi tersebut juga ditugaskan untuk menilai tingkat keparahan dampak di berbagai negara dan kawasan, mengoordinasikan mekanisme respons, serta memobilisasi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan kepada negara yang membutuhkan.

Masuknya WTO dalam pernyataan bersama terbaru menunjukkan bahwa perhatian tidak lagi terbatas pada sektor energi dan keuangan, tetapi juga mencakup implikasi terhadap perdagangan internasional.

Risiko terhadap perdagangan global

Keterlibatan WTO mencerminkan kekhawatiran bahwa gangguan pasokan energi dapat berimbas terhadap arus perdagangan dunia.

Sebagai lembaga yang mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional, WTO memiliki peran penting dalam memantau dampak gejolak ekonomi terhadap perdagangan lintas negara.

Gangguan pasokan energi dan kenaikan biaya produksi berpotensi meningkatkan biaya perdagangan global.

Dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, dunia usaha juga menghadapi risiko meningkatnya volatilitas pasar serta terganggunya rantai pasok internasional.

Karena itu, koordinasi antara lembaga yang fokus pada energi, keuangan, pembangunan, dan perdagangan dipandang penting untuk menghasilkan respons yang lebih terintegrasi terhadap tantangan yang muncul.

Fokus pada negara rentan

Dalam berbagai pernyataannya, lembaga-lembaga tersebut secara konsisten menyoroti kondisi negara-negara berkembang dan berpendapatan rendah.

Menurut mereka, kelompok negara ini menghadapi risiko yang lebih besar karena ketergantungan terhadap impor energi dan keterbatasan kemampuan fiskal untuk meredam lonjakan harga.

Kenaikan biaya energi dan pangan dapat memberikan tekanan tambahan terhadap masyarakat, dunia usaha, serta keuangan pemerintah.

Pernyataan bersama juga menegaskan komitmen untuk terus memantau dampak perang terhadap pasar energi, ekonomi global, dan kondisi masing-masing negara.

Mereka menyatakan akan terus mengoordinasikan respons dan dukungan kepada negara-negara anggota dengan melibatkan organisasi internasional lain sesuai kebutuhan.

Dalam pernyataan pada April 2026, para pimpinan lembaga internasional menyebut upaya tersebut bertujuan membantu membangun fondasi pemulihan yang tangguh sekaligus mendukung stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.

Sinyal kekhawatiran global

Pernyataan bersama yang melibatkan IEA, IMF, World Bank, dan WTO menunjukkan meningkatnya perhatian komunitas internasional terhadap dampak ekonomi dari konflik geopolitik.

Selain memengaruhi pasar energi, perang di Timur Tengah dinilai memiliki konsekuensi yang lebih luas terhadap inflasi, perdagangan, ketahanan pangan, dan prospek pertumbuhan ekonomi dunia.

Karena itu, koordinasi lintas lembaga internasional dipandang menjadi instrumen penting untuk mengurangi risiko yang dapat muncul akibat ketidakpastian global yang berkepanjangan.

Keempat lembaga menegaskan komitmen untuk terus bekerja sama dalam memantau perkembangan situasi, menyelaraskan analisis, dan mendukung negara-negara yang menghadapi dampak paling besar dari gejolak energi dan ekonomi global saat ini.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang