Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperkuat perannya dalam mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah, termasuk implementasi skema ekspor satu pintu dan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui perbankan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden saat bertemu dengan jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himbara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut Airlangga, Presiden menekankan pentingnya peran perbankan pelat merah dalam mengoptimalkan manfaat kebijakan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah guna memperkuat perekonomian nasional.

"Tadi Bapak Presiden memberikan arahan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah," ujar Airlangga kepada wartawan usai pertemuan.

Dia menjelaskan, salah satu kebijakan yang menjadi perhatian Presiden adalah pelaksanaan ekspor satu pintu serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara.

Dengan seluruh aliran DHE yang dikelola melalui perbankan milik negara, pemerintah menilai Himbara memiliki posisi strategis untuk meningkatkan likuiditas domestik sekaligus memperbesar dukungan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif.

"Terutama tentunya harapan beliau dengan adanya kebijakan misalnya ekspor satu pintu, kemudian devisa hasil ekspor yang seluruhnya melalui Himbara, maka Himbara mempunyai peran yang besar untuk mendorong perekonomian nasional," kata Airlangga.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta jajaran direksi dan komisaris Himbara menyelaraskan langkah bisnis dengan berbagai prioritas pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah.

Airlangga menuturkan bahwa sejumlah agenda ekonomi nasional ke depan membutuhkan dukungan kuat dari sektor perbankan, baik dalam bentuk pembiayaan maupun penguatan intermediasi ke sektor riil.

Karena itu, pemerintah berharap bank-bank Himbara tidak hanya berfungsi sebagai institusi keuangan komersial, tetapi juga mampu menjalankan mandat pembangunan secara efektif.

"Jadi prioritas-prioritas inilah yang ditekankan oleh Bapak Presiden termasuk kerja-kerja pemerintah ke depan," ujarnya.

Menurut Airlangga, pesan tersebut secara khusus disampaikan kepada seluruh pimpinan dan komisaris bank-bank negara agar mampu mengoptimalkan perannya dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi, investasi, serta transformasi struktural yang tengah didorong pemerintah.

"Pemerintah berharap Himbara betul-betul bisa menjalankan perannya sebagai agen pembangunan," kata Airlangga.

Kapitalisasi Himbara

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa kapitalisasi pasar gabungan seluruh bank Himbara dapat mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Menurutnya angka tersebut mencerminkan sekitar 10 persen nilai seluruh perusahaan nasional.

“Bank Himbara itu kurang lebih nilainya, tadi ditanya satu per satu contohnya seperti Bank Mandiri nilainya kurang lebih Rp450 triliun. Ini berdasarkan market kapitalisasi ya di bursa. Kemudian BNI slightly di atas Rp450 triliun, kemudian BNI mungkin di level sekitar hampir Rp200 triliun, kemudian juga BSI dan juga BTN. Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih tuh Rp1100 triliun yang di mana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia,” tuturnya.

Melihat potensi tersebut, Rosan menyampaikan arahan Presiden Prabowo bahwa kehadiran bank Himbara dapat dilihat tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga dapat berperan aktif memberikan manfaat kepada masyarakat. Rosan menyebut di antaranya dapat berupa pemberian persamaan dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian, persamaan, kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial maupun korporasi,” jelas Rosan.

Selain itu, Rosan juga menilai bahwa bank Himbara juga berperan penting dalam mendukung program pemerintah. Namun, Rosan memandang dalam menjalankan peran dan proses bisnisnya, bank Himbara harus memegang asas kehati-hatian dan profesionalitas.

“Yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama,” tuturnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad telah merampungkan pertemuan dengan jajaran petinggi himpunan bank milik negara ( himbara ) bersama Pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi terhadap situasi perbankan di tanah air saat ini.

Dasco menyampaikan, situasi perbankan nasional saat ini terbilang baik. Hal itu diketahui setelah mendapat penjelasan dari jajaran himbara. Dirut Himbara Dikumpulin Dasco Bersama Mensesneg, Bahas Apa?

“Tadi banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus dan mungkin nanti akan diterangkan langsung baik oleh Pak Putrama maupun nanti dari pihak pemerintah,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Sementara itu, Dirut BNI, Putrama Wahju Setyawan menyampaikan, pihaknya telah melaporkan kinerja emiten himbara kepada DPR RI dan Pemerintah. Ia berkata, fundamental kinerja himbara terbilang baik.

“Sebagai gambaran dapat saya sampaikan untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%, kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%, kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik, LDR ada di kisaran 88% sampai dengan 90%. Kemudian selain itu juga loss reserve, credit cost juga terjaga, rata-rata NPL ada di bawah kisaran 2%,” ucap Putrama.

Pemerintah Wajibkan Devisa Hasil Ekspor SDA Disimpan di Himbara Mulai 1 Juni



Kendati demikian, Putrama mengatakan, bahwa kinerja himbara saat ini terbilang bagus. Untuk itu, ia menilai tak perlu ada rasa takut dan khawatir terhadap kondisi fundamental bursa.

“Jadi rekan-rekan media sekalian, dapat kami sampaikan bahwa saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus, sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mencatat, jumlah bank di Indonesia terus mengalami penyusutan selama tiga dekade terakhir seiring berlangsungnya konsolidasi di industri perbankan.

Pada 30 tahun lalu jumlah bank umum nasional mencapai 240 bank namun seiring berjalannya waktu sekitar 135 bank terkonsolidasi sehingga pada saat ini tersisa 105 bank umum.

Wakil Ketua Umum Perbanas Nixon LP Napitupulu mengatakan, proses konsolidasi perbankan sebenarnya telah berlangsung secara alami melalui mekanisme pasar, terutama setelah krisis ekonomi 1998 yang mendorong banyak penggabungan dan restrukturisasi bank.

"Jadi kalau kita tarik dari tahun 1994-1995, kurang lebih 30 tahun lalu ke sekarang, itu bank yang sudah terkonsolidasi cukup banyak, hari ini dari 240 ke 105," ujar Nixon yang juga DIrut Bank Tabungan Negara (BTN) ini saat RDPU dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Meski jumlah bank terus berkurang, struktur industri perbankan nasional masih menunjukkan konsentrasi aset yang cukup tinggi pada kelompok bank besar.

Berdasarkan data Perbanas, total aset 105 bank umum ini mencapai Rp 13.900 triliun dan total kredit sebesar Rp 8.768 triliun.

Dari jumlah tersebut bank yang masuk ke kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) IV menguasai 52,88 persen total aset industri perbankan nasional.

Sementara itu, bank KBMI III menguasai 25,80 persen aset, bank KBMI I sebesar 13,45 persen, dan Bank KBMI II sebesar 7,88 persen.

"Kalau kita lihat memang hari ini ada 57 bank KBMI I bermodal inti Rp 3-5 triliun. Kemudian industri ini juga terkonsentrasi pada dasarnya asetnya di 12-20 bank terbesar yang paling banyak menyerap aset perbankan nasional," ucapnya.

Sementara itu, Perbanas juga mencatat data industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) yang saat ini berjumlah 1.463 BPR/BPRS dengan total aset Rp 210,7 triliun dan total kredit Rp 155,9 triliun.

Menurut Nixon, kebutuhan modal yang semakin besar menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam industri perbankan ke depan.

Pasalnya, industri ini merupakan sektor yang sangat bergantung pada permodalan karena harus memenuhi berbagai ketentuan rasio kecukupan modal dan persyaratan prudensial lainnya.

Selain itu, penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 turut meningkatkan kebutuhan pencadangan bank.

Dengan standar akuntansi tersebut, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menjadi lebih sensitif terhadap penurunan kualitas aset dibandingkan periode sebelumnya.

Oleh karenanya, Perbanas menyetujui adanya konsolidasi perbankan agar bank-bank kecil dapat bergabung menjadi bank besar dengan permodalan yang besar pula.

"Di bank kenapa butuh modal besar? Karena ada compliance cost yang harus dikeluarkan. Kalau kita lihat Basel 3 dan 4, ada lagi ESG reporting, kemudian anti-money laundering teknologi, data infrastructure, beban regulatory, tapi kita rasa juga semakin ke sini, porsinya akan semakin lumayan signifikan," jelasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah meyakini kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri akan memberikan sentimen positif bagi pasar modal, khususnya emiten yang bergerak di sektor sumber daya alam serta perbankan nasional.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan aturan DHE SDA yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026 berpotensi meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan, sekaligus memperbesar manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dari aktivitas ekspor.

Menurut Purbaya, selama ini sebagian keuntungan dan manfaat dari aktivitas ekspor belum sepenuhnya tecermin dalam perekonomian domestik.

Dengan kebijakan baru tersebut, dana hasil ekspor akan lebih banyak berada di dalam negeri sehingga dapat memperkuat kinerja perusahaan dan sektor keuangan.

“Kalau untuk perusahaan-perusahaan publik, kebijakan DHE SDA ini justru positif. Profit dan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ekspor berpotensi meningkat secara signifikan. Jadi ini sebetulnya kabar baik bagi pasar, bukan kabar buruk,” ujar Purbaya di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Ia menilai kebijakan tersebut juga dapat memperkuat disiplin tata kelola perusahaan terbuka karena mendorong transparansi pengelolaan dana hasil ekspor.

Kondisi ini dinilai menguntungkan investor karena meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada para pemegang saham.

“Ini akan mendisiplinkan perusahaan agar pengelolaannya semakin baik. Bagi investor, tentu hal ini memberikan manfaat karena tata kelola perusahaan menjadi lebih kuat,” katanya.

Terkait implementasi ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), Purbaya menegaskan pemerintah akan melakukan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.

Pada tahap awal, perusahaan masih diberikan masa transisi sebelum mekanisme ekspor satu pintu diterapkan secara penuh.

"Selama tiga bulan pertama proses masih berjalan seperti biasa. Setelah itu akan dievaluasi dan secara bertahap menuju implementasi penuh. Pengawasannya juga lebih mudah karena ada satu entitas yang bertanggung jawab dan dapat diawasi secara langsung,” ujarnya.

Selain berdampak pada emiten sektor sumber daya alam, Purbaya menilai kebijakan DHE SDA akan memperkuat likuiditas perbankan nasional, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut dia, masuknya dana devisa hasil ekspor ke dalam negeri akan meningkatkan ketersediaan dana murah dan cadangan likuiditas di perbankan.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat sektor keuangan dan memperbesar kapasitas pembiayaan bagi dunia usaha.

“Dampaknya terhadap bank-bank Himbara sangat jelas. Mereka akan memiliki likuiditas yang lebih besar, lebih banyak dana, dan posisi kas yang lebih kuat. Ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi sektor perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, selama ini sebagian besar dana hasil ekspor ditempatkan di luar negeri sehingga manfaatnya bagi perekonomian domestik tidak optimal.

Dengan kebijakan baru tersebut, dana tersebut akan berputar di dalam negeri dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Sebelumnya sebagian dana hasil ekspor banyak berada di luar negeri. Sekarang dana itu akan lebih banyak berada di dalam negeri sehingga dapat memperkuat sektor keuangan dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Karena itu saya melihat kebijakan ini sebagai sentimen yang positif bagi pasar,” tegas Purbaya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diproyeksikan mengantongi likuiditas dolar AS yang lebih besar seiring dengan mulai berlakunya kewajiban penempatan 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri pada 2 Juni 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa dana DHE SDA nantinya akan ditempatkan melalui tiga bank Himbara, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Saat ditanya apakah seluruh bank Himbara, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk., ikut terlibat dalam skema tersebut, Purbaya menyebut hingga saat ini hanya tiga bank yang akan menjadi penampung DHE SDA.

“Tiga [Bank Himbara]. Tiga, kalau enggak salah, tapi nanti saya tanya lagi,” ujar Purbaya kepada Bisnis usai acara peluncuran kebijakan ekspor satu pintu di Kantor Danantara, Minggu (31/5/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa implementasi aturan baru tersebut akan langsung berjalan seiring dengan mulai berlakunya kebijakan DHE SDA.

Menurut dia, Bank Indonesia telah menyiapkan berbagai perangkat pendukung sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan tanpa masa tunggu yang panjang.

“Tanggal dua sudah mulai, kan yang DHE itu. Jadi langsung. BI sudah menyiapkan semuanya, kalau enggak salah, peraturan dan segala macam, jadi bisa eksekusi,” ujarnya.

Dia meyakini bahwa kebijakan itu akan meningkatkan cadangan devisa yang tersimpan di perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara. Dana yang sebelumnya berpotensi tersimpan di luar negeri kini akan masuk ke sistem keuangan domestik.

“Tanggal 2 Juni sudah mulai, tuh. Sudah siap semua, nih. Jadi nanti kita untung banyak, tuh, uangnya. Himbara punya dolar lebih banyak daripada sebelumnya,” kata Purbaya.

Menurut dia, dengan masuknya dana devisa ke dalam negeri tidak hanya memperkuat likuiditas perbankan, tetapi juga berpotensi menopang nilai tukar rupiah dan meningkatkan kemampuan bank menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

“Rupiahnya akan menguat. Uangnya di situ, yang penting uangnya bisa menggerakannya ke orang domestik. Itu strategi yang berapa kali pukulan, satu strategi mukul banyak,” tuturnya.

Meski tidak menetapkan target tambahan dana secara spesifik, pemerintah akan memantau implementasi kebijakan tersebut. Purbaya bahkan menegaskan akan melakukan pemeriksaan apabila tidak terjadi peningkatan dana DHE yang masuk ke sistem perbankan nasional.

“Nggak. Tapi kalau nggak nambah, saya akan memeriksa. Kenapa nggak nambah, pasti ada yang main-main, kan,” tuturnya.

Sebagai informasi, pemerintah mulai menerapkan ketentuan baru DHE SDA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026.

Dalam aturan itu, eksportir nonmigas wajib menempatkan 100% DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan, sedangkan eksportir migas wajib menempatkan minimal 30% DHE SDA selama tiga bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tren tabungan pelajar di perbankan nasional terus menunjukkan pertumbuhan positif seiring meningkatnya literasi keuangan, penetrasi layanan digital, dan penguatan program inklusi keuangan bagi pelajar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga Kuartal I 2026 jumlah rekening tabungan pelajar mencapai 59,03 juta rekening dengan nominal simpanan sebesar Rp 29,13 triliun.

Secara tren, jumlah rekening pelajar juga terus menunjukkan peningkatan, yakni tumbuh sebesar 1,25 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan, pertumbuhan ini mengindikasikan semakin luasnya akses dan partisipasi pelajar dalam sistem keuangan formal.

"Capaian ini menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendorong inklusi keuangan di kalangan pelajar," ujarnya dalam jawaban tertulis RDKB OJK, dikutip Kamis (28/5/2026).

Dia mengungkapkan, dari sisi nominal simpanan pelajar terdapat fluktuasi dalam jangka pendek.

Namun secara umum masih menunjukkan tren yang positif dan sejalan dengan karakteristik tabungan pelajar yang cenderung dinamis.

Meskipun kontribusinya terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan masih relatif terbatas, tabungan pelajar memiliki nilai strategis dalam memperluas basis nasabah perbankan di masa depan sekaligus membangun budaya menabung sejak dini.

"OJK optimis tren positif ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2026, didukung oleh penguatan Program KEJAR, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan," ucapnya.

Ke depan, melalui berbagai program tersebut, OJK akan fokus memperkuat perluasan akses, peningkatan pemanfaatan rekening yang lebih aktif, serta penguatan edukasi keuangan bagi pelajar, sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan baik dari sisi jumlah rekening maupun nominal simpanan.

"Diharapkan kebiasaan menabung dapat semakin tertanam di kalangan pelajar sejak usia dini," tuturnya.

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat tren Tabungan Simpanan Pelajar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Secara rata-rata, pertumbuhan rekening sepanjang 2021-2025 mencapai 117.000 rata-rata rekening per tahun dengan laju pertumbuhan 19,3 persen.

Adapun jumlah rekening Tabungan Simpanan Pelajar mencapai 928.000 rekening, tumbuh 19,6 persen (yoy). Tren positif ini berlanjut pada 2026, dengan capaian 966.000 rekening per bulan Maret atau naik sekitar 12 persen dari tahun sebelumnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, pertumbuhan Simpanan Pelajar (SimPel) didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi dan inklusi keuangan sejak dini.

"Bank Mandiri meyakini, literasi dan inklusi keuangan sejak dini merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang adaptif dan berdaya saing, sehingga melalui Tabungan SimPel perseroan tidak hanya memperluas akses layanan keuangan bagi pelajar, tetapi juga menanamkan pola pikir finansial secara berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis.

Adapun total saldo SimPel Bank Mandiri tercatat sebesar Rp 354 miliar dengan rata-rata saldo Rp 366.000 per rekening.

Bank Mandiri juga menjangkau pelajar dari jenjang TK hingga SMA menjadi nasabah tabungan SimPel.

Mayoritas nasabah berasal dari jenjang SMA dengan proporsi 64 persen, menunjukkan bahwa fase ini menjadi momentum penting dalam pembentukan orientasi keuangan.

Sejalan dengan itu, Adhika menegaskan, akses dan literasi harus berjalan beriringan.

Untuk itu, Bank Mandiri mengintegrasikan produk SimPel dengan berbagai program literasi keuangan, jaringan sekolah mitra, serta pendekatan berbasis riset agar edukasi keuangan dapat berjalan relevan dan berkelanjutan.

"Bank Mandiri percaya bahwa literasi keuangan harus hadir bersama akses nyata. Bagi Bank Mandiri, setiap rekening pertama adalah awal dari perjalanan besar menuju masa depan yang lebih terarah, lebih mandiri, dan lebih berkelanjutan," ucapnya.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk atau BCA juga mencatat pertumbuhan positif pada produk Simpanan Pelajar dalam beberapa tahun terakhir.

Namun EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn tidak membeberkan datanya secara gamblang.

Dia bilang pertumbuhannya terjadi dari sisi jumlah rekening dan nominal tabungan.

"Kami melihat pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain semakin tingginya literasi keuangan di masyarakat, kemudahan akses perbankan digital, serta dukungan program pemerintah yang mendorong inklusi keuangan di kalangan pelajar," ujarnya kepada Kompas.com, dikutip Kamis.

Hera menjelaskan, produk SimPel BCA umumnya mulai dibuka sejak anak berada di usia sekolah dasar.

Pembukaan rekening tersebut mayoritas dilakukan oleh orang tua sebagai bagian dari edukasi keuangan sejak dini.

Menurutnya, keterlibatan orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam membangun konsistensi menabung anak.

Pendampingan dalam mengelola tabungan dinilai berpengaruh terhadap kebiasaan finansial pelajar dalam jangka panjang.

"Secara umum, konsistensi menabung cenderung dipengaruhi oleh keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi anak mengelola tabungannya," kata dia.

Hera menjelaskan, nasabah Simpanan Pelajar umumnya tetap melanjutkan penggunaan layanan tabungan meski telah melewati batas usia produk SimPel, yakni di atas 17 tahun atau setelah memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Menurut dia, para nasabah tersebut biasanya akan beralih ke produk tabungan reguler BCA.

Hal itu dinilai menunjukkan kebiasaan menabung yang telah dibangun sejak usia dini dapat terus berlanjut hingga dewasa.

Ke depan, BCA optimistis tren pertumbuhan simpanan pelajar masih akan terus berlanjut seiring meningkatnya penetrasi layanan digital perbankan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan sejak dini.

"BCA berkomitmen untuk terus menghadirkan produk dan layanan yang relevan bagi seluruh segmen nasabah," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) mulai direspons perbankan nasional dengan menjaga penyaluran kredit tetap stabil, terutama untuk sektor perumahan dan UMKM. Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas ekonomi domestik tetap tumbuh di tengah tekanan global dan potensi kenaikan biaya dana.

Bank Indonesia sebelumnya menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur 19-20 Mei 2026. Kebijakan itu ditempuh untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah dinamika ekonomi global.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, keputusan BI dinilai dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka menengah.

“Bank Mandiri menyambut baik keputusan BI karena memperkuat fondasi makroekonomi nasional dalam jangka menengah,” ujar Adhika dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Menurut dia, penyesuaian bunga kredit maupun simpanan akan dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah, pertumbuhan bisnis, dan pengelolaan risiko.

Hal serupa disampaikan Corporate Secretary Bank Syariah Indonesia (BSI) Wisnu Sunandar. Ia mengatakan, kenaikan BI Rate penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah ketidakpastian global.

Wisnu menilai kondisi likuiditas perbankan syariah masih cukup kuat. Hingga Maret 2026, dana pihak ketiga BSI tercatat mencapai Rp376,8 triliun atau tumbuh 18 persen secara tahunan, dengan dana murah atau CASA sebesar Rp236,2 triliun.

“Permintaan pembiayaan dari sektor produktif dan konsumsi domestik masih cukup baik, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional tetap memiliki fondasi yang kuat,” kata Wisnu.

BSI memastikan penyaluran pembiayaan tetap berjalan secara selektif dengan menjaga kualitas aset. Hingga Maret 2026, pembiayaan BSI mencapai Rp329 triliun atau tumbuh 14,39 persen secara tahunan dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross sebesar 1,8 persen.

Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) memilih memperkuat dana murah atau current account saving account (CASA) untuk menjaga efisiensi biaya pendanaan.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan perseroan telah menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi perubahan kebijakan moneter.

“BTN terus menjaga struktur pendanaan agar tetap efisien melalui penguatan dana murah,” ujar Ramon.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga memastikan pembiayaan UMKM dan sektor produktif tetap berjalan di tengah tekanan global.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan perseroan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit, kualitas aset, dan likuiditas. “BRI memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan, khususnya untuk penyaluran kredit UMKM dan sektor produktif,” kata Dhanny.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah dari dampak gejolak global, termasuk tekanan akibat konflik di Timur Tengah.

“Kenaikan ini sebagai langkah untuk memperstabilisasi nilai rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027,” ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek bisnis ritel perbankan di Indonesia dinilai masih tetap menjanjikan di tengah maraknya aksi pelepasan unit ritel oleh sejumlah bank asing dalam beberapa waktu terakhir.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai langkah tersebut lebih mencerminkan penyesuaian strategi global masing-masing bank ketimbang menandakan menurunnya profitabilitas bisnis ritel di Tanah Air.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, bisnis ritel masih menjadi salah satu sumber pertumbuhan utama industri perbankan nasional ke depan, meski tantangannya kini semakin beragam.

“Outlook bisnis ritel perbankan di Indonesia ke depan secara umum masih prospektif dan tetap menjadi salah satu sumber pertumbuhan utama industri perbankan, meskipun tantangannya semakin beragam,” ujar Dian dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (17/5/2026).

Menurutnya, keputusan sejumlah bank asing melepas unit ritel lebih tepat dipandang sebagai bagian dari realignment strategi global dan efisiensi portofolio bisnis.

Di sisi lain, OJK juga mengonfirmasi telah menerima komunikasi terkait rencana aksi korporasi pertumbuhan anorganik oleh Bank OCBC NISP dalam penyampaian rencana bisnis bank periode 2026–2028 pada akhir 2025.

Lebih lanjut, berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan pada 4 Mei 2026, OCBC NISP disebut telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Aset dan Liabilitas atau Sales and Purchase Agreement (SPA) bisnis ritel dengan HSBC.

Dalam keterbukaan tersebut, perseroan juga menyatakan tidak terdapat hubungan afiliasi antara pihak bank dengan HSBC. Sementara itu, nilai transaksi disebut masih akan ditentukan berdasarkan kesepakatan akhir para pihak.

Dian menegaskan bahwa setiap aksi korporasi di sektor jasa keuangan akan melalui proses evaluasi secara komprehensif dengan mengedepankan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta pengawasan yang ketat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih mengkaji rencana penghapusan kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 guna mendorong konsolidasi dan penguatan permodalan perbankan nasional. Realisasi kebijakan tersebut belum dipastikan apakah akan dijalankan tahun ini atau pada periode berikutnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, penguatan bank-bank KBMI 1 menjadi agenda strategis untuk memperkokoh struktur industri perbankan sekaligus menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah dinamika ekonomi global. “OJK memandang penguatan bank-bank KBMI 1 sebagai bagian dari agenda strategis yang perlu ditempuh secara terarah dan prudent dalam rangka memperkuat struktur dan ketahanan perbankan nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Dian dalam keterangannya, Ahad (17/5/2026).

Menurut Dian, langkah tersebut semakin relevan seiring percepatan digitalisasi perbankan, perkembangan teknologi informasi, ketidakpastian ekonomi global, hingga meningkatnya risiko serangan siber yang menuntut bank memiliki skala usaha dan modal lebih kuat.

OJK menilai bank-bank KBMI 1 masih memiliki ruang untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan skala bisnis, baik melalui pertumbuhan organik maupun langkah anorganik seperti konsolidasi. OJK sebelumnya telah menyampaikan imbauan kepada bank-bank KBMI 1 sejak Oktober 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja usaha, kualitas aset, tata kelola, model bisnis, serta prospek jangka panjang.

“Pendekatan anorganik melalui konsolidasi diperlukan untuk dapat menjadi dorongan terhadap kinerja bank yang dinilai mengalami stagnasi. Hal ini tentu membutuhkan kejujuran dan sikap visioner dari PSP dan manajemen bank untuk melihat prospek kinerjanya kedepan dalam posisi permodalan dan kinerjanya saat ini,” kata Dian.

Menindaklanjuti imbauan tersebut, sejak Desember 2025 OJK mengundang bank-bank KBMI 1 dalam forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion guna menyusun peta jalan penguatan industri. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas upaya penguatan fundamental dan konsolidasi yang saat ini masih bersifat imbauan.

Dian menegaskan OJK juga sedang menyiapkan kerangka kebijakan dan mekanisme yang tepat agar penguatan permodalan berlangsung secara prudent, terukur, dan berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan, perlindungan nasabah, serta kesinambungan fungsi intermediasi. “Sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tetap sejalan dengan kapasitas masing-masing bank,” ujarnya.

Sebelumnya, Dian mengungkapkan OJK tengah mendorong bank-bank KBMI 1 membuka opsi merger sebagai langkah memperkuat skala ekonomi. Ia bahkan menyampaikan rencana penghapusan kategori KBMI 1 dalam jangka waktu tertentu. “Saya sekarang sedang mendorong bank-bank KBMI 1 untuk mulai berbicara lah soal kemungkinan merger di antara mereka. Karena dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI 1,” kata Dian usai menghadiri Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2025 dalam rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya, Selasa (4/11/2025).

KBMI merupakan klasifikasi bank berdasarkan besaran modal inti yang berfungsi sebagai bantalan utama dalam menyerap risiko sekaligus menentukan kapasitas ekspansi bisnis bank. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, kategori KBMI terdiri dari empat kelompok, yakni KBMI 1 dengan modal inti hingga Rp6 triliun, KBMI 2 sebesar Rp6 triliun sampai Rp14 triliun, KBMI 3 sebesar Rp14 triliun hingga Rp70 triliun, dan KBMI 4 di atas Rp70 triliun.

Apabila penghapusan KBMI 1 direalisasikan, struktur klasifikasi bank akan disederhanakan menjadi tiga kelompok. KBMI 2 akan menjadi KBMI 1, KBMI 3 menjadi KBMI 2, dan KBMI 4 berubah menjadi KBMI 3. “Jadi yang ada cuma KBMI 1, 2, 3, tidak ada KBMI 4. Karena terus terang, di negara sebesar kita ini sekarang, dalam segala hal terkait skala ekonomi dan lain sebagainya, enggak mungkin kalau tidak dilakukan itu. Jadi, merger harus dilakukan,” kata Dian.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri perbankan nasional sekaligus memperbesar kapasitas pembiayaan ekonomi di tengah tuntutan efisiensi dan transformasi digital sektor keuangan.

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), Dian Ediana Rae menyatakan, hasil stress test OJK terhadap kinerja perbankan di tengah konflik timur tengah belum menunjukan hasil yang negatif. Ia mengatakan, tingkat permodalan perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko yang disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makroekonomi Indonesia.

Seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, depresiasi nilai tukar rupiah , maupun peningkatan suku bunga yang mempengaruhi penurunan nilai aset perbankan. "Hasil stress test OJK maupun perbankan menunjukkan bahwa tingkat permodalan perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko," ujarnya dalam jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April, dikutip Minggu (17/5/2026).

OJK menilai ketegangan yang terjadi di Timur Tengah dan menyeret pada penutupan Selat Hormuz bisa memberikan dampak tidak langsung kepada perbankan Indonesia, baik dari peningkatan risiko pasar maupun risiko kredit.

Prabowo: Rakyat di Desa Enggak Pakai Dolar Kok



"Kita memahami bahwa dinamika konflik geopolitik di Timur Tengah memang berpotensi memiliki dampak terhadap perekonomian global maupun domestik," kata Dian.

Dari sisi risiko pasar, Dian mengatakan, meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global serta tekanan terhadap nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja portofolio keuangan perbankan, khususnya bagi yang memiliki eksposur besar pada liabilitas valuta asing.

Sementara itu, dari risiko kredit, kenaikan harga energi dan tekanan inflasi dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi pada sektor usaha serta menurunkan profitabilitas perusahaan dan kemampuan membayar debitur, serta daya beli masyarakat.

Kisah Habibie Berhasil Taklukkan Dolar AS dari Rp17.000 ke Rp6.550



"Namun demikian, di tengah berbagai risiko yang berasal dari dinamika global tersebut, kinerja perbankan Indonesia secara umum tetap solid dengan profil risiko terjaga serta fungsi intermediasi yang berjalan baik. Permodalan perbankan juga dipandang masih cukup kuat untuk menjadi bantalan mitigasi risiko dalam mengantisipasi kondisi ketidakpastian global," kata Dian.

Berdasarkan data OJK, Pada Maret 2026, kinerja permodalan perbankan terjaga tinggi tercermin dari rasio CAR sebesar 25,09%. Lebih lanjut, risiko kredit perbankan juga tetap terjaga dengan baik, tercermin dari rasio NPL di bawah 3%, yakni sebesar 2,14%, serta tren coverage pencadangan CKPN yang relatif stabil.

"OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah serta pemangku kepentingan terkait, termasuk yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna memperkuat bauran kebijakan, monitoring, dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan nasional meningkatkan penyaluran kredit ke sektor prioritas pemerintah melalui revisi aturan rencana bisnis bank RBB.

Kebijakan ini diarahkan agar bank dapat menangkap peluang dari program strategis pemerintah sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa program pemerintah menjadi salah satu potensi bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh industri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih terarah dan berkelanjutan melalui perencanaan RBB.

Dia menegaskan bahwa penyaluran kredit tersebut tidak bersifat wajib sehingga bank tetap memiliki fleksibilitas dalam menentukan strategi bisnis sesuai profil risiko masing-masing.

Selain itu, perbankan diminta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan pembiayaan.

“Penyaluran kredit dimaksud tidak bersifat mandatory, bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kredit sesuai risk appetite dan risk tolerance masing-masing serta keputusan kredit dilakukan atas dasar business judgement,” ujar Dian dalam keterangannya melalui Instagram resmi OJK, dikutip Rabu (22/4/2026).

OJK berharap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan kredit yang sehat sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemudahan transaksi lintas negara makin terasa bagi masyarakat Indonesia. Dengan ekspansi QRIS ke Korea Selatan, warga kini bisa bertransaksi cukup dengan memindai kode QR melalui ponsel tanpa perlu menukar uang tunai.

Perluasan ini menambah daftar negara yang telah terhubung dengan sistem pembayaran digital Indonesia, setelah Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Hingga awal 2026, total transaksi QRIS lintas negara tercatat lebih dari 7,6 juta transaksi, didominasi kebutuhan wisata dan konsumsi harian.

Bagi masyarakat, sistem ini memberi kemudahan langsung. Nominal pembayaran otomatis dikonversi ke rupiah saat transaksi, sehingga pengguna tidak perlu lagi menghitung kurs secara manual atau membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Di balik itu, peran perbankan nasional ikut mendorong pemanfaatan QRIS lintas negara. Salah satunya BCA, yang telah lebih dulu memfasilitasi transaksi QRIS di sejumlah negara tujuan wisata. Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, transaksi yang diproses bank ini tumbuh pesat.

Sepanjang 2025, volume transaksi QRIS lintas negara yang diproses BCA meningkat 185 persen secara tahunan, dengan nilai mencapai Rp 632 miliar atau naik 148 persen. Lonjakan ini mencerminkan perubahan kebiasaan masyarakat yang makin mengandalkan pembayaran digital, termasuk saat berada di luar negeri.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong mengatakan, QRIS lintas negara menjadi solusi bagi kebutuhan transaksi masyarakat yang semakin praktis. "QRIS Cross Border menjadi solusi pembayaran yang mudah, cepat, dan efisien bagi masyarakat Indonesia di luar negeri," ujarnya dalam keterangan, Senin (20/4/2026).

Ekspansi ke Korea Selatan dinilai strategis karena negara tersebut menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan Indonesia. Dengan integrasi sistem pembayaran, aktivitas belanja hingga konsumsi harian menjadi lebih sederhana.

Ke depan, perluasan QRIS lintas negara diperkirakan terus berlanjut seiring meningkatnya perjalanan masyarakat dan dorongan digitalisasi. Bagi masyarakat, manfaatnya jelas: transaksi lebih praktis, transparan, dan tidak lagi bergantung pada uang tunai saat bepergian ke luar negeri.