IDXChannel—Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) merestui perseroan untuk mengambil alih saham PT Maybank Asset Management, PT Maybank Sekuritas, dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia.

Pengambilalihan saham itu dilakukan dalam rangka pembentukan Maybank Indonesia sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) Operasional atas Konglomerasi Keuangan (KK) Maybank.

Tindakan pengambilalihan saham tersebut dilakukan setelah perseroan mengantongi persetujuan dari regulator sektoral masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Group.

Persetujuan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem layanan keuangan Maybank Indonesia sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

Sebagai PIKK, Maybank Indonesia mengintegrasikan bisnis perbankan, manajemen aset, sekuritas, asuransi, dan pembiayaan dalam satu kerangka tata kelola, pengawasan dan operasional terpadu di dalam Struktur Konglomerasi Keuangan Maybank.

Setelah transaksi pengambilalihan saham diselesaikan, struktur Konglomerasi Keuangan Maybank akan terdiri atas:

• PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai PIKK
• PT Maybank Sekuritas Indonesia sebagai anggota
• PT Maybank Asset Management sebagai anggota
• PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia sebagai anggota
• PT Maybank Indonesia Finance sebagai anggota
• PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) sebagai anggota

Untuk mendukung struktur baru dan memastikan kepatuhan terhadap POJK No. 30 Tahun 2024, para pemegang saham juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Presiden Komisaris Maybank Indonesia, Dato’ Sri Khairussaleh Ramli, mengatakan bahwa menjadi PIKK merupakan tonggak penting dalam mendukung strategi ROAR30 Maybank Group dan memperkuat posisinya sebagai salah satu grup jasa keuangan terkemuka di ASEAN.

“Dengan mengintegrasikan ekosistem bisnis perbankan, wealth management, sekuritas, dan asuransi, hal ini akan meningkatkan kapablitas kami dalam menghadirkan solusi keuangan yang seamless dan berorientasi pada kebutuhan nasabah baik, individu maupun pelaku usaha yang terus berkembang di Indonesia,” ujar Ramli dalam keterangan resminya, Senin (29/6/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan, mengatakan bahwa struktur baru ini lebih dari sekadar reorganisasi korporasi.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada OJK atas arahan dan dukungannya sepanjang proses ini. Struktur Konglomerasi Keuangan Maybank ini akan semakin memperkuat sinergi antarsesama entitas untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan selaras dengan misi Humanising Financial Services,” ujar Steffano.

Selain itu, RUPSLB juga menyetujui pengunduran diri Effendi dari jabatannya sebagai Direktur Manajemen Risiko Maybank Indonesia.

“Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Effendi atas dedikasi, kerja keras, serta kontribusi berharga yang telah diberikan selama masa pengabdiannya kepada Maybank Indonesia,” tutup Steffano.

(Nadya Kurnia)

Bisnis.com, Jakarta – PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC Indonesia) mengumumkan akan mengambil alih hampir seluruh saham PT OCBC Sekuritas Indonesia (PTOS). Langkah ini sebagai bagian dari pembentukan struktur Konglomerasi Keuangan OCBC Group di Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK).

Dalam pengumuman di Bisnis Indonesia, Jumat (26/6/2026), rencana pengambilalihan tersebut telah memperoleh persetujuan pemegang saham OCBC Indonesia pada 9 April 2026 dan diumumkan bersama oleh direksi kedua perusahaan. Transaksi dilakukan sebagai pengalihan saham dalam satu kelompok usaha (intra-group transaction) sehingga tidak mengubah pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholder), yakni Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Ltd.) asal Singapura.

Saat ini, 98,9933% saham PT OCBC Sekuritas Indonesia dimiliki OCBC Ltd., sementara sisanya dimiliki PT Farnella Mandiri Utama sebesar 0,6244% dan PT OCBC NISP Ventura sebesar 0,3823%.

Setelah transaksi rampung, OCBC Indonesia akan menguasai 99,9999% saham PT OCBC Sekuritas Indonesia yang terdiri atas 784.733 saham seri A dan 240.000 saham seri B. Adapun OCBC Ltd. akan tetap memiliki satu saham seri A atau setara 0,0001%.

Manajemen menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK PIKK yang mewajibkan pembentukan perusahaan induk konglomerasi keuangan operasional. Dalam struktur baru tersebut, OCBC Indonesia akan bertindak sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK), sedangkan PT OCBC Sekuritas Indonesia menjadi anggota konglomerasi keuangan.

"Melalui pengambilalihan ini, struktur pengendalian atas PT OCBC Sekuritas Indonesia diselaraskan dengan kerangka Konglomerasi Keuangan yang baru tanpa mengubah pemegang saham pengendali terakhir," demikian dijelaskan dalam rancangan pengambilalihan.

Sebagai bagian dari proses transaksi, OCBC Indonesia menunjuk PT Ernst & Young Indonesia untuk melakukan uji tuntas keuangan dan memberikan rekomendasi terkait valuasi. Selain itu, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & Rekan ditunjuk sebagai penilai independen untuk menentukan nilai wajar saham menggunakan metode discounted cash flow (DCF) dan guideline publicly traded company.

Berdasarkan laporan KJPP Kusnanto & Rekan tertanggal 19 Mei 2026, nilai wajar pengalihan 99,9999% saham PT OCBC Sekuritas Indonesia ditetapkan sebesar Rp458,06 miliar. Nilai tersebut menjadi acuan dalam penetapan harga transaksi antara OCBC Indonesia dan para pemegang saham awal.

OCBC Indonesia menyatakan seluruh pendanaan transaksi akan berasal dari dana internal perseroan.

Perseroan juga memastikan pengambilalihan tidak akan memengaruhi hak-hak pihak ketiga maupun hubungan kerja karyawan PT OCBC Sekuritas Indonesia. Seluruh hak dan kewajiban perusahaan terhadap kreditur, mitra usaha, serta pemegang saham minoritas tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan saham akan dilakukan melalui penandatanganan Akta Jual Beli Saham sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan selesainya transaksi tersebut, pengendalian langsung PT OCBC Sekuritas Indonesia beralih kepada OCBC Indonesia, sementara pengendalian akhir tetap berada di bawah OCBC Ltd. sebagai induk grup perbankan asal Singapura.

Berikut tabel yang telah diselaraskan dan dirapikan:

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada akhir Juni 2026. Terdapat tiga mata acara yang akan dibahas dalam rapat mendatang.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, perseroan akan melaksanakan RUPSLB pada Senin (29/6/2026) pukul 14.00 WIB. Rapat akan digelar di Sentral Senayan III di Jl. Asia Afrika No.8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta.

“PT Bank Maybank Indonesia Tbk. dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB perseroan,” tulis manajemen, dikutip pada Minggu (7/6/2026).

Setidaknya, terdapat tiga mata acara dalam rapat tersebut. Pertama, perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham atas rencana pengambilalihan saham PT Maybank Asset Management, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia. Aksi korporasi tersebut merupakan bagian dari pembentukan Maybank Indonesia sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) Operasional sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/2024.

Terkait mata acara pertama, manajemen menuturkan bahwa Maybank Indonesia telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjadi PIKK Operasional bagi Konglomerasi Keuangan Maybank.

Berdasarkan persetujuan tersebut, struktur konglomerasi keuangan Maybank akan mencakup Maybank Indonesia sebagai perusahaan induk, bersama PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Maybank Asset Management, PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia, PT Maybank Indonesia Finance, dan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. sebagai anggota konglomerasi.

Sebagai tindak lanjut, Maybank Indonesia juga telah mengantongi persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan penyertaan modal guna mendukung pembentukan struktur konglomerasi tersebut.

Saat ini, perseroan tengah mempersiapkan pengambilalihan saham PT Maybank Asset Management, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia. Melalui mata acara ini, perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham untuk mengakuisisi ketiga perusahaan tersebut dari pemegang saham pengendalinya masing-masing.

Selain itu, perseroan juga akan meminta persetujuan pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada Direksi guna melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam proses pengambilalihan sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana pengambilalihan tersebut telah memperoleh persetujuan Direksi pada 26 Mei 2026 dan Dewan Komisaris pada 29 Mei 2026.

Mata acara kedua yakni persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan. Terakhir, perseroan akan meminta persetujuan terkait perubahan susunan anggota pengurus Maybank Indonesia. Sebagai informasi, Effendi selaku Direktur Perseroan telah mengajukan Surat Pengunduran Diri kepada Maybank Indonesia pada 18 Mei 2026. Surat tersebut juga telah disampaikan perseroan kepada OJK dan BEI pada 19 Mei 2026.

Sehubungan dengan hal itu, perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham untuk untuk menerima dan menyetujui pengunduran diri Effendi sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB pada akhir Juni 2026.

“Adapun pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan tersebut,” pungkas perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan Tanah Air menyambut baik rancangan beleid mengenai grup keuangan yang saat ini tengah dibahas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menyampaikan bank akan mengikuti peraturan yang berlaku. Sebab, peraturan yang dirilis oleh regulator sudah tentu memperhitungkan dampak positif dan negatif bagi industri.

“Saya kira regulator sudah memperhitungkan dampak positif dan negatif,” kata Lani kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Sementara itu, meski belum mendapat informasi lebih jauh mengenai rencana OJK untuk memperluas pengawasan ke grup keuangan non-konglomerasi, Direktur PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja menilai bahwa kebijakan terbaru otoritas dalam mengawasi konglomerasi keuangan melalui POJK No. 30/2024 merupakan langkah positif.

Dia mengatakan, aturan tersebut menandai perubahan besar dalam pola pengawasan, dari yang sebelumnya bersifat sektoral menjadi terintegrasi.

“Saya menilai hal tersebut merupakan satu hal yang sangat positif di mana pengawasan tidak lagi hanya pada kesehatan masing-masing perusahaan (individual), tetapi beralih secara masif ke pengawasan terintegrasi,” jelas Ganda kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Jika sebelumnya pengawasan dilakukan secara terpisah, misalnya bank diawasi sebagai bank dan asuransi sebagai asuransi, kini OJK melihat seluruh entitas dalam satu grup keuangan sebagai satu kesatuan. Dengan pendekatan ini, masalah di satu anak usaha dapat langsung dipantau dampaknya terhadap entitas lain dalam grup yang sama.

Dia menuturkan pendekatan terintegrasi ini bertujuan mencegah risiko penularan, yakni kondisi ketika gangguan di satu perusahaan merembet ke perusahaan lain dalam satu konglomerasi.

Untuk itu, aturan terbaru juga mewajibkan adanya entitas utama yang bertanggung jawab mengoordinasikan manajemen risiko dan tata kelola di seluruh anggota grup.

Selain itu, lanjut dia, OJK memperketat pengawasan pada empat aspek utama, yakni permodalan terintegrasi, tata kelola terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi, serta pengawasan terhadap pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner).

Menurutnya, langkah ini penting untuk meningkatkan transparansi dan mencegah praktik seperti pencucian uang maupun transaksi afiliasi yang tidak sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Great Eastern Life Indonesia menegaskan bahwa tidak terjadi aksi akuisisi oleh PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) melainkan penyesuaian struktur organisasi sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator terkait konglomerasi keuangan.

Marketing Director Roy Hendrata menyampaikan klarifikasi tersebut menyusul sejumlah pemberitaan yang menyebut adanya akuisisi perusahaan asuransi tersebut oleh OCBC.

Menurut dia, perubahan yang terjadi merupakan konsekuensi dari implementasi ketentuan regulator, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

“Adapun hal yang dimaksud merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan regulator oleh OCBC, yaitu POJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan,” ujar Roy kepada Bisnis, Jumat (10/4/2026).

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan penunjukan PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) atas Konglomerasi Keuangan Group OCBC. Persetujuan penunjukan tersebut telah diterima dari OJK pada 29 September 2025.

Langkah itu kemudian diperkuat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 2 Desember 2025. Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan untuk memenuhi ketentuan POJK serta perubahan susunan dewan komisaris.

Kala itu dijelaskan dengan status sebagai perusahaan induk konglomerasi, OCBC NISP membawahi sejumlah entitas jasa keuangan dalam satu struktur, antara lain PT Great Eastern Life Indonesia, PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT OCBC NISP Ventura.

Roy menegaskan, dalam konteks tersebut Great Eastern Life Indonesia hanya menjadi bagian dari struktur konglomerasi keuangan yang dipimpin oleh OCBC NISP, tanpa adanya perubahan kepemilikan saham dalam bentuk akuisisi.

Ia menambahkan, penyesuaian struktur tersebut merupakan langkah tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di sektor jasa keuangan. "Perusahaan senantiasa menghormati proses serta ketentuan regulator yang berlaku dan akan menyampaikan informasi material sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) menegaskan perannya sebagai induk konglomerasi keuangan seiring perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan.

Perubahan tersebut tertuang dalam akta perubahan Anggaran Dasar tertanggal 2 Desember 2025 dan telah disampaikan dalam laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Melalui revisi ini, OCBC NISP secara eksplisit menyatakan bertanggung jawab atas konsolidasi dan pengelolaan seluruh aktivitas konglomerasi keuangan yang berada di bawah pengendaliannya.

“Perseroan mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas konglomerasi keuangan serta mendukung optimalisasi keuangan atas konglomerasi keuangan yang dikendalikan," demikian tertulis dalam ringkasan perubahan anggaran dasar Bank OCBC NISP Tahun 2025, dikutip Minggu (21/12/2025).

Dalam anggaran dasar terbaru disebutkan, perseroan tidak hanya mengonsolidasikan aktivitas konglomerasi keuangan, tetapi juga bertanggung jawab mendukung optimalisasi keuangan serta pelaksanaan tata kelola terintegrasi sesuai ketentuan regulator.

Sejalan dengan peran tersebut, OCBC NISP juga memperketat struktur dan kewajiban direksi. Perseroan kini diwajibkan memiliki direktur yang membawahkan fungsi pengelolaan konglomerasi keuangan atau PIKK Operasional.

Dalam dokumen tersebut, NISP menegaskan bahwa direktur ini bertanggung jawab atas penerapan tata kelola, manajemen risiko, kecukupan permodalan secara terintegrasi, serta koordinasi dengan OJK dan otoritas terkait.

Direktur yang membawahkan fungsi tersebut juga dilarang merangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan hanya dapat menjalankan tugas setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

Adapun, ketentuan ini menandai pengetatan governance di level pengurus seiring meningkatnya kompleksitas usaha grup keuangan.

Selain aspek pengelolaan, perubahan anggaran dasar juga menyentuh kontrol kepemilikan saham. OCBC NISP menetapkan larangan bagi pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir untuk mengagunkan atau menjaminkan sahamnya kepada pihak lain.

Pengecualian hanya diberikan apabila saham dijaminkan kepada lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam rangka penyelamatan atau penanganan permasalahan bank dan perusahaan asuransi, atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh otoritas berwenang.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada hari ini, Jumat (19/12/2025).

Mengacu pada pemanggilan resmi perseroan yang diterbitkan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPSLB Bank Mandiri akan membahas tiga mata acara utama.

Mata acara pertama adalah persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini antara lain dilakukan untuk menyesuaikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait konglomerasi keuangan dan perusahaan induk konglomerasi keuangan.

Agenda kedua yakni pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Usulan ini didasarkan pada ketentuan tata kelola BUMN, dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan Bank Mandiri yang berada pada peringkat idAAA/Stable dan dikategorikan sangat sehat.

Sementara itu, mata acara ketiga adalah perubahan susunan pengurus perseroan, baik Direksi maupun Dewan Komisaris. Agenda ini diusulkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB.

"Berdasarkan surat Kepala BP BUMN No. SR-69/BPU/11/2025 tanggal 19 November 2025 perihal penambahan agenda perubahan pengurus pada RUPSLB Bank Mandiri tahun 2025, mata acara Rapat ini diusulkan sebagai salah satu mata acara yang akan dimintakan persetujuan kepada rapat," tulis dalam pengumuman tersebut, dikutip Kamis (18/12/2025).

Adapun, berdasarkan sumber Bisnis, Komisaris Bank Mandiri Yuliot akan diganti. Hal ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang wakil Menteri (wamen) merangkap jabatan. Keputusan tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang disampaikan pada sidang pleno terbuka di Ruang Sidang MK, Kamis (28/8/2025).

Saat ini, Yuliot menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM. Dia ditunjuk sebagai Komisaris BMRI pada RUPSLB yang diselenggarakan pada Senin (4/8/2025). "Komisaris Yuliot [diganti] karena wamen. Diganti Sekretaris BKPM," ujar sumber Bisnis.

Sebagai informasi, Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama BPKM dijabat oleh Mohammad Rudy Salahuddin yang menjabat mulai tahun ini hingga sekarang. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Rudy Bun ini menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian RI dari 2024-2025.

Adapun, berikut susunan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri sebelum RUPSLB Desember 2025:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama/Independen: Kuswiyoto

- Wakil Komisaris Utama/Independen: Zainudin Amali

- Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh

- Komisaris: Luky Alfirman

- Komisaris: Yuliot

- Komisaris Independen: Mia Amiati

- Komisaris Independen: Zulkifli Zaini

Direksi:

- Direktur Utama: Riduan

- Wakil Direktur Utama: Henry Panjaitan

- Direktur Operations: Timothy Utama

- Direktur Information Technology: Sunarto

- Direktur Human Capital & Compliance: Eka Fitria

- Direktur Risk Management: Danis Subyantoro

- Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo

- Direktur Corporate Banking: M. Rizaldi

- Direktur Consumer Banking: Saptari

- Direktur Network & Retail Funding: Jan Winston Tambunan

- Direktur Treasury & International Banking: Ari Rizaldi

- Direktur Finance & Strategy: Novita Widya Anggraini

Perombakan Pengurus BNI dan BRI

Dua bank pelat merah lainnya, yaitu BNI dan BRI telah menyelenggarakan RUPSLB sebelumnya. Dalam rapat pada Senin (15/12/2025), pemegang saham BBNI menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris perseroan menggantikan Suminto yang masa jabatannya berakhir sejak 8 Oktober 2025, seiring penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini,” kata Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

Lalu, dalam RUPSLB BBRI yang diselenggarakan Rabu (17/12/2025) terdapat keputusan untuk mengganti 4 direksi, yaitu posisi wakil direktur utama dan 3 direktur lainnya.

Para pemegang saham BBRI sepakat memberhentikan dengan hormat sejumlah pengurus, di antaranya Wakil Direktur Utama Agus Noorsanto, Direktur Human Capital & Compliance Achmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Manajemen Risiko Mucharom, dan Direktur Consumer Banking Nancy Adityasari.

Sehubungan dengan keputusan tersebut, para pemegang saham menyepakati pengangkatan Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari sebagai Wakil Direktur Utama. Sebelumnya, Viviana merupakan Direktur Finance & Strategy BRI.

Kemudian, RUPSLB BBRI menunjuk Mahdi Yusuf sebagai Direktur Legal & Compliance, Ety Yuniarti sebagai Direktur Manajemen Risiko, Aris Hartanto sebagai Direktur Consumer Banking, dan Achmad Royadi sebagai Direktur Finance & Strategy.