Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sebanyak 19 penyelenggara sistem elektronik (PSE) telah menyerahkan laporan penilaian mandiri (self-assessment) terkait kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) hingga Senin (8/6).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid merinci jumlah tersebut mencakup para raksasa teknologi yang menaungi delapan platform besar. Platform global yang dimaksud meliputi Instagram, Threads, Facebook, BigoLive, X (dahulu Twitter), YouTube, TikTok, hingga Roblox.

"Jadi ini sudah tepat 3 bulan dari pertama Peraturan Menteri dikeluarkan yaitu pada Maret tahun 2026, sehingga tadi kami baru dilaporkan untuk saat ini ada sekitar 19 PSE (penyelenggara sistem elektronik), total 68 PLF (produk layanan fitur)," ujar Meutya dilansir dari Antara, Selasa (8/6/2026).

Masuknya laporan dari 19 platform ini menjadi sinyal positif terhadap respons industri atas kebijakan pelindungan anak di ranah digital. Kendati demikian, penyerahan berkas ini baru merupakan tahap awal dari rangkaian pengawasan ketat yang disiapkan pemerintah.

Menurut Meutya, otoritas terkait tidak akan langsung menelan mentah-mentah hasil laporan tersebut. Pihaknya bakal menelaah satu persatu indikator risiko dari hasil penilaian mandiri tiap-tiap platform.

Proses verifikasi ini diproyeksikan memakan waktu beberapa bulan guna memastikan hasil akhir profil risiko dari masing-masing PSE valid dan sesuai realitas di lapangan.

Bagi para pelaku industri digital yang masih mengulur waktu atau belum memenuhi ketentuan penilaian mandiri profil risiko layanannya sesuai aturan PP Tunas, Meutya mengimbau manajemen perusahaan untuk segera mengambil tindakan nyata dan berkoordinasi dengan kementerian.

"Tentu kita harapkan agar segera melaporkan, segera menyampaikan self-assessment-nya. Kemudian untuk yang sudah masuk, kita akan nilai secara hati-hati mengenai profil risikonya," kata Meutya.

Sebelumnya, pada akhir April lalu, Komdigi memberikan sinyal kuat terkait batas akhir pengumpulan dokumen ini. Otoritas menetapkan tanggal 6 Juni 2026 menjadi batas akhir bagi penyelenggara sistem elektronik untuk melaporkan evaluasi mandiri atau self-assessment risiko kepada Pemerintah sejalan dengan implementasi regulasi tersebut.

Dalam aturan pelaksana PP Nomor 17 Tahun 2025, ketentuan evaluasi mandiri ini mengikat bagi seluruh PSE yang beroperasi di yurisdiksi Indonesia. Otoritas memperlakukan aturan ini secara setara tanpa membedakan apakah cakupan layanan platform tersebut berskala global ataupun lokal.

"Untuk platform-platform lain juga kita mengingatkan untuk melakukan self-assessment dengan batas waktu yaitu 6 Juni tahun ini. Jadi kalau yang belum silakan segera memberikan self-assessment-nya agar tidak bertumpuk di ujung," kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, akhir April lalu.

Pemerintah memastikan pengawasan pasca-tenggat akan berjalan objektif. Hasil evaluasi mandiri dari tiap-tiap PSE itu nantinya bakal dinilai kembali oleh Pemerintah melalui tim yang didedikasikan khusus di internal Komdigi. Tim ini bertugas memetakan sejauh mana fitur perlindungan anak diimplementasikan.

Langkah mitigasi dan sanksi tegas juga membayangi para pelanggar regulasi ini. Apabila nantinya ada PSE yang tidak memenuhi ketentuan evaluasi mandiri sejalan PP Tunas untuk melindungi anak di ruang digital, Pemerintah akan melakukan penegakan aturan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan platform digital berisiko tinggi menyediakan fitur pembatasan komunikasi bagi pengguna anak sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Kebijakan ini ditujukan untuk menutup celah praktik child grooming dan risiko penculikan anak di ruang digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai memperketat penerapan aturan tersebut, yang menyasar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berisiko tinggi, termasuk YouTube, TikTok, Instagram, hingga Roblox. Platform-platform dalam kategori ini diwajibkan membatasi akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Kewajiban itu mengharuskan pengelola platform melakukan perubahan materiil terhadap fitur-fitur yang tersedia, guna memastikan pengguna anak tidak terpapar risiko digital saat beraktivitas di ruang siber.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini menekankan bahwa aspek utama yang harus dipenuhi PSE adalah mekanisme verifikasi usia. Setiap platform wajib memastikan validitas usia penggunanya melalui sistem verifikasi yang mumpuni.

"PSE juga harus memastikan mitigasi terhadap risiko kontak yang mungkin terjadi di dalam platform," ujarnya di acara Bisnis Indonesia Forum, dilansir Rabu (6/5/2026).

Salah satu bentuk implementasinya adalah pembatasan fitur komunikasi pada kategori usia tertentu.

Sebagai contoh, dia menyebutkan fitur percakapan atau chat pada platform Roblox yang akan dinonaktifkan khusus untuk pengguna di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Langkah ini dipandang krusial sebagai pencegahan praktik child grooming sekaligus menekan risiko penculikan anak yang bermula dari interaksi daring.

Selain risiko kontak, PSE juga dituntut bertanggung jawab penuh terhadap risiko konten. Moderasi konten bagi anak kini harus lebih mendalam dan spesifik.

Konten untuk anak tidak lagi hanya dibatasi pada pelarangan muatan perjudian maupun pornografi. Platform juga dilarang menayangkan konten yang membahayakan keselamatan nyawa pengguna anak.

Kriteria konten anak juga turut mempertimbangkan kesesuaian dengan tahap perkembangan usia. Pemerintah mendorong standarisasi yang membedakan konten layak untuk anak usia 3–5 tahun dengan kelompok usia 6–9 tahun. Perbedaan kebutuhan di setiap jenjang usia ini membuat moderasi konten menjadi jauh lebih kompleks, terutama ketika anak-anak menjadi pengguna aktif media sosial.

Seluruh kewajiban tersebut harus dijalankan PSE berdasarkan hasil penilaian risiko mandiri yang menjadi acuan dalam penentuan fitur perlindungan anak di masing-masing platform.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merilis formula skema denda administratif bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tidak patuh terhadap PP Tunas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi kepada PSE yang tidak mematuhi kebijakan PP Tunas. Dalam hal ini, Komdigi untuk pertama kalinya mengembangkan skema denda administratif.

“Ini adalah pertama kali kami menerapkan formula dalam skema denda administratif. Dalam proses ini, kami juga melakukan alokasi yang proporsional untuk denda administratif,” ujar Lustarini dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk Dunia Digital Anak di Media Sosial: Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Lustarini juga menjelaskan pendekatan yang digunakan bersifat proporsional berbasis indeks pelanggaran dan skala usaha PSE. Terdapat empat komponen dalam indeks pelanggaran, yaitu dampak terhadap anak, periode atau durasi pelanggaran, upaya mitigasi risiko, serta riwayat pelanggaran sebelumnya.

Selain itu, terdapat batas maksimum denda (cap). Nilai denda tidak akan melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan berdasarkan skala usaha PSE, yaitu:
- Skala mikro: maksimal Rp1 miliar
- Skala kecil: maksimal Rp5 miliar
- Skala menengah: maksimal Rp10 miliar
- Skala besar/global: maksimal 6% dari total pendapatan global perusahaan

Rumus Perhitungan Denda

Besaran denda administratif dihitung menggunakan formula khusus yang mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Secara sederhana, denda ditentukan berdasarkan hasil penilaian indeks pelanggaran yang kemudian dikalikan dengan batas maksimum denda yang berlaku.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

Denda = (Total Indeks Pelanggaran ÷ 4) × Batas Maksimum Denda

Adapun penegakan aturan dilakukan berdasarkan tingkat risiko dengan mengedepankan pembinaan dan kepatuhan. Terdapat empat tingkatan sanksi yaitu teguran tertulis sebanyak 1–3 kali, denda administratif, penghentian sementara, dan terakhir pemutusan akses.

Apabila PSE menunjukkan iktikad baik, seperti melakukan perbaikan sistem atau membayar denda, proses pengawasan dapat diselesaikan tanpa perlu eskalasi sanksi lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepastian berusaha.

Mekanisme Pengajuan Keberatan (Hak Sanggah PSE)

PSE juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme yang adil, transparan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan
PSE mengajukan keberatan secara tertulis setelah menerima keputusan sanksi.

1. Pemrosesan (Maksimal 20 hari)
Menteri atau Direktur Jenderal memproses permohonan keberatan. Jika melebihi batas waktu, permohonan dianggap diterima.

1. Penetapan (Maksimal 5 hari)
Jika dikabulkan, pemerintah akan memproses pencabutan atau penundaan sanksi.

4. Penyampaian (Maksimal 7 hari)
Keputusan akhir disampaikan secara resmi kepada PSE. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menginformasikan kewajiban dan larangan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas)

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan bahwa PP Tunas merupakan sabuk pengaman (safety belt) yang berfungsi sebagai perlindungan sekaligus standar keamanan dengan mengatur akuntabilitas PSE.

Lustarini juga menjelaskan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak yang disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025, terdapat tiga komponen wajib yang harus disediakan oleh PSE.

Ketiga kewajiban tersebut di antaranya adalah penyediaan informasi batas minimum usia pengguna, mekanisme verifikasi usia pengguna anak, serta mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur (PLF) atau potensi pelanggaran hak anak.

“Selama ini yang dilakukan adalah pengguna melakukan self-declaration, artinya pengguna digital dapat bersifat anonim,” ujar Lustarini dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk Dunia Digital Anak di Media Sosial: Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Oleh karena itu, terdapat prinsip pengaturan dalam PP Tunas yang harus dipahami oleh PSE. Komdigi membagikan kewajiban dan larangan bagi PSE sebagaimana diatur dalam PP Tunas.

Berikut 10 kewajiban PSE beserta larangannya:

Kewajiban PSE:

1. Menyediakan fitur persetujuan orang tua atau wali anak.
2. Mengonfigurasi produk, layanan, dan fitur (PLF) dengan tingkat privasi tinggi.
3. Memberikan notifikasi terkait pelacakan lokasi anak.
4. Menyelenggarakan PLF sesuai dengan fungsi dan usia anak.
5. Melakukan edukasi dan pemberdayaan serta melaporkannya kepada Menteri.
6. Memastikan pihak yang bekerja sama dengan PSE mematuhi ketentuan pelindungan anak.
7. Bertanggung jawab atas pelindungan data pribadi pada perangkat atau mainan yang terhubung dengan internet.
8. Memberikan informasi yang lengkap dan tidak menyesatkan.
9. Menunjuk pejabat yang bertugas dalam pelindungan data pribadi.
10. Menyusun penilaian dampak pelindungan data pribadi.

Larangan PSE dalam PP Tunas di antaranya adalah tidak melakukan profiling terhadap anak, tidak mengumpulkan data geolokasi anak secara tidak semestinya, serta tidak menerapkan nudge technique dalam penyelenggaraan produk, layanan, dan fitur (PLF).

Selain itu, Pasal 3 PP Tunas mengatur objek atau pihak yang wajib mengikuti ketentuan ini, yaitu PSE publik (lembaga atau instansi negara yang menyediakan layanan digital untuk masyarakat) serta PSE privat (perusahaan swasta, baik lokal maupun asing, yang beroperasi di Indonesia).

Aturan ini tidak hanya berlaku untuk aplikasi khusus anak, tetapi juga mencakup dua kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP Tunas, yaitu PLF khusus anak dan PLF yang mungkin diakses oleh anak.

Tidak berhenti di situ, Pasal 5 PP Tunas juga mengatur aspek risiko yang harus dimitigasi oleh pemilik platform agar anak tetap aman saat beraktivitas di ruang digital.

Aspek tersebut meliputi risiko interaksi berbahaya, konten negatif, eksploitasi anak sebagai konsumen, keamanan data pribadi, ketergantungan, serta kesehatan psikologis dan fisiologis.

Lustarini menambahkan, dalam proses penilaian terdapat total 58 instrumen atau pertanyaan yang harus dijawab oleh penyelenggara sistem elektronik untuk mengukur profil risiko layanan.

Namun, penting untuk dipahami kategori risiko tinggi tidak berarti produk tersebut buruk atau berbahaya secara umum. Di masyarakat sering muncul anggapan risiko tinggi identik dengan sesuatu yang harus dihindari, padahal tidak selalu demikian. Penetapan risiko tinggi kerap terjadi karena layanan tersebut memang tidak dirancang untuk digunakan oleh anak-anak.

“Ini bukan mengukur jelek atau tidaknya suatu produk digital, melainkan apakah produk tersebut diperuntukkan bagi anak atau bukan,” jelasnya. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan Wikimedia Foundation secara resmi memulai proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), seiring komunikasi intensif yang dijalin bersama pemerintah guna menjamin keberlanjutan layanan ensiklopedia daring tersebut di Indonesia.

Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan inisiatif ini mencerminkan komitmen Wikimedia mematuhi regulasi lokal sekaligus memperkokoh tata kelola ruang digital nasional.

Sejak 23 April 2026, kata Meutya, telah berlangsung pertemuan dengan Wikimedia Foundation. "Kami menjalin kontak langsung dengan kantor pusat di San Francisco, termasuk kehadiran perwakilan mereka secara fisik di kantor Komdigi,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Kewajiban pendaftaran tersebut bersandar pada landasan hukum Peraturan Pemerintah No.71/2019 serta Peraturan Menteri Kominfo No.5/2020.

Regulasi ini menyasar seluruh penyelenggara sistem elektronik tanpa terkecuali. Meuyta memaparkan seluruh PSE wajib terdata dalam administrasi negara, mencakup entitas mancanegara, lokal, organisasi berorientasi laba, hingga lembaga nirlaba.

Proses pendaftaran Wikimedia Foundation kini memasuki fase awal berupa penyerahan dokumen administratif kepada otoritas terkait. Pemerintah memproyeksikan seluruh prosedur tuntas dalam waktu singkat.

Meutya menyebut kebijakan pendaftaran PSE bukan langkah mendadak, melainkan instrumen yang telah berlaku sejak 2019 demi memberikan jaminan perlindungan konsumen.

“Ini berada dalam kerangka perlindungan pengguna serta penegakan hukum. Seluruh platform wajib tunduk pada regulasi berlaku di wilayah hukum Indonesia,” ucap Meutya.

Pemerintah secara khusus mengapresiasi sikap kooperatif pengelola Wikipedia tersebut karena menghormati kebijakan kedaulatan digital nasional.

Dalam pertemuan terkini, kedua belah pihak mencapai kesepahaman krusial mengenai urgensi pendaftaran. Sebelumnya, platform ini sempat menghadapi tantangan administratif serius berupa potensi pemblokiran akses jika ketentuan tidak terpenuhi. Namun, dialog terbuka antara pemerintah dan perwakilan San Francisco berhasil memitigasi risiko tersebut.

Pemerintah memandang kewajiban pendaftaran PSE sebagai bagian integral dari upaya memperkuat ekosistem digital agar lebih aman dan tertib bagi publik. Langkah Wikimedia ini diharapkan menjadi preseden positif bagi platform global lainnya dalam menjalin kolaborasi dengan pemerintah Indonesia.

Melalui kesepakatan ini, sinergi antara otoritas digital dan platform penyedia pengetahuan diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi inklusif serta berkelanjutan.

Kehadiran dokumen legal dari Wikimedia menjadi fondasi penting bagi jaminan perlindungan data serta akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik di masa depan. Kelancaran proses ini memastikan masyarakat tetap dapat mengakses sumber informasi edukatif secara aman di bawah payung hukum Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA— Layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons, terancam ditutup sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) apabila tidak segera menyelesaikan proses registrasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia hingga 23 April 2026. Adapun kebijakan tersebut diyakini tidak mengganggu arus informasi.

Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menilai seandainya Komdigi menghentikan sementara platform wikipedia, arus informasi tetap akan berjalan seperti biasa. Pasalnya, Wikipedia selama ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dasar, yang mana masyarakat memiliki banyak alternatif untuk mengakses informasi tersebut.

Founder and Chairman ICSF Ardi Sutedja K. mengatakan pemerintah melalui Komdigi telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup panjang kepada Wikimedia Foundation untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, platform tak kunjung mematuhi.

“Di Indonesia ada aturan main terkait dengan penyelenggara sistem elektronik dan Wikimedia ini kan ternyata masih belum memenuhi ketentuan itu, ya patut memang ditegur gitu,” kata Ardi saat dihubungi Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Ardi menilai pemberian tenggat waktu yang berulang justru berpotensi menggerus integritas dan reputasi Komdigi apabila tidak diikuti dengan ketegasan penegakan aturan.

Menurutnya, langkah penegakan aturan tersebut keliru jika dikaitkan dengan upaya mengendalikan arus informasi. Regulasi mengenai PSE, lanjutnya, sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi sebelumnya tidak ditegakkan secara ketat. Komdigi di bawah pimpinan Meutya Hafid berada dalam jalur yang benar untuk menegakan aturan tersebut.

Dia mengingatkan jika aturan tidak ditegakkan, akan muncul risiko baru yang sulit diprediksi, terutama di tengah perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) yang membuat arus informasi semakin bebas.

“Jadi harus ada ketegasan, paling tidak kita dipandang oleh industri, kita punya ketegasan dan penekatan aturan, jadi kalau diberikan kelonggaran waktu dan sebagainya terus-menerus, ya ini terusnya taruhannya ya reputasi, reputasi Komdigi itu sendiri,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, Bisnis telah mencoba mengonfirmasi kepada Komdigi terkait status pendaftaran Wikimedia, namun belum memperoleh respons.

Sebelumnya, pada 15 April 2026, Komdigi memberikan ultimatum kepada Wikimedia Foundation untuk segera menyelesaikan pendaftaran PSE lingkup privat. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan yang berlaku.

“Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” ujar Alexander dalam keterangan resmi, Rabu (15/04/2026).

Dia menegaskan ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh platform, termasuk Wikimedia Foundation yang beroperasi di Indonesia. Per 15 April, Wikimedia diberikan waktu tujuh hari kerja untuk mendaftar. Jika tidak, pemerintah akan mengambil langkah pemblokiran terhadap layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons.

Menurut Alexander, ultimatum tersebut diberikan setelah pemerintah sebelumnya memberikan sejumlah perpanjangan waktu sejak 2025. Pemberitahuan awal telah disampaikan kepada Wikimedia sejak 14 November 2025 agar segera mendaftar sebagai PSE lingkup privat.

Dalam prosesnya, Wikimedia beberapa kali mengajukan perpanjangan waktu, namun hingga batas akhir yang ditetapkan tetap belum memenuhi kewajiban tersebut. Pemerintah bahkan sempat melakukan pembatasan terbatas pada 25 Februari 2026 dengan memblokir akses ke domain autentikasi (auth.wikimedia.org).

Komdigi juga telah mengundang Wikimedia untuk membahas pendaftaran pada April 2026, namun hingga tenggat terakhir diberikan, proses registrasi belum juga diselesaikan.

Sebagai langkah penegakan hukum, pemerintah kemudian memberikan perpanjangan waktu terakhir selama tujuh hari. Alexander menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi apabila tidak ada kepatuhan.

“Jika masih belum ada kepatuhan terhadap hukum di Indonesia maka kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran,” kata Alexander.

Pendaftaran PSE merupakan kewajiban bagi seluruh platform digital, baik lokal maupun asing, yang beroperasi di Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk memastikan legalitas operasional, pelindungan data pengguna, serta tata kelola ruang digital.

Dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, disebutkan penyelenggara sistem elektronik yang tidak mendaftar dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga pemutusan akses atau pemblokiran layanan.

Alexander menegaskan bahwa proses pendaftaran PSE tidak dipungut biaya dan diberlakukan secara setara, baik bagi platform komersial maupun nirlaba, termasuk Wikimedia Foundation.

“Hal ini dilakukan untuk melindungi publik, juga melindungi platform itu sendiri, dalam hal ini Wikimedia, agar terlindungi secara hukum,” tutupnya.

Dampak ke Komunitas Wikimedia

Di sisi lain, komunitas Wikimedia Indonesia menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap ekosistem pengetahuan terbuka. Dalam pernyataan terbuka, mereka menegaskan bahwa yang dibatasi bukan akses membaca, melainkan akses kontributor.

“Dengan pembatasan akses login, Wikimedian akan kesulitan memperbarui artikel Wikipedia agar tetap andal. Dengan pembatasan pendaftaran akun, kontributor baru yang ingin berbagi pengetahuan akan terhambat,” tulis pernyataan tersebut.

Komunitas juga menggambarkan kondisi ini sebagai paradoks dalam akses informasi, di mana masyarakat masih dapat membaca Wikipedia, tetapi ruang untuk berkontribusi—seperti menulis atau memperbarui artikel—menjadi terbatas.

Selain itu, mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada pelestarian bahasa daerah karena dapat menghambat penutur asli dalam menulis dan mendokumentasikan bahasa ibu mereka, sehingga berisiko mempercepat kepunahan.

Komunitas menegaskan bahwa kontribusi sukarelawan merupakan tulang punggung Wikipedia. Tanpa peran para kontributor, pembaruan informasi akan semakin sulit dilakukan dan penyebaran pengetahuan berpotensi terhambat.

Dalam pernyataan sikapnya, komunitas Wikimedia Indonesia mendesak pemerintah mencabut pembatasan akses login dan pendaftaran, serta tidak menerapkan kebijakan serupa di masa mendatang.

Timeline Evaluasi Kepatuhan PSE Wikimedia Foundation

14 November 2025: Kemkomdigi mengirim notifikasi awal kewajiban pendaftaran PSE
21 November 2025: Wikimedia meminta perpanjangan waktu, disetujui
1 Desember 2025: Wikimedia kembali meminta perpanjangan waktu, disetujui
6 Januari 2026: Wikimedia meminta perpanjangan lagi, dengan batas final 20 Januari 2026
28 Januari 2026: Batas waktu final tidak dipenuhi, Kemkomdigi kirim surat rencana pemblokiran
28 Januari–25 Februari 2026: Tidak ada tanggapan dari Wikimedia
25 Februari 2026: Dilakukan pembatasan terbatas pada domain auth.wikimedia.org
7 April 2026: Kemkomdigi mengundang Wikimedia untuk rapat pembahasan
9 April 2026: Wikimedia menyampaikan tidak memiliki perwakilan di Indonesia
13 April 2026: Wikimedia masih belum mendaftar PSE
15 April 2026: Diberikan perpanjangan terakhir selama 7 hari sebelum potensi pemblokiran

Bisnis.com, JAKARTA — Wikimedia Foundation, organisasi nirlaba (non-profit) global, perlu segera mendaftar menuntaskan proses registrasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia mengingat batas waktu yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) hampir habis.

Pada 15 April 2026, Komdigi memberikan waktu 7 hari kerja bagi Wikimedia untuk segera mendaftar PSE. Artinya, waktu yang tersisa tinggal besok, Rabu (22/4). Jika kewajiban tersebut tetap diabaikan, pemerintah bersiap mengambil langkah tegas berupa pemutusan akses sementara terhadap seluruh ekosistem Wikimedia, termasuk ensiklopedia populer Wikipedia Indonesia.

Wikimedia Foundation (WMF) merupakan organisasi nirlaba (non-profit) global yang bermarkas di San Francisco, Amerika Serikat. WMF adalah "induk" atau lembaga yang mengelola infrastruktur di balik ensiklopedia raksasa Wikipedia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyampaikan komitmen otoritas dalam menjaga ketertiban tata kelola ruang digital. Menurutnya, aturan ini berlaku bagi seluruh penyelenggara tanpa terkecuali, termasuk platform global yang memiliki basis pengguna masif di tanah air.

"Pemerintah menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku demi menciptakan ekosistem digital yang adil. Wikimedia Foundation diharapkan segera menyelesaikan pendaftaran ini agar terhindar dari sanksi pemblokiran," ujar Alexander pekan lalu.

Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Komdigi telah menjalin komunikasi intensif dengan Wikimedia sejak 14 November 2025. Meski otoritas telah memberikan beberapa kali perpanjangan waktu atas permintaan yayasan tersebut, komitmen pendaftaran PSE tak kunjung dipenuhi.

Bahkan, pada 28 Januari 2026, Wikimedia sempat mengabaikan batas waktu final yang telah disepakati bersama. Ketidakhadiran perwakilan resmi Wikimedia di Indonesia dalam pertemuan pada 9 April 2026 kian mempersulit koordinasi teknis, meskipun pemerintah tetap membuka ruang dialog hingga detik terakhir sebelum ancaman blokir total dieksekusi.

Pendaftaran PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban hukum bagi setiap platform digital, baik lokal maupun asing, yang menyediakan layanan di wilayah kedaulatan Indonesia. Kewajiban ini mencakup legalitas operasional, perlindungan data pribadi pengguna, serta kepastian tata kelola ruang digital yang bersih. Tanpa status PSE resmi, sebuah platform dianggap beroperasi di luar koridor hukum nasional, sehingga menyulitkan perlindungan hukum bagi pengguna maupun platform itu sendiri jika terjadi sengketa atau gangguan siber.

Merujuk pada Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, PSE yang gagal memenuhi kewajiban registrasi dapat dikenakan sanksi bertahap. Sanksi ini dimulai dari teguran tertulis hingga tindakan administratif paling berat berupa pemutusan akses atau pemblokiran layanan secara permanen.

Alexander menambahkan, proses pendaftaran PSE sebenarnya tidak dipungut biaya dan dirancang untuk melindungi kepentingan publik. Jika dalam sepekan ke depan tidak ada perkembangan positif, publik Indonesia kemungkinan besar harus bersiap kehilangan akses ke salah satu sumber informasi digital terbesar di dunia akibat ketidakpatuhan regulasi dari pihak penyedia layanan.

“Hal ini dilakukan untuk melindungi publik, juga melindungi platform itu sendiri, dalam hal ini Wikimedia, agar terlindungi secara hukum,” tutup Dirjen Alex.

TIMELINE EVALUASI KEPATUHAN PSE WIKIMEDIA FOUNDATION

- 14 November 2025 : Kemkomdigi mengirimkan notifikasi awal mengenai kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat

- 21 November 2025 : Wikimedia meminta perpanjangan waktu, Kemkomdigi memenuhi permintaan tersebut

- 1 Desember 2025 : Wikimedia kembali meminta perpanjangan waktu, Kemkomdigi memenuhi permintaan tersebut

- 6 Januari 2026 : Wikimedia Kembali meminta perpanjangan waktu, dengan Batas Waktu Final di 20 Januari 2026

- 28 Januari 2026 : Batas Waktu Final diingkari Wikimedia, Kemkomdigi kirimkan surat pemberitahuan rencana blokir

- 28 Januari 2026 - 25 Februari 2026 : Pada kurun waktu ini, Wikimedia Foundation kembali tidak memberikan tanggapan atas rencana pemblokiran

- 25 Februari 2026 : Pemblokiran terbatas pada tautan auth.wikimedia.org

- 7 April 2026 : Kemkomdigi mengundang Wikimedia untuk rapat pembahasan pendaftaran PSE

- 9 April 2026 : Wikimedia sampaikan tidak memiliki perwakilan di Indonesia

- 13 April 2026 : Wikimedia masih belum mendaftar PSE Lingkup Privat

- 15 April 2026 : Kemkomdigi berikan perpanjangan waktu terakhir, yaitu selama 7 hari, apabila tidak mendaftar maka akan diblokir

Bisnis.com, JAKARTA — Wikimedia Foundation, organisasi nirlaba (non-profit) global, perlu segera mendaftar menuntaskan proses registrasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia mengingat batas waktu yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) hampir habis.

Pada 15 April 2026, Komdigi memberikan waktu 7 hari kerja bagi Wikimedia untuk segera mendaftar PSE. Artinya, waktu yang tersisa tinggal besok, Rabu (22/4). Jika kewajiban tersebut tetap diabaikan, pemerintah bersiap mengambil langkah tegas berupa pemutusan akses terhadap seluruh ekosistem Wikimedia, termasuk ensiklopedia populer Wikipedia Indonesia.

Wikimedia Foundation (WMF) merupakan organisasi nirlaba (non-profit) global yang bermarkas di San Francisco, Amerika Serikat. WMF adalah "induk" atau lembaga yang mengelola infrastruktur di balik ensiklopedia raksasa Wikipedia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyampaikan komitmen otoritas dalam menjaga ketertiban tata kelola ruang digital. Menurutnya, aturan ini berlaku bagi seluruh penyelenggara tanpa terkecuali, termasuk platform global yang memiliki basis pengguna masif di tanah air.

"Pemerintah menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku demi menciptakan ekosistem digital yang adil. Wikimedia Foundation diharapkan segera menyelesaikan pendaftaran ini agar terhindar dari sanksi pemblokiran," ujar Alexander pekan lalu.

Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Komdigi telah menjalin komunikasi intensif dengan Wikimedia sejak 14 November 2025. Meski otoritas telah memberikan beberapa kali perpanjangan waktu atas permintaan yayasan tersebut, komitmen pendaftaran PSE tak kunjung dipenuhi.

Bahkan, pada 28 Januari 2026, Wikimedia sempat mengabaikan batas waktu final yang telah disepakati bersama. Ketidakhadiran perwakilan resmi Wikimedia di Indonesia dalam pertemuan pada 9 April 2026 kian mempersulit koordinasi teknis, meskipun pemerintah tetap membuka ruang dialog hingga detik terakhir sebelum ancaman blokir total dieksekusi.

Pendaftaran PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban hukum bagi setiap platform digital, baik lokal maupun asing, yang menyediakan layanan di wilayah kedaulatan Indonesia. Kewajiban ini mencakup legalitas operasional, perlindungan data pribadi pengguna, serta kepastian tata kelola ruang digital yang bersih. Tanpa status PSE resmi, sebuah platform dianggap beroperasi di luar koridor hukum nasional, sehingga menyulitkan perlindungan hukum bagi pengguna maupun platform itu sendiri jika terjadi sengketa atau gangguan siber.

Merujuk pada Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, PSE yang gagal memenuhi kewajiban registrasi dapat dikenakan sanksi bertahap. Sanksi ini dimulai dari teguran tertulis hingga tindakan administratif paling berat berupa pemutusan akses atau pemblokiran layanan secara permanen.

Alexander menambahkan, proses pendaftaran PSE sebenarnya tidak dipungut biaya dan dirancang untuk melindungi kepentingan publik. Jika dalam sepekan ke depan tidak ada perkembangan positif, publik Indonesia kemungkinan besar harus bersiap kehilangan akses ke salah satu sumber informasi digital terbesar di dunia akibat ketidakpatuhan regulasi dari pihak penyedia layanan.

“Hal ini dilakukan untuk melindungi publik, juga melindungi platform itu sendiri, dalam hal ini Wikimedia, agar terlindungi secara hukum,” tutup Dirjen Alex.

TIMELINE EVALUASI KEPATUHAN PSE WIKIMEDIA FOUNDATION

- 14 November 2025 : Kemkomdigi mengirimkan notifikasi awal mengenai kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat

- 21 November 2025 : Wikimedia meminta perpanjangan waktu, Kemkomdigi memenuhi permintaan tersebut

- 1 Desember 2025 : Wikimedia kembali meminta perpanjangan waktu, Kemkomdigi memenuhi permintaan tersebut

- 6 Januari 2026 : Wikimedia Kembali meminta perpanjangan waktu, dengan Batas Waktu Final di 20 Januari 2026

- 28 Januari 2026 : Batas Waktu Final diingkari Wikimedia, Kemkomdigi kirimkan surat pemberitahuan rencana blokir

- 28 Januari 2026 - 25 Februari 2026 : Pada kurun waktu ini, Wikimedia Foundation kembali tidak memberikan tanggapan atas rencana pemblokiran

- 25 Februari 2026 : Pemblokiran terbatas pada tautan auth.wikimedia.org

- 7 April 2026 : Kemkomdigi mengundang Wikimedia untuk rapat pembahasan pendaftaran PSE

- 9 April 2026 : Wikimedia sampaikan tidak memiliki perwakilan di Indonesia

- 13 April 2026 : Wikimedia masih belum mendaftar PSE Lingkup Privat

- 15 April 2026 : Kemkomdigi berikan perpanjangan waktu terakhir, yaitu selama 7 hari, apabila tidak mendaftar maka akan diblokir

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan kewajiban penilaian mandiri (self-assessment) dalam implementasi Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) berlaku bagi seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

PSE yang memiliki Produk, Layanan, dan Fitur (PLF), yang dirancang untuk digunakan atau diakses oleh anak maupun yang berpotensi diakses oleh anak, wajib tunduk pada beleid ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP Tunas.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menegaskan cakupan aturan ini tidak terbatas pada jenis platform tertentu.

“Layanan OTT seperti Netflix, platform gim, hingga e-commerce juga termasuk dalam lingkup kewajiban ini, sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP TUNAS,” kata Alexander kepada Bisnis pada Kamis (16/4/2026).

Berdasarkan ketentuan PP Tunas Pasal 4, Produk, Layanan, dan Fitur yang dimaksud mencakup layanan yang secara khusus dirancang untuk anak, serta layanan yang kemungkinan digunakan atau diakses oleh anak.

Kategori kedua ini ditentukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti syarat dan ketentuan penggunaan, kebijakan internal, hingga bukti layanan tersebut memang diakses oleh anak. Selain itu, indikator lain meliputi adanya komposisi pengguna anak yang signifikan, penargetan iklan kepada anak, serta desain produk yang dibuat menarik bagi anak.

Kemiripan dengan layanan lain yang telah terbukti digunakan oleh anak juga menjadi pertimbangan. Adapun indikator penilaian lebih lanjut akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Sebagai pedoman teknis, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme penilaian risiko platform dalam melindungi anak di ruang digital. Penilaian risiko tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kemungkinan anak berinteraksi dengan orang tidak dikenal hingga paparan konten berbahaya seperti pornografi dan kekerasan.

Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan potensi eksploitasi anak sebagai konsumen, ancaman terhadap keamanan data pribadi, serta risiko adiksi dan gangguan kesehatan, baik secara psikologis maupun fisiologis.

Platform yang memiliki satu atau lebih indikator berisiko tinggi akan diklasifikasikan sebagai platform berisiko tinggi. Platform juga diwajibkan mencantumkan batas usia minimum pengguna dengan klasifikasi usia yang rinci, mulai dari 3–5 tahun hingga 16–18 tahun, serta memastikan kesesuaian layanan dengan tahap perkembangan anak.

Regulasi ini juga melarang penargetan layanan kepada anak di bawah usia tiga tahun dan mewajibkan transparansi informasi yang mudah dipahami oleh anak maupun orang tua.

Sebelumnya, Komdigi menunggu kepatuhan platform digital lainnya terhadap PP Tunas. Pada tahap awal, Komdigi meminta delapan platform berisiko tinggi untuk menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun. Delapan platform tersebut adalah YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan aturan tersebut akan berlaku bagi seluruh platform digital secara bertahap.

“Delapan ini memang kita harapkan menjadi model di awal, dalam waktu dekat tentu kita akan kenakan kepada semua,” kata Meutya di kantor Komdigi pada Senin (13/4/2026).

Meutya menambahkan pihaknya telah menerima banyak umpan balik dari sejumlah platform yang mulai mengirimkan hasil self-assessment mereka. Oleh sebab itu, dia berharap dalam waktu dekat akan semakin banyak platform yang menyampaikan kepatuhan di luar delapan platform berisiko tinggi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat pengawasan ruang siber dengan menetapkan tenggat waktu responsif bagi platform digital terhadap konten disinformasi dan hoaks.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat user generated content (UGC) kini wajib menangani konten disinformasi dan ujaran kebencian paling lambat empat jam setelah menerima perintah pemutusan akses.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 tentang Informasi Elektronik dan Ujaran Kebencian yang ditetapkan pada 13 Maret 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya eskalasi konten negatif yang berpotensi memicu polarisasi di tengah masyarakat.

Dalam beleid tersebut, Komdigi menetapkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan disinformasi dan/atau ujaran kebencian dikategorikan sebagai konten meresahkan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Mengingat dampak penyebarannya yang sangat cepat di platform media sosial, pemerintah memandang perlu adanya tindakan pemutusan akses yang bersifat mendesak.

Sehubungan dengan itu, PSE lingkup privat UGC—seperti platform media sosial, forum daring, hingga layanan berbagi video—wajib melaksanakan perintah pemutusan akses yang diajukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

“Dan harus ditangani sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 jam setelah menerima perintah pemutusan akses,” tulis beleid tersebut dikutip pada Selasa (7/4/2026).

Durasi empat jam ini merupakan standar baru yang jauh lebih ketat dibandingkan regulasi sebelumnya. Pengetatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menekan laju hoaks yang sering kali menjadi "bola salju" jika tidak segera dipangkas dari sumbernya.

Guna memastikan aturan ini bukan sekadar macan kertas, Komdigi memperkenalkan mekanisme pengawasan digital yang terintegrasi. Pemantauan terhadap kepatuhan PSE dalam memoderasi konten disinformasi dilakukan melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).

Sistem SAMAN dirancang untuk memantau efektivitas dan kecepatan respons platform digital secara real-time.

Melalui sistem ini, pemerintah dapat melacak kapan perintah pemutusan akses dikirimkan dan kapan platform tersebut benar-benar menghapus atau memblokir konten terkait. Ketidakpatuhan terhadap batas waktu empat jam tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga peringatan keras bagi pengelola platform.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal membuka kembali akses layanan Wikimedia setelah sebelumnya dilakukan pembatasan.

Normalisasi akses tersebut akan dilakukan setelah proses pendaftaran Wikimedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat selesai diverifikasi.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan pemerintah mengapresiasi komunikasi yang telah dibangun oleh Wikimedia terkait komitmennya untuk memenuhi kewajiban pendaftaran platform digital di Indonesia.

“Normalisasi akses layanan terdampak akan dilakukan setelah proses pendaftaran terverifikasi,” kata Alexander dalam keterangan pada Senin (16/3/2026).

Alexander menambahkan, sebagai penyelenggara sistem elektronik global dengan jutaan pengguna di Indonesia, pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan setiap platform digital yang menyediakan layanan, memproses data pribadi, serta layanannya tersedia dan/atau digunakan di wilayah Indonesia untuk melakukan pendaftaran.

Alexander menegaskan pemerintah sangat menghargai kontribusi Wikimedia Foundation dalam menyediakan pengetahuan bagi masyarakat. Namun, keterbukaan informasi harus berjalan selaras dengan kepatuhan terhadap hukum.

Menurutnya, pendaftaran PSE merupakan bentuk akuntabilitas platform kepada publik, sekaligus memastikan adanya narahubung yang jelas untuk koordinasi teknis, penanganan konten ilegal, serta perlindungan hak-hak pengguna di Indonesia.

Dia juga menegaskan status organisasi non-profit tidak menjadi pengecualian dalam kewajiban memberikan perlindungan data pribadi warga negara Indonesia.

“Di ruang digital, risiko keamanan tidak memandang status organisasi, sehingga akuntabilitas melalui pendaftaran resmi menjadi penting agar ekosistem digital kita tetap aman, tepercaya, dan berdaulat,” katanya.

Lebih lanjut, Komdigi tetap membuka ruang komunikasi dengan pihak Wikimedia Foundation guna memfasilitasi proses pemenuhan kewajiban pendaftaran tersebut. Pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS) diharapkan dapat segera dilakukan sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti pembatasan akses pada subdomain auth.wikimedia.org.

Untuk mendukung proses tersebut, Komdigi menyediakan kanal bantuan teknis melalui helpdesk resmi di laman pse.komdigi.go.id/hubungi-kami pada jam operasional kerja.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang aman, tertib, dan tepercaya.

Komdigi juga menegaskan tetap mendukung ketersediaan informasi terbuka bagi masyarakat, sepanjang penyelenggara platform mematuhi ketentuan hukum nasional serta melindungi kepentingan pengguna di Indonesia.

“Kepatuhan platform global terhadap regulasi domestik merupakan komitmen bersama dalam melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika transformasi digital global,” kata Alexander.

Bisnis.com, JAKARTA— Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) resmi ditetapkan pada 6 Maret 2026.

Salah satu ketentuan dalam beleid tersebut mengatur mekanisme pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diduga melanggar kewajiban pelindungan anak, termasuk sanksi bagi PSE yang tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 42 Permenkomdigi tersebut, Direktorat Jenderal dapat melakukan pemanggilan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban pelindungan anak dalam PSE. Pemanggilan dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis maupun secara elektronik.

Pemberitahuan tertulis disampaikan melalui alamat kedudukan hukum PSE yang terdaftar secara resmi di Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara itu, pemberitahuan secara elektronik disampaikan melalui surat elektronik yang terdaftar secara resmi di kementerian dan/atau media elektronik lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal.

“Dalam hal alamat kedudukan hukum dan/atau alamat surat elektronik PSE yang tidak terdaftar secara resmi di Kementerian atau telah berubah tanpa pemberitahuan resmi kepada Direktorat Jenderal, Kementerian melakukan pemanggilan melalui pengumuman dalam situs resmi Kementerian dan dianggap sebagai surat pemberitahuan,” tulis aturan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 43 menyebutkan bahwa pemanggilan terhadap PSE dilakukan untuk menyampaikan adanya dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan anak dalam sistem elektronik. Selain itu, pemanggilan juga bertujuan memberikan kesempatan kepada PSE untuk memberikan keterangan, pembelaan diri, dan/atau pendapatnya, serta memberitahukan konsekuensi sanksi administratif yang dapat dikenakan atas dugaan pelanggaran tersebut.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemanggilan terhadap PSE yang diduga melanggar kewajiban pelindungan anak dilakukan sebanyak tiga kali. Setiap pemanggilan memuat tanggal dan tempat pemeriksaan.

Pada Pasal 43 ayat (3), penentuan jadwal dan tempat pemeriksaan setidaknya mempertimbangkan domisili PSE atau domisili perwakilannya di Indonesia, serta kategori pelanggaran kewajiban yang diduga dilakukan oleh PSE.

Apabila PSE tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan dalam pemanggilan pertama, Direktorat Jenderal akan melakukan pemanggilan kedua paling lambat tujuh hari sejak tanggal pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Jika PSE kembali tidak hadir pada pemanggilan kedua, Direktorat Jenderal akan melayangkan pemanggilan ketiga paling lambat tujuh hari sejak tanggal pemeriksaan pada pemanggilan kedua.

Apabila hingga pemanggilan ketiga PSE tetap tidak hadir dalam pemeriksaan, Direktorat Jenderal berwenang langsung menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan alat bukti dan keterangan yang tersedia.

“Dalam hal PSE yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban tidak hadir pada tanggal pemeriksaan pemanggilan ketiga, Direktur Jenderal berwenang mengenakan sanksi administratif berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap PSE,” tulis aturan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa melalui peraturan ini pemerintah juga akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring.

Tahap implementasi kebijakan tersebut akan dimulai pada 28 Maret 2026. Pada tahap awal, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi akan mulai dinonaktifkan.

Penonaktifan akan mencakup sejumlah platform digital seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox.