Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menginformasikan kewajiban dan larangan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas)

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan bahwa PP Tunas merupakan sabuk pengaman (safety belt) yang berfungsi sebagai perlindungan sekaligus standar keamanan dengan mengatur akuntabilitas PSE.

Lustarini juga menjelaskan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak yang disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025, terdapat tiga komponen wajib yang harus disediakan oleh PSE.

Ketiga kewajiban tersebut di antaranya adalah penyediaan informasi batas minimum usia pengguna, mekanisme verifikasi usia pengguna anak, serta mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur (PLF) atau potensi pelanggaran hak anak.

“Selama ini yang dilakukan adalah pengguna melakukan self-declaration, artinya pengguna digital dapat bersifat anonim,” ujar Lustarini dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk Dunia Digital Anak di Media Sosial: Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Oleh karena itu, terdapat prinsip pengaturan dalam PP Tunas yang harus dipahami oleh PSE. Komdigi membagikan kewajiban dan larangan bagi PSE sebagaimana diatur dalam PP Tunas.

Berikut 10 kewajiban PSE beserta larangannya:

Kewajiban PSE:

1. Menyediakan fitur persetujuan orang tua atau wali anak.
2. Mengonfigurasi produk, layanan, dan fitur (PLF) dengan tingkat privasi tinggi.
3. Memberikan notifikasi terkait pelacakan lokasi anak.
4. Menyelenggarakan PLF sesuai dengan fungsi dan usia anak.
5. Melakukan edukasi dan pemberdayaan serta melaporkannya kepada Menteri.
6. Memastikan pihak yang bekerja sama dengan PSE mematuhi ketentuan pelindungan anak.
7. Bertanggung jawab atas pelindungan data pribadi pada perangkat atau mainan yang terhubung dengan internet.
8. Memberikan informasi yang lengkap dan tidak menyesatkan.
9. Menunjuk pejabat yang bertugas dalam pelindungan data pribadi.
10. Menyusun penilaian dampak pelindungan data pribadi.

Larangan PSE dalam PP Tunas di antaranya adalah tidak melakukan profiling terhadap anak, tidak mengumpulkan data geolokasi anak secara tidak semestinya, serta tidak menerapkan nudge technique dalam penyelenggaraan produk, layanan, dan fitur (PLF).

Selain itu, Pasal 3 PP Tunas mengatur objek atau pihak yang wajib mengikuti ketentuan ini, yaitu PSE publik (lembaga atau instansi negara yang menyediakan layanan digital untuk masyarakat) serta PSE privat (perusahaan swasta, baik lokal maupun asing, yang beroperasi di Indonesia).

Aturan ini tidak hanya berlaku untuk aplikasi khusus anak, tetapi juga mencakup dua kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP Tunas, yaitu PLF khusus anak dan PLF yang mungkin diakses oleh anak.

Tidak berhenti di situ, Pasal 5 PP Tunas juga mengatur aspek risiko yang harus dimitigasi oleh pemilik platform agar anak tetap aman saat beraktivitas di ruang digital.

Aspek tersebut meliputi risiko interaksi berbahaya, konten negatif, eksploitasi anak sebagai konsumen, keamanan data pribadi, ketergantungan, serta kesehatan psikologis dan fisiologis.

Lustarini menambahkan, dalam proses penilaian terdapat total 58 instrumen atau pertanyaan yang harus dijawab oleh penyelenggara sistem elektronik untuk mengukur profil risiko layanan.

Namun, penting untuk dipahami kategori risiko tinggi tidak berarti produk tersebut buruk atau berbahaya secara umum. Di masyarakat sering muncul anggapan risiko tinggi identik dengan sesuatu yang harus dihindari, padahal tidak selalu demikian. Penetapan risiko tinggi kerap terjadi karena layanan tersebut memang tidak dirancang untuk digunakan oleh anak-anak.

“Ini bukan mengukur jelek atau tidaknya suatu produk digital, melainkan apakah produk tersebut diperuntukkan bagi anak atau bukan,” jelasnya. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk e-commerce dan gim, dinilai perlu untuk melakukan penilaian mandiri (self-assessment) guna menentukan profil risiko masing-masing platform.

Langkah tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No.9/2026 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Self-assessment menjadi fondasi utama dalam menentukan apakah suatu platform masuk kategori berisiko tinggi atau rendah, yang kemudian berimplikasi pada kewajiban pembatasan akses anak, khususnya di bawah usia 16 tahun.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menegaskan seluruh PSE perlu segera menyampaikan hasil self-assessment untuk diverifikasi pemerintah.

“Semua PSE didesak segera menyampaikan asesmen mandiri tingkat risiko, dan kemudian dievaluasi apakah risiko yang disampaikan benar atau tidak. Kemudian diputuskan PSE mana saja yang berisiko tinggi dan berisiko rendah,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Penilaian risiko mencakup sejumlah aspek, mulai dari kemungkinan anak berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal hingga paparan konten berbahaya seperti pornografi dan kekerasan.

Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan potensi eksploitasi anak sebagai konsumen, ancaman terhadap keamanan data pribadi, serta risiko adiksi dan gangguan kesehatan, baik secara psikologis maupun fisiologis.

Platform dengan satu atau lebih indikator berisiko tinggi akan diklasifikasikan sebagai platform berisiko tinggi. Selain itu, platform juga wajib mencantumkan batas usia minimum pengguna dengan klasifikasi usia yang rinci, mulai dari 3–5 tahun hingga 16–18 tahun, serta memastikan kesesuaian layanan dengan tahap perkembangan anak.

Regulasi juga melarang penargetan layanan kepada anak di bawah usia tiga tahun dan mewajibkan transparansi informasi yang mudah dipahami oleh anak maupun orang tua.

Dia mengungkapkan, dari total sekitar 16.215 PSE terdaftar, terdapat estimasi sekitar 1.500 platform yang masuk kategori berisiko tinggi. Platform tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari gim, media sosial, e-commerce, pinjaman online (pinjol), paylater, hingga layanan live streaming interaktif.

“Dan itu dari beragam jenis platform, misal games, media sosial, e-commerce, pinjol, paylater maupun live streaming interaktif,” kata Heru.

Namun demikian, Heru menyoroti adanya potensi persoalan dalam proses implementasi awal regulasi. Dia melihat indikasi “jumping conclusion” dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 ke Keputusan Menteri Nomor 140 Tahun 2026.

Menurutnya, platform seharusnya terlebih dahulu menyampaikan self-assessment untuk diverifikasi sebelum pemerintah menetapkan klasifikasi risiko. Penetapan delapan platform berisiko tinggi dalam waktu singkat dinilai menimbulkan pertanyaan terkait aspek due process dan kesiapan kepatuhan.

Apabila aspek prosedural ini tidak diperbaiki, regulasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta persepsi over-regulation di kalangan pelaku industri. Sebaliknya, jika dijalankan secara konsisten dan transparan, kebijakan ini tetap dapat menjaga keseimbangan antara pelindungan anak dan inovasi digital.

“Jadi delapan platform yang sekarang diproses, masih jauh dari realita jumlah platform berisiko tinggi, baru ‘makanan pembuka’. Jadi asesmen mandiri ini perlu ada desakan percepatan ke PSE yang kemudian dievaluasi,” katanya.

Industri E-Commerce Bergerak Patuh

Di sisi lain, pelaku industri mulai menunjukkan respons positif terhadap kebijakan ini. Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan, menyatakan seluruh anggota asosiasi pada prinsipnya tengah menjalankan proses self-assessment.

Proses tersebut dilakukan secara bertahap mengingat perbedaan model bisnis, fitur, serta pendekatan mitigasi risiko di masing-masing platform.

“Asosiasi dan para anggota berkomitmen untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku, termasuk PP TUNAS,” kata Budi.

Dia menambahkan komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus dilakukan untuk memastikan keselarasan pemahaman terkait parameter self-assessment, klasifikasi risiko, hingga mekanisme pelaporan.

“Komunikasi dengan Komdigi juga terus berjalan untuk memastikan parameter self-assessment, klasifikasi risiko, serta mekanisme penyampaiannya dapat dipahami secara selaras oleh seluruh pelaku,” katanya.

Sejumlah platform e-commerce seperti Shopee dan Lazada memilih mengikuti sikap asosiasi dalam merespons kebijakan tersebut.

Delapan Platform Jadi Model Awal

Sebelumnya, Komdigi menetapkan delapan platform sebagai tahap awal implementasi kebijakan bagi platform berisiko tinggi. Platform tersebut diminta membatasi akses akun anak di bawah usia 16 tahun sejak 28 Maret 2026.

Delapan platform tersebut adalah YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut kebijakan ini akan diperluas ke seluruh platform secara bertahap.

“Delapan ini memang kita harapkan menjadi model di awal, dalam waktu dekat tentu kita akan kenakan kepada semua,” ujarnya.