Bisnis.com, JAKARTA— Layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons, terancam ditutup sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) apabila tidak segera menyelesaikan proses registrasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia hingga 23 April 2026. Adapun kebijakan tersebut diyakini tidak mengganggu arus informasi.

Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menilai seandainya Komdigi menghentikan sementara platform wikipedia, arus informasi tetap akan berjalan seperti biasa. Pasalnya, Wikipedia selama ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dasar, yang mana masyarakat memiliki banyak alternatif untuk mengakses informasi tersebut.

Founder and Chairman ICSF Ardi Sutedja K. mengatakan pemerintah melalui Komdigi telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup panjang kepada Wikimedia Foundation untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, platform tak kunjung mematuhi.

“Di Indonesia ada aturan main terkait dengan penyelenggara sistem elektronik dan Wikimedia ini kan ternyata masih belum memenuhi ketentuan itu, ya patut memang ditegur gitu,” kata Ardi saat dihubungi Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Ardi menilai pemberian tenggat waktu yang berulang justru berpotensi menggerus integritas dan reputasi Komdigi apabila tidak diikuti dengan ketegasan penegakan aturan.

Menurutnya, langkah penegakan aturan tersebut keliru jika dikaitkan dengan upaya mengendalikan arus informasi. Regulasi mengenai PSE, lanjutnya, sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi sebelumnya tidak ditegakkan secara ketat. Komdigi di bawah pimpinan Meutya Hafid berada dalam jalur yang benar untuk menegakan aturan tersebut.

Dia mengingatkan jika aturan tidak ditegakkan, akan muncul risiko baru yang sulit diprediksi, terutama di tengah perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) yang membuat arus informasi semakin bebas.

“Jadi harus ada ketegasan, paling tidak kita dipandang oleh industri, kita punya ketegasan dan penekatan aturan, jadi kalau diberikan kelonggaran waktu dan sebagainya terus-menerus, ya ini terusnya taruhannya ya reputasi, reputasi Komdigi itu sendiri,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, Bisnis telah mencoba mengonfirmasi kepada Komdigi terkait status pendaftaran Wikimedia, namun belum memperoleh respons.

Sebelumnya, pada 15 April 2026, Komdigi memberikan ultimatum kepada Wikimedia Foundation untuk segera menyelesaikan pendaftaran PSE lingkup privat. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan yang berlaku.

“Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” ujar Alexander dalam keterangan resmi, Rabu (15/04/2026).

Dia menegaskan ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh platform, termasuk Wikimedia Foundation yang beroperasi di Indonesia. Per 15 April, Wikimedia diberikan waktu tujuh hari kerja untuk mendaftar. Jika tidak, pemerintah akan mengambil langkah pemblokiran terhadap layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons.

Menurut Alexander, ultimatum tersebut diberikan setelah pemerintah sebelumnya memberikan sejumlah perpanjangan waktu sejak 2025. Pemberitahuan awal telah disampaikan kepada Wikimedia sejak 14 November 2025 agar segera mendaftar sebagai PSE lingkup privat.

Dalam prosesnya, Wikimedia beberapa kali mengajukan perpanjangan waktu, namun hingga batas akhir yang ditetapkan tetap belum memenuhi kewajiban tersebut. Pemerintah bahkan sempat melakukan pembatasan terbatas pada 25 Februari 2026 dengan memblokir akses ke domain autentikasi (auth.wikimedia.org).

Komdigi juga telah mengundang Wikimedia untuk membahas pendaftaran pada April 2026, namun hingga tenggat terakhir diberikan, proses registrasi belum juga diselesaikan.

Sebagai langkah penegakan hukum, pemerintah kemudian memberikan perpanjangan waktu terakhir selama tujuh hari. Alexander menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi apabila tidak ada kepatuhan.

“Jika masih belum ada kepatuhan terhadap hukum di Indonesia maka kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran,” kata Alexander.

Pendaftaran PSE merupakan kewajiban bagi seluruh platform digital, baik lokal maupun asing, yang beroperasi di Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk memastikan legalitas operasional, pelindungan data pengguna, serta tata kelola ruang digital.

Dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, disebutkan penyelenggara sistem elektronik yang tidak mendaftar dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga pemutusan akses atau pemblokiran layanan.

Alexander menegaskan bahwa proses pendaftaran PSE tidak dipungut biaya dan diberlakukan secara setara, baik bagi platform komersial maupun nirlaba, termasuk Wikimedia Foundation.

“Hal ini dilakukan untuk melindungi publik, juga melindungi platform itu sendiri, dalam hal ini Wikimedia, agar terlindungi secara hukum,” tutupnya.

Dampak ke Komunitas Wikimedia

Di sisi lain, komunitas Wikimedia Indonesia menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap ekosistem pengetahuan terbuka. Dalam pernyataan terbuka, mereka menegaskan bahwa yang dibatasi bukan akses membaca, melainkan akses kontributor.

“Dengan pembatasan akses login, Wikimedian akan kesulitan memperbarui artikel Wikipedia agar tetap andal. Dengan pembatasan pendaftaran akun, kontributor baru yang ingin berbagi pengetahuan akan terhambat,” tulis pernyataan tersebut.

Komunitas juga menggambarkan kondisi ini sebagai paradoks dalam akses informasi, di mana masyarakat masih dapat membaca Wikipedia, tetapi ruang untuk berkontribusi—seperti menulis atau memperbarui artikel—menjadi terbatas.

Selain itu, mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada pelestarian bahasa daerah karena dapat menghambat penutur asli dalam menulis dan mendokumentasikan bahasa ibu mereka, sehingga berisiko mempercepat kepunahan.

Komunitas menegaskan bahwa kontribusi sukarelawan merupakan tulang punggung Wikipedia. Tanpa peran para kontributor, pembaruan informasi akan semakin sulit dilakukan dan penyebaran pengetahuan berpotensi terhambat.

Dalam pernyataan sikapnya, komunitas Wikimedia Indonesia mendesak pemerintah mencabut pembatasan akses login dan pendaftaran, serta tidak menerapkan kebijakan serupa di masa mendatang.

Timeline Evaluasi Kepatuhan PSE Wikimedia Foundation

14 November 2025: Kemkomdigi mengirim notifikasi awal kewajiban pendaftaran PSE
21 November 2025: Wikimedia meminta perpanjangan waktu, disetujui
1 Desember 2025: Wikimedia kembali meminta perpanjangan waktu, disetujui
6 Januari 2026: Wikimedia meminta perpanjangan lagi, dengan batas final 20 Januari 2026
28 Januari 2026: Batas waktu final tidak dipenuhi, Kemkomdigi kirim surat rencana pemblokiran
28 Januari–25 Februari 2026: Tidak ada tanggapan dari Wikimedia
25 Februari 2026: Dilakukan pembatasan terbatas pada domain auth.wikimedia.org
7 April 2026: Kemkomdigi mengundang Wikimedia untuk rapat pembahasan
9 April 2026: Wikimedia menyampaikan tidak memiliki perwakilan di Indonesia
13 April 2026: Wikimedia masih belum mendaftar PSE
15 April 2026: Diberikan perpanjangan terakhir selama 7 hari sebelum potensi pemblokiran