Bisnis.com, GARUT — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Garut menetapkan tiga mantan pejabat PT BPR Intan Jabar Cabang Utama Garut sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi sektor perbankan dengan estimasi kerugian negara sekitar Rp5 miliar. Dugaan penyimpangan terjadi dalam rentang 2018 hingga 2021 melalui praktik manipulasi penyaluran kredit.

Kepala Kejari Garut Yuyun Wahyudi menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik merampungkan serangkaian pemeriksaan, termasuk audit perhitungan kerugian oleh akuntan publik. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp5 miliar yang bersumber dari praktik kredit bermasalah yang diduga tidak sesuai prosedur dan melanggar prinsip kehati-hatian perbankan.

“Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit di PT BPR Intan Jabar Cabang Utama Garut periode 2018 sampai 2021,” ujar Yuyun, Kamis (12/2/2026).

Ketiga tersangka masing-masing berinisial AJ yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang Utama periode 2016—2019, EH selaku Pimpinan Cabang Utama periode 2020—2021, serta RR yang pernah menjabat Kepala Bagian Pemasaran pada 2020—2021 dan kemudian menjadi Pimpinan Cabang Utama pada 2021—2022. Ketiganya diduga memiliki peran dalam proses persetujuan dan pencairan kredit yang menyimpang dari ketentuan internal maupun regulasi perbankan.

Berdasarkan hasil penyidikan, praktik yang dilakukan meliputi kredit fiktif, kredit topengan, serta penambahan plafon kredit (top-up) tanpa sepengetahuan nasabah. Skema tersebut diduga memanfaatkan kewenangan jabatan untuk merekayasa dokumen administrasi dan memuluskan pencairan dana.

Dalam konteks hukum ekonomi, perkara ini mencerminkan penyalahgunaan fungsi intermediasi bank yang semestinya dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance). Penyimpangan kredit tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah.

Penyidik menilai tindakan para tersangka memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut mengatur sanksi pidana serta kewajiban pengembalian kerugian negara.

Sebagai bagian dari proses hukum, ketiga tersangka langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Garut selama 20 hari, terhitung mulai 11 Februari hingga 2 Maret 2026. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mencegah potensi penghilangan barang bukti maupun risiko lainnya.

Yuyun menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain serta memperdalam aliran dana yang timbul dari praktik kredit bermasalah tersebut. Aparat juga membuka peluang penerapan pasal tambahan apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum lain dalam proses penyidikan lanjutan.

Menurutnya, kasus ini menambah daftar perkara korupsi di sektor perbankan daerah yang belakangan menjadi perhatian aparat penegak hukum. Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga intermediasi skala lokal memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan usaha mikro dan kecil. Namun, lemahnya pengawasan internal dan penyalahgunaan kewenangan dapat menimbulkan risiko sistemik di tingkat daerah.

Pihak kejaksaan pun memastikan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan hingga tahap persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi. Pemeriksaan saksi dan penguatan alat bukti masih terus dilakukan guna memperjelas konstruksi perkara dan besaran kerugian negara secara final.

"Kami siap komitmen penindakan terhadap dugaan korupsi di sektor jasa keuangan daerah sebagai bagian dari upaya menjaga integritas sistem ekonomi lokal," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Polemik tentang kredit macet alias non-performing loan di Himbara masuk dalam kategori kerugian negara (korupsi) atau risiko korporasi masih menjadi diskusi belakangan ini.

Apalagi, setelah implementasi Undang-undang No.16/2025 tentang BUMN, yang mengadopsi prinsip business judgement rule. Adopsi prinsip hukum ini memungkinkan bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan dari keputusan direksi BUMN dianggap sebagai risiko bisnis dan tidak serta merta dianggap sebagai kerugian negara.

Selain itu, dalam Pasal 4B undang-undang tersebut juga telah secara tegas menekankan bahwa: “setiap keuntungan dan kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan dan kerugian negara.”

Adapun khusus soal kredit macet, Bisnis telah mencatat bahwa sebelum beleid ini berlaku, sejumlah penegak hukum pernah mengusut kasus korupsi yang menyeret nama direksi bank BUMN maupun bank daerah. Sebagian ada yang telah diputus bersalah dan dipidana penjara. Namun sebagian lagi, tidak jelas kelanjutannya.

Di sisi lain, Badan Pusat Keuangan (BPK) sendiri juga masih mencatat adanya kasus kredit macet yang berpotensi membebani keuangan bank tersebut senilai Rp303,86 miliar.

Sejauh ini aparat penegak hukum masih berpegang bahwa, kendati ada prinsip-prinsip baru dalam UU BUMN, mereka tetap bisa melakukan penyidikan terhadap setiap kasus yang terjadi di BUMN. Keberadaan substansi baru dalam UU BUMN justru semakin membuat proses hukum berjalan secara presisi.

Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menuturkan bahwa dalam konteks kredit macet, penegak hukum selalu akan memperhatikan sejumlah aspek sebelum menilai itu masuk dalam kategori korupsi atau tidak. Kuncinya adalah ada atau tidaknya perbuatan seseorang yang bisa merugikan negara dalam kasus kredit macet.

“Perbuatannya tidak menyebabkan macet, maka itu belum merupakan tindak pidana korupsi,” ujar Agus.

Tetapi, lanjut Agus, ketika perbuatan seseorang menyebabkan kredit macet, terus ada perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara bisa masuk kategori pidana. Apalagi jika ada konflik kepentingan dalam pemberian kredit, maka sangat mudah membuktikan ada atau tidaknya niat jahat alias mens rea dalam kasus kredit macet.

“Unsur conflict of interest-nya sudah bisa dibuktikan bagi hakim cukup sudah. Di banyak kasus ini adalah peristiwa pidana.”

Tidak Semua Masuk Pidana

Sementara itu, BPK menegaskan bahwa tidak semua kasus kredit macet dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan merugikan keuangan negara.

“Kita sepakati semua bahwa tidak seluruh kredit macet pasti pidana dan kerugian negara,” kata Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Pranoto, Kamis (22/1/2026).

Pranoto mengatakan, proses hukum baru dapat ditempuh apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, business judgment rule (BJR) tidak dijalankan, serta ditemukan konflik kepentingan.

Di sinilah BPK mulai menjalankan perannya sebagai salah satu pintu masuk untuk mengidentifikasi, menetapkan, dan memberikan informasi awal apakah suatu tindakan dinyatakan pidana atau tidak.

“BPK ataupun nanti mungkin juga BPKP bisa menjadi salah satu langkah penting yang bisa menjadi alat untuk absorber, tidak menjadi sesuatu yang dampaknya luar biasa ke Bapak-Ibu pelaku di sektor industri,” tutur Pranoto.

Untuk memberikan hasil pemeriksaan yang objektif, dia mengungkapkan bahwa BPK akan terus mengembangkan metodologi pemeriksaan. Dengan begitu, BPK dapat memberikan kesimpulan yang lebih objektif. Selain itu, melihat kompleksitas yang ada dari objek pemeriksaan BPK, Pranoto mengungkapkan pihaknya mengembangkan integrated risk-based audit.

Melalui metode ini, BPK mengkombinasi berbagai jenis audit yang ada, termasuk semua hal yang mencakup pengambilan keputusan oleh pelaku usaha, dalam hal ini di industri perbankan. “...sehingga memberikan simpulan yang lebih lengkap, disertai dengan pemahaman entitas pemeriksaan dan ekosistem yang berbasis risiko yang secara komprehensif,” tukasnya.

Kredit Macet UMKM Tinggi

Sementara itu, sebelumnya OJK mengungkapkan rasio NPL UMKM tertinggi dibandingkan dengan kategori kredit lain, meski menunjukkan sinyal perbaikan dari sisi kredit berisiko (loan at risk/LaR).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan rasio NPL UMKM pada Juli 2025 mengalami peningkatan menjadi 4,43%. Angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 4,41% maupun periode yang sama tahun lalu sebesar 4,05%.

“Kualitas kredit UMKM pada Juli 2025 mengalami peningkatan rasio NPL menjadi 4,43%,” ungkap Dian dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (18/9/2025).

Namun, Dian menyebut bahwa rasio kredit berisiko atau LaR justru mencatat perbaikan. Pada Juli 2025, LaR UMKM turun ke level 12,70%, lebih rendah dibanding posisi sebelum pandemi sebesar 12,74%. Angka itu juga lebih rendah dibanding Juni 2025 sebesar 12,82%.

Menurutnya, perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas kredit UMKM, meski masih ada tantangan pada rasio NPL UMKM yang relatif tinggi. “Rasio loan at risk atau LaR UMKM menurun secara bulanan, menunjukkan adanya perbaikan kualitas kredit,” ujarnya.

Adapun, Dian mengungkap bahwa kredit korporasi menjadi kredit dengan NPL terendah yakni sebesar 1,44%, sedangkan kredit konsumtif memiliki LaR terendah yaitu 8,29% pada Juli 2025.

Kendati memiliki LaR terendah, Dian mengatakan bahwa rasio kredit bermasalah pada kategori ini dalam tren meningkat utamanya sejak 2025. Tercatat pada Juli 2025, NPL kredit konsumtif meningkat menjadi 2,31%. Angka ini meningkat dibanding bulan lalu 2,25% dan Juli 2024 yang berada pada level 1,87%.