Bisnis.com, BANDUNG— Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan akan taat dan patuh terhadap penegakan hukum. Termasuk dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan wakilnya, Erwin.

Farhan menegaskan siap memberikan keterangan jika memang dibutuhkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Kendati demikian, hingga saat ini, eks Master of Ceremony alias MC tersebut belum menerima surat pemanggilan dari Kejari Kota Bandung.

"Penegak hukum memiliki hak dan kewenangan untuk memanggil siapa saja yang dianggap memiliki keterkaitan dalam perkara. Itu yang harus dihormati," kata Farhan, Rabu (28/1/2026).

Dia mengaku akan kooperatif jika keterangannya memang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum.

"Tentu saya akan menghormati dan kooperatif jika keterangan dibutuhkan," tuturnya.

Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Kota Bandung Alex Akbar memastikan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan memanggil orang nomor 1 di Kota Bandung ini. Hanya saja, ia belum menyampaikan soal kapan Farhan akan dimintai keterangannya.

“Kemungkinan pasti ada [diperiksa], tinggal tunggu waktunya saja,” ungkap dia belum lama ini.

Farhan nantinya akan dimintai keterangan dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dengan tersangka Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan orang terdekatnya, Rendiana Awangga alias Awang.

Kejari saat ini masih meminta keterangan sejumlah saksi yang berkaitan dalam kasus tersebut.

“Kalau kemarin total sekitar 40-an [orang],” ungkapnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan normal meski Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bandung."

“Hal yang bisa kami lakukan hanyalah mengikuti proses hukum secara mendalam. Pada saat bersamaan, yang paling berat buat kami adalah memastikan bahwa semua layanan dan pemerintahan berjalan dengan normal, tidak ada yang terhenti,” ujar Farhan, Kamis (11/12/2025).

Dalam kondisi ini, Farhan meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kepatuhan dan akuntabilitas. “Secara administrasi kami memastikan bahwa semuanya sesuai aturan. Kami juga memastikan bahwa pelaksanaan berbagai program tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Ia memandang situasi tersebut sebagai peringatan penting bagi jajaran internal Pemkot Bandung, khususnya Inspektorat. “Ini menjadi momen untuk introspeksi dan bersih-bersih,” ujarnya.

Terkait kondisi Wakil Wali Kota Erwin, Farhan mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan sedang menjalani perawatan di RSUD Bandung Kiwari. Namun, ia belum dapat memberikan detail medis. “Saya masih menunggu laporan diagnosisnya. Saya belum berani mengatakan karena saya bukan ahlinya dan ini berimplikasi pada status hukum beliau,” katanya.

Farhan menambahkan bahwa dirinya tidak dapat menjenguk Erwin tanpa izin resmi dari Kejaksaan. Hal itu dilakukan demi menjaga objektivitas proses hukum.

“Harus ada izin. Jangan sampai menimbulkan prasangka. Ini untuk menjaga objektivitas proses hukum," ujarnya, sembari menegaskan pentingnya prinsip amanah dalam pemerintahan.

Mengenai kemungkinan pendampingan hukum dari Pemkot, Farhan menyebut pihaknya masih mengkaji aturan yang berlaku. “Kami masih melihat aturannya. Pada dasarnya setiap warga negara berhak menentukan pendamping hukumnya masing-masing.”

Status jabatan Wakil Wali Kota, lanjutnya, kini berada di ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kejaksaan akan menyampaikan pemberitahuan kepada Kemendagri yang kemudian akan menentukan tindak lanjut.

Adapun mengenai Rendiana Awangga, anggota DPRD Kota Bandung yang juga kader Partai NasDem, Farhan menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah pribadi dan partai menghormati proses hukum.

“Saya sudah berkonsultasi dengan DPP Partai NasDem. Partai akan mengawasi dan mengikuti perkembangan ini secara saksama dan menghormati proses hukum,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai komunikasi terakhir dengan Erwin, Farhan menjelaskan bahwa interaksi terakhir terjadi sebelum dan sesudah Erwin berangkat umrah dua pekan lalu. “Beliau sempat datang ke rumah, tapi saya sedang keluar kota. Setelah itu beberapa event beliau absen, dan saya menanyakan penyebabnya. Ternyata sakit,” jelas Farhan.

Secara pribadi, Farhan mengaku terpukul dengan situasi yang menimpa rekannya tersebut. “Saya sedih. Sedih pisan. Bagaimanapun juga teman seperjuangan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM menanggapi terkait penetapan tersangka Wakil Wali Kota Bandung, Erwin di kasus dugaan penyalahgunaan wewenang.

KDM menyerahkan semua prosedur hukum kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

"Kita ikuti proses-prosedur hukum. Semua orang harus mentaati dan kedudukannya sama di mata hukum," katanya saat menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

KDM menjelaskan untuk tindak lanjut baik pergantian jabatan akan menunggu status hukum tetap yang diputuskan oleh pengadilan.

"Kemudian biasanya kan menunggu putusan hukum yang tepat," ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Kejaksaan Negeri Bandung telah menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2025.

Selain Erwin, anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga (RA) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

"Telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu satu saudara E selaku wakil Kota Bandung," ujar Irfan kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri Bandung telah menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2025.

Selain Erwin, anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga (RA) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo mengatakan pihaknya telah mengantongi dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan keduanya sebagai tersangka.

"Telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu satu saudara E selaku wakil Kota Bandung," ujar Irfan kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Dia menjelaskan, keduanya diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk meminta paket pekerjaan pengadaan barang jasa kepada pejabat di Bandung.

Kemudian, paket pekerjaan itu dinilai menguntungkan sejumlah pohak yang terafiliasi dengan para tersangka.

"Selanjutnya setelah paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan," pungkasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian, secara subsidair Pasal 15 jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bisnis.com, BANDUNG--Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung kembali memanggil lima orang saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Pemerintah Kota Bandung 2025.

Salah satu saksi yang dipanggil adalah Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Bandung sekaligus anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga.

Rendiana Awangga sudah datang sejak pukul 08.30 WIB di kantor Kejari Kota Bandung di Jalan Jakarta.

Pemeriksaan ini merupakan lanjutan setelah Kejari Kota Bandung memeriksa Wakil Wali Kota Bandung, Erwin pada Jumat lalu sebagai saksi. Kemudian, pada Senin (3/11/2025), Kejari Kota Bandung juga sudah meminta keterangan dari lima orang saksi.

"Lima orang saksi yang kami panggil hari ini, terdiri dari dua orang dari pihak swasta, satu orang yakni RA (Rendiana Awangga) yang merupakan anggota DPRD Kota Bandung, satu lagi kepala salahsatu OPD, dan satu lagi ASN," ujar Plt Kasiintel Kejari Kota Bandung, Tumpal Sitompul, Selasa (4/11/2025).

Meski demikian, ia masih belum bisa mengungkap sosok Kepala OPD yang dipanggil hari ini di Kejari Kota Bandung. Pemanggilan para saksi ini menurutnya dilakukan guna mendalami dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, sehingga diharapkan kasusnya dapat terang benderang.

Ia juga memastikan pihaknya memegang kuat prinsip kehati-hatian sehingga hingga kini masih belum menetapkan tersangka di kasus ini.

Selain saksi-saksi yang sudah dipanggil, ia juga tidak menutup kemungkinan akan memanggil dan memeriksa Sekda Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain dalam kasus ini. Tumpal menegaskan siapa pun yang ada urgensi dan relevansinya untuk mengungkap kasus pidana ini, maka akan dipanggil.

Namun, terkait pencekalan terhadap Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, pihak Kejari Kota Bandung pun masih harus melakukan evaluasi dan analisa kaitan dengan tindakan hukum tersebut.

"Masih kami kaji dan evaluasi dari keterangan-keterangan yang ada dan alat bukti yang sudah kami peroleh sejauh ini," katanya.