JK Dorong Evaluasi Anggaran & Pengurangan Subsidi, Wanti-Wanti Utang Membengkak
Jusuf Kalla (JK) mendorong evaluasi anggaran pemerintah dan pengurangan subsidi untuk menekan utang negara. Berikut penjelasan lengkapnya.
(Bisnis.Com) 06/04/26 10:30 182405
Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menekankan pentingnya langkah evaluasi anggaran pemerintah guna menjaga efisiensi fiskal sekaligus menekan potensi lonjakan defisit dan utang negara.
Dia mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara selektif, dengan memangkas pos tertentu tanpa mengorbankan sektor-sektor vital.
Menurut JK, pemerintah perlu cermat dalam mengkaji struktur defisit agar tidak melebar. Dia menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempertahankan batas defisit APBN di kisaran 3%. Konsekuensinya, pengeluaran negara harus disesuaikan.
Meskipun tidak merinci pos mana yang harus dipangkas, tetapi JK secara tegas mengingatkan agar sejumlah sektor strategis tetap dipertahankan dan tidak terkena pengurangan anggaran.
"Yang mana? Karena itu kita sarankan jangan mengurangi transfer ke daerah, jangan mengurangi biaya pendidikan, jangan kesehatan, infrastruktur PUPR jangan dikurangi itu. Kesehatan," kata JK di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
Dia menjelaskan bahwa pemangkasan pada sektor-sektor tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat luas, termasuk pada pembangunan jangka panjang.
"Karena kalau dikurangi itu sangat terkena masyarakat dan pendidikan di masa depan, karena itu kita minta evaluasi anggaran-anggaran yang masih bisa katakanlah dikurangi, ditunda, dan sebagainya," ujarnya.
Pengurangan Subsidi
Selain efisiensi belanja, JK juga menyoroti perlunya kebijakan pengurangan subsidi sebagai bagian dari strategi menekan defisit anggaran. Menurutnya, langkah tersebut lazim dilakukan berbagai negara, meskipun berdampak pada kenaikan harga.
"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara," ujar JK.
Dia menilai harga energi yang terlalu murah justru mendorong konsumsi berlebih dan menghambat upaya penghematan.
"Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang orang cenderung untuk tidak berhemat. Di jalan akan macet karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus," kata JK.
Kendati demikian, JK mengakui bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu kenaikan harga dan penolakan publik. Namun dia menilai langkah tersebut tetap diperlukan demi menjaga kesehatan fiskal negara.
"Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus, tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. Ah itu masalah utang, masalah energi," ucap JK.
Dampak Sosial dan Pola Konsumsi
JK juga menyoroti bahwa konsumsi bahan bakar terbesar justru berasal dari kelompok masyarakat pengguna kendaraan pribadi, yang secara ekonomi relatif lebih mampu.
"Ya pasti sementara ada protes, tapi ingat yang paling banyak memakai BBM yang punya mobil, ya. Yang punya mobil itu pertama dia lebih mampu jadi kalau naik saja 20% - 30% itu bagi mereka tentu tidak, biasa saja. Kedua kalau motor tentu, bisa diatur," kata JK.
Dia pun mengaitkan isu penghematan energi dengan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya efektif jika tidak diiringi perubahan pola mobilitas masyarakat.
"Karena itu ada hubungannya dengan work from home, supaya tidak perlu work from home itu boleh dibilang kita nanti bikin survei, Anda bikin survei, apa dikerjakan PNS pada saat work from home? Karena itu umumnya administratif. Anda tidak bisa melayani masyarakat di rumahnya kan? Ah maka itu maka dua hal itu bersamaan, hampir bersamaan," tutur JK.
Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar pembatasan penggunaan BBM diiringi dengan peningkatan penggunaan transportasi umum, dibandingkan sekadar membatasi aktivitas melalui WFH.
"Kalau masyarakat membatasi BBM itu, angkutan umum yang harus dipakai lebih banyak. Katakanlah di kantor harus bebas kendaraan, harus semua naik kendaraan umum. Itu bisa. Daripada tinggal di rumah, Anda tinggal di rumah 3 hari, kalau Anda tinggal di rumah 3 hari kan bosan juga, mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil lagi atau motor, ya sama saja sebenarnya," tuturnya.
Transparansi Kebijakan
Terkait dengan potensi resistensi masyarakat, JK menilai kunci keberhasilan kebijakan terletak pada komunikasi yang transparan dan jelas dari pemerintah.
"Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar," kata JK.
Dia juga mencontohkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang telah lebih dulu menyesuaikan harga energi tanpa gejolak berarti.
"Tidak ada demo apa-apa karena mereka masyarakat memahami bahwa ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah tahun ini. Dan kalau itu beban pemerintah artinya defisit, artinya utang, artinya beban kita semua. Ya, lebih baik kepada yang, agar kalau naik itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam. Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah, tapi dia keluar juga karena 3 hari itu long weekdays ya mungkin keluar kota malah orang ya seperti itu ya," pungkas JK.
#evaluasi-anggaran-negara #anggaran-pemerintah #efisiensi-apbn #anggaran-subsidi #jusuf-kalla #pengurangan-subsidi #utang-negara #defisit-anggaran #efisiensi-fiskal #pengelolaan-anggaran #sektor-strate