JAKARTA - Amerika Serikat (AS) mengusulkan pengenaan tarif tambahan sebesar 10% terhadap sejumlah produk impor asal Indonesia. Usulan tersebut muncul setelah Washington menilai Indonesia dan sejumlah mitra dagang lainnya belum cukup efektif mencegah masuknya barang yang diduga diproduksi menggunakan praktik kerja paksa ke dalam rantai perdagangan global.

"Kegagalan mitra dagang utama kami dalam mengatasi impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Hal ini menciptakan situasi di mana pekerja Amerika dipaksa bersaing secara global di lapangan yang tidak setara," ujar Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam pernyataan resmi dikutip dari Reuters, Kamis (4/6/2026).

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada Selasa (2/6) waktu setempat mengumumkan usulan tarif tambahan sebesar 10% hingga 12,5% terhadap impor dari 60 negara dan kawasan ekonomi yang menjadi objek investigasi.

Menurut USTR, usulan tersebut merupakan hasil penyelidikan berdasarkan Section 301 Trade Act terkait praktik perdagangan yang dinilai tidak adil karena negara-negara tersebut dianggap belum mampu membendung perdagangan barang hasil kerja paksa.

Dalam skema yang diusulkan, Indonesia bersama sejumlah negara lain menghadapi tarif tambahan sebesar 10%, sementara 45 negara lainnya diusulkan dikenakan tarif yang lebih tinggi, yakni 12,5%.

Langkah terbaru itu menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk membangun kembali instrumen tarif darurat setelah kebijakan serupa sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada Februari lalu.

Menanggapi itu, Pemerintah Indonesia menyatakan sedang mencermati hasil investigasi USTR terkait kebijakan dan praktik sejumlah negara dalam mencegah impor barang yang diproduksi menggunakan praktik kerja paksa (forced labor).

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan Indonesia tetap berkomitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, serta penerapan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang sejalan dengan standar internasional.

Haryo mengatakan pemerintah siap mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan otoritas perdagangan AS termasuk memberikan klarifikasi melalui penyampaian tanggapan tertulis maupun partisipasi dalam dengar pendapat publik.

"Merespons pengumuman USTR yang dikeluarkan pada 2 Juni 2026, selanjutnya Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang disiapkan oleh USTR termasuk sesi lanjutan untuk written comment dan public hearing," kata Haryo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa proses negosiasi terkait kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang semula ditargetkan rampung pada akhir Januari, kini diperkirakan bergeser ke pertengahan Februari 2026.

Prasetyo, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kebijakan tarif yang dikaitkan dengan Presiden Donald Trump itu masih terus berjalan dan belum menemui kendala substansial.

"Mungkin pertengahan Februari. Kemarin update terakhir dari Pak Menko Ekonomi, mungkin di pekan kedua bulan Februari," katanya menanggapi perkembangan terbaru agenda tersebut.

Prasetyo juga menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan kunjungan langsung terkait negosiasi tersebut.

Menurutnya, penyesuaian waktu lebih disebabkan oleh masih adanya sejumlah hal yang perlu dicari titik temu oleh kedua belah pihak.

Meski demikian, ia menyatakan bahwa pergeseran jadwal bukan disebabkan oleh persoalan substansi.

"Secara substansi insyaallah enggak ada masalah," kata Prasetyo, seraya memohon doa agar proses negosiasi tersebut dapat berjalan lancar dan membawa sebesar-besarnya kepentingan bagi bangsa dan negara.

Pewarta: Andi Firdaus, Maria Cicilia Galuh
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Itu kan terhadap barang yang masuk ke Meksiko, jadi buat Indonesia nggak (berdampak),

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kenaikan tarif impor sebesar 50 persen yang ditetapkan oleh Meksiko tak berdampak bagi Indonesia.

Saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, Airlangga menjelaskan, tarif itu hanya berlaku untuk barang yang masuk ke pasar Meksiko. Sedangkan Indonesia tak memiliki ketergantungan terhadap Meksiko.

“Itu kan terhadap barang yang masuk ke Meksiko, jadi buat Indonesia nggak (berdampak),” katanya.

Mengingat potensi dampak yang relatif minim, Airlangga mengatakan pemerintah saat ini tidak memiliki rencana untuk bernegosiasi dengan Meksiko.

Senat Meksiko menyetujui rancangan undang-undang yang menaikkan tarif hingga 50 persen pada Rabu (10/12). Kebijakan yang mulai berlaku 1 Januari itu akan menyasar lebih dari 1.400 lini produk, termasuk mobil, suku cadang kendaraan, tekstil, pakaian, baja, plastik, alas kaki, dan peralatan rumah tangga.

Kenaikan tarif tersebut akan berdampak pada negara-negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko, seperti China, Thailand, India, Korea Selatan, dan Indonesia.

Di tengah tekanan Amerika Serikat (AS) dan memanasnya hubungan dagang di antara kedua pihak, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum membela kebijakan tersebut dengan menyatakan bahwa langkah itu diambil untuk mendukung produksi dalam negeri.

Keputusan kenaikan tarif itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump pada 8 Desember mengancam akan memberlakukan tarif lima persen terhadap ekspor Meksiko melalui pernyataan di platform media sosialnya, Truth Social.

Trump menyinggung sengketa pembagian air berdasarkan perjanjian 1944 dan menuntut Meksiko mengalirkan 200.000 acre-feet air sebelum akhir tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan di negara bagian Texas.

AS tetap menjadi mitra dagang utama Meksiko dengan nilai perdagangan tahunan mencapai 334 miliar dolar AS (sekitar Rp5.568 triliun).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) yang diteken pada Juli 2025 terancam batal. Pejabat AS menuding Jakarta mundur dari komitmen utama yang telah disepakati, menciptakan ketegangan baru dalam hubungan ekonomi kedua negara.

Sumber dekat negosiasi mengungkapkan, pemerintah Indonesia menyatakan sejumlah komitmen mengikat tidak dapat disetujui dan meminta perumusan ulang. Washington menilai langkah ini justru melemahkan posisinya dibandingkan kesepakatan serupa dengan Malaysia dan Kamboja.

"Indonesia tidak sekadar memperlambat implementasi kesepakatan seperti yang sering dialami dengan mitra dagang lain; Indonesia secara terang-terangan mengatakan mereka tidak dapat melaksanakan apa yang sudah disepakati dan perlu menegosiasi ulang komitmen awal agar tidak mengikat," ungkap salah satu sumber seperti dikutip dari Financial Times, Rabu (10/12/2025).

Sumber yang sama menegaskan sikap Jakarta itu bermasalah dan tidak diterima Washington. "Indonesia bisa berada dalam posisi kehilangan kesepakatannya," tambahnya.

Penarikan diri Indonesia terutama menyangkut komitmen penghapusan hambatan non-tarif untuk ekspor industri dan pertanian AS, serta isu perdagangan digital. AS meyakini Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyetujui kerangka final, namun implementasinya terbentur dinamika politik domestik.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan negosiasi masih berlangsung normal. "Tidak ada isu spesifik dalam negosiasi, dan dinamika prosesnya masih normal. Kami berharap segera merampungkan perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak," ujarnya.

Untuk meredakan ketegangan, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dijadwalkan kembali berbicara dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto pekan ini. Kesepakatan Juli lalu tercapai setelah AS mengancam mengenakan tarif 32% yang kemudian dinegosiasikan turun menjadi 19%.

Sebagai imbalan, Indonesia berkomitmen menghapus sebagian besar tarif untuk produk AS, membeli komoditas seperti LNG dan kedelai senilai miliaran dolar AS, serta mencabut hambatan non-tarif termasuk aturan kandungan lokal. Namun, pencabutan aturan kandungan lokal ini ditentang pelaku usaha domestik yang khawatir melemahkan industri dalam negeri. Isu kedaulatan juga mengemuka setelah Indonesia menolak klausul koersif AS yang memungkinkan pembatalan sepihak jika Jakarta membuat pakta dagang lain yang dianggap merugikan kepentingan AS.

Dampak penerapan tarif impor Amerika belum terlalu signifikan karena banyak eksportir yang melakukan 'front loading'

Jakarta (ANTARA) - Kepala Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan Indonesia masih mampu mencatat surplus perdagangan dengan Amerika Serikat sepanjang Januari—Oktober 2025, meski terdapat tekanan dari penerapan tarif impor oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Menurut Dian Ayu, surplus perdagangan tersebut terjadi karena banyak eksportir melakukan front loading atau percepatan pengiriman barang sebelum tarif impor AS resmi diberlakukan awal Agustus 2025. Kondisi ini membuat Neraca Perdagangan Indonesia dengan AS tetap terjaga.

“Dampak penerapan tarif impor Amerika belum terlalu signifikan karena banyak eksportir yang melakukan front loading,” ujar Dian Ayu dalam paparan Economic Outlook 4Q2025 yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah tim ekonom Bank Mandiri menunjukkan bahwa AS dan India menjadi dua negara dengan surplus terbesar bagi Indonesia sepanjang Januari–Oktober 2025.

Surplus perdagangan dengan AS meningkat signifikan dari 11,6 miliar dolar AS pada Januari—Oktober 2024 menjadi 14,9 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun 2025, atau tumbuh 28,4 persen.

Sementara itu, surplus perdagangan dengan India menurun dari 12,6 miliar dolar AS pada Januari—Oktober 2024 menjadi 11,3 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun 2025, atau turun 10,3 persen.

Kendati demikian, India tetap tercatat sebagai mitra dagang dengan surplus terbesar kedua bagi Indonesia.

Sementara itu, Indonesia mencatat defisit perdagangan yang semakin dalam dengan China, dari -9,3 miliar dolar AS pada Januari—Oktober 2024 menjadi 16,3 miliar dolar AS pada periode tersebut tahun 2025.

Berdasarkan komoditas, surplus perdagangan Indonesia masih ditopang oleh komoditas utama seperti minyak nabati terutama crude palm oil (CPO), dengan nilai surplus mencapai 28,1 miliar dolar AS.

Selanjutnya, komoditas batu bara dan gas menyumbang surplus sebesar 22,6 miliar dolar AS. Adapun besi dan baja turut memberikan dukungan dengan surplus sebesar 15,8 miliar dolar AS.

Dian Ayu menekankan bahwa perkembangan ekspor perlu terus didukung melalui pembukaan perjanjian perdagangan baru, baik bilateral maupun regional.

“Sehingga bisa menjadi bantalan apabila memang ada nanti potensi tekanan akibat penerapan tarif AS,” kata dia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Cilegon (ANTARA) - Kementerian Perindustrian menyatakan komitmen memperkuat daya saing industri kimia hulu nasional dengan mendorong penghapusan tarif impor LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang menjadi bahan baku utama sektor petrokimia.

Langkah ini disebut penting untuk merespons tantangan kompetisi global dan menjaga keberlangsungan produksi industri dalam negeri.

Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian, Wiwik Pudjiastuti saat berada di PT Lotte Chemical Indonesia, Kota Cilegon, Banten, Jumat mengatakan tarif impor LPG menjadi salah satu hambatan mendasar dalam efisiensi biaya produksi industri petrokimia di Indonesia.

“Kami sudah bersurat ke Kementerian Keuangan untuk meminta tarif LPG masuk 0 persen,” ujarnya.

Ia menambahkan, rencana ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah mengatasi ketidakseimbangan harga bahan baku impor di beberapa negara pesaing.

“Kalau kita lihat Thailand, Singapura, Malaysia, impor mereka itu zero, tidak dikenakan tarif impor,” kata Wiwik.

Menurutnya, kesenjangan tarif tersebut berdampak pada ketertinggalan harga produk petrokimia Indonesia di pasar global.

Selain usulan penghapusan tarif impor LPG, Kemenperin juga tengah mengajukan perlindungan perdagangan dalam bentuk anti-dumping atau trade remedies terhadap sejumlah produk petrokimia yang membanjiri pasar domestik.

“Kita juga sedang mengajukan anti-dumping sebagai trade remedies untuk produk-produk petrokimia,” ucapnya.

Wiwik menyebut pemerintah turut menindaklanjuti masukan industri mengenai insentif fiskal, khususnya perluasan tax holiday.

“Lotte ini menghasilkan 15 produk, tapi baru 7 produk yang dapat tax holiday. Kita masih berkomunikasi dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk mendorong agar produk lain juga masuk dalam proses review berikutnya,” ujarnya.

Ia menilai kunjungan legislatif memperkuat proses penyelesaian hambatan di lapangan. “Dari sisi eksekutif kita sudah koordinasi, tetapi akan lebih baik ketika ada dorongan dari legislatif,” kata Wiwik.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk memangkas tarif lebih dari 200 jenis produk pangan, termasuk kebutuhan sehari-hari seperti kopi, daging sapi, pisang, dan jus jeruk.

Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya kegelisahan konsumen AS akibat melonjaknya harga bahan makanan.

Melansir Reuters, pemotongan tarif tersebut diberlakukan secara retrokratif sejak Kamis (13/11/2025) tengah malam, menandai perubahan sikap yang cukup signifikan dari Trump. Padahal sebelumnya, ia berulang kali menegaskan bahwa tarif impor yang diterapkan tahun ini bukanlah penyebab kenaikan harga pangan.

"Mereka mungkin dalam beberapa kasus menaikkan harga," ujar Trump saat ditanya soal pemangkasan tarif tersebut di pesawat kepresidenan Air Force One, dikutip Minggu (16/11/2025).

"Tapi secara keseluruhan, AS memiliki inflasi yang nyaris tidak ada," tambahnya.

Kebijakan ini muncul setelah Partai Demokrat meraih kemenangan dalam sejumlah pemilihan daerah di Virginia, New jersey, dan New York City. Wilayah yang para pemilihnya menempatkan isu keterjangkauan harga, terutama bahan makanan, sebagai pehatian utama.

Trump juga menyatakan akan tetap melanjutkan rencana pemberian bantuan tunai US$ 2.000 atau sekitar Rp 33,4 juta (Asumsi kurs Rp 16.712/US$) bagi warga berpenghasilan rendah hingga menengah. Dana program ini disebut akan berasal dari penerimaan tarif tahun depan.

"Tarif memungkinkan kami memberikan dividen jika diperlukan. Sekarang kami akan memberikan dividen dan juga mengurangi utang," katanya.

Pemerintahan Trump juga mengumumkan serangkaian kerangka kesepakatan dagang yang akan menghapus tarif terhadap sejumlah produk pangan dan impor lainnya dari Argentina, Ekuador, Guatemala, dan El Salvador. Pejabat AS menyatakan kesepakatan tambahan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

Daftar produk yang memperoleh pengecualian tarif mencakup barang-barang konsumsi sehari-hari, banyak di antaranya mengalami kenaikan harga dua digit dalam setahun terakhir.

Total lebih dari 200 produk masuk dalam daftar, dari jeruk, buah acai, paprika, kakao, bahan kimia pangan, pupuk, hingga wafer komuni.

Gedung Putih melalui lembar fakta resmi menyatakan kebijakan tersebut diterbitkan setelah AS mencatat kemajuan signifikan dalam menegosiasikan persyaratan dagang yang lebih seimbang secara bilateral.

Pemerintah setempat memutuskan sejumlah produk makanan dapat dikecualikan dari tarif karena tidak diproduksi di AS, serta menyusul rampungnya sembilan kerangka kesepakatan dagang, dua kesepakatan final, dan dua perjanjian investasi.

Data Indeks Harga Konsumen (CPI) menunjukkan harga daging giling pada September tercatat hampir 13 persen lebih mahal dibanding tahun lalu, sementara harga steak melonjak sekitar 17 persen, kenaikan terbesar dalam lebih dari tiga tahun.

Kelangkaan pasokan sapi menjadi penyebab utama tingginya harga, meski AS merupakan produsen daging sapi besar.

Pisang naik sekitar 7%, tomat naik 1%, dan secara keseluruhan biaya bahan makanan untuk konsumsi rumah tangga naik 2,7% pada September.

Pemangkasan tarif mendapat sambutan positif dari berbagai kelompok industri, meski sebagian lainnya kecewa karena produk mereka tidak termasuk dalam daftar pengecualian.

"Aksi hari ini seharusnya membantu konsumen, secangkir kopi pagi mereka semoga menjadi lebih terjangkau, serta pelaku industri yang menggunakan berbagai produk ini dalam rantai pasokan," ujar Presiden FMI-Food Industry Association Leslie Sarasin.

Namun, tak semua pihak puas. Presiden Distilled Spirits Council Chris Swonger menyesalkan pengecualian tarif yang tidak mencakup minuman beralkohol dari Uni Eropa dan Inggris.

"Ini pukulan lain bagi industri perhotelan AS di saat musim liburan sedang berjalan," ujarnya.

Ia menambahkan Scotch, Cognac, dan Irish Whiskey merupakan produk agrikultur bernilai tambah yang tidak bisa diproduksi di AS.

Trump menilai tidak diperlukan perubahan kebijakan tambahan dalam waktu dekat. Pemangkasan tarif kali ini disebut sebagai langkah pelonggaran terbatas, dengan harapan dapat menurunkan harga sejumlah komoditas yang belakangan dinilai terlalu tinggi, termasuk harga kopi yang diperkirakan akan segera turun.

Dalam beberapa pekan terakhir, Trump menjadikan isu keterjangkauan harga sebagai fokus utama, sembari menegaskan kenaikan biaya hidup disebabkan kebijakan yang diberlakukan pendahulunya, Presiden Joe Biden, bukan akibat tarif impor yang ia tetapkan.

Namun, para ekonom menyatakan tarif impor memang berkontribusi menaikkan harga bahan makanan, dan biaya tersebut diperkirakan dapat meningkat lagi tahun depan ketika perusahaan mulai membebankan keseluruhan tarif kepada konsumen.

Ketua Demokrat di Komite Ways and Means DPR AS Richard Neal menilai pemerintahan Trump sebenarnya sedang memperbaiki masalah yang justru mereka ciptakan sendiri, namun menyebut langkah tersebut sebagai sebuah kemajuan.

"Pemerintahan Trump akhirnya mengakui secara terbuka apa yang sudah kita ketahui sejak awal, Perang Dagang Trump meningkatkan biaya hidup masyarakat," kata Neal dalam pernyataan resminya.

"Sejak tarif diberlakukan, inflasi naik dan manufaktur menyusut dari bulan ke bulan," tegasnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan produk pakaian jadi dan sepatu Indonesia bisa mendapatkan tarif impor di bawah 19% dari Amerika Serikat (AS). Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi.

Menurut Edi, pemerintah akan mengupayakan tarif yang lebih rendah, bahkan hingga 0% untuk barang tertentu yang tidak diproduksi AS.

"Kita tetap akan upayakan untuk bisa dikerjasamakan dengan tarif yang lebih rendah, (contohnya) pakaian jadi, sepatu," paparnya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (14/11/2025).

Perundingan tarif ini harus didorong karena Indonesia memberikan banyak manfaat kepada AS. Bahkan, Indonesia berkomitmen ingin memesan tank dari AS. Dengan penawaran Indonesia ini, seharusnya besaran tarif bisa turun di bawah 19%.

"Presiden Trump pernah ngomong bahwa kami ingin membuat tank kan. Kalau itu berarti diusahakan bisa di bawah 19%," ujar Edi.

Edi menegaskan pemerintah akan tetap mendorong agar perundingan dagang ini bisa dibangun di atas dasar manfaat keuntungan bersama.

"Sama-sama menguntungkan, itu yang kita utamakan. Jadi kita tidak berhenti, tetap kasih jalan," tegasnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2025 tetap solid ditopang oleh pertumbuhan ekspor. Hal ini disampaikan Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (12/11/2025).

Perry mengungkapkan pertumbuhan ekspor RI lebih cepat pada akhir tahun karena adanya front loading ekspor ke AS.

"Di dalam negeri kita bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan III dan triwulan IV ini berjalan baik. Satu karena memang ada pola ekspor tumbuh lebih cepat kecenderungan ekspor ke AS lebih cepat front loading sebelum implementasi tarif dan masih kuatnya konsumsi dalam negeri," papar Perry.

Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump mengenakan kenaikan tarif bea masuk lebih tinggi terhadap barang-barang dari 77 negara, termasuk China, AS dan Meksiko. Indonesia dikenakan tarif sebesar 19%.

Sebagai catatan, dalam laporan PDB RI kuartal III, ekspor tumbuh 9,91%, diikuti oleh konsumsi tumbuh 4,89% dan investasi 5,04%. Komponen inilah yang menopang Indonesia tumbuh 5,04% pada kuartal III-2025.

Adapun, dalam kesempatan, Perry memperkirakan perekonomian Indonesia pada kuartal IV akan meningkat lebih tinggi. Ini sejalan dengan ekspansi stimulus fiskal, berjalannya proyek pemerintah dan paket kebijakan ekonomi 2025, serta bantuan sosial di kuartal IV.

BI pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai titik tengah 5,1% pada tahun ini.

"Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2025 adalah 4,7-5,51% dan titik tengah 5,1% dan akan meningkat 2026," kata Perry.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah kebijakan tarif tinggi yang diterapkan pemerintahan Donald Trump terhadap banyak negara termasuk Indonesia, justru ekspor salah satu komoditas andalan Indonesia berhasil melesat tajam. Produk tersebut adalah keramik berukuran besar atau big slab, yang kini mencatat lonjakan ekspor hingga 170% ke Amerika Serikat (AS) sepanjang Januari-Juli 2025.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengungkapkan, kenaikan ini terjadi karena Amerika mengenakan tarif dumping terhadap China dan India, dua negara yang selama ini mendominasi pasar keramik berukuran besar di Negeri Paman Sam.

"Amerika menerapkan tarif impor yang tinggi ke China. Jadi, selama ini Big Slab, keramik ukuran besar itu banyak masuk dari China. China dikenakan dumping. Kemudian ditambah lagi Amerika sedang proses juga dumping terhadap India. Jadi, kedua negara ini kena dumping. Makanya ekspor kita ke Amerika Serikat naik 170% Januari-Juli 2025 ini," ujar Edy kepada CNBC Indonesia, Selasa (11/11/2025).

Kebijakan itu justru membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor, terutama pada segmen Big Slab yang permintaannya terus meningkat di Amerika. Ia menegaskan, Indonesia tidak termasuk dalam negara yang dikenakan dumping oleh AS, sehingga posisi produk dalam negeri kini jauh lebih kompetitif.

Foto: Harga keramik China yang dikenal lebih murah di pasaran bakal mengalami kenaikan dalam beberapa waktu mendatang. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Harga keramik China yang dikenal lebih murah di pasaran bakal mengalami kenaikan dalam beberapa waktu mendatang. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

"Jadi, hal itu membuka peluang kita untuk mengisi pasar Big Slab keramik besar ke Amerika. Sedangkan kita tidak dikenakan dumping oleh AS," katanya.

Secara kompetitif, Indonesia lebih unggul dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam produksi Big Slab. Vietnam, misalnya, baru mulai memproduksi jenis keramik ini pada tahun 2025, sedangkan Indonesia sudah lebih dulu menembus pasar Amerika sejak tiga tahun lalu.

"Dari sisi kompetitif, kita yang memproduksi ini, sementara Asia Tenggara Vietnam baru mulai produksi di tahun ini. Jadi, kita duluan masuk ke Amerika sejak 2-3 tahun lalu. Ini bisa meningkat banyak karena Indianya kena dumping juga," ungkapnya.

China sudah lama terkena kebijakan dumping dari Amerika Serikat, sehingga kini hanya Indonesia dan Vietnam yang menjadi pemain utama yang memperebutkan ceruk pasar tersebut.

"China kena dumping dari Amerika sudah cukup lama, 2 atau 3 tahun terakhir. Jadi, dari Indonesia dan Vietnam yang berlomba untuk mengisi pasar Amerika," sebutnya.

Dengan tren positif ini, industri keramik nasional mulai menunjukkan taji di pasar global, terutama di tengah momentum pergeseran rantai pasok akibat kebijakan proteksionisme yang semakin ketat di berbagai negara.

"Ekspor ke Malaysia juga naik 50% dan ke Filipina 32%," tutur Edy.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]

BEIJING - Pemerintah China meminta Amerika Serikat untuk menghindari empat isu sensitif agar kesepakatan gencatan dagang antara Presiden Xi Jinping dan Donald Trump dapat bertahan. Permintaan ini menyoroti luasnya perbedaan pandangan yang masih membayangi hubungan kedua negara.

Duta Besar China untuk Amerika Serikat, Xie Feng, menyebut empat “garis merah” yang tidak boleh dilanggar Washington, yakni isu Taiwan, demokrasi dan hak asasi manusia, sistem politik China, serta hak pembangunan.

"Hal yang paling penting adalah saling menghormati kepentingan inti dan kekhawatiran utama masing-masing pihak," kata Xie dalam pidato virtual di forum Dewan Bisnis AS-China, sebagaimana pernyataan Kedutaan Besar China di Washington, dikutip dari Bloomberg, Kamis (6/11).

Xie menegaskan, prioritas utama saat ini adalah menindaklanjuti kesepakatan yang telah dicapai antara Presiden Xi dan Trump, serta pejabat tinggi kedua negara. “Kita perlu meyakinkan kedua bangsa dan ekonomi global melalui langkah nyata dan hasil konkret,” ujarnya.

Ia memperingatkan, perselisihan terkait tarif, industri, atau teknologi hanya akan berujung pada jalan buntu. Peringatan ini disampaikan di tengah laporan The Wall Street Journal yang menyebut Presiden Trump menahan diri untuk tidak membahas chip kecerdasan buatan generasi terbaru dengan Xi, setelah mendapat penolakan dari sejumlah pejabat senior AS. Mereka beralasan, pemberian akses chip Blackwell kepada China dapat menimbulkan risiko keamanan nasional.

Komentar Xie mencerminkan rapuhnya gencatan dagang yang baru dicapai kedua negara pekan lalu di Busan, Korea Selatan. Meski isu Taiwan tidak dibahas langsung dalam pertemuan Xi-Trump, Beijing menegaskan persoalan itu tetap menjadi kepentingan vital.

China memandang Taiwan sebagai wilayah yang hilang dan harus kembali berada di bawah kendalinya, bila perlu dengan kekuatan militer, pandangan yang ditolak keras oleh Taipei. Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan keprihatinan mendalam atas aktivitas angkatan laut China di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan dalam pembicaraan dengan Menteri Pertahanan China Dong Jun, Jumat lalu.

Hegseth mengatakan kedua pihak sepakat untuk membangun jalur komunikasi langsung antara militer guna mencegah potensi konflik. Selain Taiwan, kedua negara juga kerap berselisih dalam isu hak asasi manusia di Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet. Sejumlah pejabat AS, termasuk Menteri Keuangan Scott Bessent, juga mendesak China untuk menyeimbangkan ekonominya ke arah konsumsi domestik guna mengurangi ketimpangan dagang akibat ekspor besar-besaran negara tersebut.

Pertemuan antara Xi dan Trump di Busan tidak menghasilkan kesepakatan terkait akses Beijing terhadap chip semikonduktor paling canggih asal AS. Trump menyebut dirinya dan Xi sempat membahas soal akses Nvidia Corp di China dan menegaskan pembicaraan dengan perusahaan itu akan terus dilanjutkan.

Sementara itu, David Daokui Li, penasihat kebijakan rutin bagi pemerintah China, menilai kesepakatan Xi dan Trump merupakan terobosan penting karena menunjukkan bahwa China kini diperlakukan sebagai “mitra setara” oleh Amerika Serikat.

Dalam wawancara dengan Bloomberg TV, Li yang juga profesor ekonomi di Universitas Tsinghua dan mantan penasihat Bank Sentral China, menyampaikan optimisme bahwa konflik dagang, keuangan, dan teknologi antara kedua negara hanyalah “persoalan kecil” yang bisa diselesaikan dengan dialog dan kerja sama.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan progres negosiasi yang dilakukan dengan Amerika Serikat, terkait tarif importasi. Menurutnya saat ini masih belum membahas terkait substansi.

Sebelumnya pemerintah berencana melanjutkan negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat setelah penyelenggaraan KTT APEC 2025 di Korea Selatan. Airlangga menjelaskan saat ini masih membicarakan jadwal pertemuan.

"Kita sedang bicarakan mengenai waktu kan, dalam waktu dekat ada G20," kata Airlangga, Rabu (5/11/2025).

Namun menurutnya dalam waktu dekat ada ajang KTT G20 di Johannesburg 2025, di Afrika Selatan di 22 - 23 November 2025. Sehingga Airlangga juga belum bisa memastikan negosiasi segera dilaksanakan.

"Belum (di bicarakan di KTT G20), kita masih bicarakan mengenai jadwal negosiasi dulu," katanya.

Sebelumnya negara seperti Malaysia dan Kamboja sudah terlebih dahulu merampungkan negosiasi dengan Amerika Serikat. Sementara Indonesia tak ingin terburu-buru menandatangani kesepakatan tanpa memastikan posisi tawar yang menguntungkan.

Salah satu pembahasan utama adalah usulan tarif nol persen untuk sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS, seperti kelapa sawit, kakao, dan karet.

Tapi perlu diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mencapai kesepakatan pasca diterbitkannya pernyataan resmi Presiden AS pada 7 Juli 2025, di mana terdapat penurunan tarif menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Namun pemerintah memastikan masih ada negosiasi dengan pihak AS untuk tarif dagang pada beberapa komoditas hingga ada penandatangan kesepakatan ini.

(emy/mij)
[Gambas:Video CNBC]