penilaian tersebut disampaikan berdasarkan hasil klarifikasi dan crosscheck lapangan terhadap berbagai isu yang berkembang di sektor otomotif

Jakarta (ANTARA) - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menegaskan pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga keberlangsungan dan penguatan industri nasional.

Presiden KSPN Ristadi dalam pernyataan resmi yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Selasa menyampaikan penilaian tersebut disampaikan berdasarkan hasil klarifikasi dan crosscheck lapangan terhadap berbagai isu yang berkembang di sektor otomotif.

Pernyataan itu merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KSPN yang berlangsung pada 26–27 Juni 2026 di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

Dalam forum tersebut, KSPN membahas berbagai isu ketenagakerjaan, mulai dari investasi, perlindungan industri eksisting, kesejahteraan pekerja, proses pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, hingga isu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu perhatian utama pihaknya yakni dugaan relokasi dua perusahaan komponen otomotif Jepang di Jawa Timur, yakni PT Surabaya Autocomp Indonesia (SAI) dan PT Jawa Autocomp Indonesia (JAI).

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa anggapan mengenai kurangnya kepedulian pemerintah terhadap industri otomotif tidak benar. KSPN menilai pemerintah selama ini konsisten menjalankan berbagai kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan industri nasional.

Menurut KSPN, langkah strategis yang ditempuh pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), termasuk mengusulkan berbagai insentif bagi sektor otomotif, bertujuan menjaga investasi yang telah ada, meningkatkan utilisasi pabrik, serta memberikan kepastian kerja bagi para pekerja.

KSPN juga meluruskan informasi mengenai kondisi PT SAI dan PT JAI. Berdasarkan hasil konfirmasi yang diperoleh, situasi di kedua perusahaan merupakan bagian dari dinamika bisnis internal dan bukan disebabkan oleh relokasi fasilitas produksi dari Indonesia ke Vietnam.

Organisasi pekerja tersebut menegaskan fasilitas produksi kedua perusahaan tetap beroperasi di Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menepis isu rencana hengkang atau relokasi fasilitas produksi dua industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam, serta menyatakan kedua perusahaan tetap beroperasi normal dan justru berkontribusi pada ekspor nasional.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/6) menyampaikan, menindaklanjuti pemberitaan yang berkembang terkait dugaan relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita pada Minggu tanggal 21 Juni 2026 memerintahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi produksi PT. S dan PT.J serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada dua industri tersebut

“Pada hari Minggu sore tanggal 21 Juni 2026, Bapak Menteri Perindustrian telah memerintahkan Dirjen ILMATE untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Mempertimbangkan kehati-hatian dan sensifitas isu ini bagi industri dan investasi asing pada sektor industri otomotif Indonesia, maka pada hari ini kami menyampaikan temuan lapangannya pada publik,” ujar dia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kalangan serikat pekerja menilai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi di sejumlah sektor industri di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik Timur Tengah yang berkepanjangan dan lemahnya kondisi ekonomi domestik.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan mayoritas industri dalam negeri saat ini berada dalam kondisi tertekan, terutama perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor.

Menurutnya, kenaikan biaya produksi akibat gejolak global tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan pasar. Bahkan, sejumlah perusahaan mengalami penurunan pesanan baik dari pasar domestik maupun ekspor.

"Perusahaan-perusahaan industri dalam negeri yang bahan bakunya tergantung impor saat ini dalam kondisi tertekan. Ongkos produksi naik, sementara pesanan cenderung stagnan bahkan ada yang menurun," ujar Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/6).

Ia menjelaskan tekanan tersebut membuat tingkat utilisasi industri berada pada level rendah. Di sejumlah sektor padat karya, utilisasi produksi hanya berkisar 40 persen, bahkan industri tekstil disebut hanya berada di kisaran 30 persen.

Ristadi mengatakan perusahaan masih berupaya bertahan sembari menunggu meredanya gejolak global, termasuk dampak perang di Timur Tengah yang memengaruhi harga komoditas dan bahan baku.

"Mayoritas industri dalam negeri saat ini produksinya tidak berada pada tingkat normal. Utilisasinya dalam posisi minimum," ujarnya.

Meski belum terjadi gelombang PHK besar-besaran, Ristadi mengaku banyak perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja secara bertahap dan tertutup.

Menurutnya, PHK kini lebih banyak dilakukan melalui tidak diperpanjangnya kontrak pekerja, pengurangan tenaga kerja dalam jumlah kecil, hingga mendorong pekerja tetap untuk mengundurkan diri secara sukarela.

"Sekarang banyak terjadi PHK yang terselubung. Jumlahnya sedikit-sedikit, tetapi kalau diinventarisasi cukup besar. Banyak perusahaan juga memilih tidak mengekspos PHK karena ingin menjaga kepercayaan pembeli dan perbankan," katanya.

Ia menambahkan fenomena tersebut terjadi di berbagai sektor industri yang bergantung pada impor bahan baku maupun yang menghadapi pelemahan permintaan di pasar domestik.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai konflik Timur Tengah memang memberi tekanan tambahan terhadap dunia usaha, meski bukan menjadi satu-satunya penyebab meningkatnya risiko PHK.

Menurutnya, dampak konflik global dirasakan melalui kenaikan biaya energi, gangguan rantai pasok, serta melemahnya daya beli masyarakat.

"Saat ini kami melihat potensi PHK masih cukup tinggi dan bahkan cenderung meningkat di sejumlah sektor yang sangat bergantung pada pasar ekspor maupun konsumsi domestik," kata Mirah.

Namun, ia menegaskan PHK tidak semata-mata dipicu perang Timur Tengah. Faktor lain seperti perlambatan ekonomi global, efisiensi perusahaan, perubahan teknologi, hingga lemahnya permintaan pasar juga berkontribusi terhadap pengurangan tenaga kerja.

Mirah menyebut sektor yang paling rentan terdampak adalah industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), garmen, alas kaki, furnitur, serta sejumlah sektor manufaktur berorientasi ekspor.

Selain itu, sektor perdagangan dan industri pendukung juga mulai merasakan tekanan akibat menurunnya daya beli masyarakat.

"PHK masih banyak ditemukan di kawasan industri besar seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan sebagian wilayah Jawa Timur yang menjadi pusat industri manufaktur dan padat karya," ujarnya.

Di sisi lain, Mirah juga menyoroti potensi pengurangan tenaga kerja di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) akibat restrukturisasi, merger, dan pembentukan holding.

Menurutnya, proses konsolidasi perusahaan kerap diikuti penyesuaian organisasi yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja melalui program pensiun dini maupun tidak diperpanjangnya hubungan kerja tertentu.

Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan tenaga kerja dengan menjaga daya beli masyarakat, memberikan insentif bagi industri padat karya, mengendalikan impor secara lebih terukur, serta memperluas program pelatihan dan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak.

"Jangan sampai pekerja menjadi pihak yang paling menanggung beban dari ketidakpastian ekonomi global yang sedang terjadi," ujar Mirah.

Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali membayangi sektor industri dalam negeri di tengah tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi badai PHK dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri, yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT), plastik, elektronik, otomotif dan semen. 

Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkap ancaman PHK yang baru terjadi tiga bulan ke depan kurang tepat. Pasalnya, gelombang pengurangan tenaga kerja sebenarnya sudah berlangsung meski diam-diam.

"Dari kemarin-kemarin sampai hari ini pun masih terjadi PHK, namun PHK-nya itu untuk perusahaan-perusahaan atau industri yang masih beroperasi, PHK-nya senyap," ujar kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/5).

Menurut Ristadi, PHK kerap dilakukan secara bertahap dalam jumlah kecil sehingga luput dari sorotan publik. Selain itu, banyak perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak pekerja sebagai bentuk efisiensi, yang secara hukum tetap masuk kategori PHK. Fenomena ini membuat tekanan di pasar tenaga kerja terlihat tidak mencolok, padahal terjadi secara konsisten di berbagai sektor.

Ia juga mengungkap adanya tekanan lain yang membuat kasus PHK tidak selalu terekspos, mulai dari kekhawatiran turunnya kepercayaan buyer hingga risiko pembatalan pembiayaan dari perbankan.

"Kalau kondisi itu terekspos, kepercayaan bank ataupun buyer akan turun. Sehingga bisa berakibat order berkurang atau dihentikan," katanya.

Lebih jauh, Ristadi menilai ancaman PHK tidak terbatas pada lima sektor. Seluruh industri yang berorientasi pasar domestik dinilai rentan terdampak.

"Seluruh industri dalam negeri kita yang lokal oriented, yang memproduksi barang-barang untuk kebutuhan rakyat Indonesia sendiri akan terus mengalami ancaman, akan terus mengalami potensi PHK," tegasnya.

Faktor utama pemicu bisnis lesu adalah banjirnya produk impor murah. Akibatnya, produk lokal sulit bersaing, yang berujung pada penurunan produksi dan PHK. Ristadi mencontohkan masuknya produk garmen impor sangat murah, bahkan di bawah biaya produksi lokal.

Selain itu, tekanan jangka pendek seperti konflik geopolitik dan kenaikan harga energi juga memperburuk situasi, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor seperti plastik.

Sejumlah indikator yang mengarah pada potensi PHK sebenarnya sudah terlihat di lapangan. Mulai dari penurunan order produksi, efisiensi bertahap tenaga kerja, hingga tidak diperpanjangnya kontrak pekerja.

Di sektor tekstil, misalnya, penurunan permintaan ekspor dan serbuan produk impor menjadi tekanan utama. Sementara di industri plastik, kenaikan harga bahan baku impor akibat pelemahan rupiah membuat biaya produksi melonjak.

Efek domino juga mulai terasa di sektor elektronik dan otomotif yang bergantung pada komponen plastik. Di sisi lain, industri semen menghadapi persoalan kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menilai ancaman PHK bukan sekadar spekulasi, melainkan sudah menghantam sektor padat karya.

"Kami melihat potensi gelombang PHK dalam beberapa bulan ke depan memang bukan isu spekulatif, tetapi sudah mulai terlihat dari laporan di lapangan," ujarnya.

Ia menekankan PHK seharusnya menjadi opsi terakhir bagi pelaku industri. Ada opsi efisiensi non PHK bisa ditempuh dulu seperti penerapan skema pengurangan jam kerja hingga peningkatan keterampilan pekerja agar dapat dialihkan ke lini produksi lain.

Dari sisi pemerintah, Mirah menilai diperlukan intervensi yang lebih kuat, mulai dari pemberian insentif bagi industri padat karya, pengendalian impor, hingga stabilisasi nilai tukar dan harga bahan baku.

"Pemerintah harus hadir lebih kuat, bukan hanya reaktif," katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan tenaga kerja dalam setiap kebijakan ekonomi, termasuk restrukturisasi di sektor BUMN yang berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja.

"Perlindungan tenaga kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi nasional, termasuk dalam setiap kebijakan restrukturisasi BUMN," pungkas Mirah.

[Gambas:Youtube]

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membatalkan impor 105 ribu mobil pikap dari India. Pasalnya, keputusan itu dinilai tidak tepat dan tidak nasionalis.

Presiden KSPN Ristadi mengatakan alasan bahwa industri dalam negeri tidak bisa memproduksi yang digunakan untuk impor pikap tersebut tidak logis.

"Industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksi sekitar 1 juta unit kendaraan dalam setahun, setelah melakukan verifikasi kemampuan produksi beberapa pabrik otomotif di Indonesia," ujar Ristadi dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2).

Menurutnya, keputusan impor ini juga tidak mencerminkan nasionalisme karena akan sangat merugikan ekonomi dan negeri hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Artinya bahwa Industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksinya. Lalu, di mana rasa Nasionalisme Dirut PT Agrinas untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja sekaligus pencegahan PHK?," jelasnya.

Alasan lain, impor dilakukan karena tipe pikap impor 4x4 lebih sesuai dengan medan pertanian perdesaan di Indonesia. Hal ini dinilai tak masuk akan juga karena selama ini pikap buatan dalam negeri sudah sangat mumpuni, sehingga ia mempertanyakan urgensi kebijakan itu.

"Pertanyaannya, apakah selama ini hasil pertanian tidak terangkut karena tidak ada pick up 4x4? Setahu kami selama ini mayoritas alat angkut hasil pertanian adalah kendaraan pick up jenis 4x2 produksi dalam negeri, dan selama ini pula baik-baik saja," katanya.

Kemudian, alasan bahwa pikap impor disebut lebih murah juga dinilai alasan yang tak masuk akal. Pasalnya, tak ada harga pembanding karena Indonesia belum pernah produksi dalam negeri.

"Setahu kami belum ada kendaraan pick up 4x4 yang diproduksi industri dalam negeri (data bisa saling croscek jika kami keliru), lalu kendaraan darimana yang dijadikan pembanding harga dimaksud ? Kok bilangnya lebih murah dari harga kendaraan dalam negeri," ujarnya.

Agrinas berencana mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India pada tahun ini untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Rencana impor mencakup 35 ribu unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, 35 ribu unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Hingga saat ini, sekitar 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah tiba di Indonesia.

Agrinas merupakan pelaksana utama pembangunan Kopdes Merah Putih yang ditunjuk pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Kendaraan yang diimpor akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan logistik koperasi desa di berbagai wilayah Indonesia.

Program Kopdes Merah Putih dirancang pemerintah untuk memperkuat distribusi barang dan aktivitas ekonomi di tingkat desa, sehingga membutuhkan kendaraan operasional dalam jumlah besar.

Wacana impor tersebut menuai kritik dari pelaku industri karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri.

IDXChannel - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mendesak pemerintah membatalkan rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga jenis pick up untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Presiden KSPN Ristadi menilai rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor kendaraan pick up dari perusahaan India tersebut tidak logis dan berpotensi merugikan industri otomotif nasional yang tengah lesu.

Padahal, semangat pembentukan Kopdes Merah Putih sejatinya untuk menggerakkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Dia pun mempertanyakan keputusan Agrinas yang justru memilih mengimpor kendaraan dari luar negeri.

"Proses dari hulu ke hilir yang seharusnya mendapatkan manfaat adalah pelaku ekonomi dalam negeri khususnya rakyat pedesaan," katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa (24/2/2026).

Dia menerangkan, industri otomotif nasional saat ini sedang mengalami penurunan pesanan yang berdampak pada pengurangan jam kerja bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam kondisi seperti itu, pesanan dalam jumlah besar seharusnya menjadi stimulus bagi industri dalam negeri.

Ristadi juga menepis anggapan industri otomotif nasional tidak mampu memproduksi kendaraan sesuai kebutuhan. Mengacu pada pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, dia menyebut kapasitas produksi kendaraan nasional bisa mencapai sekitar 1 juta unit per tahun.

"Artinya bahwa industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksinya. Lalu di mana rasa nasionalisme Dirut PT Agrinas untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja sekaligus pencegahan PHK," ujar Ristadi.

Selain itu, dia mempertanyakan alasan penggunaan pick up 4x4 untuk seluruh wilayah pedesaan. Menurutnya, selama ini mayoritas hasil pertanian diangkut menggunakan pick up 4x2 produksi dalam negeri dan berjalan dengan baik.

"Yang disampaikan Dirut PT Agrinas ini kan seolah-olah selama ini hasil-hasil pertanian tidak terangkut karena ketidaktersediaan pick up 4x4," kata dia.

Terkait klaim efisiensi anggaran, Ristadi juga menilai perbandingan harga yang disampaikan kurang jelas. Dia menyebut harga pick up 4x4 impor dari India berkisar Rp290 juta hingga Rp400 juta per unit. Sementara pick up produksi dalam negeri seperti Carry dan Gran Max berada di kisaran Rp170 juta hingga Rp190 juta.

"Jadi lebih efesien mana dengan alat angkut yang selama ini sudah berjalan," ujarnya.

KSPN lantas meminta Presiden Prabowo untuk memerintahkan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara membatalkan impor kendaraan niaga tersebut dan mengalihkan pemesanan ke industri otomotif dalam negeri.

Menurut Ristadi, langkah tersebut tidak hanya akan menggerakkan kembali industri yang sedang lesu, tetapi juga mencegah PHK dan membuka lapangan kerja baru, sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia.

"Kami meminta Presiden Prabowo perintahkan Dirut PT Agrinas agar membatalkan import kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih, dan memesan ke industri otomotif dalam negeri yang sedang dalam kondisi lesu karena berkurangnya order supaya bisa bergairah kembali," kata Ristadi.

"Manfaat lainya juga untuk mencegah PHK sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan, dengan demikian akhirnya yang mendapat manfaat ekonominya adalah rakyat Indonesia pada umumnya dan pekerja Indonesia pada khususnya, bukan pelaku ekonomi luar negeri," ujar dia.

(Dhera Arizona)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap biang kerok jumlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025 mencapai 88.519 orang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan angka PHK tersebut dipengaruhi oleh dinamika geopolitik yang berdampak terhadap ekspor dan impor nasional.

"Kan ada tekanan juga dari ekspor-impor, itu pasti. Kondisi dunia di 2025 awal, terutama sampai semester pertama kan masih ada dinamika cukup tinggi, geopolitik, ada perang dan sebagainya, pasti itu pengaruh ke ekspor," ujarnya Indah usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).

Ia mengatakan sektor manufaktur adalah salah satu yang terdampak dengan angka PHK terbesar.

"Masih kayak manufaktur, kan Ente bisa ngelihat di data Satudata," jawabnya.

Mengutip situs Satudata Kemnaker, Jawa Barat menjadi daerah penyumbang jumlah PHK terbesar yang mencapai 18.815 orang atau sekitar 21,26 persen dari total tenaga kerja yang terkena PHK.

"Periode Januari hingga Desember 2025 terdapat 88.519 orang tenaga kerja ter-PHK, yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP). Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Jawa Barat yaitu sekitar 21,26 persen dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," dikutip dari Satudata Kemnaker, Rabu (14/1).

Setelah Jawa Barat, ada Jawa Tengah dengan angka pekerja di PHK sebanyak 14.700 orang atau 16,6 persen, dan Banten sebanyak 10.376 orang atau 11,72 persen.

Adapun angka pekerja DKI Jakarta yang terkena PHK sebanyak 6.311 orang atau 7,13 persen, diikuti Jawa Timur sebanyak 5.949 orang atau 6,72 persen dari total tenaga kerja yang terkena PHK.

Sepanjang 2025, jumlah PHK paling banyak terjadi pada Februari 2025 yakni 18.516 orang, diikuti angka PHK Januari 2025 yakni 10.025 orang.

Berdasarkan laporan serikat pekerja sebelumnya, beberapa faktor berkontribusi terhadap tren PHK tahun lalu. Beberapa diantaranya seperti melemahnya pesanan industri dan efisiensi perusahaan.

Faktor penutupan pabrik turut digadang-gadang sebagai penyebab dominan munculnya gelombang PHK dalam dua tahun terakhir.

Laporan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menunjukkan tekanan ketenagakerjaan berlangsung sejak 2022. KSPN mencatat 126.160 anggotanya terkena PHK dalam periode 2022 hingga Oktober 2025.

Buruh mengaku kecewa dengan formula upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang baru saja ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Rumus kenaikan upah tahun depan adalah: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). Pemerintah menetapkan rentang alfa yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah 0,5 sampai 0,9.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat mengkritik rumus tersebut. Menurutnya, ada potensi penggunaan alfa terendah dalam perhitungan UMP alias tidak ada kepastian dari pemerintah.

"Saya yakin seyakin-yakinnya, ini kan ketika dilempar ke masing-masing daerah, saya yakin besok juga akan ada aksi-aksi unjuk rasa. Ini artinya pemerintah 'lepas tangan', diserahkan masing-masing ke daerah," ucap Mirah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/12).

"Ini akan menjadi potensi 'rusuh' di daerah-daerah terkait dengan aksi unjuk rasa, terkait dengan upah, itu cukup besar potensinya. Lihat saja, pasti akan banyak aksi-aksi," wanti-wanti Mirah.

Menurutnya, formula UMP 2026 juga tidak memenuhi unsur kebutuhan hidup layak (KHL). Mirah menegaskan pemerintah seharusnya menjamin kehidupan layak bagi para pekerja dan keluarganya, bukan sekadar merilis angka teknokratis hasil formula ekonomi makro.

Mirah mengingatkan bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menekankan bahwa upah harus berkeadilan, manusiawi, dan mampu menjamin kelangsungan hidup pekerja. Ia menganggap kenaikan upah yang minim juga menjadi sia-sia, jika negara tidak hadir mengendalikan biaya hidup.

"Kami sempat berharap bahwa lamanya proses pembahasan akan menghasilkan keputusan yang lebih adil dan berpihak kepada pekerja, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Hasilnya tetap minimal dan jauh dari harapan buruh," kritik Mirah.

"Kami juga mempertanyakan klaim pemerintah yang menyatakan telah berkomunikasi dengan serikat pekerja dan serikat buruh. Serikat pekerja yang mana? Karena faktanya, aspirasi utama buruh terkait pemenuhan KHL tidak tercermin dalam kebijakan yang ditetapkan hari ini," tegasnya.

Oleh karena itu, ASPIRASI mendesak pemerintah meninjau kembali rumus penetapan UMP 2026 agar benar-benar menjamin kebutuhan hidup layak para buruh. Mirah juga meminta pemerintah melibatkan serikat pekerja secara sungguh-sungguh, bukan cuma formalitas.

Sementara, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mendengar bahwa alfa yang diusulkan pengusaha bahkan lebih kecil. Ia menyebut para pengusaha awalnya meminta alfa dalam rumus UMP 2026 hanya 0,1 hingga 0,5.

"Kalau saya membaca dan yang saya tahu dari hasil rapat Dewan Pengupahan Nasional, usulan range alfa yang diminta pengusaha itu sebesar 0,1-0,5. Kemudian, dari unsur pekerja itu range alfa 0,9-1,0. Ketika kemudian pemerintah memutuskan alfa 0,5-0,9, bisa dipahami angka ini lebih cenderung berpihak kepada aspirasi kami pekerja-buruh," ungkapnya.

Namun, KSPN mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memastikan tidak adanya disparitas kenaikan UMP 2026.

Ristadi menegaskan belum ada jaminan bahwa daerah dengan upah rendah akan mengalami kenaikan UMP lebih signifikan berkat formula baru tersebut.

Ia pun khawatir daerah dengan UMP tinggi justru akan menggunakan range alfa besar sehingga besaran upahnya semakin tinggi. Pada akhirnya, daerah-daerah dengan UMP rendah bakal semakin ketinggalan.

"Jujur saja, kami tidak punya kompetensi untuk menghitung berapa dan bagaimana konstruksi indeks tertentu atau alfa ini. Hanya BPS (Badan Pusat Statistik) dan pemerintah yang bisa menghitung itu," tutur Ristadi soal berapa proyeksi UMP 2026 berdasarkan formula baru pemerintah.

"Kalau soal besar kecil kenaikannya (UMP 2026) itu kan ditentukan indeks tertentu (alfa)," sambungnya.

Terlepas dari itu, Ristadi menegaskan KSPN tetap menghormati keputusan pemerintah. Ia menyebut pemerintah pusat akhirnya kembali memfungsikan Dewan Pengupahan Daerah untuk melakukan pengkajian dan perhitungan UMP berdasarkan formulasi yang sudah diputuskan.

Hal tersebut berbeda dengan apa yang ditetapkan pemerintah tahun lalu, yakni ketika Presiden Prabowo Subianto memutuskan UMP 2025 naik 6,5 persen se-Indonesia. KSPN menilai hal tersebut justru melahirkan disparitas upah.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) masih menunggu kepastian upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang batal diumumkan pemerintah pada Jumat (21/11) lalu.

Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pengumuman UMP seharusnya dilakukan paling lambat pada 21 November. Akan tetapi, Kementerian Ketenagakerjaan tidak mengumumkannya dengan dalih masih menyiapkan regulasi baru.

Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh Ristadi, pemerintah saat ini masih merapikan formula atau petunjuk teknis terkait UMP 2026.

"Apakah nanti bentuknya PP (peraturan pemerintah) ada perubahan (dari PP Nomor 36 Tahun 2021) atau dalam bentuk permenaker (peraturan menteri ketenagakerjaan)," ucap Presiden KSPN Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/11).

"Kalau soal ada deadlock atau tidak, di daerah-daerah saya kira belum ada. Karena masih menunggu petunjuk teknis dari pusat untuk formulasi kenaikan upah minimum yang kemudian dikaji oleh Dewan Pengupahan di daerah-daerah. Mereka masih menunggu itu, jadi belum ada soal deadlock," jelasnya.

Kendati demikian, Ristadi mengamini ada silang pendapat antara buruh dan pengusaha soal angka ideal kenaikan upah tahun depan. Ia menekankan hal tersebut biasa terjadi pada saat pembahasan UMP setiap tahun.

KSPN hanya berpesan kepada pemerintah agar kenaikan UMP 2026 tidak dipukul rata. Ristadi menyebut harapan tersebut sudah dituangkan dalam surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto tertanggal 16 Oktober 2025.

"Kami dari KSPN tidak sepakat kalau kemudian kenaikan upah minimum itu persentasenya dipukul rata. Misalkan, seperti tahun ini (UMP 2025) 6,5 persen, akhirnya semuanya di daerah-daerah memberlakukan kenaikan upah 6,5 persen," tutur Ristadi.

"Itu kami kurang sepakat karena akan mengakibatkan ketimpangan upah semakin tinggi. Upahnya yang sudah besar naiknya akan lebih besar daripada daerah-daerah yang upahnya masih rendah," sambung pemimpin buruh tersebut.

Ristadi menyebut seharusnya kenaikan UMP 2026 harus lebih signifikan bagi daerah-daerah yang selama ini masih menerapkan upah rendah. Ia mendorong pemerintah memikirkan formula tersebut demi mengikis ketimpangan upah antara daerah.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor untuk menanyakan progres pembahasan UMP 2026. Akan tetapi, yang bersangkutan belum menjawab hingga berita ini tayang.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya menekankan pemerintah tidak terikat dengan PP Nomor 36 Tahun 2021. Oleh karena itu, Kemnaker belum mengumumkan keputusan UMP 2026 meski sudah lewat dari 21 November 2025.

"Kita sedang menyusun konsep bahwa kenaikan upah itu bukan satu angka. Tapi seperti apa, mohon maaf, ini juga masih dalam proses. Jadi, tidak dalam satu angka karena kalau satu angka berarti disparitasnya tetap terjadi," jelas Yassierli dalam Konferensi Pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11).

"Jadi, kita sadar bahwa ada provinsi atau ada kota/kabupaten yang memang pertumbuhan ekonominya tinggi, silakan. Dia boleh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi, kota/kabupaten yang memang pertumbuhan ekonominya tidak tinggi," imbuhnya.

Konsep tersebut berbeda ketika Presiden Prabowo pada 2024 lalu mengumumkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen dan berlaku se-Indonesia. Untuk UMP tahun depan, menurut Yassierli, bakal diserahkan langsung kepada kepala daerah.

"Ini juga sesuai dengan amanat dari MK (Mahkamah Konstitusi) untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Pengupahan Provinsi untuk mengkaji, Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten untuk mengkaji, menyampaikan kepada gubernur dan tentu ditetapkan oleh gubernur," tandas sang menteri.

Sebanyak 1.180 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Oktober 2025.

Angka itu berdasarkan Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang berasal dari laporan PHK di berbagai provinsi, dengan sebaran terbesar berada di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Data menunjukkan Sulawesi Selatan mencatat jumlah PHK tertinggi pada bulan tersebut, yaitu 600 orang, disusul Jawa Timur sebanyak 180 orang, serta Jawa Barat dengan 90 orang.

Sementara itu, beberapa provinsi melaporkan jumlah PHK relatif kecil, seperti Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Utara, masing-masing hanya 1 orang.

Penyebab PHK pada bulan Oktober 2025 beragam, meski data Kemnaker tidak merinci faktor khusus per provinsi.

Namun, laporan serikat pekerja sebelumnya menunjukkan turunnya pesanan industri, efisiensi perusahaan, hingga penutupan pabrik menjadi penyebab dominan gelombang PHK dalam dua tahun terakhir.

Laporan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menunjukkan tekanan ketenagakerjaan berlangsung sejak 2022. KSPN mencatat 126.160 anggotanya terkena PHK dalam periode 2022 hingga Oktober 2025.

Presiden KSPN Ristadi menjelaskan sebagian laporan baru masuk belakangan, meski PHK terjadi bertahap.

"Terjadinya PHK ini pun ada yang dari 2023 secara bertahap dan baru menginformasikan ke DPP KSPN pada 2025. Jadi total laporan PHK anggota KSPN sampai Oktober 2025 sebanyak 126.160 pekerja," ujar Ristadi dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11).

Dari total tersebut, 79 persen atau 99.666 pekerja merupakan tenaga kerja di sektor tekstil, garmen, dan sepatu. Selebihnya terjadi di sektor ritel, perkebunan/kehutanan, otomotif, pertambangan, hingga perhotelan.

Ristadi menjelaskan pengurangan tenaga kerja terutama dipicu turunnya pesanan, berhentinya order, penurunan kualitas dan kuantitas produksi akibat mesin yang tidak diperbarui, hingga perusahaan yang kalah bersaing dan akhirnya gulung tikar.

Secara geografis, PHK anggota KSPN paling banyak terjadi di Jawa Tengah (47.940 pekerja atau 38 persen), diikuti Jawa Barat (39.109 pekerja) dan Banten (21.447 pekerja).

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai tingginya PHK turut menyumbang angka pengangguran per Agustus 2025.

"Sumber pengangguran Agustus 2025, yang terkena PHK dan masih menganggur 0,77 persen," kata Deputi Neraca dan Analisis Statistik Moh Edy Mahmud.

Data BPS menyebutkan sektor industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan menjadi penyumbang terbesar pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat 126.160 pekerja yang menjadi anggotanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2022 - Oktober 2025.

Presiden KSPN Ristadi mengatakan sepanjang 2024 KSPN telah menerima laporan 79.045 pekerja anggota yang terkena PHK. Beberapa kasus PHK telah terjadi secara bertahap sejak akhir 2022, tetapi baru dilaporkan ke KSPN pada 2024.

Sementara periode Januari hingga Oktober 2025, laporan PHK sebanyak 47.115 pekerja.

"Terjadinya PHK ini pun ada yang dari 2023 secara bertahap dan baru menginformasikan ke DPP KSPN pada 2025. Jadi total laporan PHK anggota KSPN sampai Oktober 2025 sebanyak 126.160 pekerja," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11).

Ia mengatakan dari total 126 ribu pekerja korban PHK, sebanyak 99.666 atau 79 persen berasal dari sektor tekstil, garmen, dan sepatu. Sisanya, berasal dari sektor lain seperti ritel, perkebunan/kehutanan, aneka mainan, otomotif, pertambangan, hotel, mebeler, ban motor, dan varian kertas.

PHK, sambungnya, berasal dari 59 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) dan 13 perusahaan non TPT. Dari 59 perusahaan TPT, 3 perusahaan berorientasi penuh pada ekspor.

"Sisanya ada yang lokal campur ekspor dan ada yang full lokal oriented. Sementara perusahaan ban motor dan varian kertas full lokal market," katanya.

Ristadi mengatakan untuk sebaran wilayahnya, PHK anggota KSPN paling banyak terjadi di Jawa Tengah sebanyak 47.940 pekerja (38 persen). Kemudian, disusul Jawa Barat sebanyak 39.109 pekerja (31 persen), Banten sebanyak 21.447 pekerja (17 persen), Sulawesi Tenggara sebanyak 7.569 pekerja (6 persen), dan 10.095 pekerja (8 persen) terbagi di Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan daerah lainnya.

Ia menjabarkan ada enam penyebab PHK. Pertama, berkurangnya pesanan sehingga manajemen melakukan efisiensi atau pengurangan pekerja. Kedua, pemesanan berhenti atau sama sekali tidak ada order sehingga manajemen menutup total pabrik.

"Ketiga, kualitas dan kuantitas produksi menurun karena faktor teknologi mesin produksi belum diperbarui yang sebabkan cost product tidak bisa bersaing," katanya.

Keempat, gagal bayar utang dan diputus pailit oleh pengadilan. Kelima, perusahaan yang punya merek dagang sendiri, hasil produksinya tidak terjual karena kalah bersaing dengan produk impor di pasar domestik. Terakhir, relokasi perusahaan yang berorientasi ekspor.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merinci 3 sektor penyumbang kasus PHK terbanyak di Indonesia.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan PHK turut menyumbang angka pengangguran per Agustus 2025, meski tidak merinci ada berapa banyak kasus PHK terbaru di Indonesia.

"Sumber pengangguran Agustus 2025, yang terkena PHK dan masih menganggur 0,77 persen," kata Edy dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

"Jadi, dari total pengangguran sebesar 0,77 persen adalah yang sebelumnya terkena PHK setahun yang lalu. Pengangguran yang terkena PHK paling banyak berasal dari industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan," jelasnya.

Kendati demikian, Edy tidak menjelaskan berapa data kasus PHK per sektor tersebut. Ia hanya menyebut jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang per Agustus 2025.

KONFEDERASI Serikat Pekerja Nasional (KSPN) melaporkan sebanyak 126.160 buruh dari anggota serikatnya menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam kurun waktu 2023 hingga Oktober 2025. “Dari jumlah tersebut sebanyak 99.666 pekerja berasal dari sektor padat karya,” kata Presiden KSPN Ristadi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 November 2025.

Adapun jumlah data ratusan ribu buruh korban PHK merupakan data laporan anggota KSPN yang melaporkan kepada dewan pengurus pusat (DPP) KSPN pada tahun ini. Jumlah data tersebut merupakan akumulasi laporan periode Januari–Oktober 2025 dan beberapa di antara pekerja yang menjadi korban PHK pada 2023.

Ristadi menyatakan 126 ribu buruh korban PHK terdiri dari karyawan yang bekerja di 59 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) dan sisanya pekerja sektor non-TPT. Ia mengatakan tiga dari 59 perusahaan merupakan perusahaan yang berorientasi pada pasar ekspor. Sementara sisanya merupakan campuran dan ada yang sepenuhnya berorientasi pasar domestik.

Menurut Ristadi, 99 ribu atau 79 persen dari total buruh KSPN yang terkena PHK itu merupakan pekerja dari sektor padat karya y,akni tekstil, garmen, dan sepatu. Sementara itu sisanya bekerja di sektor retail, perkebunan/perhutanan, otomotif, hingga pertambangan.

Berdasarkan sebaran wilayah, Ristadi mengungkapkan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah buruh anggota KSPN yang paling banyak terkena PHK. Jumlah buruh KSPN yang terkena PHK di Jawa Tengah sebanyak 47.940 orang atau 38 persen dari total.

Disusul Jawa Barat sebanyak 39.109 pekerja (31 persen), Banten 21.447 pekerja (17 persen), dan Sulawesi Tenggara 7.569 pekerja (6 persen). Sementara 10.095 pekerja atau 8 persen terjadi di Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan wilayah lain.

Pada dasarnya, Ristadi menyatakan PHK merupakan dampak tertekannya perusahaan lokal atas banjir produk impor. “Isu ini memang menjadi sentimen negatif terhadap kondisi ekonomi ataupun terhadap eksistensi organisasi kami,” tutur dia.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan masing-masing perusahaan, Ristadi mengungkapkan, salah satu penyebab PHK adalah berkurangnya pesanan. Alasan lain adalah karena tidak adanya pesanan sama sekali sehingga manajemen menghentikan total produksi.

Selain itu, Ristadi mengatakan PHK terjadi karena penurunan kualitas dan kuantitas produk akibat faktor mesin produksi yang tidak diperbarui. Akibatnya, harga produk tidak bisa bersaing karena menutup ongkos produksi.

Dalih PHK lain adalah kondisi gagal bayar utang dan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Faktor kalah saing dengan produk impor di pasar domestik juga menjadi salah satu alasan perusahaan melakukan PHK.

Jakarta, CNBC Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat hingga Oktober 2025, sebanyak 126.160 pekerja yang menjadi anggotanya telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden KSPN Ristadi menjelaskan bahwa sepanjang 2024, KSPN telah menerima laporan sebanyak 79.045 pekerja anggota yang terkena PHK. Beberapa kasus PHK tersebut diketahui telah terjadi secara bertahap sejak akhir 2022, namun baru dilaporkan ke KSPN pada 2024.

Sementara itu, pada periode Januari hingga Oktober 2025 KSPN menerima laporan tambahan sebanyak 47.115 pekerja yang mengalami PHK. Beberapa kasus PHK terjadi secara bertahap sejak 2023 dan baru dilaporkan pada 2025.

"Jadi total laporan PHK anggota KSPN sampai Oktober 2025 sebanyak 126.160 pekerja berasal dari 59 Perusahaan TPT dan 13 perusahaan non-TPT," kata Ristadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).

Adapun dari jumlah tersebut, 99.666 pekerja atau sekitar 79% berasal dari sektor padat karya, yakni tekstil, garmen, dan sepatu. Sisanya berasal dari sektor lain seperti retail, Perkebunan/Kehutanan, aneka mainan, otomotif, pertambangan, hotel, mebeler, ban motor, varian kertas.

"Dari 59 perusahaan TPT itu ada 3 perusahaan full export oriented, sisanya ada yang lokal campur ekspor dan ada yang full local oriented. Sementara perusahaan ban motor dan varian kertas full local market," tambahnya.

Ia pun memerinci penyebaran terjadinya kasus PHK terhadap anggota KSPN paling banyak terjadi di wilayah Jawa Tengah sebanyak 47.940 pekerja (38%), Jabar 39.109 pekerja (31%), Banten 21.447 pekerja (17%), Sulawesi Tenggara 7.569 pekerja (6%) dan 10.095 pekerja (8%) terbagi di Jakarta, Nusa Tenggara Barat dll.

Setidaknya, terdapat beberapa penyebab utama terjadinya PHK berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak masing-masing perusahaan, yakni berkurang hingga terhentinya pesanan sehingga manajemen melakukan efisiensi, kualitas dan kuantitas produksi menurun karena faktor teknologi mesin produksi belum diperbarui, hingga gagal bayar utang dan diputus pailit oleh pengadilan.

Perusahaan yang mempunyai merek dagang sendiri, hasil produksinya tidak terjual, terindikasi kuat kalah bersaing dengan produk impor di pasar domestik. Selain itu, ada juga alasan relokasi.