JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto batal membentuk Dewan Buruh setelah menunjuk Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Adapun Said Iqbal merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, wacana pembentukan Dewan Buruh sebelumnya disampaikan presiden dalam peringatan Hari Buruh Tahun 2025 di Monas.

“Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain,” kata Prasetyo di Istana, Senin (8/6/2026).

Prasetyo menyebutkan, Presiden Prabowo akhirnya memutuskan menunjuk Said yang diketahui sebagai tokoh ketenagakerjaan dan aktif memperjuangkan kesejahteraan buruh.

Alumnus SMA Taruna Nusantara (Tarnus) itu mengatakan, baik Dewan Buruh maupun Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan buruh pada pokoknya memiliki fungsi yang sama.

Dengan skema ini, diharapkan komunikasi presiden terkait isu ketenagakerjaan bisa lebih intens, cair, dan tidak terlalu birokratis.

“Sekali lagi kita bersama-sama memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini,” tutur Prasetyo.

Pelantikan Said Iqbal

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal menjadi penasihat khususnya.

Ia memiliki tugas khusus membantu presiden dalam menangani isu kesejahteraan buruh.

Said mengaku terdapat tiga tugas yang harus dijalankan saat menjadi penasihat presiden.

Ketiga tugas itu adalah memberikan masukan terkait kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security) bagi pekerja, dan jaminan sosial (social security).

"Jadi tiga hal inilah yang akan kami fokuskan untuk memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh," ujar Said di Istana, Senin.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan setidaknya ada 350 orang karyawan PT Xactie Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK ). Perusahaan tersebut juga dinyatakan tutup akibat tidak mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dan lesunya pasar global.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, penyebab utama PHK dan penutupan perusahaan tersebut adalah tekanan ekonomi global akibat perang yang berkepanjangan, yang menyebabkan harga bahan baku industri melambung tinggi dan ongkos produksi meningkat tajam.

"Perang membuat harga bahan baku impor yang dibeli dengan dolar naik drastis. Ongkos produksi meningkat, sementara pasar ekspor lesu ," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Gelombang PHK Hantam Pulau Jawa, Said Iqbal Ungkap 3 Faktor Penyebabnya



Said Iqbal mengatakan, para pekerja yang terkena PHK itu mendapatkan nilai pesangon sebesar dua kali ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, korban PHK juga mendapatkan penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang telah disepakati bersama.

Ia mengatakan PT Xactie adalah perusahaan orientasi ekspor, sehingga ketika pasar global melemah, mereka tidak mampu bersaing dan akhirnya tutup. Menurutnya kasus PT Xactie Indonesia menjadi bukti nyata bahwa ancaman gelombang PHK yang sebelumnya disampaikan KSPI benar-benar terjadi.

"Benar, telah terjadi PHK sekitar 350 orang karyawan PT Xactie di Depok dan perusahaan tersebut tutup. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan KSPI sebelumnya bukan ngarang atau menakut-nakuti. Informasi ini berasal dari bawah, dari perusahaan-perusahaan sendiri, dan sekarang mulai terjadi," kata Said Iqbal.

Ancaman PHK 9.000 Karyawan Mengintai RI Tiga Bulan Lagi, Ratusan Sudah Diputus Kerja



Selain PT Xactie di Depok, PHK juga telah terjadi di sejumlah daerah industri lainnya. Di wilayah Banten, Tangerang, dan Serang, beberapa perusahaan seperti PT Shewa, Luncheong, dan PT PWI telah melakukan PHK terhadap ratusan pekerja, terutama di sektor sepatu dan tekstil.

"Bahkan perusahaan besar seperti Nikomas juga mengurangi sekitar 279 pekerja. Ini menunjukkan situasi industri formal sedang tidak baik-baik saja," kata Said Iqbal.

Di Karawang, terdapat perusahaan yang telah tutup dengan jumlah pekerja terdampak sekitar 295 orang. Selain itu terdapat efisiensi sekitar 294 pekerja dan PHK karena disharmoni industrial sekitar 200-an orang.

Sementara itu di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, CV Asri juga telah melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja. "Perusahaan otomotif dan turunannya juga mulai terpukul. Harga jual mobil naik, permintaan turun, daya beli masyarakat melemah, akhirnya perusahaan melakukan efisiensi dan PHK," tambahnya.

Said Iqbal mengatakan, sejak awal April 2026 KSPI telah memperingatkan adanya potensi PHK di 10 perusahaan dengan jumlah pekerja terdampak yang diperkirakan mencapai sekitar 9 ribu orang. Saat ini, kata Said Iqbal, peringatan tersebut mulai terbukti satu per satu.

"KSPI sudah mengingatkan sejak awal bahwa akan ada ancaman PHK besar-besaran. Ini bukan asumsi. Kami diingatkan langsung oleh manajemen di tingkat perusahaan. Dan sekarang kenyataannya mulai terjadi," pungkasnya.

JAKARTA - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) kembali terjadi, yang kini tidak lagi hanya menyasar satu titik, melainkan merambah ke berbagai provinsi dan lintas sektor, mulai dari elektronik, tekstil, hingga otomotif. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, bahwa fenomena ini merupakan cerminan nyata dari rapuhnya ketahanan industri domestik terhadap gejolak eksternal.

Salah satu kasus terbaru yang mencolok adalah penutupan total PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat. Kondisi industri manufaktur saat ini berada dalam tekanan hebat akibat ketidakpastian pasar global yang tak kunjung mereda. Situasi ini memaksa sejumlah perusahaan mengambil langkah ekstrem berupa efisiensi dan berujung penutupan total atau pailit.

"PT Xacti Indonesia yang dulunya adalah PT Sanyo Indonesia telah menutup total operasionalnya dengan melakukan PHK terhadap 350 orang karyawan karena sudah tidak mampu lagi bersaing," kata Said Iqbal dalam jumpa pers secara virtual, Senin (25/5/2026).

Ancaman PHK 9.000 Karyawan Mengintai RI Tiga Bulan Lagi, Ratusan Sudah Diputus Kerja



Meski demikian, Iqbal memastikan bahwa proses advokasi terhadap karyawan PT Xacti telah mencapai kesepakatan. Berdasarkan laporan anggota di lapangan, para pekerja yang terdampak mendapatkan kompensasi berupa pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Namun potret buram ketenagakerjaan ini tidak berhenti di Depok. Di Jawa Barat lainnya, tepatnya di Karawang, tercatat total 1.323 orang terkena PHK dengan berbagai latar belakang, mulai dari penutupan perusahaan (295 orang), langkah efisiensi (294 orang), hingga alasan disharmoni manajemen.

Kelesuan ekonomi ini juga menjalar ke wilayah Banten, khususnya di Serang dan Tangerang. Sektor sepatu dan tekstil menjadi yang paling terdampak. Perusahaan-perusahaan seperti PT Sinhwa Bis, PT Lung Cheong, dan PT PWI tercatat telah merumahkan ratusan karyawannya.

Bahkan, raksasa produsen sepatu PT Nikomas Gemilang mulai melakukan efisiensi dengan mem-PHK 279 orang karyawannya pada bulan Mei ini. Penurunan daya beli masyarakat menjadi hantaman tersendiri bagi sektor otomotif yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Hal ini terlihat jelas dari lesunya permintaan kendaraan di pasar domestik yang memicu penutupan unit usaha di daerah.

"Di Sidoarjo, CV Asri yang bergerak di bidang showroom mobil dan perbengkelan sudah mem-PHK 200 orang karena tidak kuat bertahan akibat permintaan mobil yang rendah, yang dipicu kenaikan harga jual imbas melemahnya Rupiah terhadap Dolar," jelasnya.

Gelombang Badai PHK Masih Marak, Klaim JHT dan JKP Naik Tajam



Iqbal menggarisbawahi tiga faktor utama penyebab badai PHK ini. Pertama, konflik geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang melambungkan harga BBM industri. Kedua, anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang menyebabkan ongkos produksi membengkak karena mayoritas bahan baku masih mengandalkan impor. Ketiga, lesunya pasar global yang memukul kinerja ekspor Indonesia.

Ancaman pemutusan hubungan kerja massal diprediksi masih akan membayangi para buruh dalam beberapa bulan ke depan. KSPI mencatat adanya potensi ribuan pekerja yang terancam kehilangan mata pencaharian jika kondisi makro ekonomi tidak segera menunjukkan perbaikan.

"Dalam tiga bulan ke depan, diperkirakan gelombang PHK masih terus berlanjut di sepuluh perusahaan lintas provinsi dengan potensi 9.000 buruh terdampak karena faktor kenaikan BBM industri dan harga bahan baku impor yang melambung," tegas Said Iqbal.

KSPI kini tengah memperluas pendataan di wilayah Jawa Tengah, khususnya pada sektor tekstil dan garmen yang juga mulai menunjukkan tanda-tanda serupa. Said Iqbal memperingatkan bahwa jika stabilitas ekonomi dan daya beli tidak segera dipulihkan, efisiensi yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini hanyalah awal dari gelombang penutupan pabrik yang lebih besar.

JAKARTA - Gelombang penolakan terhadap impor105.000 unit mobil pikap asal India untukmemenuhi kebutuhan operasional Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih , terus bermunculan. Kali iniKonfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menolak keras pengadaan 105.000 unit mobil pikap, yang dinilai berpotensi mengancam kelangsungan kerja puluhan ribu buruh di industri otomotif nasional.

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan, masuknya 105.000 unit kendaraan impor akan berdampak langsung terhadap penurunan output produksi pabrik otomotif dalam negeri. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi memicu pengurangan kontrak kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bos Agrinas Jawab Desakan Dasco soal Impor 105.000 Pikap: Kami Taat Perintah



“Anggota kami di produsen-produsen mobil sudah datang dan menyampaikan langsung. Ada potensi PHK karena output produksi bisa turun akibat impor 105.000 pick up dari India,” ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya pada Selasa (24/2/2026).

Ia mempertanyakan, rasionalitas kebijakan tersebut, terlebih di tengah tekanan ketenagakerjaan yang masih berlangsung. Menurutnya, gelombang PHK masih terjadi di berbagai sektor industri.

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus pimpinan Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan penolakan terhadap keputusan Gubernur DKI Jakarta yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta per bulan. Penetapan tersebut dihitung menggunakan indeks tertentu sebesar 0,75.

Menurut Said Iqbal, keputusan tersebut tidak memenuhi tuntutan buruh yang menginginkan upah minimum ditetapkan sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan hasil kajian aliansi serikat pekerja se-DKI Jakarta, nilai 100 persen KHL untuk Jakarta pada 2026 mencapai Rp5,89 juta per bulan.

"Seluruh aliansi serikat buruh DKI Jakarta, termasuk KSPI, telah bersepakat meminta Gubernur DKI Jakarta menetapkan upah minimum sebesar 100 persen KHL. Nilainya Rp5,89 juta. Namun yang ditetapkan hanya Rp5,73 juta. Artinya masih ada selisih sekitar Rp160 ribu," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/12/2025).

Ia menegaskan, selisih tersebut menunjukkan bahwa upah minimum Jakarta yang ditetapkan pemerintah daerah masih berada di bawah standar hidup layak bagi pekerja. Padahal, menurutnya, UMP seharusnya menjadi jaring pengaman dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.

Selain itu, Said Iqbal juga menyoroti posisi UMP Jakarta yang menjadi lebih rendah dibandingkan dengan upah minimum di daerah penyangga. Dengan UMP 2026 sebesar Rp5,73 juta, Jakarta berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi dan Karawang yang telah mencapai sekitar Rp5,95 juta.

"Tidak masuk akal jika upah minimum Jakarta justru lebih rendah dibandingkan Bekasi dan Karawang. Selisihnya bahkan lebih dari Rp200 ribu. Jakarta adalah ibu kota dengan biaya hidup tertinggi, seharusnya upah minimumnya juga lebih tinggi," tegasnya.

Atas dasar itu, KSPI bersama Partai Buruh dan aliansi serikat pekerja se-DKI Jakarta menyatakan akan terus menyuarakan penolakan terhadap penetapan UMP Jakarta 2026 tersebut dan mendesak pemerintah daerah untuk meninjau kembali kebijakan upah agar benar-benar mencerminkan standar hidup layak bagi kaum buruh.

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memberikan catatan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo - Gibran dari sisi ketenagakerjaan . Ia memberikan rapor merah terhadap Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan di tahun pertama Kabinet Prabowo - Gibran.

Menurutnya, situasi ketenagakerjaan masih jauh dari harapan, bahkan cenderung memburuk di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK dan munculnya kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Rapor untuk Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan adalah merah. Nilainya hanya 5 dari 10. Mereka belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar di dunia kerja," ujarnya dalam pernyataan resmi, Sabtu (18/10/2025).

Menurut Said Iqbal, sepanjang satu tahun pemerintahan ini, tidak ada terobosan kebijakan yang nyata dalam menjawab persoalan pekerja. Masalah klasik seperti upah murah, praktik outsourcing tanpa batas, pekerja kontrak berkepanjangan, perlindungan bagi pekerja perempuan, dan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) non-ahli masih cenderung dibiarkan.

KSPI dan Partai Buruh menilai, Kemenaker gagal memainkan peran strategis dalam melindungi tenaga kerja domestik dari tekanan fleksibilisasi hubungan kerja yang diakibatkan oleh Omnibus Law Cipta Kerja.

"Yang dilakukan Menaker dan Wamenaker hanya rutinitas dan kegiatan seremonial. Tidak ada langkah nyata untuk menghindari gelombang PHK dan meningkatkan kesejahteraan buruh," lanjut Iqbal.

Menurutnya, sejak awal 2024 hingga pertengahan 2025, jumlah PHK mendekati seratus ribu orang di berbagai sektor industri. Mulai dari tekstil, garmen, elektronik, hingga pertambangan. Namun, tidak ada langkah nyata dari pemerintah untuk menghentikan laju pemutusan kerja itu.

Belum lagi Kemenaker justru dihantam dua kasus korupsi besar yang mencoreng kredibilitas institusi, yakni terkait kasus izin tenaga kerja asing (TKA) dan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Korupsi di Kemenaker menjadi tamparan keras bagi dunia kerja. Sementara buruh menjerit karena kehilangan pekerjaan, pejabatnya justru memperkaya diri dari kebijakan yang seharusnya melindungi rakyat," kata Iqbal.

Lebih lanjut, Said Iqbal menyoroti ketidakseriusan Kemenaker dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang merupakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2024. Bahkan draft RUU Ketenagakerjaan pun belum ada hingga hari ini, padahal sudah setahun berlalu.

"Sesuai keputusan MK, hanya tersisa satu tahun lagi untuk disahkan. Ini menunjukkan Kemenaker dan Wamenaker tidak bekerja dengan sungguh-sungguh," ujarnya.

Partai Buruh dan KSPI menyerukan agar Presiden Prabowo segera mengevaluasi kinerja Menaker dan Wamenaker, sekaligus menyiapkan langkah nyata untuk mengatasi gelombang PHK, memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, dan mengembalikan fungsi Kemenaker sebagai pelindung pekerja.

"Kami berharap Presiden tidak tutup mata. Pemerintah harus berani melakukan perombakan, agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar bisa mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," pungkas Said Iqbal.