Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap strategi Presiden Prabowo Subianto menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam laporannya, pemerintah bakal memangkas beban biaya tanah dengan mengoptimalkan lahan milik negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara khusus untuk proyek perumahan sosial.

Langkah tersebut diambil di tengah meroketnya harga tanah di kawasan perkotaan. Hashim menegaskan bahwa penyediaan hunian murah mustahil terwujud jika pengadaan lahan proyek perumahan tersebut masih harus mengikuti harga pasar yang tinggi.

"Masalah yang kita hadapi sejak sudah lama adalah harga tanah yang khususnya harga tanah di dalam perkotaan itu sangat-sangat tinggi dan itu tidak memungkinkan apabila dijadikan perumahan sosial, tidak mungkin dengan harga pasar," ujar Hashim saat ditemui di Menara 2 BTN, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Hashim menambahkan, pengalokasian aset negara secara spesifik untuk perumahan sosial menjadi pembeda utama dalam ekosistem kebijakan papan saat ini dengan beberapa pemerintahan sebelumnya.

"Ini adalah kepedulian pemerintah terhadap rakyat kita, harga tanah harus terjangkau maka tanah negara milik negara dan milik semua BUMN itu harus ditentukan dan diputuskan khusus untuk perumahan sosial. Itu bedanya yang paling pokok, bedanya yang paling mencolok ya antara yang lama dan sekarang adalah policy ini," pungkas Hashim.

Sebelumnya, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sepakat akan melakukan pemanfaatan lahan milik perusahaan pelat merah sebagai lokasi pembangunan hunian vertikal atau rusun terjangkau. Langkah ini dilakukan guna mempercepat realisasi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Di mana, dalam pertemuan tersebut pemerintah memetakan aset-aset strategis BUMN yang dapat dikonversi menjadi hunian vertikal bagi masyarakat.

“Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, BP BUMN mendorong optimalisasi aset negara agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan perumahan di kawasan perkotaan,” tulis BP BUMN dalam akun Instagram resminya, dikutip Selasa (31/3/2026).

Adapun sebagai tahap awal, BP BUMN akan mengoptimalisasi lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia untuk pembangunan rusun relokasi warga di bantaran rel kereta api wilayah Senen, Jakarta Pusat.

Dony juga sempat menyampaikan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki BUMN untuk pembangunan hunian serupa di berbagai kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Tangerang, Bogor, Medan, Makassar, dan Denpasar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mulai mengarahkan aset BUMN untuk mempercepat pembangunan hunian rakyat di kawasan perkotaan padat penduduk. Lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Stasiun Jakarta Kota disiapkan menjadi lokasi pembangunan rumah susun.

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengatakan, pemerintah tengah meninjau kesiapan lahan untuk proyek tersebut. “Barusan kita melihat meninjau kesiapan lahan yang akan kita pergunakan untuk pembangunan rumah, MBR dan MBT dan insya Allah mudah-mudahan segera akan kita tentukan,” ujar Dony usai meninjau aset lahan KAI di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta, Ahad (5/4/2026).

Dony menegaskan BP BUMN mendukung optimalisasi aset negara untuk program tiga juta rumah yang digagas pemerintah. Ia mengatakan pemetaan aset BUMN akan difokuskan di wilayah dengan kepadatan tinggi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“BP BUMN ingin sekali memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat, tentunya dengan kerja sama dengan Kementerian PKP. Ini menunjukkan sinergi antarkementerian ini untuk program pemerintah bisa kita wujudkan semakin cepat dan semakin baik,” kata Dony.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, perusahaan membuka peluang pemanfaatan lahan di kawasan Jalan Kemukus, sekitar Stasiun Jakarta Kota. Lokasi tersebut dinilai strategis untuk pengembangan hunian.

“Kalau secara komersial ini cukup lumayan bagus, ini cukup jauh dari bantaran rel, sehingga kami melihat di sini potensi dan kalau kita lihat nanti calon penghuninya dalam 10-15 tahun ke depan juga tumbuh sangat cepat. Ini sebenarnya hunian masa depannya Indonesia,” kata Bobby.

Pemerintah menargetkan sinergi lintas BUMN dan kementerian dapat mempercepat penyediaan hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di perkotaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sepakat akan melakukan pemanfaatan lahan milik perusahaan pelat merah sebagai lokasi pembangunan hunian vertikal atau rusun terjangkau. Langkah ini dilakukan guna mempercepat realisasi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Di mana, dalam pertemuan tersebut pemerintah memetakan aset-aset strategis BUMN yang dapat dikonversi menjadi hunian vertikal bagi masyarakat.

“Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, BP BUMN mendorong optimalisasi aset negara agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan perumahan di kawasan perkotaan,” tulis BP BUMN dalam akun Instagram resminya, dikutip Selasa (31/3/2026).

Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut langsung dari arahan Presiden untuk memastikan penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Pemanfaatan lahan BUMN dinilai menjadi solusi efektif di tengah keterbatasan lahan di wilayah perkotaan padat penduduk.

Selain aspek penyediaan lahan, koordinasi ini juga melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk menyusun skema pembangunan yang berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan mampu memangkas hambatan administratif dalam pemanfaatan aset negara untuk kepentingan publik.

Adapun sebagai tahap awal, BP BUMN akan mengoptimalisasi lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia untuk pembangunan rusun relokasi warga di bantaran rel kereta api wilayah Senen, Jakarta Pusat.

Pada kesempatan berbeda, Dony juga sempat menyampaikan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki BUMN untuk pembangunan hunian serupa di berbagai kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Tangerang, Bogor, Medan, Makassar, dan Denpasar.

“Kami sedang memetakan aset BUMN di beberapa kota besar untuk dibangun dengan skema yang sama. Ini bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Dony.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan segera membangun hunian layak bagi masyarakat yang masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bakal direalisasikan lewat program 3 juta rumah.

Orang nomor satu di Indonesia itu sempat melakukan kunjungan ke area padat permukiman di bantaran rel kereta api Kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (26/3/2026).

"Saya menyusuri permukiman di bantaran rel kereta api di Kawasan Senen, Jakarta Pusat. Terletak sekitar 3 kilometer dari Pusat Kota Jakarta," kata Prabowo.

Prabowo memastikan akan mulai mempercepat pengembangan hunian layak khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dia mengaku bertekad untuk dapat menghadirkan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Insyallah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk Masyarakat di daerah tersebut dengan cepat, dan sudah menjadi tekad saya untuk menyediakan hunian layak untuk masyarakat Indonesia," ujarnya.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mendapat instruksi resmi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi untuk memanfaatkan tanah negara atau lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai lokasi relokasi warga terdampak bencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan instruksi tersebut diterimanya melalui sambungan telepon Mensesneg pada Senin (15/12) kemarin. Lahan milik negara dan BUMN dapat dimanfaatkan untuk relokasi warga terdampak bencana bencana alam, terutama bagi warga yang tidak memiliki lahan untuk dijadikan tempat tinggal.

“Menindaklanjuti instruksi ini, kami akan melakukan pemetaan serta memastikan kesiapan warga untuk direlokasi ini, serta akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terdampak,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Mahyeldi mengatakan hal tersebut merupakan arahan yang sangat jelas, dimana untuk penggunaan tanah milik negara maupun BUMN untuk relokasi warga terdampak dimungkinkan, dan hal ini akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi di lapangan.

Dia mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat empat daerah yang telah melaporkan kesiapan lahan untuk relokasi warga terdampak bencana, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan adanya arahan pemerintah pusat, proses relokasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.

“Kami berharap dengan adanya kepastian dan kesiapan lahan ini, pembangunan hunian tetap pasca bencana dapat berjalan secara serentak dan memberikan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak,” ujar Mahyeldi.

Sebelumnya, dalam instruksi Prasetyo Hadi kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi melalui sambungan telepon menyatakan, langkah tersebut dinilai sebagai solusi percepatan relokasi, khususnya di tengah keterbatasan pemerintah kabupaten dan kota dalam pengadaan lahan.

“Jika di wilayah terdampak terdapat tanah negara atau lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan apabila memang dibutuhkan sebagai lokasi relokasi bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggalnya semula,” tegas Prasetyo Hadi.

Menurutnya pemerintah pusat secara aktif mendorong percepatan relokasi masyarakat terdampak bencana yang lahannya sudah tidak layak huni, agar dapat segera menempati lokasi yang lebih aman dan layak. Pemanfaatan lahan negara dinilainya sebagai alternatif konkret apabila daerah mengalami kendala dalam pembebasan lahan.

“Jika ada hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang izinnya, itu bisa dimanfaatkan. Begitu juga lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan,” sebutnya.

Mensesneg juga meminta Pemprov Sumbar untuk segera mengoordinasikan langkah tersebut di lapangan, termasuk berkomunikasi dengan pemilik atau pengelola lahan serta pemerintah kabupaten dan kota terkai

“Jangan berlama-lama. Segera dilakukan. Kasihan masyarakat yang saat ini masih tinggal di pengungsian dan belum memiliki rumah,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah memacu optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai solusi penyediaan lahan bagi program 3 Juta Rumah.

Gagasan penggunaan lahan perusahaan pelat merah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian/Lembaga (K/L) teknis yang membidangi perumahan rakyat dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (6/4/2026).