JAKARTA - Tokoh nasional Anies Baswedan mengaku belum memikirkan Pilpres 2029 . Menurut Anies, saat ini dirinya fokus bekerja untuk orang banyak, antara lain dengan membangun jembatan.

Awalnya, Anies ditanya oleh seorang peserta Kuliah Umum bertema 'Kepemimpinan Transformasional dan Masa Depan Indonesia' yang digelar di Auditorium KH Ahmad Dahlan Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) GKB 2, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (24/4/2026). Anies ditanya apakah akan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

"Ini masih tahun 26 (2026) Bu Farhana," jawab Anies, dikutip dari YouTube UMSIDA1912.

Anies melanjutkan, "Pokoknya begini. Bagian kita itu bekerja untuk orang banyak. Saat ini saya bekerja membangun jembatan di mana-mana, bekerja bikin think tank untuk perkotaan. Jadi biarkan nanti proses 29 (Pilpres 2029) kita lihat nanti."

Diketahui, belakangan Anies terlibat dalam pembangunan jembatan di sejumlah daerah. Terakhir, melalui akun Instagram-nya, Anies mengunggah Jembatan Titian Persatuan Cilojami (Cilonok-Jamilega) yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur, Jawa Barat.

"Di antara Kampung Jamilega dan Kampung Cilonok, warga menyeberang di atas bambu yang sudah lapuk belasan tahun. Setiap pagi, anak-anak sekolah. Setiap sore, ibu-ibu pulang dari ladang. Satu sungai, dua kampung, satu doa yang sama agar selamat sampai seberang," demikian dikutip dari akun Instagram @aniesbaswedan.

Anies menambahkan, "Hari itu doa mereka dijawab oleh kita semua yang dekat. Jembatan Titian Persatuan berdiri karena ratusan orang yang tidak kenal satu sama lain percaya pada satu hal sederhana. Tempat-tempat yang jangkauannya jauh, yang sering terlupakan, tidak boleh dibiarkan sendirian."

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu juga mengucapkan terima kasih untuk setiap tangan yang ikut membangun. "Terima kasih untuk warga Jamilega dan Cilonok yang menyambut kami dengan hati terbuka. Aksi kecil hari ini, dampak besar esok hari. Mari lanjutkan dengan jembatan berikutnya."

Bisnis.com, JAKARTA - Lebih dari 25 juta warga Peru menuju tempat pemungutan suara pada hari Minggu untuk memilih presiden baru dari 35 kandidat yang bersaing ketat.

Dalam lanskap politik yang sangat terfragmentasi, para ahli sepakat bahwa pemilihan putaran kedua pada 7 Juni hampir pasti akan terjadi, karena tidak ada kandidat yang diperkirakan akan meraih mayoritas yang dibutuhkan untuk kemenangan mutlak.

Para kandidat terdepan mencerminkan perpecahan ideologis di negara Andes tersebut.

Dilansir dari Anadolu Agency, Keiko Fujimori, yang memimpin partai Fuerza Popular, mencalonkan diri untuk keempat kalinya sebagai presiden. Sebagai putri mendiang Alberto Fujimori, ia mengusung platform sayap kanan sambil menghadapi bayang-bayang warisan ayahnya yang kontroversial dan pertempuran hukumnya sendiri.

Meskipun popularitasnya konsisten, ia menghadapi rintangan yang berat: tingkat ketidaksetujuan yang sangat tinggi, yaitu 70% - 80%.

Di sisi spektrum yang sama adalah Rafael Lopez Aliaga dari Renovacion Popular, yang baru-baru ini mengundurkan diri sebagai walikota Lima untuk meluncurkan kampanye presiden keduanya.

Sementara itu, gelombang anti-kemapanan telah memperkuat posisi taipan media berusia 80 tahun, Ricardo Belmont. Mantan walikota Lima ini, popularitasnya melonjak setelah penggulingan Pedro Castillo pada tahun 2022, karena ia memposisikan dirinya sebagai suara terdepan bagi kaum yang terpinggirkan.

Mewakili kubu kiri pro-Castillo adalah anggota kongres petahana Roberto Sanchez (Juntos por el Peru), mantan menteri di pemerintahan Castillo yang mencalonkan diri dengan platform pembelaan politik bagi pemimpin yang telah digulingkan tersebut.

Peru telah menjadi studi kasus global dalam ketidakstabilan politik, dengan delapan presiden yang berganti dalam satu dekade. Negara ini telah melewati pemakzulan (vacancias), pembubaran Kongres, dan kerusuhan sosial yang besar. Bahkan pemerintahan sebelumnya pun baru-baru ini menghadapi krisis ketika Presiden Dina Boluarte hampir dicopot karena memiliki jam tangan mewah.

Menurut Franco Olcese, seorang analis politik dan pendiri Centro Winaq, cabang eksekutif di Peru kekurangan bobot struktural seperti legislatif. Ia mencatat bahwa akibatnya, “mereka mudah untuk mencopot presiden yang sedang menjabat” melalui proses pemakzulan yang sering terjadi.

Namun, ekonomi Peru tetap sangat tangguh. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh independensi absolut Bank Sentral (BCR), yang tetap terlindungi dari volatilitas politik.

“Di Peru, lembaga-lembaga tertentu berfungsi secara efektif, terutama Bank Sentral, yang beroperasi secara independen dari volatilitas politik,” kata Olcese. “Otonomi ini didukung oleh fondasi dukungan sosial dan publik yang kuat yang melindunginya dari pergeseran partisan.”

Dia mengatakan bahwa sektor swasta telah menjadi tangguh karena kebutuhan, menambahkan bahwa bisnis Peru telah "belajar untuk menavigasi sistem yang ditandai oleh ketidakpastian kronis ini."

JAKARTA - Sejak pemilihan presiden ( pilpres ) digelar secara langsung alias tidak melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tercatat ada empat tokoh yang menjadi wakil presiden. Dari keempat nama tersebut, tidak ada satu pun yang menjadi wapres dua periode berturut-turut.

Diketahui, pilpres langsung pertama kali digelar pada 2004. Pada Pilpres 2004 tersebut, yang terpilih adalah duet Susilo Bambang Yuhoyono (SBY) dan M Jusuf Kalla (JK). Keduanya menjabat pada periode 2004-2009.

Pada Pilpres 2009, keduanya berpisah. SBY menggandeng Boediono, sementara JK berpasangan dengan Wiranto. Pilpres ini dimenangkan oleh pasangan SBY-Boediono yang mengungguli Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto. Boediono pun menjadi wapres ke-11 RI.

Selanjutnya, pada Pilpres 2014, JK kembali bertarung. Dia digandeng Joko Widodo (Jokowi). Duet Jokowi-JK menang atas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. JK pun kembali menjadi wapres, yakni wapres ke-12.

Pada Pilpres 2019, muncul nama KH Ma'ruf Amin. Ulama tersebut digandeng Jokowi untuk melawan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Duet Jokowi-Ma'ruf Amin menang. Ma'ruf Amin pun menjadi wapres ke-13.

Berikutnya, pada Pilpres 2024, ada tiga pasangan yang bertarung. Pertama, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Kedua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pilpres tersebut dimenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Dengan demikian, Gibran yang merupakan putra Jokowi, menjadi wapres ke-14.

Berikut ini daftar langkap wapres sejak 2004

1. Periode 2004–2009: Jusuf Kalla (mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)

2. Periode 2009–2014: Boediono (mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)

3. Periode 2014–2019: Jusuf Kalla (mendampingi Presiden Joko Widodo)

4. Periode 2019–2024: Ma'ruf Amin (mendampingi Presiden Joko Widodo)

5. Periode 2024–2029: Gibran Rakabuming Raka (mendampingi Presiden Prabowo Subianto).

Dengan demikian, sejak pilpres langsung pada 2004 hingga saat ini, belum ada satu pun tokoh yang menjadi wapres dua periode berturut-turut.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kalau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia, terinspirasi dari pengalaman Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa dalam menyediakan layanan makan bagi anak-anak.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2).

"Saya menjalankan Program Makan Gratis, yang pada dasarnya saya tiru atau pelajari dari pengalaman Amerika dan Eropa yang telah melakukannya selama bertahun-tahun," ujar Prabowo.

Ia mengatakan program tersebut merupakan bagian dari proses demokratisasi yang nyata, di mana manfaat demokrasi harus dapat dirasakan langsung masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan.

Prabowo juga menyinggung perjalanan politiknya sebelum terpilih sebagai presiden pada 2024. Ia mengaku telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden sebanyak lima kali, yakni pada 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024.

Menurutnya, pengalaman berkeliling desa selama masa kampanye membuka matanya terhadap persoalan stunting di Indonesia. Ia mengaku terkejut melihat banyak anak di desa yang bertubuh kecil dibandingkan usia sebenarnya.

"Saya baru tahu bahwa 25 persen anak-anak kita mengalami stunting (tengkes). Sel otak mereka tidak optimal, begitu juga sel tulang dan otot mereka. Mereka akan menjadi sangat lemah secara fisik saat tumbuh dewasa," ujarnya.

Prabowo menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan. Ia juga menyoroti kesenjangan antara kelompok sangat kaya dan masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan.

"Saya juga melihat kesenjangan antara yang sangat kaya di puncak dengan rakyat saya yang masih mengalami kemiskinan. Hal ini membuat saya semakin bertekad untuk memiliki kebijakan yang dapat segera meringankan masalah ini," tegasnya.

Untuk membiayai program tersebut, Prabowo menyebut pemerintah melakukan penghematan dari inefisiensi dan penyalahgunaan anggaran negara. Dana yang berhasil dihemat itu kemudian dialokasikan ulang untuk mendanai program MBG.

"Saya melakukannya dengan menggunakan penghematan yang kami hasilkan dari inefisiensi dan penyalahgunaan uang negara," katanya.

Ia menambahkan, setelah beberapa bulan program berjalan, sejumlah perwakilan dari Rockefeller Institute of Government mendatangi Jakarta untuk mempelajari program makan gratis tersebut.

Menurut Prabowo, berdasarkan penelitian yang disampaikan lembaga itu, setiap US$1 atau senilai Rp16.932 yang dibelanjakan untuk makan gratis anak-anak dapat menghasilkan imbal balik sedikitnya US$7 atau setara dengan Rp118.524 (asumsi kurs Rp16.932 per dolar AS), bahkan dalam jangka panjang hingga 35 kali lipat.

"Untuk setiap US$1 yang dihabiskan untuk makan gratis bagi anak-anak, imbal hasilnya (return) menurut penelitian mereka setidaknya US$7, bahkan dalam jangka panjang bisa memberikan imbal hasil hingga 35 kali lipat," tandasnya.

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda kembali menegaskan bahwa dalam RUU Pemilu tidak ada opsi untuk mengatur pemilihan presiden (pilpres) lewat MPR RI. Menurutnya, tidak ada keinginan politik dari setiap fraksi untuk melakukan hal tersebut.

"Khusus terkait pilpres kami sepakat atas arahan pimpinan DPR tadi bahwa tidak ada satu pun keinginan untuk mengubah norma menggeser dari pemilihan langsung ke MPR ," kata Rifqi seusai rapat terbatas bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Rifqi menjelaskan bahwa perubahan mekanisme pemilihan presiden lewat MPR sebagaimana isu yang berkembang, tentu bukan domain dari undang-undang. Perubahan itu, katanya, merupakan domain dari Undang-Undang Dasar (UUD).

"Memang tidak ada sedikit pun keinginan politik untuk melakukan hal tersebut. Ini penting untuk disampaikan kepada rakyat bahwa DPR dan pemerintah memegang teguh demokrasi konstitusional yang sekarang sedang dan terus berjalan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa fokus DPR bersama pemerintah saat ini adalah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Di dalam RUU tersebut tidak ada opsi presiden dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Hal ini ditegaskan Dasco setelah menggelar rapat terbatas bersama pemerintah yang diwakili Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

"Kami lebih fokus untuk melaksanakan putusan MK dalam UU Pemilu," kata Dasco dalam konferensi pers seusai rapat terbatas yang digelar secara tertutup.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa fokus DPR bersama pemerintah saat ini adalah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Di dalam RUU Pemilu tersebut tidak ada opsi presiden dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ).

Hal ini ditegaskan Dasco setelah menggelar rapat terbatas bersama pemerintah yang diwakili Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

"Kami lebih fokus untuk melaksanakan putusan MK dalam UU Pemilu," kata Dasco dalam konferensi pers seusai rapat terbatas yang digelar secara tertutup.

Menurut Dasco, masing-masing partai politik melalui fraksi nantinya akan membuat sistem atau rekayasa konstitusi. Setelah itu, sama-sama akan dibahas antara pemerintah dan DPR dalam rangka revisi UU Pemilu.

"Tapi kami sepakati tadi UU Pemilu yang ada itu tidak termasuk pemilihan presiden oleh MPR, itu tidak ada di situ. Sehingga kita perlu meluruskan berita-berita yang simpang siur yang ada di masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Dasco mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) tidak akan dibahas pada tahun 2026 ini.

"Kami sudah sepakat bahwa dalam Prolegnas tahun ini, itu tidak ada masuk agenda pembahasan Undang-Undang Pilkada," kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Jakarta, CNBC Indonesia - Jaksa di Istanbul menjatuhkan 142 dakwaan pidana terhadap Wali Kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, tokoh oposisi populer yang kini mendekam di penjara. Lawan politik Presiden Recep Tayyip Erdogan itu bisa menghadapi tuntutan penjara lebih dari 2.400 tahun.

Dakwaan setebal hampir 4.000 halaman itu menuduh İmamoğlu menjalankan organisasi kriminal besar dan melakukan berbagai tindak kejahatan mulai dari penyuapan, penggelapan, pencucian uang, hingga manipulasi tender.

Menurut kantor berita Anadolu Agency, jaksa menuntut hukuman yang bisa mencapai 2.430 tahun penjara jika semua tuduhan terbukti di pengadilan. Tuduhan ini langsung memicu kemarahan partai oposisi utama, Partai Rakyat Republik (CHP), yang menyebut kasus tersebut sebagai langkah politik untuk membungkam lawan Erdogan.

Ketua CHP, Özgür Özel, menegaskan bahwa tuduhan itu tidak lebih dari upaya sistematis untuk menggagalkan pencalonan İmamoğlu dalam pemilihan presiden 2028.

"Kasus ini bukan bersifat hukum, melainkan sepenuhnya politik. Tujuannya adalah untuk menghentikan CHP, partai yang menang dalam pemilihan lokal terakhir, dan mencegah calon presidennya ikut bertarung," kata Özel di platform X.

İmamoğlu, yang dikenal sebagai rival politik utama Erdogan, ditangkap pada 19 Maret lalu. Penangkapannya langsung memicu gelombang demonstrasi besar di berbagai kota Turki, kerusuhan jalanan terburuk sejak protes Gezi Park tahun 2013.

Selain tuduhan korupsi, dakwaan tersebut juga menambahkan pasal-pasal berat seperti spionase dan pemalsuan ijazah universitas, yang jika terbukti dapat membuatnya dilarang mencalonkan diri sebagai presiden.

Dalam berkas setebal ribuan halaman itu, jaksa menyebut İmamoğlu sebagai "kepala jaringan kejahatan" yang memiliki pengaruh luas "seperti gurita", dengan 402 orang lainnya juga disebut sebagai tersangka.

Dalam pidatonya di parlemen pada Selasa, Özel menegaskan kembali dukungan penuh CHP terhadap İmamoğlu, bahkan menyebutnya sebagai calon presiden partai untuk 2028. "Apakah seseorang bisa sekaligus menjadi penipu pemilu, pemegang ijazah palsu, pencuri, teroris, dan mata-mata?" ujarnya sebelum dakwaan diumumkan.

"Menuduh orang tak bersalah dengan satu kejahatan saja sudah merupakan ketidakadilan besar. Tapi menuduh satu orang dengan semua tuduhan itu sekaligus adalah kejahatan yang lebih besar. Satu-satunya 'kesalahan' İmamoğlu hanyalah mencalonkan diri menjadi presiden negara ini," tegas Özel.

Dalam dakwaan yang sama, jaksa juga mengonfirmasi telah mengajukan berkas ke pengadilan banding tertinggi Turki terkait dugaan pelanggaran oleh CHP - langkah yang oleh banyak pengamat dianggap bisa membuka jalan bagi pembubaran partai oposisi tersebut.

Meski begitu, kantor kejaksaan Istanbul membantah bahwa mereka sedang berupaya untuk menutup partai itu. Dalam pernyataannya, kejaksaan mengatakan hanya "melaporkan sejumlah ketidakteraturan" kepada pengadilan, bukan meminta pembubaran partai.

Sejak memenangkan kota-kota terbesar Turki, termasuk Istanbul dan Ankara, dalam pemilu lokal Maret 2024, CHP memang berada di bawah tekanan besar dari pemerintah. Sedikitnya 16 wali kota dari partai tersebut telah dipenjara dalam satu tahun terakhir.

Sementara itu, pengadilan di Ankara pada Oktober lalu menolak gugatan yang mempertanyakan keabsahan hasil pemilihan internal kepemimpinan CHP 2023, dengan alasan tidak ada dasar hukum untuk memberhentikan kepemimpinan Özgür Özel. Namun, Özel sendiri kini menghadapi beberapa tuntutan hukum, termasuk kasus penghinaan terhadap presiden.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengatakan pada hari Rabu bahwa ia "tidak diizinkan" untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, padahal itu "sangat disayangkan".

Pderlu diketahui, Trump dan para pendukungnya telah berulang kali mempertanyakan pencalonan presiden 2028 bagi pria berusia 79 tahun tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran dari para lawan politiknya namun sorak sorai dari para pendukungnya.

"Saya memiliki angka jajak pendapat tertinggi yang pernah saya miliki, dan Anda tahu, berdasarkan apa yang saya baca, saya rasa saya tidak diizinkan untuk mencalonkan diri," ujarnya di Air Force One sebelum mendarat di Korea Selatan (Korsel) demi KTT APEC, Rabu (29/10/2025).

"Jadi kita lihat saja nanti... Sangat disayangkan," tegasnya lagi.

Sebenarnya Konstitusi AS membatasi presiden hanya untuk dua periode. Trump sendiri memulai masa jabatan keduanya pada bulan Januari.

Trump, yang menjalani masa jabatan pertamanya dari 2017 hingga 2021, sering menyebutkan bahwa para pendukungnya telah mendesaknya untuk memerintah di luar masa jabatannya saat ini, meskipun ada batasan konstitusional. Mantan bintang acara realitas ini juga baru-baru ini memamerkan topi merah bertuliskan slogan "Trump 2028" di atas meja di Ruang Oval.

Teori Populer

Sebuah teori populer di kalangan pendukungnya meyakini bahwa wakil presiden saat ini, JD Vance, dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2028. Namun, ia akan berpasangan dengan Trump sebagai wakil.

Tapi, Trump menepis gagasan itu minggu. Ia mengatakan "cukup jelas" bahwa ia tidak dapat mencalonkan diri lagi.

"Tapi kita punya banyak orang hebat," kata Trump lagi.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Zohran Mamdani tengah mencuri perhatian dalam politik Amerika Serikat (AS). Politikus progresif berusia 34 tahun itu kini memimpin jajak pendapat untuk pemilihan Wali Kota New York, mengalahkan mantan Gubernur Andrew Cuomo.

Melansir AFP, Selasa (28/10/2025), banyak pihak yang menilai kebangkitan Mamdani menjadi simbol gairah baru sayap kiri Partai Demokrat yang tengah terpuruk. apalagi Partai Demokrat saat ini menghadapi krisis kepercayaan publik.

Hal ini bukan main-main. Berdasarkan jajak pendapat Wall Street Journal pada Juli lalu, 63% pemilih AS menilai partai itu secara negatif, menjadi tingkat terendah dalam tiga dekade terakhir.

Foto: Zohran Mamdani. (Instagram/zohrankmamdani)

"Partai Demokrat perlu terhubung kembali dengan basis tradisionalnya, terutama warga berpenghasilan rendah dan pemilih muda," ujar profesor ilmu politik di Universitas New York, John Kane.

Mamdani yang lahir di Uganda berasal dari keluarga Muslim keturunan India. Ia menjadi warga AS pada 2018.

Ia menawarkan platform politik berfokus pada keterjangkauan hidup di kota besar. Ia mengusung pembekuan kenaikan sewa, layanan bus gratis, serta penitipan anak tanpa biaya.

Perlawanan kerasnya terhadap petahanan Presiden AS Donald Trump juga membuatnya populer di kalangan pendukung Demokrat. Trump sendiri berasal dari Partai Republik.

"Daya tarik simbolisnya besar di saat banyak pemilih merasa tidak berdaya," kata Kane.

Hal sama juga dikatakan profesor ilmu politik di Universitas Johns Hopkins, Daniel Schlozman. Ia menilai fenomena Mamdani sebagai bukti kaum kiri Amerika masih bersemangat, merujuk pemilu presiden (pilpres) nanti.

Namun, ia mengingatkan bahwa New York tidak mewakili seluruh AS. Ia menilai isu keterjangkauan yang diusung Mamdani bisa relevan, tetapi pendekatannya mungkin sulit diterima di negara bagian yang lebih konservatif.

"Antusiasme terhadap Mamdani adalah satu hal, tapi kemenangan lokal tidak otomatis berarti keberhasilan nasional bagi Demokrat," jelas Schlozman.

Selain itu, asal-usul dan pandangan progresif Mamdani bisa menjadi tantangan di luar kota besar. "Di luar kota seperti New York, pandangannya tentang polisi atau latar belakang agamanya bisa menjadi hambatan," ujar Kane.

Partai Republik juga disebut berupaya memanfaatkan figur Mamdani sebagai bahan serangan terhadap kebijakan Demokrat. Trump bahkan telah menjulukinya "komunis kecil."

"Banyak orang di Partai Demokrat mungkin menganggap Mamdani membawa pesan yang benar, tetapi dengan pembawa pesan yang salah," tambah Kane.

Sejauh ini, para tokoh moderat seperti Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer masih menahan dukungan. Meski begitu, kemunculan Mamdani dianggap menggambarkan keresahan generasi muda dan pekerja di tengah naiknya biaya hidup di AS.

Pilpres AS sendiri akan berlangsung 2028. Pekan lalu, mantan Wakil Presiden AS Kamala Haris menunjukkan indikasi akan kembali mencalonkan diri sebagai capres Partai Demokrat.

(tfa/șef)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya merupakan mengagumi sosok Presiden Brasil Inacio Lula da Silva. Terlebih pengalaman Lula da Silva telah lebih lama memimpin negara yang kini mencapai 3 periode.

"Saya mau akui di sini bahwa saya pengaggum beliau karena beliau sudah memimpin lebih lama dari saya. This is your thirt time right? beliau sudah tiga kali, ketiga kali periode. Kalau undang-undang mereka boleh tiga kali, kalau kita nggak boleh," kata Prabowo, saat joint press statement bersama Presiden Brasil, di Istana Merdeka, Kamis (23/10/2025).

Prabowo mengatakan di bawah kepemimpinan Lula Da Silva, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang tercepat diterima dalam BRICS.

"Bulan Oktober kita ajukan untuk diterima, Januari beliau langsung terima. Jadi sekali lagi terima kasih. Kita sekarang ingin hubungan ini lebih baik. Masih banyak kita harus belajar," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Lula da Silva mengatakan dirinya bersiap lagi untuk mencalonkan sebagai presiden pada tahun 2026 mendatang.

Foto: Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden Brasil Lula Inacio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden Brasil Lula Inacio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

"Masa jabatan saya saat ini baru akan berakhir pada akhir tahun 2026. Tapi saya siap mencalonkan diri lagi dan memastikan hubungan antara Indonesia dan Brasil menjadi hubungan yang kuat, bermartabat, dan berharga," katanya.

Lula da Silva pun bercana menginjak usia 80 tahun pada bulan ini, namun dia mengaku masih memiliki energi yang besar untuk kembali mencalonkan presiden di periode ke empat.

"Saya masih punya energi seperti saat berusia 30 tahun, dan saya akan maju untuk masa jabatan keempat di Brasil," terangnya.

(emy/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga pemeringkat kredit global, S&P Global menurunkan peringkat Prancis menjadi A+/A-1 dari AA-/A-1+. Hal itu cukup mengejutkan karena Perancis merupakan negara ekonomi terbesar kedua di zona euro.

Padahal, lembaga pemeringkat kredit jarang menurunkan peringkat di luar jadwal yang diatur untuk pembaruan. Artinya, ketidakstabilan politik cukup mempengaruhi risiko keuangan.

Penurunan peringkat dilakukan setelah pekan yang penuh dengan ketegangan di mana Perdana Menteri Sebastien Lecornu berjanji untuk menangguhkan reformasi pensiun tahun 2023 dan menghadapi dua mosi tidak percaya.

"Kami memperkirakan ketidakpastian kebijakan akan mempengaruhi perekonomian Prancis dengan menyeret aktivitas investasi dan konsumsi swasta, dan oleh karena itu pada pertumbuhan ekonomi," kata lembaga pemeringkat kredit tersebut dalam sebuah pernyataan mengutip Reuters, Sabtu (18/10).

Diketahui, Mantan Perdana Menteri Perancis Sebatien Lecornu selamat dari dua mosi tidak percaya di parlemen, tetapi penangguhan hukuman untuk pemerintahannya yang baru berumur beberapa hari harus dibayar dengan mengorbankan reformasi pensiun yang ditandatangani oleh Presiden Emmanuel Macron untuk memenangkan dukungan dari anggota parlemen Sosialis.

Jeda apa pun akan terbukti berumur pendek karena anggaran 2026 Lecornu, yang dia presentasikan pekan ini, menghadapi perjalanan yang sulit di parlemen Prancis yang terpecah belah ketika mereka mulai meninjau Rancangan Undang-Undang.

Sebagai reaksi atas penurunan peringkat tersebut, Menteri Keuangan Roland Lescure mengatakan bahwa saat ini adalah tanggung jawab kolektif pemerintah dan parlemen untuk meloloskan anggaran pada akhir tahun, memastikan defisit fiskal berada di jalur yang sesuai dengan batas atas Uni Eropa yaitu 3% dari PDB pada tahun 2029.

Menurut S&P, pengesahan anggaran pada akhir tahun ini akan membantu memberikan kejelasan yang lebih baik mengenai bagaimana Perancis akan mengelola beban utangnya yang meningkat, yang diproyeksikan akan naik menjadi 121% dari PDB pada tahun 2028 dibandingkan 112% dari PDB pada akhir tahun 2024.

"Namun demikian, dalam pandangan kami, ketidakpastian pada keuangan publik tetap meningkat menjelang pemilihan presiden 2027," kata S&P.

Lembaga pemeringkat ini merevisi prospek negara ini dari 'negatif' menjadi 'stabil', dengan mengatakan bahwa prospek 'stabil' menyeimbangkan kenaikan utang pemerintah dan konsensus politik yang lemah pada laju konsolidasi anggaran dengan kekuatan kredit Prancis.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]